BAB I PENDAHULUAN. Kabupaten Lombok Utara terbentuk berdasarkan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM 1. Pembentukan Kabupaten

Lombok

Utara

terbentuk

berdasarkan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kabupaten Lombok Utara merupakan

pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat yang mencakup 5 lima

kecamatan

yaitu

Kecamatan

Pemenang,

Tanjung,

Gangga, Kayangan dan Bayan dengan ibukota di Kecamatan Tanjung. Peresmian dan pelantikan Penjabat Bupati Lombok Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 30 Desember 2008. 2. Sejarah Singkat berdirinya Kabupaten Lombok Utara Kabupaten Lombok Utara pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan UndangUndang Pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT) Nomor 44 Tahun 1950 pasal I ayat (1), Wilayah Administratif Lombok Barat membawahi Wilayah Administratif Kedistrikan Ampenan Barat, Ampenan Timur, Tanjung, Bayan, Gerung, Asisten

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

1

Kedistrikan

Gondang

dan

Kepunggawaan

Cakranegara.

Demikian juga halnya ketika lahir Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Wilayah Daerah Tk.II Dalam Wilayah Daerah Tk. I Bali, NTB dan NTT, wilayah Lombok Utara tetap menjadi bagian dari Kabupaten Lombok Barat. Seiring dengan terjadinya perkembangan yang menuntut pelayanan pemerintahan yang maksimal di berbagai daerah, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 Kabupaten Lombok Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) daerah otonom yaitu Kabupaten Lombok Barat sendiri sebagai daerah induk dan

Kota

Mataram

sebagai

daerah

pemekaran.

Sebagai

konsekwensi dari terbentuknya Pemerintah Kota Mataram, maka pada tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2000

Ibukota Lombok Barat dipindahkan dari

Mataram ke Gerung. Kenyataan ini mengakibatkan semakin jauhnya rentang kendali pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, terutama terhadap 5 (lima) Kecamatan yang berada di Lombok Barat bagian Utara. Kondisi inilah yang menyentak kesadaran dan membangkitkan semangat masyarakat Lombok Utara untuk mewujudkan cita-citanya yang lama terpendam yaitu membentuk Kabupaten Lombok Utara.


2

Untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Lombok Utara tersebut dibentuklah Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Barat dengan Keputusan Bupati No 582/93/PEM/2003 yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam rangka mempersiapkan persyaratan pemekaran Kabupaten Lombok Barat. Dalam perjalanannya Komite tersebut tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sehingga atas dasar aspirasi

berbagai

termasuk

komponen

mahasiswa

yang

masyarakat tergabung

Lombok dalam

Utara Forum

Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara (FKMLU), pada tahun 2005 kepengurusan Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Barat tersebut disempurnakan melalui Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 04/03/Pem/2005 dengan Ketua Umum H. DJOHAN SJAMSU, SH dan DATU RAHIDIN DJAYAWANGSA, SH sebagai Sekretaris Umum. Selain Lombok

menetapkan

Barat,

dalam

Komite

Keputusan

Pemekaran Bupati

Kabupaten

tersebut

juga

ditetapkan Tim Pengkajian Pemekaran Kabupaten Lombok Barat yang diketuai oleh Dr. Ridawan, M.S. (Alm). Dengan

bermodal

semangat

tinggi

dalam

nuansa

kebersamaan antara seluruh lapisan masyarakat Lombok Utara, Komite dan Tim Pengkajian Pemekaran Kabupaten


3

Lombok Barat dengan dukungan penuh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka tersusunlah hasil Kajian Pembentukan Kabupaten Lombok Barat yang menyimpulkan bahwa Lombok Utara dari sisi teknis kewilayahan dan administratif memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai daerah otonomi baru. Berdasarkan kajian tersebut, Komite segera

menindaklanjuti

rekomendasi

dan

dengan

persetujuan

mengajukan pembentukan

permohonan Kabupaten

Lombok Utara kepada Pemerintahan Daerah secara berjenjang, Pemerintah Pusat, DPD RI dan DPR RI melalui penggunaan hak inisiatif DPR. Komunikasi aktif yang dibangun Komite secara formal maupun non formal, baik lisan maupun tertulis serta secara langsung maupun tidak langsung, menghasilkan rekomendasi dan atau persetujuan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonomi baru. Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang di Komisi II DPR, Badan Legislasi Nasional (Balegnas), Dewan Perwakilan Daerah dan Panitia Musyawarah DPR Republik Indonesia, akhirnya usul Pemekaran

Kabupaten Lombok

Barat ditindaklanjuti dengan mengagendakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara. Usulan pembahasan ini tertuang dalam Surat


4

Ketua

DPR-RI

Nomor

R.U.02/8231/DPR-RI/2007

yang

selanjutnya mendapat persetujuan dari Presiden Republik Indonesia dengan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.68/Pres/12/2007 tanggal 10 Desember 2007. Dalam Sidang Paripurna tanggal 24 Juni 2008, DPR-RI menyetujui

Rancangan

Pembentukan Kabupaten

Undang-Undang

(RUU)

tentang

Lombok Utara di Provinsi Nusa

Tenggara Barat menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disyahkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi UndangUndang Nomor 26 Tahun 2008 pada tanggal 21 Juli 2008 dan menempatkan didalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 99 tentang Pembentukan Kabupaten

Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu secara yuridis Kabupaten Lombok Utara terbentuk pada Tanggal 21 Juli 2008 dan diperingati setiap tahun oleh Pemerintah dan Masyarakat Lombok Utara sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibukota Kabupaten Lombok Utara ditetapkan di Tanjung dan cakupan wilayahnya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Bayan, Kecamatan Gangga,


5

Kecamatan Tanjung, Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Pemenang dengan batas-batas : Sebelah Utara

: Laut Jawa;

Sebelah Selatan : Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah. Sebelah Timur

: Kabupaten Lombok Timur; dan

Sebelah Barat

: Selat Lombok.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dengan Keputusan Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

131.52.1001

tentang

Pengangkatan Penjabat Bupati Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 24 Desember 2008, Drs. H. L. Bakri ditetapkan sebagai Penjabat Bupati Lombok Utara pertama dan pelantikannya dilaksanakan bersamaan dengan peresmian Kabupaten Lombok Utara. Peresmian Kabupaten Lombok Utara dan pelantikan Penjabat Bupati Lombok Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas Nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2008 di Mataram.


6

3. Lambang Daerah Berdasarkan hasil kajian dan diskusi Tim Panelis terhadap Logo yang LOMBOK UTARA

diusulkan Sayembara

para Logo

Panelis

dalam

Kabupaten

Lombok

Utara, Tim Panelis merumuskan pilihan simbol sebagai berikut : 1.

Simbol yang mewakili kesadaran

kosmologis dan implikasinya terhadap kehidupan bersama, yang diwakili oleh Gunung Rinjani yang diyakini oleh masyarakat Lombok Utara sebagai pusat kosmos dan sumber kehidupan. 2. Simbol kekuatan budaya dan peradaban masyarakat yang beradat dengan nilai spiritualitas yang kuat diwakili oleh bangunan Masjid Kuno Bayan yang merupakan situs purbakala yang dikategorikan sebagai Warisan Nasional (National Heritage). 3. Simbol kekuatan sistem dan pranata sosial dalam ikatan kebersamaan seluruh komponen masyarakat diwakili oleh lingkaran

berwarna

putih,

hitam

dan

merah

yang

merupakan warna asli masyarakat Lombok Utara yang digunakan pada berugak sekenem, kekelet Gawe Ayu.


7

4. Dalam

konteks

nasionalisme,

dalam

logo

Kabupaten

Lombok Utara diwakili oleh bintang bersegi lima dan padi kapas. 5. Di dalam logo tertulis sesanti atau moto “tioq, tata, tunaq” ungkapan

kearifan

universal,

filosofis

tradisional dan

yang

sealigus

memiliki

nilai

motivatif

jika

ditransformasikan dalam memasuki peradaban industri. 6. Tulisan nama kabupaten sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Lombok Utara. Pilihan

simbol

tersebut

diformulasikan

menjadi

satu

kesatuan yang utuh dalam bingkai berbentuk perisai dengan komposisi kompak, harmoni, simetris dengan dinamika berpusat pada satu titik pusat yaitu pada titik tengah lingkaran yang juga merupakan titik pusat gunung Rinjani yang bersinggungan dengan sisi masjid kuno.


8

Secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut :

LOMBOK UTARA Bintang bersegi lima Lingkaran berwarna putih, merah dan hitam Gunung Rinjani Masjid Kuno Bayan

Padi dan Kapas Tali Pengikat Sesanti Perisai bersegi lima

Uraian makna logo secara lengkap dan implikasinya bagi pemakainya adalah sebagai berikut : A. Makna Simbol : 1. Gunung Rinjani berwarna coklat merepresentasikan beberapa simbol

yang

melekat

pada

masyarakat

Lombok

Utara

khususnya dan Lombok (sasak) pada umumnya, sebagai berikut : a. Rinjani sebagai pusat kosmos yang merupakan orientasi kosmologis masyarakat Sasak pada umumnya dengan menyebutnya sebagai “daya”. Pusat kosmos dalam konsep


9

masyarakat Sasak merupakan pusat kekuatan magnit bumi dan pusat kekuatan spiritualitas sehingga seluruh arah

(dalam

konteks

peradaban)

diorientasikan

ke

arahnya, misalnya dalam orientasi penataan ruang. b. Rinjani sebagai simbol ekologis disebut sebagai pasak gumi yang menjamin keharmonisan kehidupan dalam kelestarian dan keseimbangan lingkungan. c. Rinjani sebagai kebanggaan masyarakat Lombok Utara sebagai salah satu gunung berapi aktif yang termasuk dalam kategori tertinggi di Indonesia. d. Warna coklat pada gunung rinjani merupakan keaslian warna tanah dan segala mineral yang dikandungnya menggambarkan kekokohan. 2. Bangunan

Masjid

Kuno

Bayan

berwarna

merah

menggambarkan integritas peradaban masyarakat Lombok Utara dengan penjelasan sebagai berikut : a. Bangunan Masjid Kuno Bayan menggambarkan tonggak peradaban masyarakat Lombok Utara yang dibangun berdasarkan

kesadaran

kosmos,

kesadaran

sejarah,

kesadaran adat dan kesadaran spiritual. b. Konstruksi Masjid Kuno Bayan terdiri dari kepala, badan dan kaki, menggambarkan dunia atas, dunia tengah dan


10

dunia bawah yang merupakan satu kesatuan dalam entitas kosmos masyarakat Lombok Utara. c. Masjid Kuno Bayan, merupakan salah satu warisan budaya yang harus dipelihara sebagai situs cagar budaya yang berkontribusi dalam National Heritages. d. Warna merah pada stilisasi bangunan masjid kuno bayan menunjukkan keberanian untuk menegakkan jati diri sebagai masyarakat budaya yang dibangun berdasarkan religiusitas yang kuat. 3. Lingkaran

yang

berwarna

putih

merah

dan

hitam

menggambarkan kondisi sistem sosial masyarakat Lombok Utara yang dibangun secara fungsional dengan penjelasan sebagai berikut : a. Lingkaran melambangkan keutuhan masyarakat dalam dinamika yang tinggi namun tetap bertumpu pada poros yang satu. b. Lingkaran juga melambangkan dinamika musyawarah masyarakat Lombok Utara yang mengakomodasi seluruh komponen masyarakat secara proporsional. c. Warna putih, hitam dan merah diambil dari warna tiang sekenem yang digunakan dalam Upacara Gawe Ayu. Setiap warna menggambarkan kedudukan fungsional orang yang duduk pada tiang yang bersangkutan yaitu : LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

11

warna putih untuk tokoh agama, warna hitam untuk tokoh adat dan warna merah untuk unsur pemerintah. d. Kedudukan warna putih sebagai lingkar dalam karena paling

dekat

dengan

inti

yang

menguasai

kosmos.

Umumnya para tokoh agama dalam masyarakat Sasak tradisional

diyakini

sebagai

orang

yang

menguasai

kosmos. Warna hitam fungsi adat sebagai penunjang dalam sistem kosmologi Sasak, terutama di Lombok Utara.

Lembaga

adat,

pranata

adat

keseluruhannya

diorientasikan untuk menjamin keharmonisan kosmos. Warna merah diletakkan pada lingkar paling luar karena secara

fungsional

komponen

pemerintah

memang

berfungsi operasional dan menangani aspek-aspek teknis pragmatis

dalam

membangun

tatanan

masyarakat

Lombok Utara. 4. Bintang bersegi lima melambangkan masyarakat Lombok Utara adalah masyarakat yang religius (berke -Tuhan- an Yang Maha Esa) , dalam bingkai Ideologi Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Padi dan Kapas yang terikat menggambarkan kesejahteraan yang

dituju

oleh

masyarakat

Lombok

Utara

yaitu

kesejahteraan yang berkeadilan, dengan penjelasan sebagai berikut : LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

12

a. Bulir padi berjumlah 21 menggambarkan tanggal 21 yaitu tanggal

pengundangan

berdirinya

Kabuaten

Lombok

Utara. b. Tali ikatan berjumlah 7 putaran menggambarkan bulan ke 7 yaitu

bulan Juli bulan

pengundangan berdirinya

Kabupaten Lombok Utara. c. Bunga kapas berjumlah 8 kuntum menggambarkan tahun 2008 tahun pengundangan berdirinya Kabupaten Lombok Utara. d. Tanggal 21 Juli 2008 ditetapkan sebagai hari lahirnya Kabupaten Lombok Utara yang diperingati setiap tahun. 6. Sesanti “Tioq Tata Tunaq” merupakan cerminan kepribadian dan semangat kerja masyarakat Lombok Utara dengan penjelasan konsepsional sebagai berikut : a. Tioq berarti tumbuh yang bermakna bahwa masyarakat Lombok Utara menerima anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai modal dasar yang harus disyukuri dan dipertanggungjawabkan. Segala sesuatu yang ada melekat pada diri seseorang maupun diluar diri seseorang yang menunjang kehidupan adalah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tumbuh pada lahan Rahman Rahim – kasih sayang Nya. Tidak mungkin adanya sesuatu tanpa kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa, walaupun LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

13

b. Tata berarti atur dalam konteks ini bermakna mengelola kehidupan dan segala sumberdaya yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan bertanggung jawab kepada Tuhan dan generasi

mendatang

membangun mengandung

serta

kesejahteraan makna

sistem

diorientasikan bersama. yang

untuk

Tata

dibangun

juga untuk

membangun harmoni antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan. c. Tunaq berarti menyayangi, memelihara, mendayagunakan secara maksimal, tidak menyia-nyiakan seluruh potensi dan sumber daya yang dianugrahkan baik yang melekat pada individu maupun sumber daya budaya, sosial dan sumber daya alam. Pilihan dan Makna Warna Pertimbangan pilihan warna disamping memperhatikan aspekaspek filosofis warna, juga memperhatikan irama dan keserasian warna serta kesan keseluruhan dalam sebuah logo. 1. Pilihan Warna : a. Pilihan warna berdasarkan warna yang banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat Lombok Utara.


14

b. Warna-warna tersebut diatur dalam komposisi senada yang berkaitan satu sama lain sehingga membangun satu keutuhan yang kompak. c. Warna dasar dipilih yang memiliki kekuatan tetapi tidak menyerap warna lain, dalam hal ini warna hijau tidak digunakan oleh Kabupaten / Kota lain di NTB sehingga menonjol, memiliki filosofi yang kuat sesuai dengan karakter geografis Lombok Utara dan tidak menyerap kekuatan warna lain sehingga warna lain dalam logo itu tetap muncul. 2. Makna Warna : a. Warna Merah dan putih pada nama Kabupaten Lombok Utara melambangkan bendera merah putih. b. Warna hijau pada latar logo melambangkan kesuburan dan kemakmuran. c. Warna hitam di dalam lingkaran berarti keajegan, kekuatan serta kearifan lokal. d. Warna coklat pada gunung Rinjani adalah warna asli tanah dan

mineral

yang

dikandungnya,

yang

melambangkan

kekokohan. e. Warna merah pada masjid kuno Bayan melambangkan keberanian untuk menunjukkan dan mengukuhkan jati diri kebudayaan masyarakat Lombok Utara, keberanian untuk menghadapi peradaban dan keberanian untuk menegakkan LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

15

nilai-nilai religiusitas dan tradisionalitas dalam peradaban masyarakat moderen. f.

Warna

Hitam,

merah

dan

putih

pada

lingkaran

melambangkan 3 unsur kepemimpinan dalam masyarakat yaitu kepemimpinan agama, adat dan pemerintah. g. Warna kuning berarti keagungan. 3. Makna keseluruhan : Berdasarkan

uraian

makna

yang

terinci

di

atas,

makna

keseluruhan lambang / Logo Kabupaten Lombok Utara adalah : a. Masyarakat Lombok Utara adalah masyarakat yang setia dan patuh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Masyarakat Lombok Utara adalah masyarakat yang memiliki integritas kepribadian yang dilandasi tradisi, religiusitas dan kesadaran kosmos sebagai modal dasar untuk membangun kesejahteraan bersama dalam lingkaran tatanan dan pranata sosial yang ditaati bersama.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH 1. Kondisi Geografi Daerah Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang posisinya terletak dibagian utara Pulau Lombok dengan


16

posisi antara 08o 21’ 42” Lintang Selatan dan 116o 09’ 54” Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara

:

Laut Jawa

Sebelah Barat

:

Selat Lombok dan Kabupaten Lombok Barat

Sebelah Selatan

:

Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah

Sebelah Timur

:

Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Utara beribukota di

Tanjung yang

sekaligus sebagai pusat Pemerintahan. Kabupaten Lombok Utara mempunyai luas wilayah daratan terdiri

dari

wilayah

khusus

(hutan

809.53 Km 2 yang lindung,

kawasan

margasatwa, dll) seluas 361,86 Km2 (44,30%) dan sisanya daratan rata untuk lahan pertanian dll seluas 447,67 Km 2 55,30%). Luas wilayah perairan Lombok Utara adalah 594,71 Km2 dengan panjang pantai 127 Km. Secara administrastif Kabupaten Kombok Utara terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan, 33 Desa dan 371 Dusun, yang mana Kecamatan Bayan memiliki luas wilayah terbesar dengan luas wilayah daratan 329,10 m2 (40,66 %) dan terkecil adalah Kecamatan Pemenang dengan luas wilayah daratan 81,09 Km2 (10,01 %).


17

Rincian luas wilayah per kecamatan disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 1 Luas Daerah Kabupaten Lombok Utara dirinci Menurut Kecamatan Luas Wilayah No

Kecamata n

Daratan

Lautan

Total

Km2

(%)

Km2

(%)

Km2

(%)

81,09

10,01

*

*

81,09

5,77

1

Pemenang

2

Tanjung

115,64

14,28

302,26

50,82

417,90

29,76

3

Gangga

157,35

19,44

100,33

16,87

257,68

18,35

4

Kayangan

126,35

15,61

*

*

126,35

9,00%

5

Bayan

329,10

40,66

192,12

32,30

521,22

37,12

809,53

100,00

594,71

100,00

1404,24

100,00

Jumlah

Sumber : BPS Provinsi NTB (Lombok Utara Dalam Angka 2008) Keterangan: * = Datanya masih bergabung dengan kecamatan induk Luas wilayah perairan hampir sebanding dengan luas wilayah Daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, perindustrian, pariwisata,

pemukiman,

pelabuhan,

dll.

Perikanan Ini

artinya

tambak, hampir

industri, seluruh

kecamatan di Lombok Utara memiliki wilayah lautan yang berpengaruh pada kebijakan penyelenggaraan pemerintahan disetiap kecamatan yang harus meliputi kebikajan pengelolaan wilayah daratan dan wilayah lautan dengan misi yang memuat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

18

berdasar potensi unggulan

diwilayah

yang bersangkutan

(masing-masing kecamatan). Tabel 2 Jumlah Dusun di Kabupaten Lombok Utara dirinci Menurut Kecamatan Jumlah No

Kecamatan

Desa

Dusun

% Dusun

1

Tanjung

7

51

12

2

Pemenang

4

88

20

3

Gangga

5

76

17

4

Kayangan

8

112

25

5

Bayan

9

113

26

33

440

100

Jumlah

Sumber : Data Primer Kecamatan Tahun 2015 Kondisi topografi Kabupaten Lombok Utara pada bagian utara

menyusur

kebagian

tengah

terdapat

gugusan

pegunungan dengan hutan lindung yang berfungsi sebagai hidrologi, sedangkan sepanjang pantainya hanya terdapat dataran rendah yang sempit dan terbatas. Pada bagian tengah membentang dari timur ke barat terdapat suatu dataran rendah yang cukup luas yang merupakan suatu daerah pertanian yang subur. Pada wilayah bagian selatan terdapat


19

suatu dataran pebukitan yang hutannya berfungsi sebagai penyangga hidrologi. Adapun jumlah bangunan rumah tempat tinggal di Kabupaten

Lombok

Utara

perkecamatan,

paling

banyak

berada di Kecamatan Bayan yaitu sebanyak 12.191

rumah,

sedangkan yang paling sedikit berada di Kecamatan Gangga yaitu sebanyak 10.076

rumah. Perinciannya terdapat pada

tabel berikut ini: Tabel 3 Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal Menurut Kecamatan*) di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 Jumlah No.

Kecamatan

Bangunan

Keterangan

Rumah 1.

Pemenang

11.123

-

2.

Tanjung

13.624

-

3.

Gangga

10.251

-

4.

Kayangan

10.365

-

5.

Bayan

12.403

-

Total Rumah

57.766

-

Sumber Data :Badan Pusat Statistik, 2014 (Berdasarkan Jumlah Rumah Tangga)

Kabupaten Lombok Utara memiliki gugusan pulau-pulau kecil yang berada di perairan laut yang secara administratif masuk dalam wilayah

Kabupaten Lombok Utara. Pulau-pulau


20

kecil di Kabupaten Lombok Utara berjumlah 3 gugusan pulau. Nama pulau-pulau kecil dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No

Tabel 4 Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Lombok Utara Luas Nama Gili Lokasi Posisi Gografis (Ha)

1

Gili Air

Kec.Pemenang

150.00

116 0 04’ 85” BT & 08 0 21’ 29” LS

2

Gili Meno

Kec.Pemenang

150.00

116 0 03’2 8” BT & 08 0 21’ 00” LS

3

Gili Trawangan

Kec.Pemenang

340.00

116 0 02’ 10” BT & 08 0 21’ 00” LS

Sumber Data : BAPPEDA KLU, 2015. 2. Gambaran Umum Demografis Dari aspek demografi, jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Utara sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 berjumlah 245.802 dominan

perlu

jiwa. Penduduk yang merupakan faktor dijaga

dan

terus

dikendalikan

pertumbuhannya, keberadaan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas dapat dijadikan sebagai modal pembangunan, demikian sebaliknya jumlah penduduk yang besar dan tidak dibarengi dengan kualitas akan menjadi beban pembangunan.


21

Penduduk sebagai sasaran Pembangunan perlu terus diberdayakan secara optimal sehingga kedepan diharapkan dengan penduduk yang berjumlah besar akan menjadi nilai tambah bagi Pembangunan Kabupaten Lombok Utara. Penduduk

baru

dikatakan

sebagai

modal

Pembangunan apabila telah mampu berperan sebagai pelaku Pembangunan bukan menjadi beban pembangunan. Berikut ini dapat digambarkan kondisi penduduk dengan

berbagai

klasifikasi,

seperti

Jumlah

Penduduk

diklasifikasi menurut jenis kelamin, Struktur usia, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan. Tabel 5 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Rasio Jenis Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Kelamin Tanjung

25.835

26.282

52.117

22,16

Pemenang

19.141

18.624

37.765

16,04

Gangga

24.888

24.481

49.369

20,97

Kayangan

22.987

22.652

45.639

19,38

Bayan

25.210

25.301

50.511

21,45

117.340 235.401

100,00

Total

118.061

Sumber Data : Dinas Dukcapil KLU, 2015. Permasalahan penduduk hampir sama pada tiap daerah

termasuk

Lombok

Utara

yakni

masalah

jumlah


22

penduduk yang besar, penyebarannya yang tidak merata, tingkat pertumbuhan yang tinggi, dan kualitas yang rendah. Berdasar acuan Tabel 5 diatas tergambar bahwa

jumlah

penduduk laki-laki maupun perempuan seimbang. Adapun jumlah kepala keluarga di Kabupaten Lombok utara yang tersebar pada 5 (lima) kecamatan, sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini : Tabel 6 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan*) di Kabupaten Lombok Utara Jumlah No.

Kecamatan

Kepala Keluarga

1.

Pemenang

11.189

2.

Tanjung

16.073

3.

Gangga

14.551

4.

Kayangan

13.226

5.

Bayan

14.688 Total

Keterangan

69.727

Sumber : Dinas Dukcapil KLU, 2015. Keberhasilan

pembangunan

Lombok

Utara

tidak

terlepas dari perencanaan yang matang, perencanaan yang matang akan sangat tergantung pada data dasar yang dimiliki. Salah satu point adalah jumlah Rumah Tangga dan jumlah


23

Anggota Rumah Tangga. Dua point ini adalah dasar untuk menentukan kebijakan pola meningkatkan kesejahteraan, pengelolaan pembangunan atas dasar kemampuan kualitas masyarakat. Tabel 7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kelompok

Jenis Kelamin

Jumlah Persentase

Umur

Laki

Perempuan

0–4

9.523

8.788

18.311

7,77

5–9

11.231

10.735

21.966

9,33

10 – 14

11.031

10.740

21.771

9,24

15 – 19

10.872

10.798

21.670

9,20

20 – 24

10.444

9.920

21.338

9,06

25 – 29

11.762

12.298

24.060

10,22

30 – 34

10.612

10.717

21.329

9,06

35 – 39

9.568

10.001

17.974

7,63

40 – 44

8.308

8.121

16.429

6,97

45 – 49

7.194

7.574

14.768

6,27

50 – 54

5.034

5.039

10.073

4,26

55 – 59

4.477

4.638

9.115

3,87

60 – 64

2.574

2.486

5.060

2,14

65 +

5.431

4.985

9.675

4,11

Jumlah

118.061

117.340

235.401

100,00

Sumber : Data Dinas Dukcapil KLU 2015


24

Dari gambaran Tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa Penduduk Kabupaten

Lombok

Utara

didominasi

oleh

penduduk usia Sekolah (5-19 th) sebesar 30 % dan penduduk usia kerja (20-34 th) sebesar 28 % sehingga diperlukan perencanaan yang matang untuk meminimalisir penduduk putus sekolah dan tingkat pengangguran. Meminimalisir kedua hal

tersebut

dengan

menciptakan

lapangan

kerja

yang

memadai pada sektor-sektor dimana sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya, dan membuka lapangan kerja pada sektor-sektor andalan Daerah sehingga masyarakat merasakan

manfaat

dari

pemekaran

Kabupaten

Lombok

Utara.Dengan menciptakan dan membuka lapangan kerja maka pendapatan per kapita penduduk bertambah dengan demikian

masyarakat

(Kepala

Keluarga)

meningkat

kemampuan untuk menyekolahkan anaknya/anggota keluarga yang

bersekolah

dan

mengurangi

pengangguran

bagi

masyarakat. Selanjutnya gambaran keadaan penduduk menurut jenis pekerjaan dijabarkan pada tabel di bawah ini.


25

Tabel 8 Penduduk yang bekerja (Kualitas) menurut lapangan pekerjaan Tahun 2012 Lapangan Pekerjaan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih

Jumlah Laki dan Perempuan Jumlah L (Orang)

Jumlah P (Orang)

%

78.540

55,93

61.886

59,31

140.426

57,13

16

0,01

1

0,00

17

0,01

6.286

4,71

7.061

6,73

13.347

5,43

17

0,01

1

0,00

18

0,01

865

0,72

35

0,03

900

0,37

4.448

11,44

9.247

23,78

38.885

15,82

816

0,67

14

0,01

830

0,34

4.373

3,62

1.529

1,26

5.902

2,43

68.630 120.960

56,74 100

86.416 121.696

71,01 100

155.046 245.802

63,90 100,00

Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real estate dan Jasab Perusahaan Jasa-jasa Jumlah

%

Laki-laki+ Perempuan Jumlah % (Orang)

Sumber : Dinas Dukcapil KLU 2012. Penduduk

bekerja

pada

sektor

pertanian

tanaman

pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar ( 57,13 %). Besarnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian mengindikasikan besarnya potensi dibidang


26

tersebut yang apabila diimbangi dengan pengelolaan yang baik akan berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja. Sedangkan Penyerapan terbesar setelah sektor jasa-jasa (63,90%) yang mencakup Bidan, Buruh Harian Lepas, Dokter, Guru, Juru Masak, Pegawai Negeri Sipil, Pelajar/Mahasiswa, Pembantu Rumah Tangga, Penata Rias, Penterjemah, Tukang Cukur, Tukang Jahit ter masuk yang belum bekerja. Ini berarti tugas Pemerintah Daerah untuk terus menciptakan lapangan pekerjaan

masih

menuntut

perhatian

penuh

demi

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor akan sangat tergantung pada sumberdaya manusia, penyerapan tenaga kerja selalu berbanding lurus dengan sumberdaya manusia

sehingga

gambaran

sumberdaya

manusia

berpengaruh pada proyeksi penyerapan tenaga kerja maupun penciptaan

lapangan

kerja

baru.

Jumlah

penduduk

berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini;


27

Tabel 9 Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan dirinci per Kecamatan Tahun 2014 No

Tingkat Pendidikan

Jumlah Penduduk Jumlah

PemeTanjung Gangga Kayangan Bayan nang

1. SD + MI

3775

4927

5110

5252

6733

25.797

2. SLTP + MTs

1735

2175

2292

2519

2916

11.637

3. SLTA + MA

1.185

1.633

1.282

922

803

5.825

4. DII

239

413

264

160

233

1.267

5. DIII

146

352

218

139

136

1.005

6. S1

483

1.085

940

490

528

3.906

7. S2

23

42

21

13

13

113

Total

Sumber : Dikbudpora KLU 2015

Berdasarkan tabel 9 Dari jumlah penduduk menurut tingkat

pendidikan

didominasi

penduduk

yang

tingkat

pendidikan SD yakni sebesar 52% dari total jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

, tingkat SLTP sebesar 23%,

sedangkan tingkat pendidikan SLTA sebesar 11% dan yang menarik tingkat Sarjana Strata 1 sebesar 7%, hal menjadi gambaran semakin

bahwa

masyarakat

mementingkan

Kabupaten

tingkat pendidikan

Lombok

Utara

serta selaras


28

dengat komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk memajukan sektor Pendidikan sebagai dasar pembangunan. Kalau melihat prosentase ini Kabupaten Lombok Utara memerlukan

kebijakan

Sumberdaya

Manusia,

mengintensifkan

untuk

program

antara wajib

pemberian beasiswa kepada siswa

meningkatkan lain belajar

kualitas

dengan 9

tahun

lebih serta

berprestasi yang pada

akhirnya dapat dijadikan sebagai modal untuk membangun Kabupaten Lombok Utara. Untuk tingkat pendidikan jika diukur dari rata-rata lama sekolah,

berdasarkan

data

terakhir

yang

diambil

dari

kabupaten induk (Lombok Barat),pada tahun 2006 rata-rata lama sekolah mencapai 5,86 tahun naik menjadi 6,16 tahun pada tahun 2007 dan diproyeksikan meningkat menjadi 6,53 tahun pada tahun 2008 dan di upayakan sampai tahun 2013 akan terus meningkat. Apabila indikator keberhasilan bidang pendidikan diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni

(APM),

maka

keberhasilan

bidang

pendidikan

di

Kabupaten Lombok Utara dapat digambarkan sebagai berikut : (1) APK SD sebesar 110,78% pada tahun 2007; (2) APK SMP sebesar 100,41 % pada tahun 2007; dan (3) APK SMU sebesar LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

29

57,73% pada tahun 2007. Sedangkan pada Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai berikut : (1) APM SD sebesar 98,30 % pada tahun 2007; APM SMP sebesar 95,97% pada tahun 2007; dan APM SMU sebesar 56,53 % pada tahun 2007. Derajat

pendidikan

penduduk

Lombok

Utara

mengalami

peningkatan yang antara lain diukur dengan meningkatnya Angka Melek Aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan jenjang SMP / MTS dan meningkatnya

Angka

Partisipasi

Sekolah

untuk

semua

kelompok usia, namun perlu diakui bahwa masih banyak penduduk Kabupaten Lombok Utara yang miskin yang belum mampu menamatkan sekolah pada jenjang SMA. 3. Kondisi Ekonomi Pertumbuhan ekonomi suatu daerah digambarkan oleh laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Ekonomi yang terus tummbuh merupakan suatu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi perekonomian Kabupaten Lombok Utara selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan keadaan yang terus tumbuh secara positif ditunjukkan dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto baik Atas Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga


30

Konstan.

Laju

pertumbuhan

ekonomi

juga

menunjukan

peningkatan yang cukup stabil yaitu 1.68, pertumbuhan pada tahun 2012 dibandingkan pertumbuhan ekomomi tahun 2011. Tabel 10 Perkembangan beberapa indikator ekonomi tahun 20112014 indikator 2011 2012 2013 2014 5,69

4,13

-

-

6,38

4,10

-

-

1.567.715,96 1.711.531,75 3. PDRB ADH Berlaku (Juta Rp.) 684.442,31 712.737,51 4. PDRB ADH Konstan (Juta Rp.) Sumber : BPS Kabupaten Lombok Utara, 2013

-

-

-

-

1. Pertumbuhan ekonomi (%) 2. Inflasi (%)

a. Potensi Unggulan Daerah Pengkajian potensi unggulan daerah akan mendapat gambaran yang lebih tajam apabila berangkat dari luas wilayah di Kabupaten Lombok Utara seluas 809,55 Km2. Grafik 1 Luas Wilayah Efektif Yang Dapat Dimanfaatkan Untuk Kawasan Budidaya Di Kabupaten Lombok Utara Di Rinci Menurut Kecamatan


31

Luas wilayah tersebut diturunkan menjadi wilayah efektif 218,58 Km2 (27 %) dan wilayah tidak efektif 590,97 Km2 (73 %), demi pengembangan

dan

peningkatkan

pertumbuhan ekonomi masyarakat maka wilayah tidak efektif bisa masuk ke kategori wilayah efektif dengan introduksi teknologi terapan. Untuk memberikan gambaran sebagai penentu kebijakan ke depan, wilayah daratan Kabupaten

Lombok Utara di bagi menjadi dua kategori

yakni lahan sawah dan lahan kering. Luas lahan sawah dan lahan kering di Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini; Tabel 11 Luas Tanah Sawah Yang Dapat Ditanami dan Tanah Kering di Rinci Menurut Jenis Penggunaan per Kecamatan. Kecamatan Uraian

Pemenang Tanjung Gangga Kayangan Ha

Ha

Ha

Ha

Bayan

Total

Ha

Ha

A

Lahan Sawah / Padi

1

Padi Sawah

487

1.314

1.820

3.487

6.602

13.710

2

Padi Ladang

365

1.445

1.363

8.597

8.906

20.676

Sub Total

852

2.759

3.183

12.084 15.508

34.386

846

90

304

B

Lahan Kering

1

Pekarangan Bangunan

204

268


1.712

32

Kecamatan

Uraian

Pemenang Tanjung Gangga Kayangan

2

Tegalan/Kebun

3

Bayan

Total

4902

2365

2331

2622

7659

19.879

Ladang / Padang Rumput

-

-

-

-

4.105

4.105

4

Hutan Rakyat

0

-

-

-

5253

5253

5

Hutan Negara

1700

2037

5408

5767

8391

26.303

6

Perkebunan

0

2915

5.893

1181

3124

13.113

7

Lain-lain

7

0

561

0

710

1278

9.774 25.883

71.643

Sub Total

7.455

7.407 14.497

Grand Total

13.022

16.844 23.962

16.438 49.424 123.318

Sumber Data : DPPKKP KLU Tahun 2013

Dilihat dari distribusi lahan di atas, Kabupaten Lombok Utara di dominasi oleh lahan kering sebesar 89,7 % dan sisanya lahan sawah hanya seluas 10,3 %. Lahan kering yang luas tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah

daerah

pengembangannya, agar

untuk

pengelolaan

dan

lahan tersebut menjadi lahan

berpotensi tidak terlepas dari introduksi kebijakan seperti kebijakan Pemerintah Daerah untuk menjaga kelestarian kawasan hutan dan marga satwa. Dengan lestarinya kawasan hutan maka akan berdampak pada tersedianya sumber

mata air yang secara otomatis akan memperluas


33

lahan sawah yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman komoditi unggulan. Berbicara potensi tidak terlepas dengan kajian wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor nomor 129 tahun 2000, yang dimaksud Wilayah Efektif adalah wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budidaya di luar kawasan lindung. Wilayah efektif di Kabupaten Lombok Utara 21.858 Ha (218.58 Km2) yang digunakan untuk berbagai jenis kegiatan, diantaranya; pertanian,

perkebunan,

perikanan

tambak,

industri,

pariwisata, pelabuhan, pemukiman, dll. Tabel 12 Luas Wilayah Efektif Yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budidaya di kabupaten lombok utara dirinci menurut kecamatan No Kecamatan Luas Persentase (ha)

(%)

1

Pemenang

32.910

71.5

2

Tanjung

12.635

65.8

3

Gangga

15.735

60.8

4

Kayangan

11.564

53.4

5

Bayan

8.109

53.3

80.953

62

Total Sumber Data : DPPKKP KLU.


34

Karena kondisi tanah yang subur dan areal pertanian yang luas maka sebagian besar penduduk di Kabupaten Lombok Utara mengandalkan pertanian sebagai sumber penghasilan utamanya. Areal persawahan di Kabupaten ini cukup luas tak heran jika Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu lumbung beras di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Produk Domestik Regional Kabupaten Lombok Utara.

Sektor

ini

mencakup

pertanian,

perkebunan,

kehutanan, peternakan dan juga perikanan. Kabupaten Lombok Utara menyimpan potensi yang besar antara lain pada sektor-sektor sebagai berikut : 1)

Pertanian Tanaman Pangan Tidak jauh beda dengan Kabupaten lain yang berada

dikawasan provinsi Nusa Tenggara Barat dimana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, demikian pula halnya dengan Kabupaten Lombok Utara salah satu potensi unggulan Daerah adalah sektor pertanian, lahan yang ditanami adalah 24.634 ha dengan komoditi padi, palawija


35

dan sayuran/hortikultura, angka ini melebihi lahan efektif seluas 21.858 ha. Pemanfaatan lahan sawah dan lahan kering dapat dilihat pada grafik di bawah ini: Grafik 2 Pemanfaatan Lahan Sawah dan Lahan Kering Per komoditi

Potensi unggulan masih didominasi oleh padi dan Ubi Kayu, berikut disajikan tabel yang menjelaskan distribusi penanaman dan produksi komoditi pertanian dan palawija di masing-masing kecamatan.

Uraian A Padi Padi 1 Sawah

Tabel 13 Luas Tanam dan Produksi Komoditi Pertanian Padi, Palawija dan Sayuran/Hortikultura di Kabupaten lombok Utara Kecamatan Total Pemenang Tanjung Gangga Kayangan Bayan Luas Produksi Ha Ha Ha Ha Ha Ha Kw 436

1503

1734

2664

5084

11421


58,56

36

Uraian Padi 2 Ladang Total B Palawija

Kecamatan Pemenang Tanjung Gangga Kayangan Ha Ha Ha Ha 436

1 Jagung

1503

1734

372 3036

Total Bayan Ha

Luas Ha

1705 2077 6789 13498

Produksi Kw 44,56 10312

40

120

310

1428

4181 6079

5836

2 Ubi Kayu

150

200

200

425

925 1900

1900

3 Ubi Jalar Kacang 4 Tanah 5 Kedelai Kacang 6 Hijau

0

10

18

75

105 208

196

165 0

1095 0

805 0

1275

20

30

55

-

-

-

-

365

-

-

-

7 Lebak 8 Lainnya ( Polder, Rembesal dll ) Total C Sayuran Bawang 1 Merah Bawang 2 Putih Kacang 3 Panjang Cabe 4 Rawit 5 Tomat 6 Kangkung 7 Semangka

10

65

1.435

1.363

43

0

3.258

-

6 3

8

-

4 2

8

-

-

105

3

35

-

155 5

27 -

2

3

=

6

-

-

-

137

-

Total 78 7852 16 Sumber : DPPKKP KLU Tahun 2014

-

18 63

2

40

-

8 Buncis I 9 Ketimun

-

- 8.906 15.337 30.664 -

1 -

237

- -

-

3

6648 0

135 250

-

7

3560 6900 0 0

1

2

1

139

5

310

289 10212.530


37

Kalau dilihat dari potensi masing-masing kecamatan maka dapat di gambarkan lahan yang terbanyak dipakai untuk menanam komoditi pertanian adalah berada di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan, sementara Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Tanjung banyak didominasi oleh pekarangan bangunan dan perkebunan dari pada lahan pertanian. Untuk melihat pemanfaatan lahan efektif yang digunakan untuk penanaman produk pertanian dapat digambarkan pada grafik di bawah ini; Grafik 3 Pemanfaatan Lahan Efektif untuk Penanaman Komoditi Pertanian Per Kecamatan


38

Terkait dengan kebijakan, karena lahan efektif di tiga Kecamatan banyak dipakai sebagai lahan untuk bangunan dan perkebunan maka pengembangan komoditi pertanian banyak difokuskan kepada dua Kecamatan yakni Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Bayan, lahan yang digunakan untuk penanaman di dua kecamatan tersebut melebihi lahan efektif, ini dikarenakan adanya indroduksi teknologi sumur

terapan

bor,

seperti

penerapan

pembuatan sprinkler

dan

untuk

pemakaian irigasi

dan

pengaturan pola tanam sesuai dengan potensi unggulan lokal tapi mempunyai pangsa pasar. Kalau dilihat dari sisi lahan persawahan dan lahan kering ke dua kecamatan memiliki lahan persawahan yang lebih luas dari lahan kering dibandingkan dengan ke tiga kecamatan lain yakni Kecamatan Pemenang, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Gangga. 2). Perkebunan Selain

pertanian

tanaman

pangan,

sub

sektor

perkebunan di Kabupaten ini juga turut memberikan kontribusi

yang

cukup

berarti

masyarakat. Kelapa, kopi, cengkeh,

bagi

perekonomian

jambu mete, vanili,

kapas, kapuk, coklat, tembakau, asam, pinang, merupakan


39

jenis tanaman perkebunan yang diproduksi di Kabupaten Lombok Utara. Jambu

Mete

merupakan

salah

satu

produk

perkebunan unggulan. Dengan pengelolaan yang baik produk

perkebunan

diharapkan

mampu

di

Kabupaten

bersaing

dengan

Lombok daerah

Utara lainnya.

Perubahan yang terjadi dapat dilihat pada tabel berikut; Tabel 14 Perkembangan Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013- 2015 Rata-rata Produksi Kg/Ha

Jenis Komoditi

Areal Tanam ( Ha ) 2013

2015

2013

2015

2013

1

Kelapa

10.844,62

10.984,8 2

15.275,45

15.275,4 5

1.684,4 3

1.684,43

2

Kopi

1.303,02

1.353,02

770,15

770,15

781,20

781,20

3

Cengkeh

1.425,10

1.425,10

140,67

140,67

297,12

297,12

4

Kapuk

63,10

63,10

11,23

11,23

261,59

261,59

5

Jambu Mete

13.856,7

13.856,7

2.727,21

2.727,21

364,49

364,49

6

Panili

214,87

214,87

4,17

4,17

30,12-

30,12-

7

Kakao

3.555,60

2.923,35

1.124,31

1.124,31

618,69

618,69

8

Pinang

36,11

36,11

14,32

14,32

831,11

831,11

9

Asam

16,62

4,50

21,29

21,29

1.183,4 6

1.183,46

10

Jarak Pagar

38,75

38,75

3,74

3,74

272,00

272,00

11

Aren

133,05

133,05

7,42

7,42

120,26

120,26

12

Kemiri

-

-

-

-

-

-

13

Lada

-

-

-

-

-

-

14

Lontar

-

-

-

-

-

-

15

Kapas

149

149

49,00

49,00

1000

1000

-

-

-

-

-

-

142,00

142,00

193,80

193,80

1.386,2 7

1.386,27

-

-

-

-

-

-

No

16 17 18

Tembakau Rakyat Tembakau Virginia Wijen

Areal Tanam ( Ton )

2015


40

19

Emponempon

-

-

-

-

-

-

20

Tebu

-

-

-

-

-

-

Sumber Data: DPPKKP KLU 2015

Dari tabel 14 di atas, total areal yang di tanami tidak hanya pada lahan yang di plot untuk perkebunan tetapi masyarakat juga menanam tanaman perkebunan pada areal kehutanan seperti panili, cengkeh, dan pinang. Sehingga jumlah areal yang tertera lebih luas dari areal perkebunan itu sendiri. Masyarakat Kabupaten Lombok Utara

memultifungsikan

memberikan

manfaat

areal ekonomis

Perkembangan/perbandingan

kehutanan bagi

penambahan

supaya

masyarakat. areal

dapat

dilihat pada grafik di bawah ini. Grafik 4 Jumlah Areal Perkebunan Dan Jumlah Tanaman Perkebunan Yang Ditanam Di Areal Perkebunan Dan Kehutanan.


41

Disemua kecamatan areal yang dipakai untuk menanam tanaman perkebunan melebihi areal perkebunan yang ada, ini berarti adanya antusiasisme masyarakat terhadap pengelolaan tanaman perkebunan. Masyarakat semakin sadar akan penananaman komoditi perkebunan yang berorientasi pasar. Disisilain kebijakan pemerintah kabupaten juga yang menggalakkan penanaman pola pikir petani supaya berwawasan agribisnis dan juga terus meningkatkan sumberdaya masyarakat maupun aparat pemerintah yang akan mendapingi masyarakat. 2)

Kehutanan Hutan merupakan paru-paru bagi bumi dan sumber

cadangan air. Kelestarian hutan menjadi tanggung jawab setiap

aspek

masyarakat

yang

pula

ada

yang

dalam

masyarakat

merasakan

arti

karena

penting

dari

kelestarian hutan. Hasil Identifikasi dan Inventarisasi lahan kritis Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2006, jumlah lahan kritis 63.680,89 ha. Jumlah lahan kritis pada masing-masing

kecamatan

dapat

di

lihat

pada

tabel

dibawah ini;


42

Tabel 15 Luas Lahan Kritis Hasil Identifikasi di Kabupaten Lombok Utara No A

Uraian

Pemenang Tanjung Ha Ha Dalam Kawasan

Sangat 1 kritis

2.056,93

-

-

-

2 Kritis

329,15

-

-

Agak 3 Kritis

4.605,60

-

24,25-

Potensial 4 Kritis 7.209,24 B

Kecamatan Gangga Kayangan Ha Ha

-

Bayan Ha

Total Ha

-

-

329,15

-

6.536,36 -

2.056,93

4.629,85

11.034,95 24.780,55

Luar Kawasan Sangat 1 kritis

165.18

-

-

2 Kritis

1.279.21

-

- 1.210.00

Agak 3 Kritis

1.404.05

1,21742

432.8

-

-

Potensial 4 Kritis -

-

654.44 -

- 165.18 5.892.69

8.381.90

5.347,21

8.666.40

-

-

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kb. Lombok Utara.

Luas lahan hutan adalah 33.364 ha yang terdiri dari hutan rakyat dan hutan negara. Hutan yang berlahan kritis


43

berubah ke tegalan/kebun, ladang huma, hutan rakyat, hutan negara, perkebunan dan lain-lain dengan jumlah keseluruhan luas 30.316,89 ha (47,60%). Kawasan hutan yang ada di Kabupaten Lombok Utara potensinya memberikan multi manfaat yang antara lain; sebagai taman wisata alam , flora, fauna, kayu dan non kayu. produksi beberapa macam produk kehutanan yang potensial di Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini; Tabel 16 Hasil Produksi Kayu Hutan di Tanah Milik (Kebun) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Utara.

No

Uraian

Pemenang

Tanjung

batang

Batang

Kecamatan KayaGangga ngan Batang

batang

Bayan batang

Total batang

M3

Nangka

-

-

-

-

-

-

-

2

Dao/Bung ur

-

-

-

-

-

-

-

3 4

Rimba Campuran

347.175-

-

1729.32 -

-

-

348.895.3 2-

-

Total

347.175

-

1720.32

-

-

34889532

11.418

1

Sumber Data : DPKKP KLU 2013 Pada tabel 16 di atas, hasil hutan hanya pada tanah milik (kebun) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sedangkan hutan rakyat 5.213 ha dan hutan negara 28.151 ha


44

merupakan

hutan

yang

dijaga

kelestariannya

dengan

pengaturan ijin penebangannya (hutan produksi) untuk menjaga

multi

lingkungan dan

manfaat

terhadap

perlindungan

alam,

ekosistim lain (hutan lindung), sebagai

penghasil dan media pengatur tata air dan manfaat untuk pariwisata

(kawasan

konservasi).

Diharapkan

terjadi

singkronisasi hubungan timbal balik antara masyarakat dengan kawasan hutan karena dari 33 desa ada 23 desa yang

ada

di

sekitar

hutan.

Luas

kawasan

hutan

berdasarkan fungsi hutan dapat di lihat pada tabel di bawah ini; Tabel 17 Luas Kawasan Hutan dirinci Per Fungsi Hutan di Kabupaten Lombok Utara No I

II

III

Fungsi Nama hutan Blok Kawasan TNGR Konservasi taman Nasional Gunung Rinjani Hutan 1. Rempek Lindung Hutan Produksi

2. Pusuk 1.Batu Gong 2.Santong Dsk.

Kelompok Hutan Gungung Rinjani

1. Pandan Mas 2.Gunung Rinjani 1.Pandan Mas 2.Gunung Rinjani

Luas Hutan/ Keter TGHK (Ha) angan 10.210 KPHK

630,22 KPHL 27.467,815,0 KPHL 0 739.78 KPHP 1.729,48 KPHP

Sumber Data: DPPKKP KLU Tahun 2015


45

Taman Wisata Alam Laut Gili Matra (Meno,air dan Trawangan) 2.954 Ha, hutan rakyat 900 Ha, hutan adat 270 Ha

yang

wilayahnya

berada

di

luar

hutan

negara.

Disamping sebagai wisata alam kawasan hutan juga memberikan manfaat bagi masyarakat dengan penghasil sumber mata air yang terdiri dari 45 titik baik yang berada dalam kawasan hutan dan 48 titik berada di luar kawasan hutan. Jumlah dan tempat Titik mata air pada tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini; Tabel 18 Jumlah Titik Mata Air Dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan. Kecamatan Uraian

Pemenang

Tanjung Gangga Kayangan Bayan

Total

Dalam Kawasan Hutan

6

6

22

4

7

45

Luar Kawasan Hutan

2

6

24

4

12

48

Total

9

12

46

8

17

93

Sumber : DPPKP KLU, 2015

Sebagai efek multi fungsi hutan, Lombok Utara mempunyai spesies unggulan. Kategori flora terdiri dari


46

kayu

rajumas,

bajur,

Klokos,

Udu/Kalimuru,

Guru,

Gaharu, Buah Odak/getah, Imba, Terep, Sentul, Jukut, Dao, Bangsal dan Gerasak.

Potensi unggulan kelompok

fauna meliputi Rusa, Lutung, Kera, burung kakak tua, burung kuakiau, burung punglor, ular sanca, ayam hutan, trenggiling, landak dan itik gunung. Produksi hasil hutan unggulan terdiri dari Kayu meliputi

sengon,

mahoni,

dadap,

rajumas

dan

udu

sedangkan non kayu meliputi madu, bambu, ketak, aren dan lain-lain. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang sudah dilakukan sampai saat ini adalah (Hutan Kemasyarakatan) HKm 2.043 Ha tersebar di 8 Lokasi, PHTUL 235 Ha, bekas HPH 350 Ha, HTI 1.405 Ha kerjasama dengan pihak swasta yakni PT. Shadana Arifnusa (masih dalam proses perijinan penetapan areal HTI). Pada

tataran

mengembangkan

konsep,

program

HKm

kebijakan

Pemerintah

sebagaimana

tertuang

dalam SK No. 677/Kpts-II/1998, oleh banyak kalangan dinilai sebagai kebijakan yang positif terutama dalam kaitannya dengan peningkatan akses masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Bahkan bagi wilayah LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

47

provinsi

yang

memiliki

sumberdaya

alam

terbatas,

keberadaan program HKm akan dapat menjadi salah satu potensi bagi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tatkala kebijakan desentralisasi diberlakukan. Berbeda dengan konsep program Sosial Forestry yang terdahulu, seperti ; PMDH, HTI yang cenderung top down, orientasi fisik-tehnis dan standart, maka program HKm 677 relatif lebih baik pendekatannya. Konsep program HKm selain memberikan hak

atas

kayu

kepada

masyarakat,

juga

dalam

metodologinya bersifat partisipatif sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan. 3). Peternakan Peternakan tidak dapat dipisahkan dari pertanian sehingga sejalan dengan produksi pertaniannya, Kabupaten Lombok

Utara

juga

mengembangkan

produk

peternakannya. Beberapa produk utamanya adalah sapi, kerbau , kambing, domba, kuda, ayam dan babi. Walaupun belum dapat memberikan kontribusi yang cukup tinggi bagi perekonomian Lombok Utara, namun potensi yangadapada sektor peternakan ini perlu untuk ditumbuhkembangkan.


48

Potensi komoditi peternakan di Kabupaten Lombok Utara sesuai populasi adalah : Tabel 19 Populasi Ternak Di Rinci Per Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2008 - 2015. Kecamatan Total Pemenang Tanjung Gangga Kayangan Bayan Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor 1 Kuda 396 74 5 7 20 502 2 Sapi 11.044 13.851 12.793 20.267 28.286 86.241 3 Kerbau 0 3 4 12 458 477 4 Kambing 1.748 2.463 4.140 8.086 13.519 29.928 5 Babi 120 4.496 2.172 1026 741 8.555 6 Ayam 13.308 35.145 26.648 41.975 13.074 130.074 7 Ayam 250 8.436 1.900 10.586 buras 8 Itik 449 901 437 3.751 1.359 6.897 Ras bBBuras 9 Merpati 2.561 10.441 1.407 7.079 375 21.863 10 Entok Burung 11 Dara 12 Kelinci 0 10 11 145 0 166 Sumber Data: DPPKKP KLU Tahun 2014.

No

Uraian

Populasi ternak yang terbanyak adalah ayam dan sapi, ini sangat erat hubungannya dengan potensi pasar dan kebijakan pemerintah. Populasi ternak ayam tetap stabil karena kebutuhan pasar yang tetap stabil, populasi ternak sapi tetap memberikan antusiasisme masyarakat karena pangsa pasar dan kebijakan pemerintah terus berpihak pada

peternakan

sapi

seperti

kebijakan

provinsi


49

pencanangan program sejuta sapi di wilayah Nusa Tenggara Barat

dan

ditinjaklanjuti

melalui beberapa

oleh

pelatihan

Pemerintah

Kabupaten

terhadap peternak seperti

inseminasi buatan dan pelatihan penggemukan sapi untuk masing-masing kelompok tani. Populasi ternak terbanyak adalah di dua kecamatan yakni Kecamatan Kayangan dan kecamatan Bayan, hal ini ditunjang oleh potesnsi areal untuk peternakan seperti ditunjukkan pada grafik di bawah ini; Grafik 5 Potensi Areal untuk Pengembangan Peternakan

Potensi di atas berada pada lahan kering yang meliputi tiga lahan yakni lahan tegalan/kebun 16.720 ha (80,21%), lahan ladang huma 4.105 ha (19,69 %) dan lahan padang rumput 20 ha (0,10 %). Melihat potensi lahan untuk


50

pengembangan peternakan sapi dan ternak lainnya maka Kabupaten Lombok Utara mempunyai potensi yang besar untuk pengembangan peternakan. 4)

Kelautan dan Perikanan Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan

kekayaan alam yang amat potensial dimanfaatkan di wilayah Kabupaten Lombok Utara karena setiap kecamatan di Kabupaten Lombok Utara mempunyai wilayah pantai dari wilayah utara Kecamatan Bayan sampai dengan wilayah barat Kecamatan Pemenang.

Potensi yang dapat

dikembangkan antara lain perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan dan pemasaran dan wisata bahari.

No 1 2 3 4

Tabel 20 Produksi Perikanan Laut, Ikan Air Tawar dan Ikan Air Payau Tahun 2012 - 2013. Produksi (Ton) Uraian 2012 2013 Perikanan Laut (tangkap) 4.554,82 4.862,7 Ikan Air Tawar 6.070,54 19,64 Ikan Air Payau 24,67 Budidaya Laut 1,2 14

Sumber Data : DPKKP KLU Tahun 2014. Potensi

perikanan

laut

meliputi

37

jenis

ikan

meliputi ikan Sebelah, Poperek, Belaso, Biji Nangka, Gerot-


51

gerot, Merah Bambangan, Kerapu, Lencam, Kakap, Kuris I, Swang I, Ekor Kuning, Gulamah , Cucut, Pari, Alu-alu, Layang, Selar, Kuwe , Daun Bambu, Sunglir, Terbang, Belanak, Julung-julung, Teri, Tembang, Lemuru, Golokgolok, Terubuk, Kembung, Tenggiri, Layur, Cakalang, Tongkol, Ikan Lainnya, Jenis Udang dan Cumu-cumi. Potensi Ikan air tawar meliputi 8 jenis ikan yakni ikan mas, ikan tawes, ikan mujair, ikan nila, ikan gurami, ikan lele, ikan lainnya dan udang. Potensi ikan air payau meliputi 9 jenis ikan yakni ikan bandeng, ikan belanak, ikan mujair, ikan lainnya, udang windu, udang putih, udang api-api, rebon dan kepiting. Secara umum produksi ikan di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan trend terus bertambah naik, hal ini tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang tersedia untuk usaha perikanan seperti di tunjukkan pada table di bawah ini; Tabel 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan. Tahun Satuan Jenis Sarana / Prasarana 2012 2013 I. Perlengkapan A. Perahu 1. Perahu Tanpa Motor Buah 262 360 2. Perahu Motor Tempel Buah 1117 1186


52

Satuan

3. Kapal Motor 5 GT B. Alat Tangkap Pukat tarik udang ganda Pukat tarik udang tunggal Pukat tarik udang berbingkai Pukat tarik ikan Payang (termasuk Lempara) Dogol (termasuk Lempara Dasar, Cantrang Pukat pantai (Jaring Arad) C. Pukat Cincin Jaring insang hanyut Jaring insang lingkar jaring kelitik Jaring insang tetap Jaring tiga lapis Bagan Perahu/Rakit Bagan tancap Serok dan sengko Anco Rawai Tuna Rawai Hanyut selain Rawai tuna Rawai tetap Rawai tetap dasar Huhate Pancing tonda Pancing Ulur Pancing tegak Pancing cumi Pancing Lainnya Sero (termasuk kelong) Jermal

Buah

Perang kap

Pancing

Jaring Angkat

Jaring Insang

Pukat Kantong

Pukat Tarik

Jenis Sarana / Prasarana

Tahun 2012 2013 1

Unit

-

-

Unit

-

-

Unit Unit

-

-

Unit

-

-

Unit

-

-

Unit

107

14

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

445 1.701 -

422 563 -

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

527 -

3 -

Unit Unit

-

-


53

Satuan

Jenis Sarana / Prasarana Bubu (termasuk Bubu ambal) Perangkap lainnya Alat pengumpul rumput laut Alat penangkap kerang Alat penangkap teripang/ladung Alat penangkap kepiting Murami Jala Tebar Garpu, Tombak, dll II. BUDIDAYA PERIKANAN A. Budidaya Air Tawar Kolam Air tenang Kolam air deras Mina padi Mina Kangkung Keramba B. Budidaya Tambak Tambak contoh Tambak Rakyat C. Budidaya Laut

-

-

Unit

-

-

Unit

-

-

Unit

-

-

Unit Unit Unit Unit

-

-

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

0,18 0,15 -

0,18 1,2 -

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

3,5 50,08 2,58 1

471 0,85 0,1 0,1

Utara

memiliki

potensi

LainLain

Alat Pengumpul dan Perangkap

Unit Unit

Mutiara Rumput Laut Kerapu D. Budidaya Laut BBI UPR Sumber Data : DPPKKP KLU 2014 5)

Tahun 2012 2013

Pariwisata Kabupaten

Lombok

pariwisata yang besar terutama obyek wisata 3 Gili yaitu

Gili

Terawangan,

Gili

Air

dan

Gili

Meno.


54

Disamping itu obyek wisata lain yang cukup berpotensi adalah kawasan wisata Gunung Rinjani. Jenis/nama obyek wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara kurang lebih 35 obyek wisata antara lain : a. Kecamatan Pemenang 1. Gili Terawangan 2. Gili Meno 3. Gili Air 4. Gua Jepang 5. Teluk Malimbu 6. Teluk Nara 7. Taman Monyet Pusuk 8. Pantai Malimbu 9. Pantai Nipah 10. Pantai Pandanan 11. Pantai Teluk Nara 12. Pantai Bangsal b. Kecamatan Tanjung 1. Pantai Sire 2. Teluk Kombal 3. Makam Medana 4. Pantai Tanjung Menangia


55

c. Kecamatan Gangga 1. Pantai Kerakas 2. Pantai Lempenge 3. Air Terjun Tiu Pupus 4. Pantai Montong Pal 5. Air Terjun Kerta Raharja 6. Pantai Muara/Lokok Pantai Gondang d. Kecamatan Kayangan 1. Masjid Kuno Segenter 2. Air Terjun Tiu Sekeper 3. Desa Tradisional Segenter 4. Teluk Amor-amor 5. Air Terjun Tiu Tega 6. Pantai Tampes Selengan 7. Air Terjun Tiu Tibu e. Kecamatan Bayan 1. Taman Nasional Gunung Rinjani 2. Desa Tradisional Karang Bajo 3. Desa Tradisional Senaru 4. Masjid Kuno Bayan Belek 5. Air Terjun Senang Gila 6. Air Terjun Tiu Kelep


56

Berkaitan dengan arus kunjungan wisatawan di Kabupaten Lombok Utara, data pada tahun 20082012

menunjukkan

jumlah

Wisatawan

yang

berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara sebanyak 426.969 orang. Melihat angka tersebut obyek 32 obyek wisata selain tiga gili cukup menarik minat para wisatawan

baik

wisatawan

domestik

maupun

wisatawan mancanegara. Ini mengindikasikan ke 35 obyek wisata merupakan potensi sektor pariwisata yang menjadi aset terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sektor

ini

sangat

sensitif

sekali

terhadap

perkembangan politik dan keamanan. Sedikit saja terjadi gangguan Kamtibmas dampaknya luar biasa terhadap perkembangan pariwisata. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus mengajak

masyarakat

untuk

sama-sama

menjaga

keamanan, mempererat persatuan dan kesatuan agar tercipta suasana pemerintahan yang kondusif. Dengan demikian kesinambungan pembangunan akan berjalan optimal

yang

akan

berdampak

pada

perbaikan


57

kesejahteraan

masyarakat

sebagai

obyek

suatu

daerah

pembangunan. b.

Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Pertumbuhan

ekonomi

digambarkan oleh laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga

Konstan.

merupakan

Ekonomi

suatu

yang

terus

indikator

tummbuh

keberhasilan

pembangunan suatu daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi perekonomian Kabupaten Lombok Utara selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan keadaan yang terus tumbuh

secara

positif

ditunjukkan

dengan

meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto baik Atas

Harga

Berlaku

maupun

Atas

Dasar

Harga

Konstan. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukan penurunan yang cukup stabil yaitu 1.56, pertumbuhan pada tahun 2012 dibandingkan pertumbuhan ekomomi tahun 2011.


58

Tabel 22 Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Tahun 2011-2014 Indikator

2011

2012

2013

2014

1. Pertumbuha n ekonomi (%) 2. Inflasi (%)

5,69

4,13

-

-

6,38

4,10

-

-

12.596.568,42

13.316.406,97

14.036.850,71

-

12.280.521,93

12.642.029,38

13.015.911,13

-

3. PDRB ADH Berlaku (Juta Rp.) 4. PDRB ADH Konstan (Juta Rp.)

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Utara, 2013 Struktur perekonomian suatu daerah juga dapat dilihat dari sumbangan masing-masing sektor/lapangan usaha dalam pembentukan PDRB. Besarnya sumbangan masing-masing

sektor/lapangan

usaha

menunjukkan

kemampuan relative sektor tersebut dalam menciptakan nilai tambah produksi barang dan jasa dalam kurun waktu satu tahun dan juga dapat mencerminkan kemampuan faktor produksi yang terlibat dalam penciptaan nilai tambah output tersebut seperti yang ditunjukkan dalam table 23 berikut ini.


59

Tabel 23 Nilai PDRB Kabupaten Lombok Utara Berlaku selama tahun 2008 – 2012. Sektor

Tahun 2008

2009

2010

2011*)

2012**)

1. Pertanian

523.697,03

572.599,85

632.312,89

692.636,63

735.316,07

2. Pertambangan dan Penggalian

27.640,53

32.990,06

37.085,13

40.691,82

42.534,51

3. Industri Pengolahan

12.412,08

13.446,56

15.038,06

16.770,23

18.812,60

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

4.402,68

4.917,24

5.557,35

6.083,62

6.844,15

5. Bangunan

102.177,26

122.172,07

135.470,36

153.831,08

175.432,74

6. Perdangangan, Hotel & Restoran

199.790,84

223.517,68

251.467,05

288.426,53

330.120,37

7. Pengangkutan & Komunikasi

86.075,07

89.742,78

97.775,08

105.245,80

110.406,93

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

59.362.35

65.455,46

71.203,68

79.082,52

88.128,53

9. Jasa-jasa

113.335,00

139.798,12

160.470,33

185.067,18

203.871,85

PDRB

1.128.892,84 1.264.639,81 1.406.379,92 1.567.835,40 1.711.531,75

Sumber Data: BPS Kabupaten Lombok Utara, 2013*) Angka Sementara ** Sangat Sementara


60

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara setiap tahun harusnya mengacu pada agenda yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah

(RPJMD),

namun

mengingat

keberadaan

Kabupaten Lombok Utara sebagai Daerah Otonomi Baru yang usianya relatif sangat muda (memasuki usia yang ketiga), Perda yang harusnya menjadi acuan hingga saat ini masih dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara masih berpedoman pada Draf Rancangan Perda yang telah disusun. Diharapkan perubahannya setelah disyahkan menjadi Perda

tidak terlalu jauh menyimpang dari rencana semula,

mengingat apa yang dituangkan didalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut merupakan hasil kajian yang didapat berdasarkan aspirasi masyarakat. A. VISI DAN MISI TIOQ

= Berarti tumbuh, menerima anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa;

TATA

= Berarti atur, mengelola sumberdaya yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa


61

TUNAQ = Berarti menyayangi, memelihara dan mendayagunakan. Berdasarkan Lombok

filosofi

Utara

pembangunan

tersebut

daerah

Kabupaten

ditetapkan Visi - Misi Pemerintah

Kabupaten Lombok utara periode 2010-2015 adalah: VISI Visi

Pemerintah

Kabupaten

Lombok

Utara

2010-2015

yang

merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu: "LOMBOK UTARA MAJU DAN BERADAB" dengan semangat TIOQ TATA TUNAQ Maju;

Perwujudan

keadaan

masayarakat

yang

mandiri

mengandalkan kemampuan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan ditandai meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, terpenuhinya kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Beradab; Perwujudan keadaan masyarakat yang mandiri dan maju, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara kerukunan internal dan antar umangt beragama, ditandai dengan kuatitas hidup yang layak dalam kehidupan spiritual, ekonomi, sosial dan budaya.


62

Visi merupakan refleksi dan hendak

di

tuju

pemerintah

proyeksi tentang arah yang

kabupaten

Lombok

Utara

dalam

menjalankan amanah publik yang di gali dari nilai-nilai luhur yang mampu menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki menuju cita-cita yang ingin dicapai. Dengan

mempertimbangkan

bahwa

KLU

sebagai

Daerah

Agraris dan memiliki potensi alam indah berupa Pulau-pulau Kecil dan Gunung Rinjani yang menjulang tinggi sebagai Obyek Wisata, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menetapkan suatu Visi “LOMBOK UTARA MAJU DAN BERADAB” Dengan pemahaman bahwa Kabupaten Lombok Utara

Maju

dan Beradab artinya mampu mensejajarkan diri dengan Daerah lain yang lebih maju dalam segala sisi kehidupan. Beradab dapat diartikan bahwa keinginan tidaklah cukup tanpa diimbangi dengan perilaku masyarakatnya yang taat azas baik sebagai warga Negara maupun sebagai umat beragama.

MISI Dalam mewujudkan Visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :


63

1. Mewujudkan

masyarakat

yang

berakhlak

mulia,

berbudaya, menjaga pluralitas. 2. Mewujudkan kesehatan pelayanan

percepatan yang dan

pembangunan

berkeadilan, pembangunan

yaitu di

pendidikan, meningkatkan

seluruh

wilayah

Kabupaten Lombok Utara, meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

3. Mempercepat

pembangunan

infrastruktur

diwilayah

strategic, yakni menyediakan infrastruktur ekonomi dan sosial

diseluruh

wilayah

Lombok

Utara

dalam

rangka

membuka dan memperlancar arus ekonomi masyarakat dan pelayanan sosial dasar.

4. Mendorong

percepatan

pertumbuhan

ekonomi

yang

berbasis pada sumberdaya lokal dan meng embangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan , yaitu meningkatnya perekonomian daerah yang mempunyai daya saing, meningkatnya penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu dan teknologi.

5. Menegakkan

supremasi

hukum,

penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu terciptanya masyarakat yang mengerti LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

64

dan sadar akan aturan hukum, terciptanya aparatur yang bersih,

tanggungjawab,

dan

mendorong

partisipasi

masyarakat dalam pembangunan daerah.

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dari misi yang ditetapkan 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatkan pelayanan publik 3. Meningkatkan daya saing daerah 4. Mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera 5. Mewujudkan sistem pemerintahan dan pembangunan yang

transparansi 6. Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat 7. Mengoptimalkan pembangunan berkelanjutan 8. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum aparat dan

masyarakat.

Sasaran dari tujuan yang ditetapkan 1. Terwujudnya masyarakat sejahtera 2. Terwujudnya masyarakat religius 3. Terwujudnya masyarakat berbudaya dan beretika 4. Terwujudnya masyarakat sehat 5.

Terwujudnya masyarakat cerdas dan terampil

6.

Terwujudnya masyarakat berwawasan IPTEK


65

7.

Terwujudnya kesetaraan gender

8.

Terwujudnya usaha pengolahan berbasis pertanian

9.

Terwujudnya iklim usaha yang kondusif

10. Terwujudnya pembangunan antar kecamatan yang seimbang

dan merata 11. Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan 12. Terwujudnya masyarakat "sadar wisata" 13. Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan terampit 14. Terwujudnya kawasan pesisir, laut dan pulau-putau kecil

yang terpadu dan berkelanjutan. 15. Terwujudnya sistem pelayanan publik yang transparan,

berkepastian hukum dan tepat waktu 16. Terwujudnya infrastruktur yang memadai 17. Terwujudnya tata ruang yang serasi, selaras dan produktif 18. Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman sehat 19. Tersedianya sistem transportasi yang terpadu 20. Terpenuhinya kebutuhan air baku yang memadai 21. Terpenuhinya kebutuhan energi yang memadai 22. Terwujudnya lingkungan lestari 23. Terwujudnya aparatur yang bersih dan profesionat 24. Terwujudnya tata laksana penyelenggaran pemerintahan yang

baik 25. Terwujudnya masyarakat taat dan sadar hukum 26. Terwujudnya daerah yang aman dan tertib 27. Terwujudnya masyarakat sadar berpolitik


66

28. Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang

berkelanjutan

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Visi dan misi pembangunan daerah sesungguhnya adalah untaian

harapan

masa

depan

guna

mewujudkan

kehidupan

masyarakat yang sejahtera. Harapan dapat diraih manakala visi dan misi bukan retorika, namun harus realistis sesuai situasi dan kondisi daerah yang sudah, sedang terjadi dan kecenderungan perkembangan masa depan. Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan Strategi, Arah

Kebijakan

dan

Kebijakan

Umum

sehingga

dinamika

pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa strategi menjembatani visi dengan realitas yang ada. Strategi

adalah

pemikiran-pemikiran

secara

konseptual

analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan diarahkan pada


67

kebijakan untuk meningkatkan posisi Lombok Utara yang diukur dengan berbagai indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia dan serta memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan. Untuk itu,

maka

seluruh

kebijakan

dan

program

pembangunan

memperhatikan : 1. Keberpihakan pada masyarakat miskin (pro-poor policy); 2. Optimalisasi Pelayanan sarana prasarana dasar; dan 3. Isu Pemanasan Global (global warming issues). Adapun

perumusan

langkah-langkah

untuk

menentukan

strategi dan arah kebijakan, dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan). Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis pembangunan di Lombok Utara lima tahun kedepan, maka Strategi dan Arah Kebijakan adalah sebagai berikut: 1. Revitalisasi peranlembaga keagamaan, sosial dan budaya a) Peningkatan kesadarandan kerukunan beragama b) Peningkatan kesadarandan kerukunan hidup bermasyarakat c) Peningkatan kecintaanterhadap budaya dan seni daerah d) Peningkatan

kualitas pelayananterhadap hak-hak dasar

manusia.


68

2.

Revitalisasidan akselerasi pelayanan sosial

dasar

dan

akses

terhadap sumberdaya ekonomi a) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap

sumber

modal, sarana prasarana ekonomi. b) Peningkatan pendapatan masyarakat 3. Revitalisasidan mobilisasi peran kelembagaan lokal, keagamaan dan kepemudaan a) Peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan pendidikan 4. Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) a) Peningkatan efisiensi dan

efektifitas pelayanan KIA

5. Redistribusi pembangunan secara proporsional sesuai dengan Peningkatan aksesibilitas wilayah. 6. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan program pembangunan pembangunan dan antar sektor. a) Peningkatan harmonisasi antar wilayah. 7. Supremasi hukum a) Peningkatan koordinasi penegakan hukum. b) Peningkatan kinerja lembaga pengawasan daerah. 8. Deregulasi

dan

debirokratisasi

penyelenggaraan

pemerintahan. a) Peningkatan

kapasitas

aparatur

dan

kelembagaan

pemerintah LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

69

9. Optimalisasi

pendayagunaan

tata

ruang

dan

pengelolaan

lingkungan hidup. a) Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan. 10.

Diversifikasi sumberdaya listrik altematif a) Peningkatan kapasitas terpasang.

Indikasi Rencana Program Pembangunan Dan Pendanaan Pembiayaan

pembangunan

di

Kabupaten

Lombok

Utara

disamping dibiayai dari sumber pembiayaan Daerah (APBD) juga bersumber dari pembiayaan Pemerintah (APBN) baik melalui jenis pendanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta jenis pembiayaan lainnya. Dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang kewenangan penyelenggaraannya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, dapat dikelompokkan berdasarkan empat bidang pembangunan, yang apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh akan

mampu

memberikan

daya

ungkit

dalam

mewujudkan

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Utara. Keempat bidang pembangunan tersebut adalah : 1. Bidang

Sosial,

Kesehatan,

meliputi

Kependudukan

Urusan dan

Pendidikan,

Catatan

Sipil,

Perpustakaan, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan


70

Keluarga Sejahtera, Sosial, Kepemudaan dan Olah Raga, serta Kebudayaan. 2. Bidang

Infrastruktur,

Perumahan,

Penataan

meliputi Ruang,

Urusan

Pekerjaan

Perencanaan

Umum,

Pembangunan,

Perhubungan, Lingkungan Hidup, serta Energi dan Sumberdaya Mineral. 3. Bidang Ekonomi dan Rumpun Hijau, meliputi UrusanKoperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal Daerah, Perdagangan, Industri, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketenagakerjaan, Ketahanan

Pangan,

Transmigrasi,

Pertanian,

Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan, serta Pariwisata. 4. Bidang Pemerintahan dan Umum, meliputi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian dan Persandian,Kearsipan serta Komunikasi dan Informasi,. Berdasarkan

pengelompokkan

di

atas

dan

mencermati

kebutuhan indikatif pendanaan dalam APBD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 dan prosentase berdasarkan kelompok Urusan, serta dengan mengasumsikan beberapa kondisi pada lima tahun kedepan, maka dapat ditetapkan Rencana Kebutuhan Indikatif Pendanaan selama periode Tahun 2011 – 2015, yaitu sebagai berikut :


71

1. Bidang Sosial, dengan proporsi alokasi 35 % s.d 40 % dari total APBD. a. Urusan Pendidikan : minimal 20 % dari total APBD, dengan rincian sebagai berikut: Proporsi pembiayaan ini akan tetap dikawal sebagaimana telah

diamanatkan

sekaligus

sebagai

dalam wujud

ketentuan

perundang-undangan,

implementasi

fungsi

keberadaan

pemerintah yaitu memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat,

serta

menjadi

bagian

dari

program

prioritas

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2015, yaitu Penyelenggaraan Pendidikan Yang Berkeadilan, Terjangkau dan Berkualitas; Penuntasan Buta Aksara dan Wajib Belajar 9 Tahun, serta Pencanangan Wajib Belajar 12 Tahun. b. Urusan Kesehatan : diharapkan menuju 15 % dari total APBD. Proporsi pembiayaan ini terdistribusi pada tiga kelompok aspek penanganan kesehatan, yaitu Promotif, Preventif dan Kuratif. Sampai saat ini, penanganan aspek Kuratif masih mendominasi pembiayaan dibandingkan aspek Promotif dan Preventif. Melalui perubahan paradigma penanganan Urusan Kesehatan dan mengacu pada pepatah sederhana “Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati” serta pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, maka diharapkan


72

dalam periode lima tahun kedepan penanganan aspek Kuratif tidak lagi mendominasi pembiayaan kesehatan, namun beralih pada

penanganan

aspek

Preventif

dan

Promotif.

Melalui

pendekatan “Kesehatan Masyarakat Mandiri” maka orientasi “penanganan orang sakit” beralih menjadi “Menjaga Orang Sehat agar Tetap Sehat”. Bila kondisi ini tercapai maka alokasi pembiayaan yang dibutuhkan untuk penanganan kesehatan dapat dioptimalisasi dan dirasionalisasi. Disamping itu, penanganan Urusan Kesehatan ini juga sebagai wujud implementasi fungsi keberadaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari program prioritas Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Yang

Berkeadilan,

2011-2015, yaitu Pelayanan Kesehatan Terjangkau

dan

Berkualitas,

serta

Pengembangan Desa Sehat dan Desa Siaga. c. Urusan

Perpustakaan,

Kependudukan

dan

Catatan

Sipil,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Kepemudaan dan Olah Raga, serta Kebudayaan : masing-masing mendapat proporsi alokasi sampai dengan 1,2 % dari total APBD.


73

2. Bidang Infrastruktur : dengan proporsi alokasi sekitar 35 % dari total APBD. Proporsi pembiayaan ini diperlukan mengingat pada saat ini Kabupaten Lombok Utara memang masih perlu “membuka" akses berbagai kawasan strategis maupun kawasan ekonomis, yang pada saatnya akan memberikan efek rintisan bagi geliat ekonomi masyarakat pada kawasan-kawasan tersebut. Alokasi pembiayaan pada bidang ini sebagian diantaranya merupakan bagian dari cost sharing

yang

dipersyaratkan

dalam

menetapkan

keberadaan

berbagai pembangunan infrastruktur diKabupaten Lombok Utara, termasuk

dalam

mendukung

keberadaan

infrastruktur

yang

berkaitan dengan pencapaian kinerja Bidang Sosial khususnya Urusan Pendidikan dan Kesehatan. Dari tujuh Urusan dalam Bidang

Infrastruktur,

Urusan

Pekerjaan

Umum

mempunyai

proporsi alokasi yang terbesar, yaitu sekitar 25 % dari total APBD, kemudian diikuti oleh Urusan Perhubungan sekitar 2,5 %, dan disusul

dengan

Urusan

Energi

dan

Sumberdaya

Mineral,

Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Penataan Ruang, dengan proporsi alokasi masing-masing dibawah 2 %. Alokasi pembiayaan tersebut dalam perkembangannya kedepan tentunya dapat dirasionalisasi seiring dengan telah terpenuhinya kewajiban Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam cost sharing


74

pembangunan beberapa infrastruktur dan kebutuhan pendanaan bidang lainnya.

3. Bidang Ekonomi dan Rumpun Hijau : dengan proporsi alokasi 10 % s.d 15 % dari total APBD. Proporsi pembiayaan ini sebagian diantaranya diarahkan sebagai stimulan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta pembiayaan pada masa-masa awal pengenalan dan pendampingan berbagai program terobosan yang dicanangkan.Dari 12 Urusan dalam Bidang Ekonomi dan Rumpun Hijau, Urusan Pertanian mempunyai proporsi alokasi yang terbesar, yaitu sekitar 5 % dari total APBD, kemudian Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Kelautan dan Perikanan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

Urusan

Penanaman Modal Daerah, Perdagangan, Industri, Pemberdayaan Masyarakat

dan

Desa,

Ketahanan

Pangan,

Transmigrasi,

Kehutanan, dan Pariwisata dengan proporsi alokasi masing-masing antara 1% - 2%. Seiring dengan tercapainya berbagai harapan dan kinerja pada Bidang Sosial dan Bidang Infrastruktur, maka alokasi pembiayaan Bidang Ekonomi dan Rumpun Hijau dapat dirasionalisasi sesuai kebutuhan. 4. Bidang Pemerintahan : dengan proporsi alokasi 20 % s.d 25 % dari total APBD.


75

Proporsi pembiayaan ini dibutuhkan sebagai pembiayaan penanganan berbagai urusan dalam rangka pembangunan sarana prasarana fisik perkantoran dan pengawalan berbagai program strategis. Dengan jumlah alokasi tersebut, dukungan pembangunan dan pengawalan terhadap berbagai program strategis harus benarbenar dioptimalkan, termasuk dengan senantiasa mengupayakan peran para pemangku amanah lainnya untuk berpartisipasi didalamnya, sehingga dimungkinkan alokasi pembiayaan Bidang Pemerintahan Umum ini mengalami rasionalisasi selama kurun waktu 2011-2015. Dari empat Urusan dalam Bidang Pemerintahan, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian

mempunyai proporsi alokasi yang terbesar, yaitu antara 20 % s.d 25 %. Namun dalam perkembangan berikutnya, proporsi alokasi urusan ini mengalami penurunan secara signifikan menuju ke sekitar 20 %.Urusan berikutnya adalah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Kearsipan serta Komunikasi dan Informasi, masing-masing di bawah 1 %. C. Prioritas Daerah

Strategi,

Arah

kebijakan

dan

Kebijakan

Umum


76

pembangunan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan kedalam berbagai Program Pembangunan sesuai

dengan

Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah. Hal ini menjadi acuan bagi SKPD

dalam

menyusun

Rencana

Strategis,

termasuk para pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam pembangunan. Adapun Kebijakan Umum menurut lingkup Urusan, Program rangka

dan

SKPD

mewujudkan

penanggungjawab pelaksanaan dalam Visi

"LOMBOK

UTARA

MAJU

DAN

BERADAB" menuju masyarakat Lombok Utara yang sejahtera pada kurun waktu 2011-2015 adalah sebagaimana pada uraian berikut; 1. Urusan Pemerintahan Umum a) Peningkatan pelayanan keagamaan b) Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan, 2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a) Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan b) Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal c) Pengembangan Wawasan Kebangsaan d)

Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan


77

e) Pendidikan Politik Masyarakat 3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a) Pengembangan Wawasan Kebangsaan b) Pendidikan Politik Masyarakat 4. Pemuda dan Olah Raga a) Peningkatan Peran serta Kepemudaan 5. Kebudayaan a) Pengembangan Nilai Budaya b) Pengelolaan Kekayaan Budaya c) Pengelolaan Keragaman Budaya 6. Pariwisata a) Pengembangan Kemitraan; b) Pengembangan Seni dan Budaya Lokal; c) Pengembangan destinasi pariwisata; d) Pengembanganpemasaran pariwisata 7. Kebudayaan a) Pengembangan Nilai Budaya b) Pengelolaan Kekayaan Budaya c) Pengelolaan Keragaman Budaya d) Pengembangan

Kerjasama

Pengelolaaan

Kekayaan

Budaya 8. Pemudadan Olah Raga


78

a) Peningkatan Peran serta Kepemudaan 9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan b) Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 10. Sosial a) Pemberdayaan Terpencil

Fakir Miskin,

(KAT)

dan

Komunitas Penyandang

Adat Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya b) Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

c) Pembinaan Anak Terlantar d) Pembinaan Panti Asuhan e) Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit

Narapidana, PSK,

Narkoba dan

Sosial

(Eks

Penyakit Sosial

Lainnya) f) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 11.

Perumahan a) Pengembangan Perumahan b) Lingkungan Sehat Perumahan c) Pemberdayaan

Komunitas Perumahan

d) Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam Sosial 12.

Kesehatan a) Obat dan Perbekalan Kesehatan b) Upaya Kesehatan Masyarakat


79

c) Perbaikan Gizi Masyarakat d) Pengembangan Lingkungan Sehat e) Pencegahandan

Penanggulangan Penyakit Menular

f) Pelayanan KesehatanPenduduk Miskin g) Pengadaan,Peningkatan dan

dan

Perbaikan

Sarana

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu

dan Jaringannya h) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia i) Pengembangan SDM Kesehatan j) Upaya k) Kebijakan 13.

14.

Kesehatan Perorangan (UKP) dan manajemen pembangunan kesehatan

Pendidikan a)

Pendidikan Anak Usia Dini

b)

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

c)

Pendidikan Menengah

d)

Pendidikan Non Formal

e)

Pendidikan Luar Biasa

Pertanian a)

Peningkatan Kesejahteraan Petani

b)

Peningkatan Ketahanan Pangan

c)

Peningkatan Produksi Pertanian

d)

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


80

BAB III URUSAN DESENTRALISASI A.

URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN Urusan wajib yang dilaksanakan pada tahun 2015 meliputi urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Sosial; Tenaga Kerja; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Penanaman Modal; Kebudayaan; Kepemudaan dan Olahraga; Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam

Negeri;

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Statistik; Kearsipan; Komunikasi dan Informatika serta urusan Perpustakaan. Pelaksanaan setiap urusan wajib dijabarkan dalam program dan kegiatan dengan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan pokok yang dilaksanakan pada Tahun 2015 untuk setiap urusan wajib diuraikan sebagai berikut. 1. URUSAN PENDIDIKAN a. Program dan Kegiatan 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini a. Pembangunan gedung sekolah siswa b. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa c. Pengadaan mebeluer sekolah d. Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik e. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

81

f. Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini g. Pekan Apresiasi PAUD 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun a. Penambahan ruang kelas sekolah b. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah c. Pembangunan perpustakaan sekolah d. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa e. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa sekolah f. Pengadaan mebeluer g. Pengadaan perlengkapan sekolah h. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah i. Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik j. Pelatihan Penyusunan kurikulum k. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIslam Setara SD dan SMP l. Penyelenggaraan Paket A Setara SD m. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP n. Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar o. Pembinaan minat; bakat; dan kreativitas siswa p. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar q. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan untuk Sekolah/Madrasah Swasta r. Operasional TK, SLB, SKB, dan SMP 3) Program Pendidikan Menengah a. Pembangunan gedung sekolah b. Penambahan ruang kelas sekolah c. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa; komputer; IPA ; IPS dan lain-lain) d. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga e. Pembangunan taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir f. Pembangunan perpustakaan sekolah g. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa h. Pengadaan mebeluer sekolah LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

82

i. Pengadaan perlengkapan sekolah j. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah k. Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik l. Pelatihan penyusunan kurikulum m. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu n. Penyelenggaraan Paket C setara SMU o. Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) p. Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi q. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah r. Monitoring; evaluasi dan pelaporan s. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN Siswa t. SMA Operasional SMA/SMK u. Pekan Olah Raga dan Seni Qasidah ( O2SN ) 4) Program Pendidikan Non Formal a. Pengembangan pendidikan keaksaraan 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan b. Pelaksanaan sertifikasi pendidik c. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetens d. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) e. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi f. Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan a. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan b. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan c. Pembinaan Dewan Pendidikan d. Penyelenggaraan pelatihan; seminar dan lokakarya; serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan e. Pembinaan siswa OSN SD/MI; SLTP dan SLTA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

83

f. Penggandaan naskah; Pendistribusian; Pencetakan LJK UNAS SLB; SMP/MTs; SMA/MA/SMK dan Pemantauan UAS/UN SLB; SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK g. HUT dan Rakornas PGRI b. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan tahun 2015

adalah sebagai berikut :

1) Terbangunnya 1 Unit RKB PAUD Kec. Gangga, RKB PAUD Kec. Kayangan, RKB PAUD Kec. Tanjung, RKB PAUD Darul Muttaqin Desa Gumantar, PAUD Mekar Harum Dsn Leong barat, PAUD Dasan Rangsot Desa Sigar Penjalin. Terbangunnya tembok pagar PAUD Assibiyan

Dsn

Dompo

Indah

Desa

Selengen,

Penembokan PAUD Harapan Bangsa Sanbaro Desa Bentek, Penembokan PAUD Terpadu Pedesaan Desa Gondang.

Terbangunnya

Gedung

Sentra

PAUD.

Tersedianya biaya operasional PAUD. tersedianya konsultan perencana dan pengawas pembangunan PAUD. 2) Tersedianya 1 paket APE dalam ruangan Sentra PAUD. 3) Tersedianya meubeler sekolah PAUD 5 paket berupa 1 set lemari/ rak tempel, 1 set sofa dan meja, 1 set bedrove, 1 set bufet serta tersedianya 1 unit TV LCD. 4) Terlatihnya 100 orang tenaga kependidikan PAUD se Kab. Lombok Utara, tersedianya komputer note book 1 unit. 5) Tersedianya Honorarium pelaksana kegiatan belajar mengajar tersedianya

TK

Negeri biaya

Se-Kab.

Lombok

operasional

Utara,

kegiatan,

terpeliharanya Gedung TK Negeri Pembina Tanjung.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

84

6) Tersedianya

data

instrumen

PAUDNI

KLU,

tersedianya laporan monitoring PAUD se KLU 7) terselenggaranya pekan apresiasi PAUD se KLU serta terfasilitasinya lomba memperingati Pekan Apresiasi PAUD tingkat provinsi, tersedianya Pakaian Peserta Lomba. 8) Terbangunnya 1 lokal rumah dinas guru SMP IT Kayangan, 1 lokal ruang guru SMA AL-Ma'arif Rempek, terbangunnya kantor MTs Ponpes Darul Muttaqin Desa Gumantar, tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas. 9) Terbangunnya RKB MTs Babussalam Pengadang Baru Bayan, MTs dasan Baro Bentek, MTs Bayyinul Ulum

Santong,

MTs

Sambik

Jengkel,

MTs

Baqiyatusalihat NW Santong, MTs Sambik Rindang Salut,

tersedianya

pembangunan

dokumen

dan

konsultan

perencanaan pengawas.

terbangunnya tembok pagar keliling MTs Sambik Bangkol,

terbangunnya

Pagar

Tembok

Keliling

Ponpes Assyafiiyah Manggala. Terbangunnya RKB SDI Al Hijrah lokal, gedung MI Lendang Tumbak Ds. Rempek, terbangunnya 1 lokal RKB SDN 6 Sesait, 1 lokal SDN 4 Gumantar, 1 lokal SDN 3 Sambik Elen, SD Filial Buani, SDN 2 Akar-akar. Terbangunnya RKB SMPN 4 Bayan 1 lokal, SMPN 3 Kayangan 1 lokal, SMPN Satap 4 kayangan 1 lokal, SMPN Satap 5 Kayangan 1 lokal, SMPN 1 Gannga 1 lokal, SMPN 3 Bayan 1 lokal. tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan 10) Terbangunnya

1

lokal

ruang

praktikum/

laboratorium bahasa SMP IT Kayangan, 1 lokal ruang laboratorium bahasa SMPN 3 Kayangan LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

85

11) Terbangunnya

masing-masing

1

lokal

ruang

perpustakaan di SD Filal Serungga, SDN 2 Medana, SDN 4 Anyar, SDN 2 Mumbul Sari, SD IT Al-Hijrah, SDI Nurul Fatihah, tersedianya dokumen perencaaan dan konsultan pengawasan. 12) Tersedianya 2 paket buku referensi kepustakaan SD, 1 paket buku referensi kepustakaan SMP. 13) Tersedianya

1

paket

peralatan

laboratorium

komputer SMP IT Kayangan, tersedianya 1 paket alat musik Keyboard, 1 paket alat gamelan perisian, 1 paket laptop untuk Sekolah Dasar, 1 paket media pendidikan IT SD, 1 paket alat peraga pusat sumber belanja berbasis IT, 1 paket LCD Proyektor untuk SD, 6 paket alat peraga Matematika SMP, 3 paket alat peraga IPA SMP plus, 1 paket alat peraga IPS, 1 paket alat peraga SD, 1 paket alat peraga SMP, 1 paket alat laboratorium komputer. 14) Tersedianya 1 paket meubeler MTs Swasta, 1 paket Meubeler MI Miftahussuar NW

Lolan, 1 paket

Meubeler MI Marakit Taklimat Dusun Lendang Lokok Torean Desa Loloan. 15) Tersedianya

1

paket

perlengkapan

alat-alat

olahraga, 1 paket alat-alat olahraga. 16) Terehabnya masing-masing 1 unit Ruang Kelas di MTs

Dangiang

Kayangan,

MTs

Al-Jihad

Telaga

Wareng, Diniyah Daarul Qura Pemenang Timur, Gedung MI Manggala, MI Syamsul Huda Lekok. Terehabnya Ruang Kelas di SDN 1 Sigar Penjalin, SDN 1 Tegal Maja, SDN 2 Malaka, SDN 4 Malaka, SDN 2 Sesait, SDN 1 Pendua, SDN 1 Dangiang, SDN 1 Sesait, SDN 2 Sambik Bangkol, SDN 3 Bentek, SDN 3 Gondang, SDN 3 Loloan, SDN 1 Akar-akar, LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

86

SDN 4 Akar-akar, SDN 5 Akar-akar. Terehabnya 1 paket ruang kelas SDN 6 Genggelang, SDN 1 Mumbulsari, SDN 3 Anyar, SDN 1 malaka, SDN 2 Rempek. Terehabnya 1 unit ruang kelas SMPN 1 Pemenang, SMPN 1 Gangga, SMPN 2 Gangga, SMPN 3 Gangga, SMPN 3 kayangan, SMPN Satap 1 Bayan, SMPN 4 Bayan, SMPN 2 Bayan, SMPN 1 Bayan, SMPN 3 Bayan, SMPN 4 Tanjung, SMPN Satap 1 kayangan, tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas. 17) Terlatihnya

62

peserta

tentang

Penyusunan

Roadmap SPM bidang Pendidikan, terlatihnya 37 peserta tentang manajerial kepala sekolah tingkatt SD/MI dan SMP/MTs. 18) Tersusunnya laporan program PKP-SPM Dikdas, 32 orang mengikuti rapat evaluasi Program PKP-SPM Dikdas. 19) terkoordinasinya

Bantuan

Operasional

Sekolah

(BOS) 20) Terselenggaranya program paket A setara SD 21) Terselenggaranya program paket B setara SMP 22) 200 orang terlatih Managemen Berbasis Sekolah 23) Terbinanya minat, bakat dan kreativitas siswa melalui terselenggaranya: a. Olimpiade Sains tingkat SMP b. Olimpiade IPA dan Matematika tingkat SD c. Lomba OSN tingkat Kabupaten dan Provinsi d. Lomba O2SN tingkat Kabupaten dan Provinsi e. Lomba FLSN tingkat Kabupaten dan Provinsi 24) 120 orang tersosialisasi SMP Bidang Pendidikan dari unsur Pengawas SD/MI dan SMP/MTs, Komite


87

Sekolah, Kepala SD/MI dan SMP/MTs, Guru SD/MI dan SMP/MTs, serta Dewan Pendidikan. 25) 100 orang terbintek Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan untuk Sekolah/Madrasah Swasta Guru Sekolah Penyelenggara Inklusi 26) Tersedianya biaya operasional TK, SLB, SKB, SMP seperti Alat Tulis Kantor, Listrik, Air, Telepon dll. 27) Terbangunnya 1 Unit Bangunan Sekolah SMAN 2 Bayan, terbangunnya 1 unit talut dan perataan tanah di SMA 2 Bayan, SMK 1 Tanjung, SMK 1 Gangga. Tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas. 28) Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) 1 lokal di SMK Maraqita'limat Santong, 1 lokal di SMKN ALBayan NW Anyar, 1 lokal di SMA Pariwisata Tanjung, 1 lokal RKB di SMK Kesehatan Hamzar, tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas. Terbangunnya 2 lokal RKB SMKN 1 Pemenang, 2 lokal RKB SMKN 1 Kayangan, 3 lokal RKB SMAN 2 Bayan. 29) Terbangunnya 1 unit RPS Perhotelan SMKN 1 Pemenang, 1 lokal RPS TKJ SMKN 1 Tanjung, 1 lokal RPS AP SMKN 1 Gangga, 1 lokal RPS YKJ SMKN 1 Bayan, 1 lokal RPS Perikanan SMKN 1 Kayangan. Terbangunnya 1 lokal Ruang Lab IPA SMAN 2 Bayan, tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas. 30) Tersedianya Alat Olahraga 4 paket SMA dan 5 paket SMK, tersedianya 4 paket Alat Kesenian untuk SMA

dan

5

Paket

untuk

SMK.

Terbangunnya

lapangan volley masing-masing 1 unit di SMKN 1 Tanjung, SMK 1 Gangga, SMK 1 Bayan, SMA 1 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

88

Pemenang, SMA 2 Bayan. Terbangunnya 1 unit jamban

siswa

SMK.

tersedianya

dokumen

perencanaan dan konsultan pengawas. 31) Terbangunnya perpustakaan

masing-masing di

SMKN

1

1

lokal

Tanjung,

ruang

SMKN

1

Pemenang, SMAN 2 Bayan, tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas. 32) Tersedianya 1 paket Buku referensi SMA Swasta, 33) Tersedianya alat kesehatan untuk SMK Kesehatan Hamzxar, alat praktik perikanan SMK NW Al-Bayan 1 paket, Alat praktek SMK Gili Trawangan 1 paket, alat praktik Agro bisnis SMK Marakitaklimat Santong 1 paket, 1 paket alat Lab Biologi SMA Al-Ma'rif Rempek, 1 paket alat sound system SMA Al-Ma'arif Darussalam Rempek, atat tata boga 2 paket, alat gambar 1 paket, alat perikanan 1 paket, alat peternakan 1 paket, akomodasi perhotela 2 paket, alat lab biologio 1 paket, alat peraga teknik sepeda motor 2 paket. 34) Tersedianya 25 buah Rak besi SMA, 25 buah almari besi SMA/SMK, 3 buah lemari besi kantor dan 3 buah lemari kayu kantor. 35) Terlaksananya rehab MA Assyafiiyah Menggala, rehab Ruang kelas SMAN 1 Kayangan, rehab ruang kelas SMAN 1 Gangga, rehab ruang kelas SMAN 1 Tanjung, tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas. 36) Terehabnya

ruang

perpustakaan

SMAN

1

Kayangan, tersedianya dokumen perencanaan dan konsultang pengawas.


89

37) Terlatihnya 70 orang kepala sekolah dan wakil kepala

sekolah

terlatih

pembelajaran

metode

saintifik. 38) 100

orang

terlatih

penyusunan

kurikulum,

tersedianya 1 unit kamera 39) terselenggaranya kegiatan paket C setara SMU 40) 100 orang terbintek Mangemen Berbasis Sekolah (MBS) 41) 100

orang

mengikuti

Workshop

Penggunaan

Jaringan Internet untuk pemutakhiran Data Sekolah 42) Tersosialisasinya

Dapodikmen

dan

penyusunan

induksi bagi guru pemula 43) tersedianya dokumen monev 44) Terselenggaranya terselenggaranya

O2SN lomba

SMA/SMK/MA,

PLS2N

SMA/SMK/MA,

terselenggaranya lomba cerdas cermat empat pilar kehidupan

berbangsa

terselenggaranya

debat

dan

bernegara,

baghasa

inggris,

terselenggeranya lomba sekolah sehat. 45) Terselenggaranya Lomba LKS tingkat Kabupaten dan Provinsi, lomba OSN Guru dan Kreatifitas Guru tingkat kabupaten dan provinsi, tersedianya seragam panitia lomba OSN, tersedianya hadiah kegiatan LKS. 46) tersedianya Alat tulis kantor untuk kegiatan belajar mengajar

di

seluruh

SMK/SMA

se

Kabupaten

Lombok Utara serta tersedianya biaya operasional sekolah lainnya. 47) Terselenggaranya

jambore

PAUDNI

kabupaten

Lombok Utara 48) 64

kelompok

tersosialisasi

tutor

keaksaraan

fungsional dasar dan tutor KUM. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

90

49) Terselenggaranya Uji Kompetensi Guru. 50) Terlaksananya Koordinasi Operator Sekolah se KLU 51) 75 orang terbina kelompok kerja guru (KKG) 52) 100 orang terlatih penguatan dan optimalisasi pemanfaatan TIK bagi guru guru mata pelajaran, trsedianya 1 unit laptop 53) 200

orang

tersosialisasi

Program

pendukung

kurikulum 2013. 54) 20

orang

mengikuti

workshop

instalasi

dan

pengunaan jaringan komputer server, tersedianya jasa perawatan website kependidikan. 55) Tersedianya dokumen evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan. 56) Tersedianya

biaya

operasional

Politeknik

Kab.

Lombok Utara, terselenggaranya pertemuan forum perguruan tinggi vokasi se Indonesia, tersedianya dokumen kajian sosial ekonomi orang tua dan minat mahasiswa melanjutkan program studi perguruan tinggi di KLU, tersedianya meubeler, terehabnya gedung, tersedianya dokumen perencanaan gedung dan konsultan pengawas, tersedianya 1 unit mobil operasional. 57) berfungsinya dewan pendidikan. 58) tersosialisasinya

sistem

informasi

manajemen

pendidikan. 59) 170 orang mengikuti Rapat Koordinasi Pengisian Aplikasi Sieva, Pemantauan dan Evaluasi dan Data Pokok Pendidikan 60) 30 orang mengikuti TC 02SN, 25 orang mengikuti LKS.


91

61) Terfasilitasinya

kegiatan

Ujian

nasional,

tersedianya biaya operasional pelaksanaan ujian nasional 62) Terselenggaranya HUT dan Rakornas PGRI. c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tabel 24 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) PROFIL SPM BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN/ KOTA :

LOMBOK UTARA

PROVINSI :

NUSA TENGGARA BARAT

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM

TINGKAT

TAHUN 2013

I.

PENDIDIKAN DASAR OLEH KABUPATEN/ KOTA

1.

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup

2.

3.

TARGET (%)

PERHITUNGAN (%) TAHUN 2014

TAHUN 2015

SD

100,00

100,00

100,00

MI

100,00

100,00

100,00

SMP

100,00

100,00

100,00

MTs

100,00

100,00

100,00

SD

51,37

57,43

76,19

MI

21,88

100,00

100,00

SD

41,10

50,68

59,86

MI

0,00

12,50

0,00

SMP

14,71

50,00

58,82

MTS

100,00

100,00

100,00

SMP

58,82

73,53

0,00

MTS

0,00

0,00

0,00

SMP

38,24

58,82

73,53

MTS

0,00

0,00

0,00

SMP

23,53

58,82

0,00


TAHUN 2015

92

4.

5.

6.

7.

8.

9.

untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru; Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% Di setiap SMP/MTs tersedia guru kualifikasi akademik S-

MTs

0,00

0,00

0,00

SD

17,12

39,19

39,19

MI

0,00

0,00

0,00

SMP

44,12

47,06

47,06

MTs

0,00

0,00

0,00

SD

31,51

39,86

58,11

MI

0,00

0,00

0,00

SD

93,84

92,57

92,57

MI

0,00

0,00

0,00

SMP

23,53

44,12

44,12

MTs

0,00

35,56

0,00

SD

93,84

94,59

99,32

MI

71,88

84,38

0,00

SD

34,93

94,59

100,00

MI

37,50

50,00

0,00

SMP

23,53

79,41

100,00

MTS

37,78

48,89

0,00

SMP

47,06

47,06

47,06

MTs

37,78

44,44

0,00

SMP

50,00

55,88

55,88


93

10.

11.

12.

13.

1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masingmasing satu orang untuk MTs 37,78 44,44 0,00 mapel Matematika, IPA, B. Indonesia, B. Inggris, dan PKn Di setiap Kabupaten/Kota SD 100,00 99,32 99,32 semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 MI 43,75 50,00 0,00 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap kab/kota semua SMP 47,06 100,00 100,00 kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 MTs 28,89 44,44 0,00 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; Di setiap kab/kota semua SD 97,67 97,67 100,00 pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 MI 100,00 100,00 0,00 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik Pemerintah kab/kota SD 0,00 0,00 0,00 memiliki rencana dan MI 0,00 0,00 0,00 melaksanakan kegiatan SMP 0,00 0,00 0,00 untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum MTs 0,00 0,00 0,00 dan proses pembelajaran yang efektif; 100 --> bila kab/ kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif 50 --> bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan 0 --> bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

14.

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;

SD

100,00

99,32

99,32

MI

0,00

100,00

100,00

85,29

91,18

97,14

44,44

0,00

SMP MTs

#DIV/0!

II.

PENDIDIKAN DASAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN

15.

Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup

SD

#DIV/0!

2,92

#DIV/0!

MI

#DIV/0!

0,00

#DIV/0!

SD

#DIV/0!

0,01

#DIV/0!


94

16.

17.

18.

19.

20.

mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan & melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a) Kelas I-II = 18 jam per minggu; b) Kelas III = 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI = 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII-IX = 27 jam per

MI

SMP MTs

#DIV/0!

0,00 #DIV/0!

0,00

#DIV/0!

18,96

#DIV/0!

0,00

#DIV/0!

SMP

47,06

8,82

0,00

MTs

0,00

0,00

0,00

SD

100,00

100,00

100,00

MI

0,00

0,00

0,00

SD

47,30

60,81

60,81

MI

0,00

0,00

0,00

SMP

44,12

44,12

44,12

MTs

0,00

0,00

0,00

18,07

10,43

SD

10,27

11,49

0,00

MI

0,00

0,00

0,00

100,00

47,06

0,00

0,00

0,00

SMP

MTs

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

SD

100,00

100,00

0,00

MI

100,00

100,00

0,00

SMP

97,06

97,06

0,00

MTs

100,00

100,00

0,00


95

minggu

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaiakan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag Kab/ kota pada setiap akhir semester

SD

100,00

100,00

0,00

MI

100,00

100,00

0,00

97,06

97,06

0,00

SD

100,00

2,03

0,00

MI

0,00

0,00

0,00

SMP

100,00

8,82

0,00

MTs

0,00

0,00

0,00

SMP

#DIV/0! SD

#DIV/0!

0,00

67,57

0,00

0,00

#DIV/0! 0,00 0,00 68,49

0,00 0,00 0,00 57,43

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

SMP

47,06

20,59

0,00

MTs

0,00

0,00

0,00

MI SMP MTs SD MI

SD

#DIV/0!

0,00

0,00

MI

#DIV/0!

0,00

0,00

SMP

0,00

0,00

0,00

MTs

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

51,35

#DIV/0!

SD

68,49

51,35

0,00

MI

0,00

0,00

0,00

SMP

44,12

44,12

0,00

MTs

0,00

0,00

0,00


96

d. Satuan

Perangkat

Daerah

Penyelenggara

(SKPD)

Penyelenggara Urusan SKPD

penyelenggara

urusan

pendidikan

adalah

Dinas

Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan

rencana

strategis

bidang

pendidikan,

kebudayaan, pemuda dan olahraga; 2. Perumusan

kebijakan

teknis

bidang

pendidikan,

kebudayaan, pemuda dan olahraga; 3. Pelaksanaan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan

luar

sekolah,

pemuda,

olahraga

dan

kebudayaan; 4. Pembinaan,

pengendalian,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; 5. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; 6. Pelaksanaan

kegiatan

penata

usahaan

dinas

pendidikan, kebudayaan pemuda dan olahraga; 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. e. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara usuran pendidikan di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berjumlah pada tahun 2015 sejumlah 1447 orang.


97

f. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan. Tabel 25 REALISASI

NO. REK

URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.01. 1.01. 01

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

01

Pembangunan gedung sekolah siswa

Terbangunnya 1 Unit RKB PAUD Kec. Gangga, RKB PAUD Kec. Kayangan, RKB PAUD Kec. Tanjung, RKB PAUD Darul Muttaqin Desa Gumantar, PAUD Mekar Harum Dsn Leong barat, PAUD Dasan Rangsot Desa Sigar Penjalin. Terbangunnya tembok pagar PAUD Assibiyan Dsn Dompo Indah Desa Selengen, Penembokan PAUD Harapan Bangsa Sanbaro Desa Bentek, Penembokan PAUD Terpadu Pedesaan Desa Gondang. Terbangunnya Gedung Sentra PAUD. Tersedianya biaya operasional PAUD. tersedianya konsultan perencana dan pengawas pembangunan PAUD..

18

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Tersedianya 1 paket APE dalam ruangan Sentra PAUD..

19

Pengadaan mebeluer sekolah

Tersedianya meubeler sekolah PAUD 5 paket berupa 1 set lemari/ rak tempel, 1 set sofa dan meja, 1 set bedrove, 1 set bufet serta tersedianya 1 unit TV LCD.

57

Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik

Terlatihnya 100 orang tenaga kependidikan PAUD se Kab. Lombok Utara, tersedianya komputer note book 1 unit.

59

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Tersedianya Honorarium pelaksana kegiatan belajar mengajar TK Negeri Se-Kab. Lombok Utara, tersedianya biaya

NDIKATOR KELUARAN

ANGGARAN

KEU (%)

FIS (%)

99.20

100

99.63

100

98.79

100

99.14

100

89.59

100

402,700,000.00

545,550,000.00

112,000,000.00

54,920,000.00

205,560,000.00


98

NO. REK


REALISASI NDIKATOR KELUARAN

ANGGARAN

KEU (%)

FIS (%)

96.19

100

72.37

100

67.86

100

operasional kegiatan, terpeliharanya Gedung TK Negeri Pembina Tanjung. 60

Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini

Tersedianya data instrumen PAUDNI KLU, tersedianya laporan monitoring PAUD se KLU

68

Pekan Apresiasi PAUD

terselenggaranya pekan apresiasi PAUD se KLU serta terfasilitasinya lomba memperingati Pekan Apresiasi PAUD tingkat provinsi, tersedianya Pakaian Peserta Lomba.

16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

02

03

55,290,000.00

63,350,000.00

30,441,896,20 0.00

Terbangunnya 1 lokal rumah dinas guru SMP IT Kayangan, 1 lokal ruang guru SMA AL-Ma'arif Rempek, terbangunnya kantor MTs Ponpes Darul Muttaqin Desa Gumantar, tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas Penambahan ruang kelas sekolah

Terbangunnya RKB MTs Babussalam Pengadang Baru Bayan, MTs dasan Baro Bentek, MTs Bayyinul Ulum Santong, MTs Sambik Jengkel, MTs Baqiyatusalihat NW Santong, MTs Sambik Rindang Salut, tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan konsultan pengawas. terbangunnya tembok pagar keliling MTs Sambik Bangkol, terbangunnya Pagar Tembok Keliling Ponpes Assyafiiyah Manggala. Terbangunnya RKB SDI Al Hijrah lokal, gedung MI Lendang Tumbak Ds. Rempek, terbangunnya 1 lokal RKB SDN 6 Sesait, 1 lokal SDN 4 Gumantar, 1


99

NO. REK



ANGGARAN

KEU (%)

FIS (%)

lokal SDN 3 Sambik Elen, SD Filial Buani, SDN 2 Akar-akar. Terbangunnya RKB SMPN 4 Bayan 1 lokal, SMPN 3 Kayangan 1 lokal, SMPN Satap 4 kayangan 1 lokal, SMPN Satap 5 Kayangan 1 lokal, SMPN 1 Gannga 1 lokal, SMPN 3 Bayan 1 lokal. tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan.. 05

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

Terbangunnya 1 lokal ruang praktikum/ laboratorium bahasa SMP IT Kayangan, 1 lokal ruang laboratorium bahasa SMPN 3 Kayangan.

12

Pembangunan perpustakaan sekolah

Terbangunnya masing-masing 1 lokal ruang perpustakaan di SD Filal Serungga, SDN 2 Medana, SDN 4 Anyar, SDN 2 Mumbul Sari, SD IT Al-Hijrah, SDI Nurul Fatihah, tersedianya dokumen perencaaan dan konsultan pengawasan.

15

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Tersedianya 2 paket buku referensi kepustakaan SD, 1 paket buku referensi kepustakaan SMP.

18

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa sekolah

Tersedianya 1 paket peralatan laboratorium komputer SMP IT Kayangan, tersedianya 1 paket alat musik Keyboard, 1 paket alat gamelan perisian, 1 paket laptop untuk Sekolah Dasar, 1 paket media pendidikan IT SD, 1 paket alat peraga pusat sumber belanja berbasis IT, 1 paket LCD Proyektor untuk SD, 6 paket alat peraga Matematika SMP, 3 paket alat peraga IPA SMP plus, 1 paket alat peraga IPS, 1 paket alat peraga SD, 1 paket alat peraga SMP, 1 paket alat laboratorium komputer.


100

NO. REK



19

Pengadaan mebeluer

Tersedianya 1 paket meubeler MTs Swasta, 1 paket Meubeler MI Miftahussuar NW Lolan, 1 paket Meubeler MI Marakit Taklimat Dusun Lendang Lokok Torean Desa Loloan.

20

Pengadaan perlengkapan sekolah

Tersedianya 1 paket perlengkapan alat-alat olahraga, 1 paket alat-alat olahraga

41

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Terehabnya masing-masing 1 unit Ruang Kelas di MTs Dangiang Kayangan, MTs Al-Jihad Telaga Wareng, Diniyah Daarul Qura Pemenang Timur, Gedung MI Manggala, MI Syamsul Huda Lekok. Terehabnya Ruang Kelas di SDN 1 Sigar Penjalin, SDN 1 Tegal Maja, SDN 2 Malaka, SDN 4 Malaka, SDN 2 Sesait, SDN 1 Pendua, SDN 1 Dangiang, SDN 1 Sesait, SDN 2 Sambik Bangkol, SDN 3 Bentek, SDN 3 Gondang, SDN 3 Loloan, SDN 1 Akar-akar, SDN 4 Akar-akar, SDN 5 Akarakar. Terehabnya 1 paket ruang kelas SDN 6 Genggelang, SDN 1 Mumbulsari, SDN 3 Anyar, SDN 1 malaka, SDN 2 Rempek. Terehabnya 1 unit ruang kelas SMPN 1 Pemenang, SMPN 1 Gangga, SMPN 2 Gangga, SMPN 3 Gangga, SMPN 3 kayangan, SMPN Satap 1 Bayan, SMPN 4 Bayan, SMPN 2 Bayan, SMPN 1 Bayan, SMPN 3 Bayan, SMPN 4 Tanjung, SMPN Satap 1 kayangan, tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas.

57


Terlatihnya 62 peserta tentang Penyusunan Roadmap SPM bidang Pendidikan, terlatihnya 37 peserta tentang manajerial kepala sekolah tingkatt SD/MI dan

ANGGARAN

KEU (%)


FIS (%)

101

NO. REK



ANGGARAN

KEU (%)

FIS (%)

SMP/MTs.

59

Pelatihan Penyusunan kurikulum

tersusunnya laporan program PKP-SPM Dikdas, 32 orang mengikuti rapat evaluasi Program PKP-SPM Dikdas.

63

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

Terkoordinasinya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

67

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Terselenggaranya program paket A setara SD

68

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Terselenggaranya program paket B setara SMP

69

Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

200 orang terlatih Managemen Berbasis Sekolah

70

Pembinaan minat; bakat; dan kreativitas siswa

Terbinanya minat, bakat dan kreativitas siswa melalui terselenggaranya: a. Olimpiade Sains tingkat SMP b. Olimpiade IPA dan Matematika tingkat SD c. Lomba OSN tingkat Kabupaten dan Provinsi d. Lomba O2SN tingkat Kabupaten dan Provinsi e. Lomba FLSN tingkat Kabupaten dan Provinsi

73

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

120 orang tersosialisasi SMP Bidang Pendidikan dari unsur Pengawas SD/MI dan SMP/MTs, Komite Sekolah, Kepala SD/MI dan SMP/MTs, Guru SD/MI dan SMP/MTs, serta Dewan Pendidikan.


102

NO. REK



79

Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan untuk Sekolah/Madrasah Swasta

100 orang terbintek Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan untuk Sekolah/Madrasah Swasta Guru Sekolah Penyelenggara Inklusi

86

Operasional TK, SLB, SKB, dan SMP

tersedianya biaya operasional TK, SLB, SKB, SMP seperti Alat Tulis Kantor, Listrik, Air , telepon dll.

17

Program Pendidikan Menengah

01

Pembangunan gedung sekolah

Terbangunnya 1 Unit Bangunan Sekolah SMAN 2 Bayan, terbangunnya 1 unit talut dan perataan tanah di SMA 2 Bayan, SMK 1 Tanjung, SMK 1 Gangga. Tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas.

03

Penambahan ruang kelas sekolah

Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) 1 lokal di SMK Maraqita'limat Santong, 1 lokal di SMKN AL-Bayan NW Anyar, 1 lokal di SMA Pariwisata Tanjung, 1 lokal RKB di SMK Kesehatan Hamzar, tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas. Terbangunnya 2 lokal RKB SMKN 1 Pemenang, 2 lokal RKB SMKN 1 Kayangan, 3 lokal RKB SMAN 2 Bayan..

05

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa; komputer; IPA ; IPS dan lain-lain)

Terbangunnya 1 unit RPS Perhotelan SMKN 1 Pemenang, 1 lokal RPS TKJ SMKN 1 Tanjung, 1 lokal RPS AP SMKN 1 Gangga, 1 lokal RPS YKJ SMKN 1 Bayan, 1 lokal RPS Perikanan SMKN 1 Kayangan. Terbangunnya 1 lokal Ruang Lab IPA SMAN 2 Bayan, tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas.

ANGGARAN

KEU (%)


FIS (%)

103

NO. REK



07

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Tersedianya Alat Olahraga 4 paket SMA dan 5 paket SMK, tersedianya 4 paket Alat Kesenian untuk SMA dan 5 Paket untuk SMK. Terbangunnya lapangan volley masing-masing 1 unit di SMKN 1 Tanjung, SMK 1 Gangga, SMK 1 Bayan, SMA 1 Pemenang, SMA 2 Bayan. Terbangunnya 1 unit jamban siswa SMK. tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas.

12


Terbangunnya masing-masing 1 lokal ruang perpustakaan di SMKN 1 Tanjung, SMKN 1 Pemenang, SMAN 2 Bayan, tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas.

15


Tersedianya 1 paket Buku referensi SMA Swasta,

18


Tersedianya alat kesehatan untuk SMK Kesehatan Hamzxar, alat praktik perikanan SMK NW AlBayan 1 paket, Alat praktek SMK Gili Trawangan 1 paket, alat praktik Agro bisnis SMK Marakitaklimat Santong 1 paket, 1 paket alat Lab Biologi SMA AlMa'rif Rempek, 1 paket alat sound system SMA Al-Ma'arif Darussalam Rempek, atat tata boga 2 paket, alat gambar 1 paket, alat perikanan 1 paket, alat peternakan 1 paket, akomodasi perhotela 2 paket, alat lab biologio 1 paket, alat peraga teknik sepeda motor 2 paket.

ANGGARAN

KEU (%)


FIS (%)

104

NO. REK



19


Tersedianya 25 buah Rak besi SMA, 25 buah almari besi SMA/SMK, 3 buah lemari besi kantor dan 3 buah lemari kayu kantor.

44

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Terlaksananya rehab MA Assyafiiyah Menggala, rehab Ruang kelas SMAN 1 Kayangan, rehab ruang kelas SMAN 1 Gangga, rehab ruang kelas SMAN 1 Tanjung, tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas.

53

Rehabilitasi sedang/ berat perpustakaan sekolah

Terehabnya ruang perpustakaan SMAN 1 Kayangan, tersedianya dokumen perencanaan dan konsultang pengawas.

57


Terlatihnya 70 orang kepala sekolah dan wakil kepala sekolah terlatih pembelajaran metode saintifik.

58

Pelatihan penyusunan kurikulum

100 orang terlatih penyusunan kurikulum, tersedianya 1 unit kamera

63

Penyelenggaraan Paket C setara SMU

terselenggaranya kegiatan paket C setara SMU

64

Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

100 orang terbintek Mangemen Berbasis Sekolah (MBS)

65

Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

100 orang mengikuti Workshop Penggunaan Jaringan Internet untuk pemutakhiran Data Sekolah

67

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Tersosialisasinya Dapodikmen dan penyusunan induksi bagi guru pemula

69

Monitoring; evaluasi dan

tersedianya dokumen monev

ANGGARAN

KEU (%)


FIS (%)

105

NO. REK



ANGGARAN

KEU (%)

FIS (%)

pelaporan 70

Pembinaan dan pengembangan kreatifitas siswa

Terselenggaranya O2SN SMA/SMK/MA, terselenggaranya lomba PLS2N SMA/SMK/MA, terselenggaranya lomba cerdas cermat empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, terselenggaranya debat baghasa inggris, terselenggeranya lomba sekolah sehat.

71

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN Siswa SMA

Terselenggaranya Lomba LKS tingkat Kabupaten dan Provinsi, lomba OSN Guru dan Kreatifitas Guru tingkat kabupaten dan provinsi, tersedianya seragam panitia lomba OSN, tersedianya hadiah kegiatan LKS.

72

SMA Operasional SMA/SMK

Tersedianya Alat tulis kantor untuk kegiatan belajar mengajar di seluruh SMK/SMA se Kabupaten Lombok Utara serta tersedianya biaya operasional sekolah lainnya

18

Program Pendidikan Non Formal

03

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Terselenggaranya jambore PAUDNI kabupaten Lombok Utara

04

Pengembangan pendidikan keaksaraan

64 kelompok tersosialisasi tutor keaksaraan fungsional dasar dan tutor KUM.

20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

01

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Terselenggaranya Uji Kompetensi Guru.

03

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetens

Terlaksananya Koordinasi Operator Sekolah se KLU

04

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

75 orang terbina kelompok kerja guru (KKG)


106

REALISASI

NO. REK


NDIKATOR KELUARAN

07

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

100 orang terlatih penguatan dan optimalisasi pemanfaatan TIK bagi guru guru mata pelajaran, trsedianya 1 unit laptop

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

200 orang tersosialisasi Program pendukung kurikulum 2013.

11

Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

20 orang mengikuti workshop instalasi dan pengunaan jaringan komputer server, tersedianya jasa perawatan website kependidikan.

22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

01

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Tersedianya dokumen evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan.

02

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

Tersedianya biaya operasional Politeknik Kab. Lombok Utara, terselenggaranya pertemuan forum perguruan tinggi vokasi se Indonesia, tersedianya dokumen kajian sosial ekonomi orang tua dan minat mahasiswa melanjutkan program studi perguruan tinggi di KLU, tersedianya meubeler, terehabnya gedung, tersedianya dokumen perencanaan gedung dan konsultan pengawas, tersedianya 1 unit mobil operasional.

05

Pembinaan Dewan Pendidikan

berfungsinya dewan pendidikan, tersedianya 1 paket wireles

07

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan.

tersosialisasinya sistem informasi manajemen pendidikan.

08

Penyelenggaraan pelatihan; seminar dan lokakarya; serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

170 orang mengikuti Rapat Koordinasi Pengisian Aplikasi Sieva, Pemantauan dan Evaluasi dan Data Pokok Pendidikan

13

Pembinaan siswa OSN SD/MI;

30 orang mengikuti TC 02SN, 25

ANGGARAN

KEU (%)


FIS (%)

107

NO. REK



SLTP dan SLTA

orang mengikuti LKS.

18

Penggandaan naskah; Pendistribusian; Pencetakan LJK UNAS SLB; SMP/MTs; SMA/MA/SMK dan Pemantauan UAS/UN SLB; SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK

Terfasilitasinya kegiatan Ujian nasional, tersedianya biaya operasional pelaksanaan ujian nasional

23

HUT dan Rakornas PGRI

Terselenggaranya HUT dan Rakornas PGRI.

ANGGARAN

KEU (%)


FIS (%)

108

NO. REK 1.01. 1.01. 01 15 01

URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan gedung sekolah siswa

18


19


57


59

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

60

Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini

68

Pekan Apresiasi PAUD

16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

REALISASI INDIKATOR KELUARAN

ANGGARAN 7,203,519,460.00

KEU (%) 70.46

FIS (%) 70.46

1,439,370,000.00

81.76

81.76

Terbangunnya 1 Unit RKB untuk lembaga PAUD Assabian Kayangan, PAUD Asabunda Bayan dan PAUD Asyfa Kec. Kayangan. Tersedianya Alat Peraga Edukatif PAUD 14 Paket, tersedianya alat permainan PAUD Bina Sejahtera 1 paket, tersedianya buku PAUD 1 paket. tersedianya meubeler sekolah PAUD 5 paket.

402,700,000.00

99.20

100

545,550,000.00

99.63

100

112,000,000.00

98.79

100

terlaksananya kegiatan pelatihan lanjutan tenaga kependidikan PAUD se Kab. Lombok Utara. terselenggaranya kegiatan belajar mengajar untuk PAUD dan TK se KLU serta tersedianya biaya operasional kegiatan. Tersedianya data instrumen PAUDNI KLU, tersedianya laporan monitoring PAUD se KLU terselenggaranya pekan apresiasi PAUD se KLU serta terfasilitasinya lomba memperingati Pekan Apresiasi PAUD tingkat provinsi, tersedianya Pakaian Batik Peserta Lomba sebanyak 25 buah

54,920,000.00

99.14

100

205,560,000.00

89.59

100

55,290,000.00

96.19

100

63,350,000.00

72.37

100

67.86

100

30,441,896,200.00


109

03


05

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

Terbangunnya masingmasing 1 lokal ruang kelas baru untuk Mts Baiqiatussalihat NW Santong, MTs Assyafiyah Menggala, MTs Dangiang Kayangan, TK Assiyah Gondang. Terbangunnya masing-masing 1 lokal Ruang Kelas Baru (RKB) SD (DAK) untuk SDN 3 Sambik Elen, SDN 7 Akar Akar, SDN 6 Sesait, SDN 1 Selengen, SDN 1 Sambik Bangkol, SDN 4 Sesait, SDN 7 Jenggala, SDN 1 Tanjung, SDN 8 Sokong, SDN 7 Sambik Bangkol, SDN 3 Malaka, SDN 6 Malaka, SDN 6 Sambik Bangkol. Terbangunnya masing-masing 1 lokal Ruang Kelas Baru (RKB) SD (DAU) untuk SDN 2 Tanjung, SD Filial Semokan Ruak, SD Filial Buani Bentek, SD Filial Sejongga, SD Filial Bangkong, SDI Malaka, SDN 4 Senaru, SDN 4 Anyar, SDN 5 Gumantar, SDIT Tanjung Biru Loloan Bayan, SDI Nurul Fatihah Rempek, TK Assiyah Gondang, SDN 5 Akar Akar, SDN 4 Kayangan. Terbangunnya masing-masing 1 lokal Ruang Kelas Baru (RKB) SMP (DAU) untuk SMPN 4 Tanjung, SMPN 1 Pemenang, SMP IT Kayangan. Terbangunnya tembok pembatas untuk SDN 4 Selengen, SDN 1 Teniga, SDN 6 Sambik Bangkol, SDN 1 Sesait, SDN 1 Medana, SDN 4 Loloan, SDN 6 Sesait, SDN 5 Bentek, SDN 6 Sokong, SDN 1 Bentek, SDN 2 Bentek. Terbangunnya tembok pembatas untuk SMPN 2 Kayangan, SMPN 4 Tanjung, SMP 2 Bayan, SMP 2 Kayangan, SMP 3 Kayangan. Terbangunnya Rumah Dinas Guru SDN 1 Gili Indah, SDN 2 Gili Indah, SDN 3 Gili Indah. Terbangunnya ruang praktikum/ laboratorium SMP 1 Gangga, SMP 4 Tanjung, SMP 3 Gangga

7,245,656,000.00

99.62

100

667,400,000.00

99.79

100


110

12


15


18

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa sekolah

19

Pengadaan mebeluer

20


Terbangunnya masingmasing 1 lokal ruang perpustakaan di MTs Assafi'iyah Menggala (Pemenang), MTs Orong Ramput Kopang (Tanjung), MTs Babussalam Pengadang Baru (Bayan), tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas. Terbangunnya masingmasing 1 lokal ruang Perpustakaan di SDN 1 Salut, SDN 5 Gumantar, SDN 3 Rempek, SDN 5 Sokong, SDN 3 Tegal Maja, SDN 1 Tanjung, ersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas Tersedianya buku muatan lokal SD 1 paket, tersedianya buku kurikulum SD tahun 2013 1 paket, tersedianya Buku Refrensi Siswa SMP 1 paket, tersedianya 1 paket Buku Kurikulum 2013 Siswa SMP. tersedianya 20 unit LCD Projector, tersedianya 19 paket peralatan pendidikan matematika SD , tersedianya 19 paket peraatan pendidikan IPA SD, tersedianya 17 paket peralatan pendidikan Bahasa SD, tersedianya 4 paket peralatan pendidikan jasmani olahraga SD, tersedianya 1 paket peralatan pendidikan IPA SMP, tersedianya 3 paket peralatan laboratorium IPA SMP, tersedianya 10 paket peralatan jasmani olahraga dan kesehatan SMP, tersedianya 11 paket peralatan IPS SMP. tersedianya 275 pasang meja kursi siswa SD, tersedianya 275 pasang meja kursi siswa SMP. tersedianya 20 unit laptop untuk SD, tersedianya 10 unit LCD Projector untuk SMP.

1,360,312,000.00

99.59

7,060,890,000.00

24.15

7,393,534,000.00

43.84

416,450,000.00

98.76

100

404,150,000.00

98.58

100


111

100

41

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

57


59

Pelatihan Penyusunan kurikulum

Terehabnya Ruang Kelas di MTs Pandanan Malaka, MTs Syamsul Huda, SMPN 1 Bayan, SMPN 4 Bayan, SMPN SATAP 1 Bayan, SMPN SATAP 2 Bayan, SMPN SATAP 3 Bayan, SMPN 2 Kayangan, SMPN SATAP 4 Kayangan, SMPN 1 Gangga, SMPN 3 Gangga, SMPN SATAP 1 Gangga, SMPN SATAP 1 Tanjung, SMPN SATAP 1 Pemenang, SMPN SATAP 2 Pemenang. Terselenggaranya rehab berat ruang kelas di SMPN 2 Kayangan, SMPN 3 Tanjung, SMPN 1 Pemenang, SMPN 2 Tanjung, SMPN Satap 2 Tanjung, SMPN 1 Kayangan, SMPN 3 Bayan, SMPN 3 kayangan, SMPN 4 Tanjung, SMPN 3 Gangga, SMPN 2 Ganggga, SMPN Satap Monggal, SMPN 1 Bayan, SMPN 4 Bayan. Terehabnya ruang kelas di SDI Soloh Rempek , SDI NW Menggala, SMP IT Kayangan, SDN 4 Akar Akar, SDN 6 Tanjung, SDN 5 Pemenang Barat, SDN 4 Jenggala, SDN 4 Pemenang Timur, SDN 1 Dangiang, SDN 7 Pemenang Barat, SDN 1 Tanjung, SDN 4 Tanjung, SDN 3 Tegal Maja, SDN 7 Sokong, SDN 5 Tanjung, SDN 1 Malaka, SDN 4 Santong, SDN 1 Salut, SDN 2 Salut, SDN 1 Selengen, SDN 3 Bentek, SDN 5 Gondang, SDN 6 Genggelang, SDN 7 Genggelang, SDN 3 Rempek, SDN 3 Gondang, SDN 4 Gondang, SDN 1 Genggelang, SDN 4 Selengen, SDN 1 Sesait, SDN 1 Medana, SDN 1 Rempek, SDN 3 Loloan. terlatihnya 285 peserta tentang sistim pembelajaran metode saintifik, terlatihnya 195 peserta tentang manajerial kepala sekolah. terlatihnya 70 orang dalam penyusunan kurikulum

4,266,250,000.00

99.24

100

52,300,000.00

98.18

100

16,250,000.00

99.27

100


112

63

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIslam Setara SD dan SMP Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Terkoordinasinya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

13,420,000.00

98.16

100

Terselenggaranya program paket A setara SD

18,150,000.00

76.53

100

68

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Terselenggaranya program paket B setara SMP

20,375,000.00

98.28

100

69

Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Pembinaan minat; bakat; dan kreativitas siswa

100 orang terlatih Managemen Berbasis Sekolah

22,900,000.00

96.01

100

396,500,000.00

84.92

100

134,330,000.00

76.02

100

15,719,200.00

97.37

100

937,310,000.00

89.51

100

12,421,191,660.00

90.90

100

99.35

100

67

70

73

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

79

Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan untuk Sekolah/Madrasah Swasta

86

Operasional TK, SLB, SKB, dan SMP

17

Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah

01

Terbinanya minat, bakat dan kreativitas siswa melalui terselenggaranya: a. Olimpiade Sains tingkat SMP b. Olimpiade IPA dan Matematika tingkat SD c. Lomba OSN tingkat Kabupaten dan Provinsi d. Lomba O2SN tingkat Kabupaten dan Provinsi e. Lomba FLSN tingkat Kabupaten dan Provinsi 75 orang tersosialisasi mengenai Penilaian Kinerja Guru (PKG), tersedianya 4.649 buah Buku Raport SD, tersedianya 2.469 Buku Rapor SMP, tersedianya 570 buku pedoman kurikulum 2013 SD dan SMP. 100 orang terbintek Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan untuk Sekolah/Madrasah Swasta Guru Sekolah Penyelenggara Inklusi tersedianya biaya operasional TK, SLB, SKB, SMP seperti Alat Tulis Kantor, Listrik, Air dll. terbangunnya Aula SMAN 1 Kayangan, Aula SMAN 1 Bayan, terbangunnya ruang lobi SMKN 1 Pemenang, terbangunnya tembok pembatas SMAN 1 Pemenang, terbangunnya tembok pembatas SMAN 1

1,017,469,000.00


113

Tanjung, terbangunnya tembok pembatas SMAN 1 kayangan.

03


05

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa; komputer; IPA ; IPS dan lain-lain)

07

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

09

Pembangunan taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir

12


15


terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) 3 lokal di SMKN 1 Kayangan, 2 lokal di SMA Pariwisata Tanjung, 4 lokal RKB di SMAN 2 Bayan, tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas. Terbangunnya 1 unit ruang praktikum perhotelan SMK Pariwisata Gili Trawangan, tersedianya 1 unit laptor, terbangunnya ruang praktikum ATPH SMKN 1 Bayan, 1 unit ruang praktikum tata boga SMKN 1 Pemenang, 1 unit ruang praktikum tata boga SMKN 1 Tanjung, 1 unit ruang praktikum sepeda motor SMKN 1 Gangga, 1 unit ruang laboratorium IPA SMKN 1 Kayangan. terbangunnya lapangan olahraga Volly di SMAN 2 Tanjung, SMKN 1 Kayangan, SMAN 1 Bayan, SMKN 1 Pemenang, tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas. terbangunnya tembok keliling SMAN 1 Kayangan, SMAN 2 Tanjung, SMKN 1 Gangga, SMKN 1 Kayangan, SMKN 1 Pemenang, SMKN 1 Pemenang, SMAN 1 Bayan, tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas terbangunnya masingmasing 1 lokal ruang perpustakaan SMA Pariwisata Tanjung, SMKN 1 Kayangan, SMAN 1 Gangga, tersedianya dokumen perencanaan dan konsultan pengawas. tersedianya 3.223 paket buku kurikulum 2013 SMA, 2.900 paket buku kurikulum SMK, 30 paket buku referensi SMA, 20 paket buku referensi SMK.

1,596,846,000.00

100

100

1,796,180,000.00

98.89

100

661,718,000.00

99.63

100

867,346,000.00

99.54

100

728,670,000.00

100

100

35.12

35.82 Kebija kan nas.

1,433,873,200.00


114

19


20


44

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

57


58

Pelatihan penyusunan kurikulum Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

62 63

Penyelenggaraan Paket C setara SMU

64

Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

65

Tersedianya 12 pasang meja kursi guru, tersedianya 288 pasang meja kursi siswa,tersedianya 10 unit white board/ papan data. Tersedianya 33 pasang meja kursi guru SMK, 116 pasang meja kursi siswa SMK. tersedianya masing-masing 1 unit peralatan olahraga untuk 2 sekolah SMA, masing-masing 1 unit perlengkapan olahraga untuk 2 sekolah SMK, masing-masing 1 unit peralatan kesenian untuk sekolah SMA, masingmasing 1 unit peralatan kesenian untuk sekolah SMA, tersedianya 15 laptop, tersedianya 1 paket alat peraga IPA SMA, tersedianya alat-alat praktik teknologi dan rekayasa SMK. terlaksananya rehab ringan untuk 2 lokal ruang kelas SMK Babussalam, 3 lokal ruang kelas SMAK 1 Tanjung, 3 lokal ruang kelas SMKN 1 Pemenang, 4 lokal ruang kelas SMKN 1 Bayan. Terlaksanaya rehab sedang untuk 1 lokal ruang kelas di SMAN 2 Tanjung. terlaksananya rehab berat 2 lokal ruang kelas di SMAN 1 Bayan, 1 paket ruang administrasi di SMAN 1 Kayangan. 100 orang terlatih kompetensi tenaga pendidik. 100 orang terlatih penyusunan kurikulum terkoordinasinya penyaluran beasiswa bagi keluarga tidak mampu. terselenggaranya kegiatan paket C setara SMU

302,486,800.00

99.00

100

1,445,190,660.00

99,12

100

100

100

78,110,000.00

94.27

100

158,550,000.00

88.12

100

43,600,000.00

100

100

25,825,000.00

95.06

100

100 orang terbintek Mangemen Berbasis Sekolah (MBS)

24,600,000.00

89.63

100

50 orang mengikuti Workshop Penggunaan Jaringan Internet untuk pemutakhiran Data Sekolah

20,210,000.00

85.35

100

725,599,000.00


115

67

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

69

Monitoring; evaluasi dan pelaporan

71

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN Siswa

72

SMA Operasional SMA/SMK

74

Pekan Olah Raga dan Seni Qasidah ( O2SN )

18

Program Pendidikan Non Formal Pengembangan pendidikan keaksaraan

04

20 01

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan sertifikasi pendidik

03

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetens

04

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

07

Empat puluh orang tersosialisasi PAS, terselenggranya workshop dalam rangka sosialisasi informasi pendidikan menengah tersedianya dokumen monevdan tersedianya 2 unit laptop Terselenggaranya Lomba Kompetensi siswa SMK dan OSN SMA Tk.Kab dan Provinsi. tersedianya Alat tulis kantor untuk kegiatan belajar mengajar di seluruh SMK/SMA se Kabupaten Lombok Utara serta tersedianya biaya operasional sekolah lainnya terselengaranya O2SN tingkat kabupaten, berpartisipasinya Kab. Lombok Uatara dalam O2SN Tingkat Provinsi, terselenggaranya berbagai lomba tingkat SMA/SMK/MA ( Lomba Festival Seni Siswa Nasional, Lomba Sekolah Sehat, lomba cerdas cermat, lomba debat bahasa inggris dan bahasa indonesia, lomba sekolah sehat), tersedianya peralatan olahraga 1 paket 150 kelompok tersosialisasi tutor keaksaraan fungsional dasar, tersedianya 1 unit laptop dan 1 unit kamera

40,350,000.00

77.88

100

51,550,000.00

96.56

100

146,360,000.00

94.78

100

91.4

100

86,51

100

98.22

100

98.22

100

82.84

100

92,098,700.00

97.79

100

92,400,000.00

76.07

100

11,067,500.00

97.59

100

87,050,000.00

61.69

100

1,038,310,000.00

218,348,000.00

442,925,000.00 442,925,000.00

354,956,200.00 Terselenggaranya Uji Kompetensi Guru, tersedianya 1 unit laptop 200 orang terdiklat kurikulum 2013 Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah, tersedianya 1 paket TV dan parabola, tersedianya 1 unit laptop. 75 orang terbina kelompok kerja guru (KKG) 100 orang terlatih penguatan dan optimalisasi pemanfaatan TIK bagi guru guru mata pelajaran, trsedianya 1 unit laptop


116

11

Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

01

02

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

05

Pembinaan Dewan Pendidikan

08

Penyelenggaraan pelatihan; seminar dan lokakarya; serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

13

Pembinaan siswa OSN SD/MI; SLTP dan SLTA

18

Penggandaan naskah; Pendistribusian; Pencetakan LJK UNAS SLB; SMP/MTs; SMA/MA/SMK dan Pemantauan UAS/UN SLB; SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK HUT dan Rakornas PGRI

23

20 orang mengikuti workshop instalasi dan pengunaan jaringan komputer server, tersedianya website kependidikan, tersedianya 1 unit laptop.

72,340,000.00

95.66

100

91.83

100

99.92

100

1,028,585,000.00

87.72

100

127.150.000,00

96.89

100

79,895,000.00

78.56

100

48,325,000.00

92.50

100

99.00

100

80.71

100

2,103,180,400.00 tersedianya dokumen evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan, tersedinya lemari arsip 1 buah, papan data 2 buah, Laptop 2 unit, LCD proyektor 1 unit Tersedianya biaya operasional Politeknik Kab. Lombok Utara, tersedianya perlengkapan lainnya( Ac 5 unit, Genset 1unit, 2 unit kendaraan roda 4), tersedianya meubeler pendukung layanan pendidikan (260 kursi lipat, 3 unit lemari arsip, 3 unit kursi tamu, 3 unit meja LCD, 3 pasang kursi meja biro), tersedainya peralatan pendukung lainnya (8 unit LCD proyektor, laptop 3 unit, 7 unit komputer, 10 unit printer, 5 unit white board, 1 unit scaner), tersedianya literatur pendukung pembelajaran (400 unit buku literatur) berfungsinya dewan pendidikan, tersedianya 1 paket wireless 259 orang mengikuti workshop Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (PKP SPM DIKDAS) 24 orang mengikuti TC 02SN Terfasilitasinya kegiatan Ujian nasional, tersedianya biaya operasional pelaksanaan ujian nasional

Terselenggaranya HUT dan Rakornas PGRI, tersedianya 50 stel PDU untuk Paduan Suara

130,380,000.00

705.205.400,00

133,740,000.00


117

g. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan Pendidikan diawalli dengan identifikasi masalah melalui rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan,

musrembang

desa,

serta

musrembang

kecamatan yang digunakan sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. h. Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan

urusan

pendidikan

masih

mengalami

permasalahan sebagai berikut : 1) Sarana

prasarana

penyelenggaraan

pendidikan

belum

memenuhi standar pelayanan minimal, diupayakan diatasi dengan pemenuhan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. 2) Masih relatif rendahnya partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan

menengah,

diupayakan

diatasi

dengan

pembangunan sekolah menengah umum SMA/SMK di wilayah yang luas seperti Bayan dan menyediakan bantuan siswa miskin. 3) Berdasarkan survey BPS, angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas masih relatif tinggi


118

2. URUSAN KESEHATAN a. Program dan Kegiatan 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya b. Peningkatan kesehatan masyarakat c. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan a. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat a. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi b. Pemberian tambahan makanan dan vitamin c. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A; dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya d. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi e. Monitoring; evaluasi dan pelaporan 6) Program pengembangan lingkungan sehat a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat b. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk b. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging c. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik d. Peningkatan Imunisasi e. Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah f. Peningkatan komunikasi; informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

119

8) Program standarisasi pelayanan kesehatan a. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan b. Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 9) Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya a. Pembangunan puskesmas b. Pembangunan puskesmas pembantu c. Pengadaan puskesmas keliling d. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas e. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas f. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling g. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu h. Monitoring; evaluasi dan pelaporan 10)Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan a. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 11)Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia a. Pelayanan pemeliharaan kesehatan 12)Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak a. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu b. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu c. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu. b. Realisasi Program dan Kegiatan a. 60 orang mengikuti pertemuan evaluasi manajemen pengelola obat dan pelayanan kefarmasian di puskesmas, tersedianya revil untuk 45 tabung oksigen besar, revil untuk 60 tabung oksigen kecil, tersedianya 1 paket obat dan perbekalan kesehatan, 1 aket bahan kimia, terselenggaranya bimtek evaluasi puskesmas dan tersedianya laporan monev b. Terkoordinir dan terselenggaranya kegiatan jampersal dan jamkesmas, tersedianya jasa layanan jampersal dan jamkesmas, 240 orang tersosialisasi SJSN / BPJS kesehatan tk. Puskesmas, tersedianya 8 paket alat dan bahan pembersih puskesmas, tersedianya peralatan LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

120

c.

d.

e. f.

g.

h.

i. j.

pendukung lainnya (8 unit AC, 8 unit kipas angin, 4 Buah tabung gas, 4 buah kompor gas, 4 buah lemari makan, 4 buah kulkas, dan 4 buah rak piring), tersedianya 8 paket alat kesehatan medis dan non medis. tersedianya biaya berobat bagi masyarakat miskin di Rumah sakit dan puskesmas se Kab. Lombok utara, tersedianya pelayanan BPJS kesehatan, terselenggaranya monev PTM tingkat kabupaten, terselenggaranya bintek PTM ke Puskesmas, tersosialisasinya PTM di tingkat kecamatan. terselenggaranya kegiatan sosialisasi koordinasi SP2TP, sosialisai kesehatan mulut dan gigi, sosialisasi kesehatan kerja, sosialisai kesehatan indra, terselenggaranya kesehatan jiwa bagi tenaga kesehatan menuju bebas pasung 2019, terselenggaranya pertemuan sosialisasi sistem rujukan, terselenggaranya sosialisasi pelayanan kesehatan batra, terselenggaranya pelatihan standar pelayanan kesehatan masyarakat, terselenggaranya bintek penerapan ICD 10, tersedianya 66 buku format rujukan, 5 buku pedoman pengobatan dasar, tersedianya dokumen survei indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. 62 orang terbintek keamanan pangan dalam rangka sertifikasi PIRT, 60 orang terbintek pengawasan obat, makan, dan minum tersedianya 5 buah standing banner promosi kesehatan tematik, 1.500 lembar leaflet promosi informasi Kabupaten sehat, 1.500 lembar stiker promosi kesehatan, 8 buah baliho/billboard promosi kesehatan program unggulan, 1 unit lampu emergency pemutaran Filem. terlatihnya 100 orang kader desa siaga aktif, terlatihnya 40 guru UKS dan dokter kecil di sekolah, terselenggaranya Rakor kesehatan Tk. Kecamatan program unggulan, terselenggaranya Rakor kesehatan tingkat desa, 150 orang mengikuti TOT kader posyandu, tersosialisasinya PHBS di tingkat sekolah dan desa. tersedianya data PSG AS (PKM), terselenggarnya Pertemuan evaluasi bulan penimbangan, pertemuan Peningkatan surveilans gizi, Sosialiasi hasil PSG Kadarzi 2013 tersedianya Makanan Tambahan bagi balita gizi buruk bagi 50 orang balita. Berfungsinya pendampingan kelas gizi balita, terselenggarara pertemuan audit gizi buruk, orang tersosialisasi penanggulangan gizi mikro, tersedianya sembako untuk kelas gizi, tersedianya dokumen monitoring gizi.


121

k. terselenggaranya pertemuan refreshing PMBA, terpetakannya kadar gizi masyarakat, 32 orang terbintek peningkatan cakupan Asi Eksklusif-MP Asi-PMBA, 20 orang mengikuti pertemuan Evaluasi GSIA, 280 orang mengikuti rakor kesehatan se kecamatan tanjung, l. tersedianya 400 buah Ri Gizi, tersedianya masing-masing 2.000 lembar KMS laki dan perempuan, tersedianya 400 lembar balok SKDN, tersedianya dokumen monev m. 250 tersosialisasi Program STBM (BASNO) Desa Intervensi, terselenggaranya kegiatan pemicuan komunitas/ kelompok potensial menuju ODF, tersedianya 56 sampel bakteriologis air bersih, 8 sampel kimia terbatas sumber mata air, 56 sampel bakteriologis air PDAM, 4 desa menerima reward peningkatan tangga sanitasi STBM pembangunan dan pengembangan sarana sanitasi sehat, tersedianya 1 unit lemari pendingin penyimpanan reagen/bakteri n. 23 orang tersosialisasi izin laik sehat dan tingkat mutu hygiene sanitasi TTU, 57 orang mengikuti Pertemuan evaluasi pencapaian kinerja program penyehatan lingkungan, 27 orang mengikuti Pertemuan revitalisasi asosiasi pengelola POKMAIR/ PAMDES, 19 orang mengikuti evaluasi monev STBM berbasis web dan SMS gateway, 40 orang mengikuti rakor kesehatan tingkat kec. pemenang, 320 orang mengikuti rakor kesehatan tingkat desa se kec. pemenang, o. terselenggaranya penyemprotan sarang nyamuk dan larvaciding, tersedianya 8 paket alat dan bahan voging, 20 paket alat dan bahan larvaciding. p. tersedianya alat dan bahan untuk foging berupa 50 paket baterai kering, bahan insektisida cair 6 liter, 10 setel pakaian kerja juru semprot q. 70 Calon Jemaah Haji terimunisasi meningitis, tersedianya bahan obat obatan bagi CJH (masker, PP Test, Urine Test, Stick Ddarah) r. tersedianya 1.728 kartu batch, 10 buah BBK, 20 lembar buku Grafik Suhu, format laporan KIPI 10 Buah. Terselenggaranya bimtek imunisasi ke Pustu, tersedianya 1 unit note book, tersedianya 3 buah lemari es untuk vaksin. s. 30 orang terlatih tim siaga bencana, 40 orang terlatih TGC, tersedianya 1 paket repiter station radio VHF. t. meningkatnya komunikasi; informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit TBC,Kusta dan HIV Aids. 100 orang mengikuti seminar hari TB sedunia. u. tersedianya dokumen profil Puskesmas se KLU, beroperasinya SIKDA, terpeliharanya jaringan LAN di LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

122

Dinas dan Puskesmas, terpeliharanya 2 unit pemancar SIKDA, tersedianya 1 unit printer. v. 125 orang berpartisipasi dalam Rakerkesda, tersusunnya dokumen anggaran Puskesmas, tersedianya 1 unit printer A3, 2 unit filling cabinet, 1 unit lemari arsip, 1 unit PC, 1 unit note book w. tersedianya dokumen perencanaan IPAL Puskesmas Bayan dan Gangga, terbangunnya IPAL Puskesmas Bayan dan Gangga x. Terbangunnya 4 unit Pustu, 2 unit poskesdes, terpasangnya instalasi listrik pustu telaga wareng, tersedianya terali pengaman pustu 1 paket, tersedianya 10 unit papan nama pustu, tersedianya dokumen perencanaan pembangunan pustu dan poskesdes. y. tersedianya 3 unit kendaraan ambulance desa, 2 unit mobil ambulance puskesmas. z. tersedianya masing-masing 1 paket meubelair puskesmas Kayangan dan Puskesmas pemenang, 8 unit PC untuk CBIS, masing masing 3 unit PC untuk Puskesmas Senaru dan Puskesmas Santong, 1 paket tempat tidur pasien puskesmas pemenang, 2 unit LCD untuk puskesmas senaru dan puskesmas santong, 1 paket alat kedokteran gigi puskesmas santong dan senaru. aa.terpeliharanya gedung Puskesmas dan Pustu, terpeliharanya Alat-alat kesehatan Puskesmas/Pustu, terpeliharanya meubelair Puskesmas/Pustu, terpeliharanaya peralatan komputer Puskesmas/pustu bb. terpeliharanya 8 unit ambulance puskesmas, 2 unit ambulance air puskesmas. cc. terehabnya 2 unit pustu dan poskesdes. dd. tersedianya dokumen monev. ee. tersedianya biaya Rawat Inap ASKES PNS, Jasa Rawat Inap Peserta JKN, Rawat Inap Peserta JKN di Puskesmas, terselenggaranya Kapitasi Program JKN ke Puskesmas. ff. 60 orang terbintek peningkatan kapasitas petugas penanganan PPktA/ P, 180 orang mengikuti pertemuan evaluasi program remasila, tersedianya 6.000 lembar KMS lansia, 4.500lembar Kartu Lansia, tersedianya 3.000 paket makanan tambahan bagi lansia, 6 unit alat kedokteran lansia. gg. 40 orang mengikuti rakor kesehatan tingkat kecamatan kayangan, 320 orang mengikuti rakor kesehatan tingkat desa se kecamatan kayangan, tersedianya 6.000 buku KIA hh. meningkatnya kapasitas 60 orang petugas MTBM/MTBS dan SDIDTK, 60 orang mengikuti koordinasi program kesehatan anak, 90 orang mengikuti pertemuan evaluasi LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

123

program anak, tersedianya 1 unit alat KIE (baby anne) boneka resustasi. ii. tersosialisasinya Intensifikasi K1 K9 di lima Kecamatan, terselenggaranya Pertemuan AMP Tk. Kabupaten 4 kali, terselenggaranya Pertemuan Kecamatan Sayang Ibu, terselenggaranya Evaluasi program KIA, tersedianya bahan cetak penunjang kegiatan (6.000 lembar kartu ibu, 6.000 lembar partograp, 6.000 lembar stiker P4K, 6.000 lembar format persalinan putih, 80 eksemplar kohor ibu, 80 eksemplar kohor KB, 35.818 kartu kunjungan KB, 35.818 kartu KB) c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tabel 26 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN PROFIL SPM KABUPATEN/ KOTA

:

LOMBOK UTARA

PROVINSI

:

NUSA TENGGARA BARAT

No.

I

Hasil Perhitungan

Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar

Target

Indikator 2012 1

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.

2

3

2013

2014

2015

90,48

88,54

86,70

95,00

Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.

416,34

105,49

150,78

80,00

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

87,18

86,48

87,03

90,00

4

Cakupan pelayanan Ibu Nifas

89,76

87,30

87,58

90,00

5

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

70,66

61,29

66,49

80,00

6

Cakupan kunjungan bayi.

90,02

103,22

113,39

90,00

7

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

100,00

93,94

93,94


124

100,00

Immunization (UCI).

II

Pelayanan Kesehatan Rujukan

8

Cakupan pelayanan anak balita.

87,31

77,44

90,57

90,00

9

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.

24,45

59,34

63,93

100,00

10

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatanat

100,00

100,00

100,00

100,00

11

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100,00

95,93

87,85

100,00

35,55

64,70

78,27

70,00

12

Cakupan peserta KB Aktif

13

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit

A.

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

92,86

95,46

98,77

100,00

B.

Penemuan Penderita Pneumonia Balita

44,28

69,41

71,88

100,00

C.

Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif

30,00

31,63

46,45

100,00

D.

Penderita DBD yang Ditangani

100,00

100,00

100,00

100,00

E.

Penemuan Penderita Diare

9,16

9,54

9,34

100,00

14

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

115,67

131,88

103,68

100,00

0,69

2,78

8,88

100,00

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.

100,00

100,00

100,00

100,00

Cakupan Desa/Kelurahan

100,00

100,00

100,00

100,00

15

16

III

Penyelidikan

17

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.


125

mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam IV

Promosi

18

d. Satuan

Cakupan Desa Siaga Aktif

Perangkat

Daerah

100,00

100,00

Penyelenggara

100,00

(SKPD)

Penyelenggara Urusan. SKPD

penyelenggara

urusan

Kesehatan

adalah

Dinas

Kesehatan. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Lombok

Pembentukan

Utara

Susunan

No

11

Organisasi

Tahun

2010

Perangkat

tentang Daerah

Kabupaten Lombok Utara. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. penyusunan rencana strategis bidang kesehatan; b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan; c. pelaksanakan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan. d. pembinaan,

pengendalian,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang kesehatan; f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas kesehatan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. e. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan Kesehatan di Dinas Kesehatan berjumlah 235 orang.


126

80,00

f. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tabel 27 NO. REK 1.02. 1.02. 01 15 01

16 01

09

URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN MASYARAKAT Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

Peningkatan kesehatan masyarakat

INDIKATOR KELUARAN

ANGGARAN 17,044,483,700.00

60 orang mengikuti pertemuan evaluasi manajemen pengelola obat dan pelayanan kefarmasian di puskesmas, tersedianya revil untuk 45 tabung oksigen besar, revil untuk 60 tabung oksigen kecil dan 45 tabung besaer, tersedianya 1 paket obat dan perbekalan kesehatan, 1 aket bahan kimia, terselenggaranya bimtek evaluasi puskesmas dan tersedianya laporan monev Terkoordinir dan terselenggaranya kegiatan jampersal dan jamkesmas, tersedianya jasa layanan jampersal dan jamkesmas, 240 orang tersosialisasi SJSN / BPJS kesehatan tk. Puskesmas, tersedianya 8 paket alat dan bahan pembersih puskesmas, tersedianya peralatan pendukung lainnya (8 unit AC, 8 unit kipas angin, 4 Buah tabung gas, 4 buah kompor gas, 4 buah lemari makan, 4 buah kulkas, dan 4 buah rak piring), tersedianya 8 paket alat kesehatan medis dan non medis. tersedianya biaya berobat bagi masyarakat miskin di Rumah sakit dan puskesmas se Kab. Lombok utara, tersedianya pelayanan BPJS kesehatan, terselenggaranya monev PTM tingkat kabupaten, terselenggaranya bintek PTM ke Puskesmas, tersosialisasinya PTM di tingkat kecamatan.

REALISASI KEU FIS (%) (%) 86.01 86.01

1,869,414,000.00

95.34

95.34

1,869,414,000.00

95.34

95.34

7,806,245,000.00

54.26

54.26

4,271,830,000.00

30.73

30.73

1,562,020,000.00

70.72

70.72


127

11

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

17

Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

01

19

01

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

02

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

terselenggaranya kegiatan sosialisasi koordinasi SP2TP, sosialisai kesehatan mulut dan gigi, sosialisasi kesehatan kerja, sosialisai kesehatan indra, terselenggaranya kesehatan jiwa bagi tenaga kesehatan menuju bebas pasung 2019, terselenggaranya pertemuan sosialisasi sistem rujukan, terselenggaranya sosialisasi pelayanan kesehatan batra, terselenggaranya pelatihan standar pelayanan kesehatan masyarakat, terselenggaranya bintek penerapan ICD 10, tersedianya 66 buku format rujukan, 5 buku pedoman pengobatan dasar, tersedianya dokumen survei indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. 62 orang terbintek keamanan pangan dalam rangka sertifikasi PIRT, 60 orang terbintek pengawasan obat, makan, dan minum

tersedianya 5 buah standing banner promosi kesehatan tematik, 1.500 lembar leaflet promosi informasi Kabupaten sehat, 1.500 lembar stiker promosi kesehatan, 8 buah baliho/billboard promosi kesehatan program unggulan, 1 unit lampu emergency pemutaran Filem. terlatihnya 100 orang kader desa siaga aktif, terlatihnya 40 guru UKS dan dokter kecil di sekolah, terselenggaranya Rakor kesehatan Tk. Kecamatan program unggulan, terselenggaranya Rakor kesehatan tingkat desa, 150 orang mengikuti TOT kader posyandu, tersosialisasinya PHBS di tingkat sekolah dan desa.

1,972,395,000.00

92.20

92.20

39,990,000.00

97.87

97.87

39,990,000.00

97.87

97.87

390,487,000.00

94.05

94.05

211,520,000.00

99.45

99.45

178,967,000.00

87.67

87.67

403,666,500.00

97.55

97.55


128

01

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

02

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

03

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A; dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

04

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

06

Monitoring; evaluasi dan pelaporan

21

Program pengembangan lingkungan sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

01

tersedianya data PSG AS (PKM), terselenggarnya Pertemuan evaluasi bulan penimbangan, pertemuan Peningkatan surveilans gizi, Sosialiasi hasil PSG Kadarzi 2013 tersedianya Makanan Tambahan bagi balita gizi buruk bagi 50 orang balita. Berfungsinya pendampingan kelas gizi balita, terselenggarara pertemuan audit gizi buruk, orang tersosialisasi penanggulangan gizi mikro, tersedianya sembako untuk kelas gizi, tersedianya dokumen monitoring gizi. terselenggaranya pertemuan refreshing PMBA, terpetakannya kadar gizi masyarakat, 32 orang terbintek peningkatan cakupan Asi Eksklusif-MP Asi-PMBA, 20 orang mengikuti pertemuan Evaluasi GSIA, 280 orang mengikuti rakor kesehatan se kecamatan tanjung, tersedianya 400 buah Ri Gizi, tersedianya masingmasing 2.000 lembar KMS laki dan perempuan, tersedianya 400 lembar balok SKDN, tersedianya dokumen monev 250 tersosialisasi Program STBM (BASNO) Desa Intervensi, terselenggaranya kegiatan pemicuan komunitas/ kelompok potensial menuju ODF, tersedianya 56 sampel bakteriologis air bersih, 8 sampel kimia terbatas sumber mata air, 56 sampel bakteriologis air PDAM, 4 desa menerima reward peningkatan tangga sanitasi STBM pembangunan dan pengembangan sarana sanitasi sehat, tersedianya 1 unit lemari pendingin penyimpanan reagen/bakteri

21,184,000.00

100

100

45,000,000.00

98.89

98.89

185,125,000.00

97.43

97.43

107,521,000.00

96.24

96.24

44,836,500.00

98.64

98.64

240,877,500.00

94.93

94.93

169,977,500.00

97.16

97.16


129

02

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

22

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

01

02

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

06

Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

08

Peningkatan Imunisasi

09

Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

10

Peningkatan komunikasi; informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

23

Program standarisasi pelayanan kesehatan

23 orang tersosialisasi izin laik sehat dan tingkat mutu hygiene sanitasi TTU, 57 orang mengikuti Pertemuan evaluasi pencapaian kinerja program penyehatan lingkungan, 27 orang mengikuti Pertemuan revitalisasi asosiasi pengelola POKMAIR/ PAMDES, 19 orang mengikuti evaluasi monev STBM berbasis web dan SMS gateway, 40 orang mengikuti rakor kesehatan tingkat kec. pemenang, 320 orang mengikuti rakor kesehatan tingkat desa se kec. pemenang,

terselenggaranya penyemprotan sarang nyamuk dan larvaciding, tersedianya 8 paket alat dan bahan voging, 20 paket alat dan bahan larvaciding. tersedianya alat dan bahan untuk foging berupa 50 paket baterai kering, bahan insektisida cair 6 liter, 10 setel pakaian kerja juru semprot 70 Calon Jemaah Haji terimunisasi meningitis, tersedianya bahan obat obatan bagi CJH (masker, PP Test, Urine Test, Stick Ddarah) tersedianya 1.728 kartu batch, 10 buah BBK, 20 lembar buku Grafik Suhu, format laporan KIPI 10 Buah. Terselenggaranya bimtek imunisasi ke Pustu, tersedianya 1 unit note book, tersedianya 3 buah lemari es untuk vaksin. 30 orang terlatih tim siaga bencana, 40 orang terlatih TGC, tersedianya 1 paket repiter station radio VHF. meningkatnya komunikasi; informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit TBC,Kusta dan HIV Aids. 100 orang mengikuti seminar hari TB sedunia.

70,900,000.00

89.59

89.59

512,275,000.00

98.48

98.48

28,680,000.00

99.30

99.30

16,950,000.00

100

100

47,245,000.00

98.42

98.42

51,880,000.00

98.20

98.20

176,410,000.00

99.05

99.05

191,110,000.00

97.77

97.77

340,553,000.00

94.73

94.73


130

03

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

05

Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan

25

Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan puskesmas

01

02

Pembangunan puskesmas pembantu

04

Pengadaan puskesmas keliling

06

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

13

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

tersedianya dokumen profil Puskesmas se KLU, beroperasinya SIKDA, terpeliharanya jaringan LAN di Dinas dan Puskesmas, terpeliharanya 2 unit pemancar SIKDA, tersedianya 1 unit printer. 125 orang berpartisipasi dalam Rakerkesda, tersusunnya dokumen anggaran Puskesmas, tersedianya 1 unit printer A3, 2 unit filling cabinet, 1 unit lemari arsip, 1 unit PC, 1 unit note book

tersedianya dokumen perencanaan IPAL Puskesmas Bayan dan Gangga, terbangunnya IPAL Puskesmas Bayan dan Gangga Terbangunnya 4 unit Pustu, 2 unit poskesdes, terpasangnya instalasi listrik pustu telaga wareng, tersedianya terali pengaman pustu 1 paket, tersedianya 10 unit papan nama pustu, tersedianya dokumen perencanaan pembangunan pustu dan poskesdes. tersedianya 3 unit kendaraan ambulance desa, 2 unit mobil ambulance puskesmas. tersedianya masing-masing 1 paket meubelair puskesmas Kayangan dan Puskesmas pemenang, 8 unit PC untuk CBIS, masing masing 3 unit PC untuk Puskesmas Senaru dan Puskesmas Santong, 1 paket tempat tidur pasien puskesmas pemenang, 2 unit LCD untuk puskesmas senaru dan puskesmas santong, 1 paket alat kedokteran gigi puskesmas santong dan senaru. terpeliharanya gedung Puskesmas dan Pustu, terpeliharanya Alat-alat kesehatan Puskesmas/Pustu, terpeliharanya meubelair Puskesmas/Pustu,

84,967,000.00

99.59

99.59

255,586,000.00

92.63

92.63

4,718,974,000.00

96.95

96.95

918,463,000.00

98.39

98.39

2,189,409,000.00

94.73

94.73

626,541,000.00

99.81

99.81

495,213,000.00

99.91

99.91

209,600,000.00

99.71

99.71


131

16

20 22 28 01

30 01

32 01

02

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Monitoring; evaluasi dan pelaporan Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu

terpeliharanaya peralatan komputer Puskesmas/pustu. terpeliharanya 8 unit ambulance puskesmas, 2 unit ambulance air puskesmas. terehabnya 2 unit pustu dan poskesdes. tersedianya dokumen monev.

tersedianya biaya Rawat Inap ASKES PNS, Jasa Rawat Inap Peserta JKN, Rawat Inap Peserta JKN di Puskesmas, terselenggaranya Kapitasi Program JKN ke Puskesmas.

60 orang terbintek peningkatan kapasitas petugas penanganan PPktA/ P, 180 orang mengikuti pertemuan evaluasi program remasila, tersedianya 6.000 lembar KMS lansia, 4.500lembar Kartu Lansia, tersedianya 3.000 paket makanan tambahan bagi lansia, 6 unit alat kedokteran lansia.

40 orang mengikuti rakor kesehatan tingkat kecamatan kayangan, 320 orang mengikuti rakor kesehatan tingkat desa se kecamatan kayangan, tersedianya 6.000 buku KIA meningkatnya kapasitas 60 orang petugas MTBM/MTBS dan SDIDTK, 60 orang mengikuti koordinasi program kesehatan anak, 90 orang mengikuti pertemuan evaluasi program anak, tersedianya 1 unit alat KIE (baby anne) boneka resustasi.

100,000,000.00

99.85

99.85

155,968,000.00

97.70

97.70

23,780,000.00

66.32

66.32

184,000,000.00

17.00

17.00

184,000,000.00

17.00

17.00

192,800,000.00

94.57

94.57

192,800,000.00

94.57

94.57

345,201,700.00

96.53

96.53

114,740,000.00

99.19

99.19

54,424,500.00

99.95

99.95


132

03

Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu.

tersosialisasinya Intensifikasi K1 K9 di lima Kecamatan, terselenggaranya Pertemuan AMP Tk. Kabupaten 4 kali, terselenggaranya Pertemuan Kecamatan Sayang Ibu, terselenggaranya Evaluasi program KIA, tersedianya bahan cetak penunjang kegiatan (6.000 lembar kartu ibu, 6.000 lembar partograp, 6.000 lembar stiker P4K, 6.000 lembar format persalinan putih, 80 eksemplar kohor ibu, 80 eksemplar kohor KB, 35.818 kartu kunjungan KB, 35.818 kartu KB)

176,037,200.00

93.74

g. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan Kesehatan rakyat diawalli dengan identifikasi masala melalui rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrembang desa, serta musrembang kecamatan yang digunakan sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. h. Permasalahan dan Solusi 1. Meski berhasil diturunkan dari tahun sebelumnya, kasus kematian

bayi

masih

cukup

tinggi

yang

sebenarnya

disebabkan oleh pencatatan dan pelaporan di tingkat desa yang semakin baik. Tidak lagi ada kasus yang tidak terlapor ke petugas kesehatan. Kesadaran ini terbentuk di wilayah desa

yang

tidak

menganggap

kasus

ini

tidak

perlu

dilaporkan. Disamping juga masih banyak proses kelahiran di luar fasilitas kesehatan dan masih rendahnya partisipasi masyarakat

untuk

memanfaatkan

sarana

pelayanan

kesehatan yang telah tersedia. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berupaya terus meningkatkan dan mengintesifkan program dan kegiatan pendampingan dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil

dan

melahirkan,

membangun

kesiapsiagaan

masyarakat terhadap permasalahan kesehatan ibu dan LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

133

93.74

anak di lingkungannya, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kualitas kesehatan ibu hamil

dan

prasarana

anak, dengan

meningkatkan dibangunnya

ketersediaan beberapa

sarana

Puskesmas

terutama di wilayah dengan kasus kematian bayi tertinggi seperti

Kecamatan

Kayangan

dan

Kecamatan

Bayan

(Puskesmas Santong dan Puskesmas Senaru). 2. Masih relatif tingginya bayi berat badan lahir rendah (BBLR) diupayakan diatasi dengan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi bayi serta mengaktifkan dan meningkatkan peran posyandu berkoordinasi dengan BPM PP KB dan Pemdes, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan kebutuhan gizi untuk tumbuh kembang anak, menumbuhkan keswadayaan masyarakat dalam ketahanan dan penganekaragaman pangan keluarga. 3. Masih relatif rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di

tengah

masyarakat

diupayakan

diatasi

dengan

meningkatkan penyuluhan dan pendampingan dalam membangun

perilaku

menyediakan

sarana

hidup sanitasi

berpenghasilan rendah Pekerjaan

Umum

meningkatkan

bersih

sehat,

masyarakat

berkoordinasi dengan Dinas

Pertambangan

peran

bagi

dan

aktif

dan

tokoh

Energi

serta

masyarakat/tokoh

agama/tokoh adat dalam merevitalisasi kearifan lokal untuk

mendukung

pembangunan

kehatan

upaya diataranya

promotif/preventif PHBS,

Gerakan

Sayang Ibu dan Anak dan pencegahan pernikahan dini.


134

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM a. Program dan kegiatan 1) Program pembangunan jalan dan jembatan a. Perencanaan pembangunan jalan b. Pembangunan jalan 2) Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan b. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya a. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi b. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi c. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai d. Pembangunan jaringan irigasi 4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah a. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 5) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh a. Pembangunan/peningkatan infrastruktur 6) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan a. Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan 7) Program pengembangan Sistem Informasi Ke-PU-an a. Pengumpulan Updating dan Analisa Data/Sistem kePUan b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8) Program dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan a. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya b. Realisasi Program dan Kegiatan. a. Tersedianya dokumen perencanaan jalan paket I 10 Km (Mengkudu Betumping, Mubasirun Ld. Galuh), paket II 10 Km (Loloan telage Segoar, Batu Rakit Kebaloan), Perencanaan Jembatan Muara Sungai Segara, Perencanaan Pembukaan Jalan Dusun Stangi Desa Malaka, Perencanaan Teknis Bahu Jalan Tahun Anggaran 2015 (Pemenang Terengan, Belly Pekatan, Kr. Kates Dasan Bangket, Luk Rempek, Tanjung Leong), Perencanaan Teknis Bahu Jalan Tahun Anggaran LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

135

2015 (Upak Mayung Santong, Tampes Sambik Jengkel, Ancak Senaru), Perencanaan Teknis Jalan Tahun 2015 (Pemenang Tebango Bolot, Leong Tengah Leong Barat, Leong Timur Leong Tengah, Gangga Selelos), Perencanaan SIG Jalan, Perencanaan Jembatan Lokok Mejirin, DED Jalan Kecamatan Bayan Tahun 2015, DED Jalan Kecamatan Kayangan Tahun 2015, DED Jalan Kecamatan Gangga, Tanjung, Pemenang Tahun 2015, tersedianya 1 unit kamera digital. b. meningkatnya kualitas jalan untuk paket I sepanjang 1.5 Km (Teluk Dalem - Orong Ramput, Kopang - Teniga, Telok Ombal - Bentek), Paket II sepanjang masing-masing 1 Km (Dangiang - Jelantik, Upak mayung - Sejongga, Batu Rakit - baban Kuta, Lembh Brora - Salut, Santong Sempako sepanjang 1.5 Km, Gumantar - dasan Beleq), Paket III ( Mageling - Kebaloan 2 Km, Sambik Elen - Batu Santek 1 Km, Loloan - Torean 1.4 Km), Paket IV (Lendang Bile - Leong Barat 1.5 Km, Leong Timur - Leong Tengah 1.5 Km), Paket V ( Blencong - Muder 1 Km, Sembulan Montong baru 1 Km, Akar-akar - lengkangkok 0.5 Km, Padamanko - Mandala 1 Km), Paket VI 5 Km (Gangga Selelos, Kerta - Monggal, Luk - Rempek, papak - Sanbaro, Gondang Baru - Murmas), paket VII (bangunan perlengkapan Leong Timur 1 paket), Paket VIII (bangunan pelengkap jalan Monggal), Paket IX Jalan dan Jembatan Lading-lading), Paket X : Jalan dan jembatan lokok aur, Paket XI lanjutan jalan dusun Bentek, Pket XII Pelengkap Jalan Rangsot sanggar Sari, Paket XIII Akses Jalan Jembatan Lokok Pepet, Paket XIV Pembangunan Jembatan Lingkar Utara I, Paket XV Pembangunan Jembatan Lingkar Utara II, Paket XVI Pembangunan Jembatan Pawang Karya, paket XVII Pembangunan Jembatan Telok Ombal Bent/ Kerujuk, Paket XVIII Jembatan Sanggar Sari , Paket XIX Jembatan Lokok Balok , Paket XX Jembatan Sedimara T. Maja, Paket XXI Pelebaran Jalan Menuju Objek Wisata Air Terjun Kerta, Paket XXIV Pengerukan Jalan Desa Selengen, Paket XXV Jembatan Kecil Dsn. Sumur Pande Tengak (Komplek Masjid) Ds. Pendua, Paket XXVI Jalan Produksi Dsn. Waker Ds. Santong, Paket XXVII Pembangunan Jembatan Plat Dusun Badung Desa Malaka, Paket XXIII: Bangunan Pelengkap Jalan Teluk dalem Keren, Desa Medana, Paket XXVII : Jalan BTN Nusantara, Paket XXVIII : Bangunan Pelengkap Jalan Lokok Mumbul Munder, Paket XXIX: Plat Dekker Jalan LIngkar Utara, Paket XXX : Bangunan Pelengkap Jalan Lingkar Utara, Paket XXXI : Pengaspalan Jalan BTN Nusantara (Lanjutan), Paket XXXII : Lanjutan LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

136

Akses Jalan Batu Grantung, Paket XXXIII : Rabat Bahu Jalan Belly Pekatan, Paket XXXIV : Lanjutan Akses Jalan Telok Ombal/Bentek/Bangunan Pelengkap , Paket XXXV : Lanjutan Akses Jalan Kopang Teniga/Bangunan Pelengkap, Paket XXXVI : Lanjutan Akses Jalan TI. Dalem Or. Ramput/Bangunan Pelengkap, Paket XXXVII : lanjutan Akses Jalan Jembatan Sanggar Sari/Bangunan Pelengkap, Paket XXXVIII : Pengaspalan Keliling Jalan Pasar Bayan, Paket XXXIX : Pembuatan Plat Dekker + Saluran sepanjang 50 meter Dusun Bayan Timur, Paket XL : Leong Timur Leong Tengah (Lanjutan), Paket XLI : Bangunan Pelengkap Jalan Terengan, Paket XLII : Pelengkap Jalan Mubasirun Terengan, Paket XLIII : Sanbaro Baturakit (Hot), Paket XLIV : Prawira Batulilin (Hot), Paket XLV (Teluk Dalem Gol/Teniga 2 Km, Lendang Bile Sumur Duyung 2 Km, Lendang Galuh Tanak Sanggar 2 Km, Gondang Baru Murmas 1.19 Km), Paket XLVI (Santong Asli Pangsor Daye 2 Km, Akar akar Otak Lendang 2 Km, Dangiang Kebon Kunyit 2 Km, Greneng Anyar 1.1 Km), Paket XLVII : Bangunan Pelengkap Kertha, Paket XLVIII : Batu Rakit Kebaloan, Paket XLIX : Bangunan Pelengkap Jalan Lebari Dangiang, Paket L : Bangunan Pelengkap Lokok Mumbul Munder, tersedianya dokumen perencanaan jalan. c. tersedianya data LHR inventarisasi jalan desa.

jalan,

tersedianya

dokumen

d. tersedianya bahan material-tenaga-peralatan pemeliharaan jalan, terbangunnya konstruksi jalan Paket I (Sidutan-Pendua 2.1 Km, Prawira - Batu Lilin 2.2 Km), Paket II (Lokok Mumbul - Munder 2 Km, Lebari Dangiang 2 Km), tersedianya dokumen perencanaan teknis jalan 2 paket. e. Tersedianya dokumen perencanaan Embung Desa Selengen, tersedianya dokumen perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, tersedianya dokumen Study Potensi Limpasan Air PLTMH Bentek. f. terpeliharanya saluran Daerah Irigasi Bentek, Manggala, Prawira, Pekatan, Lekok, Sankukun, Rempek, Lendang jurang, Pawang Kates, Sambik Jengkel, Batu Rakit, Loloan, Sopak, Sindang Gila, Teres Genit. Tersedianya bahan bangunan untuk peningkatan Mutu pintu air di 15 Daerah Irigasi, tersedianya 30 stel pakaian kerja lapangan, 30 stel spatu boat, 30 unit senter biasa dan senter lapangan, tersedianya chain saw 1 unit. Terehabnya Sayap Bendung regulator DI Rempek, jaringan irigasi DI Teres Genit, jaringan irigasi Sendang LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

137

Gila, Jaringan irigasi DI Lendang jurang, jaringan irigasi DI Pekatan, Sopak, DI Loloan, DI Pawang kates, DI Rempek, DI batu Rakit, DI Manggala, DI Sambik Bangkol, DI Lekok, DI Sankukun, DI Sambik Jengkel. Terehabnya rumah jaga DI Sambik jengkel, terehabnya saluran irigasi Dsn tanak song lauk dan daye. g. Terehabnya Bantaran dan Tanggul Sungai Sokong, terbangunnya Bronjong kali jeruk manis Menggala, tersedianya dokumen perencanaan Rehabilitasi Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Sokong dan bronjong kali jeruk manis manggala. h. Terbangunnya Jaringan Irigasi Irdes Tikota, Jaringan Irigasi Irdes Lokok Empok, tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan bendung 2015 i. terpeliharanya jaringan pipa air bersih se KLU, tersedianya dana pendamping Pamsimas, terbangunnya SPAM IKK Kec Bayan, SPAM IKK Kec. Kayangan, SPAM IKK Kec. Tanjung, terbangunnya jaringan pipa Desa Bentek, Jaringan Pipa Air Bersih di Dusun Lendang lokok Re Desa Loloan, Jaringan pipa air bersih dusun gol, jaringan pipa air bersih Dusun Rangsot, jaringan pipa air bersih desa sambik elen. Terbangunnya jaringan pipa Desa Teniga, Desa Sigar Penjalin, Desa Santong, Desa Tegal maja, Dusun Koloh Tanjung Pemenang Barat, Dusun Pepanda Sambik bangkol, Dsn Lokok Beru DesaSalut, Dusun Kebaloan Sesait, Dusun Pendua Lauk Desa Pendua, Dusun Sumur Jiri desa Pendua, Dusun sebaro Desa Jenggala, bak madi di Dusun Teluk nare Desa malaka, DusunTubal Desa Tegalmaja, Dusun Kencong Desa Sokong, Dsn Sangiang Desa Selengen, Dusun Kebaloan Desa Senaru, Dusun Menggala Desa Pabar, Dusun Senjajak Desa Sambik Bangkol. tersedianya dokumen perencanaan perpipaan di lima Kecamatan j. Tertatanya jalan Lingkar Gili Meno, jalan Lingkar Gili Air, Lingkungan Dusun Lekok, Lingkungan dusun Sri Menganti, pasar UMKM. Terbangunnya Talud Dusun Batu Emping Desa Sokong, talud di Dusun Tangga Desa Selengen, Talud di Dusun Langgem Desa Jenggala, talud di Dusun Tenangga Desa Tegalmaja, talud dusun Murjumeneng Desa Sokong, talud Dusun Leong Timur desa Tegalmaja, talud Dusun Lendang karang Desa Anyar, talud Dusun Sembagek Desa Sukadana, talud Dusun Sanbaro Desa Bentek, drainase desa selengen, drainase dusun onggong Desa Teniga, Rabat dan talud Desa Rempek Timur Desa Rempek, Talud Dusun LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

138

Rebakong Desa Sambik Elen, talud Dusun Orong Kopang Desa Medane, talud Dusun Leong Barat Desa Tegalmaja, talud Dusun Sumur pande Tengak Desa Sesait, Talud dan bronjong Dusun Telaga Wareng Desa Pabar, Talud Dusun Lendang Cempaka Desa Senaru, talud Dusun Sembulan batu Desa Senaru, Drainase Dsn. Karang Kerakas Ds. Genggelang , Beronjong Peropok Dsn.Tebanyak,Ds Tegal Maja, Pentaludan SD Tanak Rebah Daya Loloan, Drainase Dsn. Montong Ds. Jenggala. k. Tersedianya dokumen perencanaan dan terbangunnya Jalan Lingkar Gili Air dan Jalan Lingkar Gili Meno, terbangunnya Jalan Rabat Beton Dsn Lndg Desa Loloan, Rabat jalan dsn akar akar selatan, Rabat jalan jln. lingkar dsn. bagek kembar, Rabat jalan sebogek pepela leong tengah, Rabat jalan Dsn Lendang Galuh, Rabat Jalan Dsn. Krang Pansor Pabar, Rabat Jalan Dsn. Dasan tengak Ds. Teniga, Rabat Jalan Dsn Kecinan Ds. Malaka, Rabat Jalan Dsn. Tebango Bolot Desa Patim, Rabat Jalan Gubuk Nyererot, Dsn Waker Ds. Santong, Rabat Jalan Dsn. Montong pall Ds. Genggelang, Rabat Jalan Bulan semu Dsn. Sankukun, Rabat Jalan Lokok bengkok Dsn. Sebaro, Rabat Nyangget Dsn. Tanaksong lauk, Rabat Jalan Karang langu, Rabat Kandang kaok Ds. Tanjung, Rabat Orong nagasari Ds. Sokong, Rabat Jalan Pandanan Ds. Malaka, Rabat dan penembokan Penyambuan Dsn. Tanaksong lauk, Rabat Jalan Dsn. Labangkara Ds. Sukadana, Rabat dan Deker (penataan lingkungan) Dsn. Luk barat Ds. Sambik bangkol, Rabat Jalan Dsn. Tanjung Busur, Rabat Jalan Dsn. Pansor daya Ds. Sesait, Rabat Jalan Dsn. Empak Mayong Ds. Kayangan, Rabat Jalan Lingkungan Dsn. Luk Ds. Samba, Rabat Jalan Dsn. Sembaro Ds. Genggelang, Rabat Jalan Dsn. Karang Pansor Patim, Rabat Jalan Kr. Bedil, Ds. Pemenang Timur, Rabat Jalan Ds. Sambik elen, Rabat Jalan Dsn. Batu Tepak Ds. Sukadana, Rabat Gang Dsn. Jambianom Ds. Medana, Rabat Jalan Desa Ds. Malaka, Rabat Gang Ds. Sokong, l. Tersedianya Dokumen SOP Bidang Ke-Puan, tersedianya 1 unit notebook m. tersedianya dokumen monev kePUan, tersedianya 1 unit Printer Laserjet n. Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan Umum, tersedianya dokumen perencanaan teknis PLTS Terpusat, tersedianya dokumen perencanaan teknis jaringan PLTMH Santong, tersedianya dokumen perencanaan LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

139

stimulus biogas, terbangunnya Stimulus Material Instalasi Biogas 1 paket, terbangunnya PLTS terpusat 10KWP. terbangunnya PJU Gondang Lenek, PJU PLN Gili Trawangan, PJU Dusun papak, PJU Pasar UMKM, PJU Kecamatan Pemenang, PJU Kecamatan tanjung c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tabel 28 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum PROFIL PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PRT/M/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Standar Pelayanan Minimal No

Target Nasional

Capaian/Profil

Jenis Pelayanan Dasar Indikator

Nilai

Tahun

2011

2012

2013

2014

1

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.

100 %

2015

21,59

21,38

21,01

20,71

26,2 7

2

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

70%

2015

40,0

50,0

60,0

70,0

75,0

3

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusatpusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

100 %

2015

0

1.59

1.59

3.40

3.40

Mobilitas

4

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.

100 %

2015

100

100

100

100

100

Keselamat an

5

60%

2015

0

0

62,21

62,2 1

I

Sumber Daya Air

Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat

II Aksesbilit as

Jalan

Ja rin ga n

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara

44,11


140

201 5

dengan selamat

Kondisi Jalan

6

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.

60%

2015

53,31

64,52

71,51

80,83

80,8 3

7

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana

60%

2015

53,31

64,52

71,51

80,83

80,8 3

40%

2015

11,50

11,50

11,50

60,88

64,9 0

R ua s Kecepata n

III

Cluster Pelayanan

Sangat buruk Air minum

8 Buruk Sedang

50% 70%

Baik

80%

Sangat Baik

100 %

IV 9

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.

60%

2015

0

0

0

0

0

10

Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kot a

5%

2015

0,15

0,30

0,54

2,24

2,24

11

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.

20%

2015

6,85

9,15

10,45

10,28

15,7 5

12

Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.

70%

2015

0,10

0,13

13.1

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

50%

2015

0

0

Air Limbah Permukiman Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampah an

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari

Pengelolaan Sampah

Drainase

0,10

0

0,10

0


0,10

0

141

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

50%

2015

0

0

0

0

0

14

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

10%

2015

0

0

0

0

0

15

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.

100 %

2015

42,67

90,67

52,00

53,33

106, 67

16

Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota

100 %

2015

83,3

83,3

83,3

84,84

100, 00

17

Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.

100 %

2015

100

100

100

100

100

18

Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

100 %

2015

0

0

0

0

0

100 %

2015 Kab. /Kota

73,3

73,3

73,3

73,33

73,3 3

100 %

2015 Keca matan

73,3

73,3

73,3

73,33

73,3 3

100 %

2015 (Kelur ahan)

33,3

33,3

33,3

33,33

73,3 3

100 %

2015 Kab. /Kota

73,3

73,3

73,3

73,33

73,3 3

100 %

2015 Keca matan

73,3

73,3

73,3

73,33

73,3 3

13.2

V

VI

VII

Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Penataan Bangunan dan Lingkunga n

Jasa Konstruksi

Izin Mendirikan Bangunan

Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Sistem Informasi Jasa Konstruksi

VIII

Penataan Ruang

Informasi Penataan Ruang

19.1

19.2

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta


142

analog

100 %

2015 (Kelur ahan)

33,3

33,3

33,3

33,33

33,3 3

20.1

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR

100 %

2015

0

0

0

0

0

20.2

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan program pemanfaatan ruang.

100 %

2015

0

0

0

0

0

21

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya

100 %

2015 (Kabu paten /Kota)

100

100

100

100

100

22

Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja

100 %

2015 (Kab. /Kota dan Keca matan

100

20

40

0

0

23

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

25%

2015

0

0

0

0

0

Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR

Izin Pemanfaatan Ruang

Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik


143

d. Satuan

Perangkat

Daerah

Penyelenggara

(SKPD)

Penyelenggara Urusan. SKPD penyelenggara urusan

adalah Dinas Pekerjaan

Umum, Pertambangan dan Energi. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi a. penyusunan rencana strategis bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi; b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi; c. pelaksanakan

urusan

umum bidang tata

pemerintahan

dan

pelayanan

kota, cipta karya dan bina marga,

pengairan dan pertambangan dan energi; d. pembinaan, pelaksanaan

pengendalian, kegiatan

evaluasi

bidang

dan

pelaporan

pekerjaan

umum,

pertambangan dan energi; e. pembinaan

terhadap

Unit

Pelaksana

Teknis

Dinas

dibidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi; f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energi; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. e. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia penyelenggara urusan Pekerjaan Umum di Dinas PU dan PE Sumber Daya Mineral pada tahun 2015 berjumlah 85 orang.


144

f. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan. Tabel 29 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pekerjaan Umum NO. REK 1.03. 1.03. 01.01 15 01

03

URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKEERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI Program pembangunan jalan dan jembatan Perencanaan pembangunan jalan

Pembangunan jalan


tersedianya dokumen perencanaan jalan paket I 10 Km (Mengkudu Betumping, Mubasirun Ld. Galuh), paket II 10 Km (Loloan telage Segoar, Batu Rakit Kebaloan), Perencanaan Jembatan Muara Sungai Segara, Perencanaan Pembukaan Jalan Dusun Stangi Desa Malaka, Perencanaan Teknis Bahu Jalan Tahun Anggaran 2015 (Pemenang Terengan, Belly Pekatan, Kr. Kates Dasan Bangket, Luk Rempek, Tanjung Leong), Perencanaan Teknis Bahu Jalan Tahun Anggaran 2015 (Upak Mayung Santong, Tampes Sambik Jengkel, Ancak Senaru), Perencanaan Teknis Jalan Tahun 2015 (Pemenang Tebango Bolot, Leong Tengah Leong Barat, Leong Timur Leong Tengah, Gangga Selelos), Perencanaan SIG Jalan, Perencanaan Jembatan Lokok Mejirin, DED Jalan Kecamatan Bayan Tahun 2015, DED Jalan Kecamatan Kayangan Tahun 2015, DED Jalan Kecamatan Gangga, Tanjung, Pemenang Tahun 2015, tersedianya 1 unit kamera digital. meningkatnya kualitas jalan untuk paket I sepanjang 1.5 Km (Teluk Dalem - Orong Ramput, Kopang - Teniga, Telok Ombal Bentek), Paket II sepanjang masing-masing 1 Km (Dangiang Jelantik, Upak mayung Sejongga, Batu Rakit - baban Kuta, Lembh Brora - Salut, Santong - Sempako sepanjang 1.5 Km, Gumantar - dasan Beleq), Paket III ( Mageling - Kebaloan 2 Km, Sambik Elen - Batu Santek 1

ANGGARAN

KEU (%)

FIS (%)

87,312,203,897.53

99.12

99.1 2

43,230,836,100.0 0

93.93

98.7 8

1,261,210,000.00

62.59

75

41,969,626,100.00

94.86

97.8 6


145

Km, Loloan - Torean 1.4 Km), Paket IV (Lendang Bile - Leong Barat 1.5 Km, Leong Timur Leong Tengah 1.5 Km), Paket V ( Blencong Muder 1 Km, Sembulan - Montong baru 1 Km, Akar-akar - lengkangkok 0.5 Km, Padamanko - Mandala 1 Km), Paket VI 5 Km (Gangga - Selelos, Kerta - Monggal, Luk - Rempek, papak - Sanbaro, Gondang Baru Murmas), paket VII (bangunan perlengkapan Leong Timur 1 paket), Paket VIII (bangunan pelengkap jalan Monggal), Paket IX Jalan dan Jembatan Ladinglading), Paket X : Jalan dan jembatan lokok aur, Paket XI lanjutan jalan dusun Bentek, Pket XII Pelengkap Jalan Rangsot sanggar Sari, Paket XIII Akses Jalan Jembatan Lokok Pepet, Paket XIV Pembangunan Jembatan Lingkar Utara I, Paket XV Pembangunan Jembatan Lingkar Utara II, Paket XVI Pembangunan Jembatan Pawang Karya, paket XVII Pembangunan Jembatan Telok Ombal Bent/ Kerujuk, Paket XVIII Jembatan Sanggar Sari , Paket XIX Jembatan Lokok Balok , Paket XX Jembatan Sedimara T. Maja, Paket XXI Pelebaran Jalan Menuju Objek Wisata Air Terjun Kerta, Paket XXIV Pengerukan Jalan Desa Selengen, Paket XXV Jembatan Kecil Dsn. Sumur Pande Tengak (Komplek Masjid) Ds. Pendua, Paket XXVI Jalan Produksi Dsn. Waker Ds. Santong, Paket XXVII Pembangunan Jembatan Plat Dusun Badung Desa Malaka, Paket XXIII: Bangunan Pelengkap Jalan Teluk dalem Keren, Desa Medana, Paket XXVII : Jalan BTN Nusantara, Paket XXVIII : Bangunan Pelengkap Jalan Lokok Mumbul Munder, Paket XXIX: Plat Dekker Jalan LIngkar Utara, Paket XXX : Bangunan Pelengkap Jalan Lingkar Utara, Paket XXXI : Pengaspalan Jalan BTN Nusantara (Lanjutan), Paket XXXII : Lanjutan Akses Jalan Batu Grantung, Paket XXXIII : Rabat Bahu Jalan Belly Pekatan, Paket XXXIV : Lanjutan Akses Jalan Telok Ombal/Bentek/Bangunan Pelengkap , Paket XXXV : Lanjutan Akses Jalan Kopang Teniga/Bangunan Pelengkap, LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

146

Paket XXXVI : Lanjutan Akses Jalan TI. Dalem Or. Ramput/Bangunan Pelengkap, Paket XXXVII : lanjutan Akses Jalan Jembatan Sanggar Sari/Bangunan Pelengkap, Paket XXXVIII : Pengaspalan Keliling Jalan Pasar Bayan, Paket XXXIX : Pembuatan Plat Dekker + Saluran sepanjang 50 meter Dusun Bayan Timur, Paket XL : Leong Timur Leong Tengah (Lanjutan), Paket XLI : Bangunan Pelengkap Jalan Terengan, Paket XLII : Pelengkap Jalan Mubasirun Terengan, Paket XLIII : Sanbaro Baturakit (Hot), Paket XLIV : Prawira Batulilin (Hot), Paket XLV (Teluk Dalem Gol/Teniga 2 Km, Lendang Bile Sumur Duyung 2 Km, Lendang Galuh Tanak Sanggar 2 Km, Gondang Baru Murmas 1.19 Km), Paket XLVI (Santong Asli Pangsor Daye 2 Km, Akar akar Otak Lendang 2 Km, Dangiang Kebon Kunyit 2 Km, Greneng Anyar 1.1 Km), Paket XLVII : Bangunan Pelengkap Kertha, Paket XLVIII : Batu Rakit Kebaloan, Paket XLIX : Bangunan Pelengkap Jalan Lebari Dangiang, Paket L : Bangunan Pelengkap Lokok Mumbul Munder, tersedianya dokumen perencanaan jalan. 18 01 03

24

01

Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemelihar aan jalan Rehabilitasi/pemelihar aan jalan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

tersedianya data LHR jalan, tersedianya dokumen inventarisasi jalan desa. tersedianya bahan materialtenaga-peralatan pemeliharaan jalan, terbangunnya konstruksi jalan Paket I (Sidutan-Pendua 2.1 Km, Prawira - Batu Lilin 2.2 Km), Paket II (Lokok Mumbul - Munder 2 Km, Lebari Dangiang 2 Km), tersedianya dokumen perencanaan teknis jalan 2 paket.

11,702,941,397.5 3

96.25

100

155,140,000.00

87.96

100

11,547,801,397.53

96.36

100

96.27

91.3 7

65.46

100

8,511,413,400.00

Tersedianya dokumen perencanaan Embung Desa Selengen,Perencanaan Pembangunan Jaringan 2 Irdes,Perencanaan Rehabilitas pemeliharaan Bantaran dan

333,270,000.00


147

10

Rehabilitasi/pemelihar aan jaringan irigasi

14

Rehabilitasi/pemelihar aan normalisasi saluran sungai

18

Pembangunan jaringan irigasi

27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

tanggul sunggai 2015 (kali kandang),Perencanaan rehabilitas Saluran 7 D.I (sisa tender),perencanaan Saluran D.I prawira, tersedianya dokumen perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAK Reguler dan Tambahan 2015, tersedianya dokumen Study Potensi Limpasan Air PLTMH Bentek. terpeliharanya saluran Daerah Irigasi Bentek, Manggala, Prawira, Pekatan, Lekok, Sankukun, Rempek, Lendang jurang, Pawang Kates, Sambik Jengkel, Batu Rakit, Loloan, Sopak, Sindang Gila, Teres Genit. Tersedianya bahan bangunan untuk peningkatan Mutu pintu air di 15 Daerah Irigasi, tersedianya 30 stel pakaian kerja lapangan, 30 stel spatu boat, 30 unit senter biasa dan senter lapangan, tersedianya chain saw 1 unit. Terehabnya Sayap Bendung regulator DI Rempek, jaringan irigasi DI Teres Genit, jaringan irigasi Sendang Gila, Jaringan irigasi DI Lendang jurang, jaringan irigasi DI Pekatan, Sopak, DI Loloan, DI Pawang kates, DI Rempek, DI batu Rakit, DI Manggala, DI Sambik Bangkol, DI Lekok, DI Sankukun, DI Sambik Jengkel. Terehabnya rumah jaga DI Sambik jengkel, terehabnya saluran irigasi Dsn tanak song lauk dan daye. Terehabnya Bantaran dan Tanggul Sungai Sokong, terbangunnya Bronjong kali jeruk manis Menggala, tersedianya dokumen perencanaan Rehabilitasi Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Sokong dan bronjong kali jeruk manis manggala. Terbangunnya Jaringan Irigasi Irdes Tikota, Jaringan Irigasi Irdes Lokok Empok, tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan bendung 2015

6,011,574,400.00

98.42

100

1,801,594,000.00

94.30

100

364,975,000.00

97.91

100

95.47

100

6,377,892,000.00


148

01

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

29

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembangunan/pening katan infrastruktur

02

terpeliharanya jaringan pipa air bersih se KLU, tersedianya dana pendamping Pamsimas, terbangunnya SPAM IKK Kec Bayan, SPAM IKK Kec. Kayangan, SPAM IKK Kec. Tanjung, terbangunnya jaringan pipa Desa Bentek, Jaringan Pipa Air Bersih di Dusun Lendang lokok Re Desa Loloan, Jaringan pipa air bersih dusun gol, jaringan pipa air bersih Dusun Rangsot, jaringan pipa air bersih desa sambik elen. Terbangunnya jaringan pipa Desa Teniga, Desa Sigar Penjalin, Desa Santong, Desa Tegal maja, Dusun Koloh Tanjung Pemenang Barat, Dusun Pepanda Sambik bangkol, Dsn Lokok Beru DesaSalut, Dusun Kebaloan Sesait, Dusun Pendua Lauk Desa Pendua, Dusun Sumur Jiri desa Pendua, Dusun sebaro Desa Jenggala, bak madi di Dusun Teluk nare Desa malaka, DusunTubal Desa Tegalmaja, Dusun Kencong Desa Sokong, Dsn Sangiang Desa Selengen, Dusun Kebaloan Desa Senaru, Dusun Menggala Desa Pabar, Dusun Senjajak Desa Sambik Bangkol. tersedianya dokumen perencanaan perpipaan di lima Kecamatan

6,377,892,000.00

4,420,656,000.00 Tertatanya jalan Lingkar Gili Meno, jalan Lingkar Gili Air, Lingkungan Dusun Lekok, Lingkungan dusun Sri Menganti, pasar UMKM. Terbangunnya Talud Dusun Batu Emping Desa Sokong, talud di Dusun Tangga Desa Selengen, Talud di Dusun Langgem Desa Jenggala, talud di Dusun Tenangga Desa Tegalmaja, talud dusun Murjumeneng Desa Sokong, talud Dusun Leong Timur desa Tegalmaja, talud Dusun Lendang karang Desa Anyar, talud Dusun Sembagek Desa Sukadana, talud Dusun Sanbaro Desa Bentek, drainase desa selengen. Drainase dusun onggong Desa Teniga, Rabat dan talud Desa Rempek Timur Desa Rempek, Talud Dusun Rebakong Desa Sambik Elen, talud Dusun Orong Kopang Desa Medane, talud Dusun Leong Barat Desa Tegalmaja, talud Dusun Sumur pande Tengak Desa Sesait, Talud dan bronjong Dusun Telaga

4,420,656,000.00


95.47

100

93.71

100

93.71

100

149

Wareng Desa Pabar, Talud Dusun Lendang Cempaka Desa Senaru, talud Dusun Sembulan batu Desa Senaru, Drainase Dsn. Karang Kerakas Ds. Genggelang , Beronjong Peropok Dsn.Tebanyak,Ds Tegal Maja, Pentaludan SD Tanak Rebah Daya Loloan, Drainase Dsn. Montong Ds. Jenggala. 30

01

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan

Tersedianya dokumen perencanaan dan terbangunnya Jalan Lingkar Gili Air dan Jalan Lingkar Gili Meno, terbangunnya Jalan Rabat Beton Dsn Lndg Desa Loloan, Rabat jalan dsn akar akar selatan, Rabat jalan jln. lingkar dsn. bagek kembar, Rabat jalan sebogek pepela leong tengah, Rabat jalan Dsn Lendang Galuh, Rabat Jalan Dsn. Krang Pansor Pabar, Rabat Jalan Dsn. Dasan tengak Ds. Teniga, Rabat Jalan Dsn Kecinan Ds. Malaka, Rabat Jalan Dsn. Tebango Bolot Desa Patim, Rabat Jalan Gubuk Nyererot, Dsn Waker Ds. Santong, Rabat Jalan Dsn. Montong pall Ds. Genggelang, Rabat Jalan Bulan semu Dsn. Sankukun. Rabat Jalan Lokok bengkok Dsn. Sebaro, Rabat Nyangget Dsn. Tanaksong lauk, Rabat Jalan Karang langu, Rabat Kandang kaok Ds. Tanjung, Rabat Orong nagasari Ds. Sokong, Rabat Jalan Pandanan Ds. Malaka, Rabat dan penembokan Penyambuan Dsn. Tanaksong lauk, Rabat Jalan Dsn. Labangkara Ds. Sukadana, Rabat dan Deker (penataan lingkungan) Dsn. Luk barat Ds. Sambik bangkol, Rabat Jalan Dsn. Tanjung Busur, Rabat Jalan Dsn. Pansor daya Ds. Sesait, Rabat Jalan Dsn. Empak Mayong Ds. Kayangan, Rabat Jalan Lingkungan Dsn. Luk Ds. Samba, Rabat Jalan Dsn. Sembaro Ds. Genggelang, Rabat Jalan Dsn. Karang Pansor Patim, Rabat Jalan Kr. Bedil, Ds. Pemenang Timur, Rabat Jalan Ds. Sambik elen, Rabat Jalan Dsn. Batu Tepak Ds. Sukadana, Rabat Gang Dsn. Jambianom Ds. Medana, Rabat Jalan Desa Ds. Malaka, Rabat Gang Ds. Sokong,

8,345,009,000.00

97.28

100

8,345,009,000.00

97.28

100


150

31

01 02 36

01

Program pengembangan Sistem Informasi KePU-an Pengumpulan Updating dan Analisa Data/Sistem kePUan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

83.43

91.6 2

124,936,000.00

83.49

100

35,224,000.00

83.23

83.2 3

97.72

100

99.72

100

160,160,000.00 Tersedianya Dokumen SOP Bidang Ke-Puan, tersedianya 1 unit notebook tersedianya dokumen monev kePUan, tersedianya 1 unit Printer Laserjet

4,563,296,000.00 Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan Umum, tersedianya dokumen perencanaan teknis PLTS Terpusat, tersedianya dokumen perencanaan teknis jaringan PLTMH Santong, tersedianya dokumen perencanaan stimulus biogas, terbangunnya Stimulus Material Instalasi Biogas 1 paket, terbangunnya PLTS terpusat 10KWP. terbangunnya PJU Gondang Lenek, PJU PLN Gili Trawangan, PJU Dusun papak, PJU Pasar UMKM, PJU Kecamatan Pemenang, PJU Kecamatan tanjung

4,563,296,000.00

g. Proses Perencanaan Proses

perencanaan

urusan

Pekerjaan

Umum,

Pertambangan energi dan sumber daya mineral diawalli dengan identifikasi masala melalui rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrembang desa, serta musrembang kecamatan yang digunakan sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. h. Sarana Dan Prasarana Dari

hasil

pelaksanaan

urusan

Pekerjaan

Umum,

Pertambangan energi dan sumber daya mineral, pada tahun 2015 kondisi infrastruktur terutama infrastruktur jalan kabupaten menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari 209,07 km jalan kabupaten, 160,87 km dalam kondisi LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

151

baik, 7,90 km dalam kondisi sedang, 8,02 km dalam kondisi rusak dan 32,18 km dengan kondisi rusak berat. Dilihat

dari

lapisan

permukaannya,

jalan

kabupaten

tersebut terdiri dari 176,67 km jalan aspal dimana 160,97 km diantaranya dalam kondisi baik, 7,90 km kondisi sedang,

3,82 km dalam kondisi rusak dan 3 km dalam

kondisi rusak berat. Permukaan kerikil dan batu sudah tidak ditemui pada jalan kabupaten di tahun

2015.

Permukaan tanah pada jalan kabupaten masih dijumpai sepanjang 33,38 km dengan kondisi 4,20 km rusak dan 29,18 km rusak berat. Jika permukaan jalan aspal dengan kondisi baik dan sedang dikategorikan dalam kondisi mantap, maka 168,87 km jalan kabupaten berada dalam kondisi mantap atau 80,77 %. Jalan rusak dengan permukaan aspal dan tanah sepanjang 8,2 km atau 3,9 % masuk dalam kategori tidak mantap dan jalan rusak berat sepanjang 32,18 km atau 15,39 % termasuk kategori kritis. Tingkat kemantapan jalan sebesar 80,77 % ini lebih baik dari kondisi tahun 2013 yang besarnya hanya 70,12 %. Tabel 30 Data Jalan Kabupaten Menurut Type Permukaan dan Kondisi s/d Akhir Tahun 2015 Type Permukaan

Kondisi (Km) Rusak 5.04 -

Rusak Berat -

Jumlah (Km)

Aspal

Baik 139.89

Kerikil

-

Sedang 40.17 -

Batu

-

-

-

-

-

Tanah

-

-

10.55

13.42

23.97

Total

139.89

40.17

15.59

13.42

209.07

185.10 -


152

Tabel 31 Data Jalan Kabupaten Menurut Kemantapan Jalan Tahun 20132015 Kondisi (%)

Tahun

Mantap

Tidak Mantap

Kritis

Tahun 2014

72,42

7,50

20,06

Tahun 2015

80,77

3,84

15,39

i. Permasalahan dan Solusi 1. Beberapa

pekerjaan

Konstruksi

mengalami

keterlambatan

diantaranya : Pembangunan Pasar UMKM, Rehab Gedung Sekwan, Landscape Kantor Bupati, Pembangunan Gedung Kantor KPU, Pembangunan Saluran Irigasi samping Koramil, Pembangunan Jalan Lingkar Utara, dan pekerjaan Pembangunan yang tidak dapat diselesaikan oleh rekanan yakni pembangunan Jembatan Lokok Aur-Batu Grantung, solusi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni menerapkan denda pada pekerjaan terlambat dan

pemutusan kontrak pada

pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan (Jembatan Lokok Aur). 2. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan anggarannya

diakhir

tahun

yang

disebabkan

oleh

masalah

administrasi keuangan seperti kegiatan Pembangunan MCK Desa Jenggala,

Pengawasan

pembangunan

draenase

Selelos,

pembangunan drainase pemenang dan kendala pembebasan lahan pada perencanaan pembangunan taman Belly dan perencanaan embung Desa Selengan, solusi yang dilakukan antara lain PaketPaket yang tidak dapat terbayarkan diluncurkan kembali pada anggaran tahun berikutnya. 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT a. Program dan kegiatan LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

153

1) Program Lingkungan Sehat Perumahan (Dinas Pekerjaan Umum, pertambangan energi dan sumber daya mineral a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. 2) Bantuan Sosial (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 3) Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) b. Realisasi Program dan Kegiatan 1. Tersedianya Sanitasi

dokumen

Lingkungan

perencanaan Berbasis

Pembangunan

Masyarakat

di

lima

Kecamatan, terbangunnya SLBM di Kecamatan Bayan (Desa

Bayan,

terbangunnya

Desa

Sukadana,

SLBM di Kecamatan

Pendua, Desa Gumantar),

Desa

Senaru),

Kayangan

(Desa

terbangunnya SLBM di

Kecamatan Gangga (Desa Rempek, Ipal Komunal Desa Genggelang), terbangunnya SLBM di Kecamatan Tanjung (Desa Tegalmaja, Ipal Komunal Desa Sigar Penjalin), terbangunnya SLBM di Kecamatan Pemenang (Desa Pemenang). Terbangunnya sanitasi MCK Di Desa Santong 3 unit (Dsn. Waker, Dsn Santong Barat, Dsn Santong Timur), 1 unit di Dsn. Sebaro Desa Bentek, 1 unit di Dsn Kelanjuhan Desa Gumantar, 1 unit di Dusun Luk Timur, 1 unit di Desa Gumantar, 1 unit di desa akar-akar, 1 unit di Desa Jenggala tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

sanitasi

MCK

di

lima

Kecamatan,

tersedianya dokumen Kebijakan starategis Sektor Sanitasi dan Air bersih.terbangunnya sumur bor di dusun ransot Bat desa sigar penjalin, 1 paket bak air di dusun batu santek desa sambik elen, 1 paket sumur gali di Dusun Gondang. 2. Teralokasikannya

dana

sebesar

Rp.7.000.000.000

(7

Milyar) untuk rehabilitasi 700 unit rumah tidak layak huni (Rp.10.000.000)


154

3. Teralokasikannya anggaran sebesar Rp.18.420.000.000 (18,42 Milyar ) langsung ke rekening masyarakat untuk 2.456 unit rumah (Rp. 7.500.000 per unit rumah) serta Untuk maksud yang sama pemerintah Provinsi NTB juga menyalurkan 2,25 milyar rupiah untuk peningkatan kualitas 450 unit rumah (Rp.5.000.000 per unit rumah). c. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimla (SPM) Belum terintegrasinya indikator – indikator Standar Pelayanan Minimal dalam program dan kegiatan urusan perumahan rakyat d. Satuan

Perangkat

Daerah

Penyelenggara

(SKPD)

Penyelenggara Urusan. Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara urusan Perumahan Rakyat untuk tahun

2015 sebanyak 3 (Tiga) SKPD yaitu,

Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan Energi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dimana 3 ( Tiga) dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara. 1. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi: a. penyusunan rencana strategis bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi; b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi; c. pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tata kota, cipta karya dan bina marga, pengairan dan pertambangan dan energi; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi; f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energi; LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

155

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi : a. penyusunan rencana strategis bidang Sosial dan Tenaga Kerja; b. perumusan kebijakan teknis bidang Sosial dan Tenaga Kerja; c. pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Sosial dan Tenaga Kerja; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Sosial dan Tenaga Kerja; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Sosial dan Tenaga Kerja; f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. e. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara usuran Perumahan Rakyat di Dinas PU Tamben dan sumber daya mineral berjumlah 85 orang, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjumlah 26 Orang.

f. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tabel 32 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan NO. REK 1.04. 1.03. 01 16 02

URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan sarana air bersih dan


Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan

ANGGARAN

KEU (%)

FIS (%)

4,986,997,000

97.65

100

4,986,997,000

97.65

100

4,986,997,000

97.65

100


156

sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di lima Kecamatan, terbangunnya SLBM di Kecamatan Bayan (Desa Bayan, Desa Sukadana, Desa Senaru), terbangunnya SLBM di Kecamatan Kayangan (Desa Pendua, Desa Gumantar), terbangunnya SLBM di Kecamatan Gangga (Desa Rempek, Ipal Komunal Desa Genggelang), terbangunnya SLBM di Kecamatan Tanjung (Desa Tegalmaja, Ipal Komunal Desa Sigar Penjalin), terbangunnya SLBM di Kecamatan Pemenang (Desa Pemenang). Terbangunnya sanitasi MCK Di Desa Santong 3 unit (Dsn. Waker, Dsn Santong Barat, Dsn Santong Timur), 1 unit di Dsn. Sebaro Desa Bentek, 1 unit di Dsn Kelanjuhan Desa Gumantar, 1 unit di Dusun Luk Timur, 1 unit di Desa Gumantar, 1 unit di desa akar-akar, 1 unit di Desa Jenggala tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sanitasi MCK di lima Kecamatan, tersedianya dokumen Kebijakan starategis Sektor Sanitasi dan Air bersih.terbangunnya sumur bor di dusun ransot Bat desa sigar penjalin, 1 paket bak air di dusun batu santek desa sambik elen, 1 paket sumur gali di Dusun Gondang.

Tabel 33 Sebaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bayan Sumber Dana Kementrian Perumahan Rakyat/APBN Tahun 2015 No. 1. 2. 3.

Desa Mumbul Sari Bayan Loloan TOTAL

Jumlah (Unit) 398 327 537 1.262


157

g. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan perumahan rakyat diawalli dengan identifikasi masala melalui rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrembang desa, serta musrembang kecamatan yang digunakan sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. h. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan

yang

dihadapi

urusan

perumahan

rakyat adalah belum terintegrasinya indikator – indikator Standar Pelayanan Minimal dalam Program dan Kegiatan urusan perumahan rakyat. 2. Permasalahan yang dihadapi urusan perumahan rakyat adalah masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Lombok Utara. Pemecahan masalah dilakukan dengan

tetap

rehabilitasi

konsisten

rumah

tidak

melaksanakan layak

huni

program dengan

mengupayakan pembiayaan baik bersumber dari APBD kabupaten dan APBD provinsi dan APBN.

5. URUSAN PENATAAN RUANG a. Program dan kegiatan 1) Program Perencanaan Tata Ruang a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan b. Realisasi Program dan Kegiatan. 1. Tersusunnya Perda RDTR, terlatihnya penyusunan RDTR, terbangunnya baliho Rencana Detail Tata Ruang LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

158

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara urusan Penataan Ruang yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dinas

ini

dibentuk

berdasarkan

Peraturan

Daerah

Kabupaten Lombok Utara No 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan

Susunan

Organisasi

Perangkat

Daerah

Daerah

dalam

Kabupaten Lombok Utara. Badan

Perencanaan

Pembangunan

melaksanakan tugas pokok dan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengoordinasian pembangunan;

penyusunan

perencanaan

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan pelaporan dan penelitian pengembangan; d. pengkoordinasian perencanaan diantara dinas, lembaga teknis daerah dan penganggaran daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah lainnya; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara usuran Penataan Ruang di BAPPEDA berjumlah 34 orang.

e. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tabel 34 NO.

1.04.

URAIAN ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENATAAN RUANG

INDIKATOR

ANGGARAN

KELUARAN/

REALISASI KEU (%)

OUTPUT 349.745.000


FISIK (%) 100

159

NO.

URAIAN ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR

ANGGARAN

KELUARAN/

REALISASI KEU (%)

OUTPUT

FISIK (%) 100

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

349.745.000

15

Program Perencanaan Tata Ruang

349.745.000

98.03

100

08

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

349.745.000

98.03

100

1.06. 01

Tersusunnya Perda RDTR, terlatihnya penyusunan RDTR, terbangunnya baliho Rencana Detail Tata Ruang

f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan Penataan Ruang diawalli dengan identifikasi masala melalui rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan,

musrembang

desa,

serta

musrembang

kecamatan yang digunakan sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. g. Permasalahan dan Solusi. Permasalahan yang dihadapi urusan penataan ruang adalah kondisi eksisting pemanfaatan ruang yang telah terbentuk sebelum terbentuknya Kabupaten Lombok Utara yang pada sebagian wilayah tidak sesuai dengan kebijakan penataan ruang. Upaya persuasif dilakukan untuk dapat menertibkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundanganundangan, jika upaya persuasif tidak membuahkan hasil, maka dilakukan tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku. 6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN a. Program dan kegiatan 1. Program pengembangan data/informasi a. Pengumpulan; updating;

dan analisis data informasi

capaian target kinerja program dan kegiatan LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

160

b. Penyusunan profile daerah c. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat d. Penyusunan Database Integratif Kabupaten Lombok Utara e. Pembangunan Website 2. Program kerjasama pembangunan a. Fasilitasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal b. Fasilitasi Kerjasama

dengan Dunia Usaha/Lembaga

Bidang Data dan statistik 3. Program

perencanaan

pengembangan

kota-kota

menengah dan besar a. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan b. Koordinasi perencanaan

air minum; drainase dan

sanitasi perkotaan 4. Program perencanaan pembangunan daerah a. Penyusunan rancangan RKPD b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD c. Penetapan RKPD d. Koordinasi

penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ) e. Monitoring; evaluasi; pengendalian; dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah f. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS 5. Program perencanaan pembangunan ekonomi a. Penyusunan

perencanaan

pengembangan

ekonomi

masyarakat b. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi c. Penyusunan PDRB Kabupaten Lombok Utara 6. Program perencanaan sosial sosial dan budaya a. Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial

dan budaya b. Koordinasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

161

(AMPL) c. Koordinasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 7. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam a. Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana 8. Program Penanggulangan Kemiskinan a. Operasional Penanggulangan Kemiskinan b. Realisasi Program dan Kegiatan Keluaran/output yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan

urusan perencanaan pembangunan Tahun

2015 meliputi : 1.

Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten

2.

Tersedianya 50 eksempar buku Profile Daerah

3.

Tersedianya 65 buku Inkesra

4.

Terplenonya

data

klasifikasi

kesejahteraan

masyarakat di 20 Desa se-KLU, Tersedianya database spasial fasilitas umum se-KLU, tersedianya 3 unit GPS. 5.

Terselenggaranya sosialisasi pengembangan kawasan produksi

6.

Terfasilitasinya

kerjasama

BUMDES

dengan

Perbankan 7.

Terkoordinasinya perencanaan dan pendataan RTLH, terupdatenya data RTLH, tersedianya 4 unit lemari arsip.

8.

Terkoordinasinya perencanaan air minum drainase dan sanitasi perkotaan, tersedianya dokumen data base sanitasi kabupaten lombok utara.

9.

Tersedianya 50 eksemplar dokumen Rancangan RKPD Tahun 2015


162

10. Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2015 Kabupaten Lombok Utara. 11. Tersedianya 60 eksemplar dokumen

RKPD Tahun

2015 12. Tersedianya 75 eksemplar dokumen LKPJ Bupati Tahun 2013, tersedianya 1 unit laptop 13. Tersedianya dokumen monev 60 Eksemplar 14. Tersusunnya dokumen KUA PPAS Murni 2015 dan KUA PPAS Perubahan 2015 15. Tersusunnya Masterplan Percepatan Pembangunan Pertanian KLU, tersedianya jasa Konsultan individu bekerjasama

dengan

Univ.

mataram

(konsultan

individu bidang pertanian, Konsultan individu industri pengolahan,

konsultan

kewirausahaan

2

orang),

tersedianya dokumen konsultasi pola pengembangan holtikultura, dokumen kaji terap pengelolaan lahan kering,

dokumen

Kajian

Penguatan

Daya

Saing

Daerah, Kajian Pengelolaan Lahan Terlantar 16. Tersedianya 60 eksemplar buku PDRB Kabupaten Lombok Utara 17. Tersusunnya dokumen Kajian Tentang Implementasi Perpres

No

70

Thn

2012

Tentang

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah di Kab. Lombok Utara, tersusunnya dokumen kajian Kepuasan Masyarakat Terhadap

Pembangunan

dan

Kinerja

Aparatur

Pemerintah, tersedianya 1 unit laptop, 1 buah meja komputer, 2 buah lemari arsip 18. Terfasilitasinya kegiatan Pamsimas 19. Berfungsinya Tim SKPG Kab. Lombok Utara 20. Tersedianya dokumen Pengamatan Abrasi Pantai, FS Jalan Lingkar Utara, Desain Pengembangan Jalan


163

Kota, Konssultan Individual Tata Ruang, Ruang Makro Komplek Kantor bupati KLU 21. Terkoordinasinya

program

penanggulangan

kemiskinan daerah c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara urusan Penataan Ruang yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dinas

ini

dibentuk

berdasarkan

Peraturan

Daerah

Kabupaten Lombok Utara No 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan

Susunan

Organisasi

Perangkat

Daerah

Daerah

dalam

Kabupaten Lombok Utara. Badan

Perencanaan

Pembangunan

melaksanakan tugas pokok dan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengoordinasian pembangunan;

penyusunan

perencanaan

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan pelaporan dan penelitian pengembangan; d. pengkoordinasian perencanaan diantara dinas, lembaga teknis daerah dan penganggaran daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah lainnya; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara usuran Penataan Ruang di BAPPEDA berjumlah 34 orang.


164

e. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tabel 35 NO.

1.06.1. 06.01 15 01

05 10 16

17 16 06 09

19

07

09

21 08

URAIAN ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program pengembangan data/informasi Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan profile daerah Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Penyusunan Database Integratif Kabupaten Lombok Utara

Pembangunan Website Program kerjasama pembangunan Fasilitasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Bidang Data dan statistik Program perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

Koordinasi perencanaan air minum; drainase dan sanitasi perkotaan

INDIKATOR KELUARAN/ OUTPUT

REALISASI KEU FISIK (%) (%)

4,736,312,00 0 90.10

90.10

88.13

88.13

73.89

73.89

85.52

85.52

92.97

92.97

98.96

98.96

98.65

98.65

98.08

98.08

99.02

99.02

98.89

98.89

98.83

98.83

99.12

99.12

85.80

85.80

83.78

83.78

488,619,000 Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten

66,925,000

Tersedianya 50 eksempar buku Profile Daerah

50,108,000

Tersedianya 65 buku Inkesra terplenonya data klasifikasi kesejahteraan masyarakat di 20 Desa se KLU, tersedianya database spasial fasum se KLU, tersedianya 3 unit GPS. terbangunnya website Bappeda KLU

55,010,000 268,366,000

48,210,000 215,000,000

Terselenggaranya sosialisasi pengembangan kawasan produksi terfasilitasinya kerjasama BUMDES dengan Perbankan

85,000,000 130,000,000

721,565,000 terkoordinasinya perencanaan dan pendataan RTLH, terupdatenya data RTLH, tersedianya 4 unit lemari arsip. terkoordinasinya perencanaan air minum drainase dan sanitasi perkotaan, tersedianya dokumen data base sanitasi kabupaten lombok utara.

Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RKPD

ANGGARAN

555,545,000

166,020,000

742,901,000 Tersedianya 50 eksemplar dokumen Rancangan RKPD Tahun 2015

68,562,000


165

NO.

09

10 12

13

14

22 03

URAIAN ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring; evaluasi; pengendalian; dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penyusunan rancangan KUA dan PPAS

tersusunnya dokumen KUA PPAS Murni 2015 dan KUA PPAS Perubahan 2015

Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

04

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

10

Penyusunan PDRB Kabupaten Lombok Utara Program perencanaan sosial sosial dan budaya

23

INDIKATOR KELUARAN/ OUTPUT Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2015 kabupaten Lombok utara. Tersedianya 60 eksemplar dokumen RKPD Tahun 2015 Tersedianya 75 eksemplar dokumen LKPJ Bupati Tahun 2013, tersedianya 1 unit laptop tersedianya dokumen monev 60 Eksemplar

ANGGARAN

REALISASI KEU FISIK (%) (%) 94.00 94.00

222,390,000 80.04

80.04

89.85

89.85

82.34

82.34

76.43

76.43

97.93

97.93

99.58

99.58

91.90

91.90

99.98

99.98

92.46

92.46

58,595,000 102,247,500

163,181,500

127,925,000

1,176,600,0 00 Tersusunnya Masterplan Percepatan Pembangunan Pertanian KLU, tersedianya jasa Konsultan individu bekerjasama dengan Univ. mataram (konsultan individu bidang pertanian, Konsultan individu industri pengolahan, konsultan kewirausahaan 2 orang), tersedianya dokumen konsultasi pola pengembangan holtikultura, dokumen kaji terap pengelolaan lahan kering, dokumen Kajian Penguatan Daya Saing Daerah, Kajian Pengelolaan Lahan Terlantar terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang ekonomi, tersedianya 1 unit komputer, 2 unit printer Tersedianya 60 eksemplar buku PDRB Kabupaten Lombok Utara

855,000,000

256,600,000

65,000,000 627,272,000


166

NO.

03

11 12 24 06

31 01

URAIAN ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Koordinasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Koordinasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

Program Penanggulangan Kemiskinan Operasional Penanggulangan Kemiskinan

INDIKATOR KELUARAN/ OUTPUT Tersusunnya dokumen Kajian Tentang Implementasi Perpres No 70 Thn 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kab. Lombok Utara, tersusunnya dokumen kajian Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembangunan dan Kinerja Aparatur Pemerintah, tersedianya 1 unit laptop, 1 buah meja komputer, 2 buah lemari arsip terfasilitasinya kegiatan Pamsimas Berfungsinya Tim SKPG Kab. Lombok Uatara

ANGGARAN

REALISASI KEU FISIK (%) (%) 92.51 92.51

401,355,000

93.16

93.16

89.39

89.39

98.90

98.90

98.90

98.90

71.34

71.34

71.34

71.34

178,150,000 47,767,000 631,985,000

Tersedianya dokumen Pengamatan Abrasi Pantai, FS Jalan Lingkar Utara, Desain Pengembangan Jalan Kota, Konssultan Individual Tata Ruang, Ruang Makro Komplek Kantor bupati KLU

631,985,000

132,370,000 terkoordinasinya program penanggulangan kemiskinan daerah

132,370,000

f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan perumahan rakyat diawalli dengan identifikasi masala melalui rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrembang desa, serta musrembang kecamatan yang digunakan sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. g. Permasalahan dan Solusi. Beberapa

permasalahan

ditemui

dalam

pelaksanaan

program/kegiatan urusan perencanaan pembangunan yaitu:


167

1) Kurangnya

jumlah

dan

kompetensi

aparatur

dalam

menghadapi tuntutan pelaksanaan tugas perencanaan yang cukup kompleks dan menuntut kompetensi yang memadai. Upaya yang dilakukan untuk pemecahan masalah adalah dengan

meningkatkan

kompetensi

aparatur

melalui

pendidikan dan pelatihan memanfaatkan dukungan negara donor. 2) Belum optimalnya pembangunan

koordinasi dan sinergitas perencanaan

yang

mengakibatkan

belum

optimalnya

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, pemecahan masalah dilakukan dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi. 3) Belum lengkapnya data dukung proses perencanaan dan evaluasi pembangunan, upaya dilakukan untuk pemecahan masalah

adalah dengan membangun database berbasis

spasial dengan teknologi informasi

7. URUSAN PERHUBUNGAN a. Program dan kegiatan 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Kegiatan peningkatan Disiplin masyarakat Menggunakan Angkutan b. Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang c. Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan d. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan a. Pembangunan Gedung Terminal LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

168

b. Pembangunan Dermaga Penyeberangan 4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas b. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) c. Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) b. Realisasi Program dan Kegiatan. Keluaran/output yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan Tahun 2015 meliputi : 1. Tersedianya jasa konsultasi perencanaan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan, UKL/UPL Dermaga Teluk Nara, DED Dermaga Gili Trawangan, DED Dermaga Teluk Nara. 2. Tersedianya

dokumen

Monev

bidang

Perhubungan

(Monev tim terpadu, uji petik juru parkir dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pos-pos pelayanan perhubungan) 3. Terlaksananya

Pengamanan

dan

operasi

kendaraan

bermotor di jalan, pengamanan dan operasi kendaraan tidak bermotor serta pengamanan saat insidentil (HUT KLU, Lebaran dan Tahun Baru). 4. Tersedianya 500 buku uji, plat uji/peneng 800 buah, kawat segel uji 800 buah, timah segel uji 800 buah, blangko pemeriksaan uji 8 reem, kartu induk 400 lembar, map khusus PKB 400 lembar untuk kelancaran kegiatan uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang. 5. Tersedianya blangko TPR 50 buku. blangko tilang 5 buku,

kartu

pengawasan

50

buku,

Karcis

masuk

terminal 100 buku, Karcis masuk pelabuhan 200 buku, Karcis Kapal Kecil 400 lembar, Sertifikat kapal 400 lembar, Karcis parkir 600 buku, STNKTB/SIMKTB 350 Buah,

Pelat

Cidomo

250

buah,

Map

khusus

perhubungan 500 buah LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

169

6. Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan bagi 80 orang. 7. Tertatanya

Shelter

Perencanaan

dan

Bangsal,

Tersedianya

Pengawasan

Pos

Dokumen

Jaga

serta

terbangunnya 3 Pos jaga. 8. Tersedianya Tanah Sarana Umum Dermaga Teluk Nara dan Tanah akses jalan masuk dermaga teluk nara, Dokumen

appraisal/penilaian,

operasional/pendukung

diantaranya

alat camera

belian 2

unit,

printer 2 unit, hardisk 2 buah dan flashdisk 2 buah. 9. Tersedianya Rambu Lalu Lintas 120 unit 10. Tersedianya Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) 160 m2. 11. Tersedianya Lampu Penerangan Terminal Tanjung 6 unit. c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tabel 36 SPM BIDANG PERHUBUNGAN Profil SPM Kabupaten/Kota: Lombok Utara No 1

Jenis Pelayanan Dasar

Indikator SPM

Angkuta n Jalan

1

1

Jaringa n Pelayan an Angkut an Jalan

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota

2010 2011 % %

2012 %

2013 2015 % %

83,4 7

83,47

96,6 9

83,4 7


83

Target Nasional %

Tahun

75

2015

170

2

2

Jaringa n Prasara na Angkut an Jalan

3

4

Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubun gkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkemban g pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/ Kota. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/ Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/ Kota yang telah dilayani angkutan umum

154, 29%

154, 29%

154,2 9%

168, 57%

142, 86%

60 %

2015

5,00 %

5,00 %

5,00%

5,00 %

5,00 %

10 0%

2015

100, 00%

100, 00%

100,0 0%

100, 00%

100, 00%

40 %

2015


171

dalam trayek.

3

Fasilitas Perleng kapan Jalan

5

a.

b.

Tersedianya fasilitas perlengkap an jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/ Kota. Tersedianya fasilitas perlengkap an jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten/ Kota. Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/ Kota.

1,94 %

6,16 %

6,52%

11,4 1%

11,4 1%

60 %

2015

3,16 %

10,1 6%

10,16 %

16,5 4%

16,5 4%

60 %

2015

0,72 %

2,16 %

2,87%

6,28 %

6,28 %

60 %

2015


172

4

5

Pelayan an Penguji an Kendar aan Bermot or

Sumber Daya Manusi a (SDM)

6

7

8

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/ Kota yang telah memiliki terminal. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/ Kota yang telah melakukan pengujian

100, 00%

100, 00%

100,0 0%

100, 00%

100, 00%

60 %

2015

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,00 %

0,00 %

50 %

2015

66,6 7%

33,3 3%

66,67 %

66,6 7%

100, 00%

10 0%

2015


173

berkala kendaraan bermotor.

9

10

6

Kesela matan

11

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/ Kota. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Terpenuhin ya standar keselamata n bagi angkutan umum yang melayani

33,3 3%

33,3 3%

33,33 %

66,6 7%

66,6 7%

40 %

2015

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,00 %

0,00 %

10 0%

2015

46,5 3%

46,5 3%

46,53 %

14,5 3%

81,0 0%

10 0%

2015


174

trayek di dalam Kabupaten/ Kota.

2

Angkuta n Sungai dan Danau.

1

Jaringa n Pelayan an Angkut an Sungai dan Danau

12

13

Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari. Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/ Kota yang menghubun g-kan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkemban g pada wilayah yang

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,00 %

0,00 %

75 %

2015

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,00 %

0,00 %

40 %

2015


175

tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari. 2

3

Jaringa n Prasara na Angkut an Sungai dan Danau

Kesela matan

14

15

Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau. Terpenuhin ya standar keselamata n bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/ Kota.

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,00 %

0,00 %

60 %

2015

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,00 %

0,00 %

10 0%

2015


176

4

3

Angkuta n Penyebe rang-an

1


Jaringa n Pelayan an Angkut an Penyeb eranga n

16

17

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau. Tersedianya kapal penyeberan gan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberan gan dalam Kabupaten/ Kota.

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,00 %

0,00 %

50 %

2015

67,9 5%

67,9 5%

67,95 %

100, 00%

100, 00%

60 %

2015


177

18

2

Jaringa n Prasara na Angkut an Penyeb eranga n

19

Tersedianya kapal penyeberan gan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/ Kota untuk menghubun g-kan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkemban g pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberan gan dalam kabupaten/ Kota. Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/ Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberan gan dalam Kabupaten/

100, 00%

100, 00%

100,0 0%

100, 00%

100, 00%

10 0%

2015

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,00 %

0,00 %

60 %

2015


178

Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran. 3

4

Kesela matan


20

21

Terpenuhin ya standar keselamata n kapal penyeberan gan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberan gan dalam Kabupaten/ Kota Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberan gan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota

68,8 3%

68,8 3%

68,83 %

100, 00%

100, 00%

10 0%

2015

0,00 %

33,3 3%

33,33 %

33,3 3%

33,3 3%

50 %

2015


179

4

Angkuta n Laut

1

Jaringa n Pelayan an Angkut an Laut

22

23

Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/ Kota untuk menghubun gkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkemban g pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,00 %

0,00 %

90 %

2015

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,00 %

0,00 %

10 0%

2015


180

angkutan jalan. 2

3

Jaringa n Prasara na Angkut an Laut

Kesela matan

24

25

Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/ Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. Terpenuhin ya standar keselamata n kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/ Kota.

100, 00%

100, 00%

100,0 0%

100, 00%

100, 00%

60 %

2015

100, 00%

100, 00%

100,0 0%

100, 00%

100, 00%

10 0%

2015


181

4


26

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT

70,6 7%

70,6 7%

100,0 0%

100, 00%

100, 00%

10 0%

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara

urusan

Perhubungan

Perhubungan,

Pariwisata,

Komunikasi

yaitu dan

Dinas

Informatika

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Dinas

Perhubungan,

Pariwisata,

Komunikasi

dan

Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi : a. penyusunan rencana strategis bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika; b. perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika; c. pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika; f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

182

2015

e. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia penyelenggara usuran Perhubungan di Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika berjumlah 63 orang. f. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tabel 37 NO. 1.07 01 15 01

08 17 02

URAIAN ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PERHUBUNGAN

INDIKATOR KELUARAN

ANGGARAN

Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 335.261.00 Perhubungan 0 Perencanaan Tersedianya Jasa Konsultasi 254.453.000 pembangunan Perencanaan Lintas Jalan, prasarana dan fasilitas UKL/UPL Dermaga Teluk perhubungan Nara, DED Dermaga Gili Trawangan, dan DED Dermaga Teluk Nara. Monitoring, evaluasi dan Tersedianya dokumen Monev 80.808.000 pelaporan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 126.409.50 0 Kegiatan peningkatan Terlaksananya pengamanan 44.856.000 Disiplin masyarakat dan operasi kendaraan Menggunakan Angkutan bermotor di jalan. pengamanan dan operasi kendaraan tidak bermotor serta pengamanan saat insidentil (HUT KLU, Lebaran dan Tahun Baru).

04

Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

13

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

Tersedianya 500 buku uji, plat uji/ peneng 800 buah, kawat segel uji 800 buah, timah segel uji 800 buah, blangko pemeriksaan uji 8 reem, kartu induk 400 lembar, map khusus PKB 400 lembar untuk kelancaran kegiatan uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang. Tersedianya blangko TPR 50 buku. blangko tilang 5 buku, kartu pengawasan 50 buku, Karcis masuk terminal 100 buku, Karcis masuk pelabuhan 200 buku, Karcis Kapal Kecil 400 lembar, Sertifikat kapal 400 lembar, Karcis parkir 600 buku, STNKTB/SIMKTB 350 Buah, Pelat Cidomo 250 buah dan map khusus perhubungang 500 buah

REALISASI KEU FISIK (%) (%)

93,61

100

97,16

100

99,41

100

93,24

100

99,78

100

40.440.000

79,10

100

12.687.500

100

100


183

NO.

14

18 01

06

19 01 03

07

URAIAN ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

INDIKATOR KELUARAN

ANGGARAN

Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan bagi 80 orang Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Gedung Tertatanya Shelter Bangsal, Terminal Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pos Jaga serta terbangunnya 3 Pos Jaga. Pembangunan Dermaga Tersedianya Dokumen Penyeberangan Apraisal/Penilaian, tanah sarana umum Dermaga Teluk Nara dan tanah akses jalan masuk Dermaga Teluk Nara, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan ramburambu lalu lintas Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)

Tersedianya Rambu Lalu Lintas Tersedianya Pagar pengaman jalan (guardrail)

Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Tersedianya Lampu Penerangan Terminal Tanjung.

28.426.000

REALISASI KEU FISIK (%) (%) 100 100

5.653.500. 000 2.053.500.0 00

96,59

99,82

99,76

100

3.600.000.0 00

94,79

99,72

437.869.00 0 116.683.000

99,11

100

99,64

100

203.268.000

98,77

100

117.918.000

99,16

100

g. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan perumahan rakyat diawalli dengan identifikasi masala melalui rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrembang desa, serta musrembang kecamatan yang digunakan sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. h. Permasalahan dan Solusi. Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

urusan

perhubungan

yaitu keterbatasan sarana dan prasarana dan

personil perhubungan diupayakan diatasi dengan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dan pemenuhan personil secara bertahap.


184

8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP a. Program dan kegiatan 

Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi



1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) a. Penataan RTH Kantor Lingkungan Hidup 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan b. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Pemantauan Kualitas Lingkungan b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup c. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup d. Koordinasi penyusunan AMDAL 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam a. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air b. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air c. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA e. Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi 4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam a. Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang; mangrove; padang lamun; estuaria dan teluk


185

b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan b. Penyusunan status lingkungan hidup daerah c. Pelaksanaan Hari-hari Lingkungan Hidup 6. Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut a. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 7. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) a. Pemeliharaan RTH b. Realisasi Program dan Kegiatan. Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan memiliki dua kegiatan yaitu penyediaan prasarana

dan

sarana

pengelolaan

persampahan

dan

Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan serta Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan kegiatan Penataan RTH mencapai keluaran yaitu: 1) Terselenggaranya

sosialisasi

Raperbub

Pengelolaan

Persampahan Kawasan 3 Gili, tersedianya alat berat, tersedianya Box Kontainer 1 unit. 2) tersedianya 30 orang tenaga tukang sapu jalan umum, 5 orang

tenaga

mobil

kebersihan,

5

orang

tenaga

penanganan sampah di TPA, 3 orang tenaga penyiram mobil

tangki,

lapangan

5

umum

orang tanjung,

tenaga 10

pemelihara orang

tenaga

taman mobil

pertambangan, 2 orang tenaga operasional mobil tinja, 30 orang tenaga pengangkut sampah, 5 orang tenaga LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

186

boat sampah, tersedianya suku cadang dan service peralatan retribusi

kebersihan, sampah,

tersedianya

tersedianya

80

blanko

karcis

stel

pakaian

kebersihan, 18 stel pakaian tenaga pertamanan, 17 stel pakaian perkantoran, tersedianya peralatan kebersihan, tersedianya dokumen pengelolaan sampah kabupaten lombok utara, tersedianya mesin pemotong rumput dorong 2 unit, mesin pemotong rumput gendong 2 unit, 3) Terpeliharanya

Taman

Perkotaan

Tanjung,

terpeliharanya Taman Pantai Lempenge dan Taman Sebelah Gedung Serbaguna, tertatanya makam karang seme. Kantor Lingkungan Hidup 1. Tersedianya 55 unit Tong sampah (3R), tersedianya 20 unit Gerobak Sampah. 2. 125

Orang

mengikuti

sosialisasi

pengelolaan

persampahan 3. Terpantaunya kualitas lingkungan, tersedianya dokumen pemantauan kualitas lingkungan, tersedianya 30 stel Rompi dan Topi pakaian kerja lapangan, 15 pasang sepatu boad anti air 4. Telah diselesaikannya 9 kasus terhadap

Dugaan

Pencemaran

Pengaduan Masyarakat dan/atau

kerusakan

Lingkungan , tersedianya dokumen penelitian kualitas air 5. Tersusunnya Draft Peraturan Bupati tentang ijin limbah cair dan Draft Peraturan Bupati tentang ijin PPS Limbah B3 6. Terkoordinasinya penyusunan AMDAL 7. Tersedianya 13.000 Bibit Tanaman Pelindung Sumber Mata Air 8. Terbangunnya 2 unit Jebakan/Tangkapan Air LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

187

9. terkelolanya Danau Gili Meno, tersedianya dokumen Penelitian Tindakan Pengelolaan Danau di Gili Meno (Kerjasama dgn UNRAM) 10. 625 orang mengikuti sosialisasi tentang

perlindungan

dan konservasi SDA di lima Kecamatan 11. meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi dengan terpasangnya 1 unit Baliho ttg Pesan Lingkungan di Gili 12. 125

orang

mengikuti

sosialisasi

Pengelolaan

dan

rehabilitasi terumbu karang; mangrove; padang lamun; estuaria dan teluk, tersedianya Media Transplantasi Terumbu Karang Berbentuk Rangka Meja Beton Susun 13. Terselenggaranya

penilaian

lomba

pameran

edukasi

permata

tingkat

Provinsi 14. Terselenggaranya masyarakat

dan

komunikasi

di bidang lingkungan, 4 buah tersedianya

banner lingkungan, 1.000 lembar Brosur Pencemaran LH, 1.000 lembar Brosur Kerusakan LH, 10 Bh Brosur Perlindungan LH. 15. Tersedianya laporan SLHD. 16. tersedianya 5 bh banner memperingati hari lingkungan hidup, 400 lembar brosur mengenai pencemaran LH, 400 lembar brosur mengenai kerusakan LH, 3 unit vinil baliho mengenai perlindungan LH. 17. 125 orang mengikuti sosialisasi pengelolaan ekosistem pesisisr dan laut, terlaksananya penanaman 15.000 bibit dalam rangka rehabilitasi ekosistim pesisir. 18. Terpeliharanya RTH dengan penanaman Pohon Pelindung dan Tanaman Hias.


188

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tabel 38 SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Profil SPM Kabupaten/Kota: Kabupaten Lombok Utara Jenis Pelayanan No. Indikator Dasar & Sub Kegiatan 1 Pelayanan Prosentase Pencegahan jumlah usaha Pencemaran dan/atau Air kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 2 Pelayanan Prosentase Pencegahan jumlah usaha Pencemaran dan/atau Udara dari kegiatan sumber Sumber Tidak yang tidak Bergerak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara 3 Pelayanan Prosentase Informasi luasan lahan Status dan/atau tanah Kerusakan untuk produksi Lahan biomassa yang dan/atau telah ditetapkan tanah untuk dan produksi diinformasikan Biomassa status kerusakannya 4

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

2010

2011

2012

2013

2015

TARGET NASIONAL

0%

20%

40%

60%

60%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%


189

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara urusan Lingkungan Hidup

untuk tahun

2015 sebanyak 2 (Dua) SKPD yaitu,

Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan Energi dan Kantor Lingkungan Hidup dimana 2 (Dua) dinas dan Kantor ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara. 1. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi: a. penyusunan rencana strategis bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi; b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi; c. pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tata kota, cipta karya dan bina marga, pengairan dan pertambangan dan energi; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi; f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energi; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi : a.

penyusunan rencana strategis dibidang lingkungan hidup; b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup; e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Lingkungan Hidup;


190

f.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

a) Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan Lingkungan Hidup di

Dinas

berjumlah

Pekerjaan

Umum,

85

sedangkan

orang

Pertambangan Sumber

dan

daya

Energi manusia

penyelenggara urusan Lingkungan Hidup di Kantor Lingkungan Hidup berjumlah 13 orang. b) Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan. Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi dan Kantor Lingkungan Hidup Tabel 39 NO. REK


1.08

LINGKUNGAN HIDUP

1.08.1.0 3.01

DINAS PEKERRJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

15 02

04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

NDIKATOR KELUARAN

ANGGARAN

REALISASI KEU FIS (%) (%) 95.61

95.61

96.70

77.01

54.02

75

99.04

100

2,904,615,800

2,613,402,60 0 terselenggaranya sosialisasi Raperbub Pengelolaan Persampahan Kawasan 3 Gili, tersedianya alat berat, tersedianya Box Kontainer 1 unit. tersedianya 30 orang tenaga tukang sapu jalan umum, 5 orang tenaga mobil kebersihan, 5 orang tenaga penanganan sampah di TPA, 3 orang tenaga penyiram mobil tangki, 5 orang tenaga pemelihara taman lapangan umum tanjung, 10 orang tenaga mobil pertambangan, 2 orang tenaga operasional mobil tinja, 30 orang tenaga pengangkut sampah, 5 orang tenaga boat sampah, tersedianya suku cadang dan service peralatan kebersihan, tersedianya blanko karcis retribusi sampah, tersedianya

130,434,000

2,382,968,600


191

80 stel pakaian kebersihan, 18 stel pakaian tenaga pertamanan, 17 stel pakaian perkantoran, tersedianya peralatan kebersihan, tersedianya dokumen pengelolaan sampah kabupaten lombok utara, tersedianya mesin pemotong rumput dorong 2 unit, mesin pemotong rumput gendong 2 unit, 24 05

1.08.1.0 8.01 15 02 10 16

03

04

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

12

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

13

Koordinasi penyusunan AMDAL Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

17

Terpeliharanya Taman Perkotaan Tanjung, terpeliharanya Taman Pantai Lempenge dan Taman Sebelah Gedung Serbaguna, tertatanya makam karang seme.

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pemantauan Kualitas Lingkungan

94.53

100

94.53

100

95.37

97.14

99.94

100.00

100.00

100.00

99.11

100.00

77.36

80.00

99.93

100.00

96.04

100.00

50.51

75.00

100.00

100.00

99.16

100.00

291,213,200 291,213,200

1,696,873,000 357,100,000 Tersedianya 50 unit Tong sampah (3R), tersedianya 20 unit Gerobak Sampah. 125 Orang mengikuti sosialisasi pengelolaan persampahan

331,950,000 25,150,000 232,844,000

Terpantaunya kualitas lingkungan, tersedianya dokumen pemantauan kualitas lingkungan, tersedianya 30 stel Rompi dan Topi pakaian kerja lapangan, 15 pasang sepatu boad anti air Telah diselesaikannya 9 kasus Pengaduan Masyarakat terhadap Dugaan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan, tersedianya dokumen penelitian kualitas air Penyusunan Draft peraturan Bupati tentang ijin limbah cair dan penyusunan draft peraturan Bupati tentang ijin PPS Limbah B3 Terkoordinasinya penyusunan AMDAL

24,221,800

43,076,200

103,046,000

62,500,000 590,550,000


192

01

07 10

14

15

18

01

07

19

01

06 07

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang; mangrove; padang lamun; estuaria dan teluk

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Penyusunan status lingkungan hidup daerah Pelaksanaan Hari-hari Lingkungan Hidup

Trsedianya 13.000 Bibit Tanaman Pelindung Sumber Mata Air Terbangunnya 2 unit Jebakan/Tangkapan Air terkelolanya Danau Gili Meno, tersedianya dokumen Penelitian Tindakan Pengelolaan Danau di Gili Meno (Kerjasama dgn UNRAM) 625 orang mengikuti sosialisasi tentang perlindungan dan konservasi SDA di lima Kecamatan meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi dengan terpasangnya 1 unit Baliho ttg Pesan Lingkungan di Gili

100.00

98.83

100.00

98.58

100.00

98.55

100.00

100.00

100.00

94.84

100.00

94.24

100.00

99.06

100.00

98.00

100.00

100.00

100.00

95.28

100.00

100.00

100.00

112,900,000 56,250,000

197,600,000

110,600,000

180,057,500 125 orang mengikuti sosialisasi Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang; mangrove; padang lamun; estuaria dan teluk, tersedianya Media Transplantasi Terumbu Karang Berbentuk Rangka Meja Beton Susun Teselenggaranya penilaian lomba permata tingkat Provinsi

100.00 113,200,000

157,707,500

22,350,000

97,500,000

Terselenggaranya pameran edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, 4 buah tersedianya banner lingkungan, 1.000 lembar Brosur Pencemaran LH, 1.000 lembar Brosur Kerusakan LH, 10 Bh Brosur Perlindungan LH Tersedianya Laporan SLHD

14,100,000

68,400,000 tersedianya 5 bh banner memperingati hari lingkungan hidup, 400 lembar brosur mengenai pencemaran LH, 400 lembar brosur mengenai kerusakan LH, 3 unit vinil baliho mengenai perlindungan LH

15,000,000


193

23

01

24 06

Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH

99.96

100.00

99.96

100.00

99.67

100.00

99.67

100.00

100,707,5000 125 orang mengikuti sosialisasi pengelolaan ekosistem pesisisr dan laut, terlaksananya penanaman 15.000 bibit mangrove dalam rangka rehabilitasi ekosistim pesisir

100,707,500

138,114,000 Terpeliharanya RTH dengan penanaman Pohon Pelindung dan Tanaman Hias

138,114,000

c) Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan Lingkungan Hidup diawalli dengan identifikasi masalah melalui rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrembang desa, serta musrembang kecamatan yang digunakan sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. d) Permasalahan dan Solusi. 1) Keterbatasan SDM Aparatur diupayakan diatasi secara bertahap. 2) Proses

pengadaan

barang

dan

jasa

lamban

karena

terbatasnya tenaga ahli pengadaan, upaya pemecahan masalah dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan. 3) Kegiatan di bidang Konservasi Perlindungan Mata Air terkendala Lokasi sumber-sumber Mata Air di luar kawasan keberadaannya diatas lahan milik masyarakat, apabila tidak dibebaskan dapat mengurangi jumlah mata air karena perubahan penggunaan lahan oleh pemilik lahan sedangkan kebutuhan

air

semakin

meningkat.

Upaya

mengatasi

masalah dengan melakukan pengkajian perlu tidaknya


194

pembebasan lahan dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian mata air. 4) Komisi AMDAL belum terbentuk, karena SDM Aparatur yang belum memenuhi persyaratan Kompetensi Sertifikasi di bidang Lingkungan Hidup sehingga diperlukan Peningkatan Kemampuan Aparatur dengan Pendidikan Khusus di bidang Lingkugan. 5) Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), sehingga

Pengawasan

Pelanggaran

dan

Perusakan

Lingkungan Hidup belum bisa optimal.

9. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL a) Program dan kegiatan urusan kependudukan dan catatan 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan a. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan c. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan d. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat e. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan f. Pengembangan data base kependudukan g. Sosialisasi kebijakan kependudukan h. Pengawasan dan Pengendalian Mobilitas Penduduk i. Pelayanan Akta Catatan Sipil j. Pelayanan Akta Catatan Sipil di Kantor Dukcapil Sosnaker Kab. k. KLU Pelayanan akta perkawinan dan perceraian l. Pelayanan Akta Pengakuan dan pengesahan anak m. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang catatan sipil. b) Realisasi Program dan Kegiatan. Pada tahun

2015 pelaksanaan program/kegiatan urusan

wajib kependudukan dan catatan sipil mencapai keluaran sebagai berikut : a. Berfungsinya sistem SIAK secara terpadu LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

195

b. Terkoordinasinya pelaksanaan kebijakan kependudukan c. Tersedianya 75 eksemplar buku induk kependudukan d. Meningkatnya pelayanan dibidang kependudukan dengan tersedianya 15.000 set blanko KK, 100 eksemplar Form F1.01,350 eksemplar Form F1.07, 8.000 keping Balngko KTP. e. Terupdatenya data base kependudukan di 33 desa f. Tersosialisasinya

kebijakan

mengenai

kependudukan

dengan tersedianya 1.000 lembar leflet, 4unit baliho, 1.000 paket bahan ajar kependudukan, tersedianya bahan pameran kependudukan. g. Terkendalinya mobiltas penduduk melalui pemantauan peduduk rentan h. Terlayaninya

pembuatan

akta

catatan

sipil

bagi

masyarakat, tersedianya 200 eksemplar register akta kelahiran, 10.000 lembar blangko kutipan akta kelahiran, 22 rim blangko alas kutipan akta kelahiran, 2 rim form F2 49 (1 halaman ), 110 eksemplar kwitansi @ 100 set/buku, tersedianya 1 unit laptop dan 1 unit printer. i. Terlayaninya pembuatan akta kelahiran, tersedianya 1 rim Form F2 35 (2 halaman), 1 rim Form F2 38 (2 halaman), 1 rim Form F2 40 (2 halaman), 1 rim Form F2 41 (1 halaman) j. 700 orang tersosialisasi peraturan perundang-undangan bidang catatan sipil


196

c) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tabel 40 PROFIL SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DI KABUPATEN / KOTA : Kabupaten Lombok Utara (Hasil Perhitungan) No Jenis Pelayanan Dasar 1 I

TAHUN Indikator

2010

2011

2012

2013

2015

3

4

5

6

7

8

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

80,0

81,0

82,0

83,0

81,1

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

0,0

0,0

66,0

76,2

77,8

Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran

47,7

56,7

45,3

24,7

51,6

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

0,3

0,3

0,7

0,0

0,0

2 Pelayanan Dokumen Kependudukan

d)

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Satuan

Perangkat

Daerah

Penyelenggara

urusan

kependudukan dan catatan sipil untuk tahun 2015 yaitu Dinas kependudukan dan catatan sipil dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No

11

Tahun

2010

tentang

Pembentukan

Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga

Kerja

dalam

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana strategis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja; b. perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja; c. pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kependudukan dan Pencatatan, Sosial dan Tenaga Kerja;


197

d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja; f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. e)

Sumber Daya Manusia Sumber

daya

manusia

penyelenggara

urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil di Dinas Kependudukan Catatan Sipil berjumlah 26 orang. f)

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tabel 41

NO. REK



ANGGARAN 1,553,770,800

KEU (%) 95.41

931,805,500

96.96

100

berfungsinya sistem SIAK secara terpadu

215,581,000

99.80

100

terkoordinasinya pelaksanaan kebijakan kependudukan

12,600,000

99.20

100

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

tersedianya 75 eksemplar buku induk kependudukan

86,879,000

98.46

100

23,642,000

99.20

100

08

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Meningkatnya pelayanan dibidang kependudukan dengan tersedianya 15.000 set blanko KK, 100 eksemplar Form F1.01,350 eksemplar Form F1.07, 8.000 keping Balngko KTP.

91.15

100

09

Pengembangan data base kependudukan

terupdatenya data base kependudukan di 33 desa

99.93

100

1.10.1. 10.01 15 01

05 06

07

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan

95,118,000

99,250,000


FIS (%) 95.41

198

12

Sosialisasi kebijakan kependudukan

Tersosialisasinya kebijakan mengenai kependudukan dengan tersedianya 1.000 lembar leflet, 4unit baliho, 1.000 paket bahan ajar kependudukan, tersedianya bahan pameran kependudukan.

160,329,500

100.00

100

15

Pengawasan dan Pengendalian Mobilitas Penduduk Pelayanan Akta Catatan Sipil Pelayanan Akta Catatan Sipil di Kantor Dukcapil Sosnaker Kab.

Terkendalinya mobiltas penduduk melalui pemantauan peduduk rentan

38,406,000

99.92

100

285,584,300 173,108,700

93.87 98.68

93.87 100

26,462,300

45.58

45.58

10,577,300

92.16

100

75,436,000

100.00

100.00

16 01

02

KLU Pelayanan akta perkawinan dan perceraian

03

Pelayanan Akta Pengakuan dan pengesahan anak

04

Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang catatan sipil

g)

Terlayaninya pembuatan akta catatan sipil bagi masyarakat, tersedianya 200 eksemplar register akta kelahiran, 10.000 lembar blangko kutipan akta kelahiran, 22 rim blangko alas kutipan akta kelahiran, 2 rim form F2 49 (1 halaman ), 110 eksemplar kwitansi @ 100 set/buku, tersedianya 1 unit laptop dan 1 unit printer. Tersedianya insentif bagi pasangan masyarakat pembuat aktanikah. Terlayaninya pembuatan akta kelahiran, tersedianya 1 rim Form F2 35 (2 halaman), 1 rim Form F2 38 (2 halaman), 1 rim Form F2 40 (2 halaman), 1 rim Form F2 41 (1 halaman) 700 orang tersosialisasi peraturan perundang-undangan bidang catatan sipil

Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan kependudukan dan catatan sipil diawalli dengan identifikasi masala melalui rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrembang desa, serta musrembang kecamatan yang digunakan sebagai bahan penyusunan Renja SKPD.

h)

Permasalahan dan Solusi. 1) Tidak terealisasinya target keluaran pada Pembangunan dan

pengoperasian

Penataan

SIAK

Administrasi

secara

terpadu

Kependudukan

Penduduk Wajib KTP yang

masih

tersisa

program Karena kurang

menyadari akan pentingnya kepemilikan KTP. Solusi dari masalah ini adalah berupaya secara terus menerus


199

melakukan sosialisasi pentingnya kepemilikan KTP bagi masyarakat. 2) Keluaran

kegiatan

kependudukan

Pengembangan

berupa

entri

data

komponen

data

base base

sebesar 15 % tidak berhasil direalisasikan disebabkan oleh kurangnya peralatan pendukung seperti komputer, solusinya dengan mengoptimalkan peralatan komputer yang

ada

dan

diharapkan

pada

tahun

anggaran

berikutnya fasilitas komputer dapat bertambah. 3) Target penerbitan 15.000 kartu keluarga dan 10.000 KTP pada kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan tidak dapat terpenuhi, jumlah KK yang diterbitkan sebanyak 13.273 buah, sedangkan KTP manual sebanyak 7.845 buah, hal ini disebabkan kurang

sadarnya

masyarakat

akan

pentingnya

kepemilikan Kartu Keluarga dan KTP, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan terus melakukan sosialisai pentingnya

kepemilikan

Kartu

Keluarga

dan

KTP

kepada masyarakat. 4) Target keluaran kegiatan Pelayanan Akta Catatan Sipil di Kantor Dukcapil Kabupaten Lombok Utara berupa penerbitan

10.000

akta

kelahiran

dan

15%

akta

kematian hanya dapat tersealisasi sebesar 74.33% atau sebanyak 7.433 akta kelahiran dan hanya satu akta kematian, hal ini disebabkan karena masyarakat belum seluruhnya memiliki buku nikah yang merupakan salah satu persyaratan pengurusan akta kelahiran. Solusinya adalah mengupayakan adanya pencatatan nikah secara masal bagi keluarga yang belum tercatat baik di kementerian agama bagi keluarga muslim maupun di dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi keluarga non muslim. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

200

5) Keluaran kegiatan Pelayanan akta perkawinan dan perceraian berupa pencatatan 1.000 pasang perkawinan dan 15% kasus perceraian hanya dapat terealisasi dengan diterbitkan akta perkawinan

sebanyak 344

sedangkan akta perceraian sebanyak 1 pasang. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga yang sudah lama menikah tetapi belum

mencatatkan

perkawinannya

di

dinas

Kependudkan dan Pencatatan Sipil), solusi yang dapat di

tempuh

adalah

mengupayakan

perkawinan masal bagi perkawinannya

serta

pencatatan

keluarga yang belum tercatat melakukan

sosialisasi

lebih

intensif. 6) Keluaran kegiatan Pelayanan Akta Pengakuan dan pengesahan pengakuan anak,

anak anak,

perubahan

kewarganegaraan masyarakat

berupa

Pencatatan

pengesahan nama tidak

dan bisa

anak,

peristiwa

pengangkatan

perubahan direalisasi

status karena

belum menganggap pencatatan peristiwa-

peristiwa tersebut penting. 10.

URUSAN

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNGAN ANAK a. Program dan kegiatan 

Sekretariat Daerah 1)Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan a)Kegiataan pembinaan organisasi perempuan



Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa 1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


201

a) Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender b) Pembinaan dan Penilaian Lomba Kreativitas Anak c) Pendataan PNS, Organisasi Perempuan dan Anak, Lembaga Kerja Wanita yang ada serta pendataan perempuan kepala keluarga (PEKKA) 2) Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan Perempuan a) Sosialisasi sitem pencatatan dan pelaporan KDRT. 3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan b) Kegiataan pembinaan organisasi perempuan

b. Realisasi Program dan Kegiatan. 

Sekretariat Daerah 1) 100 orang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi organisasi

wanita.

perlombaab

Senam,

Terselenggaranya kerohanian,

kegiatan

cerdas

cermat,

merangkai tatanan kue dalam rangka peningkatan pembinaan organisasi perempuan. 

Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa 1) 40 orang terbintek Advokasi dan Faslitasi PUG, 35 orang terbintek Penyusunan PPRG, tersedianya 2 unit laptop 2) Terselenggaranya lomba kreatifitas anak seperti lomba Penyuluhan Tingkat SLTA, Lomba Penyuluhan Tingkat SLTP, Lomba Karya Tulis Tingkat SLTA, Lomba Karya Tulis Tingkat SLTP. 3) Terdatanya PNS, Organisasi Perempuan dan Anak, Lembaga Kerja Wanita yang ada serta terdatanya perempuan kepala keluarga (PEKKA) 4) tersosialisasinya KDRT di tingkat masyarakat, tercatatnya kasus KDRT.


202

5) 50 orang berpartisipasi dalam kegiatan Hari Ibu, terselenggaranya Lomba Mewarnai Ibu dan Anak, Lomba Busana, Lomba Pidato bagi organisasi perempuan. c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tabel 42 PROFIL SPM BIDANG PELAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN / KOTA : Kabupaten Lombok Utara

No I

II

Tahun (%)

Jenis Pelayanan Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Indikator 1

1a

2

2a

2b

2c

2d

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan

2010

2011

2012

2013

2015

0,00

100,0 0

100,0 0

100,0 0

100,0 0

0,00

100,0 0

100,0 0

100,0 0

180,0 0

0,0

100,0

100,0

100,0

57,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0


203

terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit III

Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

3

3a 4

4a IV

Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

5

5a

5b

5c 5d

5e

5f

Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menanggani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak

0,0

0,0

25,0

64,7

57,1

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

00

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0


204

6

6a

V

Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

7

8

8a

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

8.Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 8a. Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Urusan. Satuan

Perangkat

Daerah

Penyelenggara

urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun

2015 yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Pemberdayaan Pemerintahan

Perempuan, Desa,

Keluarga

Badan

ini

Berencana

dibentuk

dan

berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Pemberdayaan

Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi : 1. peyusunan

rencana

strategis

dibidang

Pemberdayaan

Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;


205

2. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa; 3. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana dan pemerintahan desa; 4. pembinaan,

pengendalian,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan

Perempuan,

Keluarga

Berencana

dan

Pemerintahan Desa; 5. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa; 6. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan dibidang Pemberdayaan

Masyarakat,

Pemberdayaan

Perempuan,

Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa; 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. e. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

di Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa berjumlah 30 orang f. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tabel 43 NO. REK 1.11 .1.2 2.01

URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

INDIKATOR KELUARAN

ANGGARAN

REALISASI KEU FIS (%) (%)

237,379,000.00


206

16

22

23

24

17

6 18

1

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender

85.04 100

85.04 100

44,803,000.00

71.12 100

71.12 100

86,738,000.00

94.25 95.18

94.25 95.18

22,372,000.00

54.93 100

54.93 100

100

100

100

100

52,094,000.00

28.11 100

28.11 100

52,094,000.00

28.11 87.04

28.11 87.04

153,913,000.0 0 40 orang terbintek Advokasi dan Faslitasi PUG, 35 orang terbintek Penyusunan PPRG, tersedianya 2 unit laptop

Pembinaan dan Penilaian Lomba Kreativitas Anak

Terselenggaranya lomba kreatifitas anak seperti lomba Penyuluhan Tingkat SLTA, Lomba Penyuluhan Tingkat SLTP, Lomba Karya Tulis Tingkat SLTA, Lomba Karya Tulis Tingkat SLTP.

Pendataan PNS, Organisasi Perempuan dan Anak, Lembaga Kerja Wanita yang ada serta pendataan perempuan kepala keluarga (PEKKA) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Terdatanya PNS, Organisasi Perempuan dan Anak, Lembaga Kerja Wanita yang ada serta terdatanya perempuan kepala keluarga (PEKKA)

Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

tersosialisasinya KDRT di tingkat masyarakat, tercatatnya kasus KDRT.

31,372,000.00

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

50 orang berpartisipasi dalam kegiatan Hari Ibu, terselenggaranya Lomba Mewarnai Ibu dan Anak, Lomba Busana, Lomba Pidato bagi organisasi perempuan

31,372,000.00

g. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan diawalli dengan identifikasi masala melalui rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrembang desa, serta musrembang kecamatan yang digunakan sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. h. Permasalahan dan Solusi. 1. Permasalahan

dalam

penyelenggaraan

urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah terbentuk

Lembaga

Perlindungan

Anak)

P2TP2A

dan

namun

belum

LPA

(Lembaga

bias


berjalan 207

sebagaimana

yang

diharapkan

karena

belum

dapat

perlatihan SDM yang ada di lembaga tersebut. Yang mana pada saat ini banyak terjadi kekerasan baik dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun kekerasan terhadap Anak. 2. Tidak terealisasinya Anggaran pada Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan pada Pengarustamaan Gender (PUG) dengan jumlah dana Rp. 52.094.000 yang terealisasikan Rp. 45.344.000

(87,04%)

dengan

jumlah

keuangan

Rp.

6.750.000 terjadi kesalahan tulisan pada DPA dalam juara Lomba Busana Peringkat II yang seharusnya satuannya 1 OK ternyata di DPA 10 OK (kesalahan volume). 3. Anggaran pada Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Lomba Kreativitas Anak dengan Jumlah Dana Rp. 86.738.000 yang terealisasikan

dengan

jumlah

Rp.82.551.800

(95,18%)

dengan sisa Anggaran Rp. 4.186.200 sisa Perjalanan Dinas Luar Daerah. 4. Masih rendahnya peran

perempuan dalam segala aspek

menuntut kreativitas dan inovasi dalam melaksanakan program/kegiatan yang efektif untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan.

11. URUSAN

KELUARGA

BERENCANA

DAN

KELUARGA

SEJAHTERA a. Program dan kegiatan 1)

Program Keluarga Berencana a) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin


208

b) Pelayanan KIE Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS c) Pembinaan Keluarga Berencana d) Pendataan, Pengolahan Data dan Informasi Program KB e) Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi 2)

Program Kesehatan Reproduksi Remaja a) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

3)

Program pelayanan kontrasepsi a) Pengadaan Sarana Mobilitas dan Pelayanan Klinik KB

4)

Program pembinaan permasyarakat dalam pelayanan yang mandiri a) Pebinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB

5)

Program

peningkatan

penanggulangan

narkoba;

PMS

termasuk HIV/AIDS a) Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS Termasuk HIV/ AIDS 6)

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga a) Revitalisasi Kelompok Bina-bina.

b. Realisasi Program dan Kegiatan a. Tersedianya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga

miskin,

tersedianya

bahan

obat-obatan

pelayanan KB b. 65 orang peserta terlatih medis teknis, terkoordinasinya program KB/KS di 5 kecamatan, tersedianya 1 unit laptop. c. terbinanya keluarga berencana, terselenggaranya lomba PIK-KKR, lomba keluarga harmonis, lomba KB lestari 20 tahun, lomba UPPKS, lomba BKR, lomba BKL, lomba BKB. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

209

d. Tersedianya data dan informasi Program KB e. Terselenggaranya layanan pemasangan alat kontrasepsi di 59 klinik se KLU f. 100 orang tersosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja g. Tersedianya alat peraga edukatif KIE KIT 23 set, 23 set BKB KIT, 18 set Implant removal Kit, tersedianya 33 unit kendaraan roda 2 untuk tenaga penyuluh KB h. 50 orang peserta tersosialisasi masyarakat peduli KB i. 65 orang tersuluh penanggulangan narkoba dan PMS Termasuk HIV/AIDS j. 195 orang kader terlatih BKB, 45 orang kader terlatih BKR, 45 orang kader terlatih BKL, 30 orang kader terlatih PIKR, 48 orang kaderterlatih UPPKS. c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 44 PROFIL SPM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN: LOMBOK UTARA Tahun (Nilai) No

Jenis Pelayanan Dasar

Indikator SPM

1

2

3

A

Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS

1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%) 2. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%) 3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5% 4. Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB) ber-KB (70%)

2010

2011

2012

2013

2015

4

5

6

7

8

126

126

77

74

74

108

116

96

99

106

91

73

59

96

578

97

99

87

81

81


210

B

C

Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Penyediaan Informasi Data Mikro

5. Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%) 6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan 7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan 8. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun 9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun

81

80

69

92

92

30

42

42

42

36

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera untuk tahun Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

2015 yaitu

Pemberdayaan

Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa, Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Pemberdayaan

Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi : 1. peyusunan Masyarakat,

rencana

strategis

Pemberdayaan

dibidang

Pemberdayaan

Perempuan,

Keluarga

Berencana dan Pemerintahan Desa;


211

2. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa; 3. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana dan pemerintahan desa; 4. pembinaan,

pengendalian,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan

Perempuan,

Keluarga

Berencana

dan

Pemerintahan Desa; 5. pelaksanaan

kegiatan

penatausahaan

Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa; 6. pembinaan dibidang

terhadap

Unit

Pemberdayaan

Pelaksana Masyarakat,

Teknis

Badan

Pemberdayaan

Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa; 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. e. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa berjumlah 30 orang. f. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tabel 45 NO. REK 1.11. 1.22. 01

URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN

INDIKATOR KELUARAN

ANGGARAN


1,783,827,500


212

DESA

15 01

Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

02

Pelayanan KIE Tehnik Motivasi dan Konseling Program KB/KS

05

Pembinaan Keluarga Berencana

10

Pendataan , Pengolahan Data dan Informasi Program KB Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi

11

16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

01

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Program pelayanan kontrasepsi Pengadaan Sarana Mobilitas dan Pelayanan Klinik KB

17 06

18

Program pembinaan permasyarakat dalam pelayanan yang mandiri

02

Pebinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB

21

Program peningkatan penanggulangan narkoba; PMS termasuk HIV/AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS Termasuk HIV/AIDS Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

01

23

Tersedianya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, tersedianya bahan obat-obatan pelayanan KB 65 orang peserta terlatih medis teknis, terkoordinasinya program KB/KS di 5 kecamatan, tersedianya 1 unit laptop. terbinanya keluarga berencana, terselenggaranya lomba PIK-KKR, lomba keluarga harmonis, lomba KB lestari 20 tahun, lomba UPPKS, lomba BKR, lomba BKL, lomba BKB. Tersedianya data dan informasi Program KB Terselenggaranya layanan pemasangan alat kontrasepsi di 59 klinik se KLU

100 orang tersosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Tersedianya alat peraga edukatif KIE KIT 23 set, 23 set BKB KIT, 18 set Implant removal Kit, tersedianya 33 unit kendaraan roda 2 untuk tenaga penyuluh KB

50 orang peserta tersosialisasi masyarakat peduli KB

65 orang tersuluh penanggulangan narkoba dan PMS Termasuk HIV/AIDS

733,264,000

61.23

61.23

87,045,000

95,68

95,68

95,879,000

63,44

63,44

322,655,000

78,3

78,3

158,670,000

94.62

94.62

69,015,000

50,53

50,53

23,774,000

97.1 0

100

23,774,000

97.10

100

849,006,500

100

849,006,500

97.0 8 97,81

29,860,000

100

100

29,860,000

100

100

11,028,000

100

100

11,028,000

100

100

67.6 9

67.69

136,895,000


213

100

04

Revitalisasi Kelompok Bina-bina

195 orang kader terlatih BKB, 45 orang kader terlatih BKR, 45 orang kader terlatih BKL, 30 orang kader terlatih PIKR, 48 orang kaderterlatih UPPKS.

136,895,000

91.92


perencanaan

urusan

Keluarga

Berencana

dan

Pemerintahan diawalli dengan identifikasi masalah melalui rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrembang desa, serta musrembang kecamatan yang digunakan sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. h. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan berencana

program dan

keterbatasan

dan

kegiatan

keluarga

sarana

dan

sejahtera prasarana

urusan

keluarga

menemui

kendala

serta

ketersediaan

petugas penyuluh lapangan KB. Permasalahan diupayakan teratasi dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia secara bertahap.

12. URUSAN SOSIAL a. Program dan kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya (PMKS) lainnya a) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya. b) Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin.


214

91.92

c) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 2)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a) Pelaksanaan KIE bagi

konseling

Penyandang

Masalah

dan kampanye

sosial

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS) b) Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni c)

Pembinaan Lanjut Usia

d) Penanganan

masalah-masalah

strategis

yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 3)

Program pembinaan anak terlantar a) Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar b) Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar

4)

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma a) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

5)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial a) Peningkatan

kualitas

SDM

kesejahteraan

sosial

masyarakat b) Pemberdayaan Karang taruna c) Pemberdayaan WKSBM d) Pemberdayaan kelembagaan Sosial masyarakat e) Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS f) Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakwanan Sosial


215

6)

Program Penanganan Maslaah-masalah yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan KLB a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Bagi Penanggulangan Bencana

7)

Program

Pemantapan

Pelaksanaan

Program

Keluarga

Harapan a) Dukungan Program Pengembangan Program Keluarga Harapan Kecamatan Pemenang Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial a) Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan

Kecamatan Tanjung Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1)


Kecamatan Gangga Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1)


Kecamatan Kayangan Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1)



216

Kecamatan Bayan Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1)


b. Realisasi Program dan Kegiatan 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1. 25 orang terbintek pendampingan sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS, tersedianya 1 unit laptop. 2. 900

orang

keluarga

miskin

terlatih

keterampilan

berusaha 3. 132 kelompok usaha bersama (KUBE) menerima bantuan permodalan, tersalurkannya bantuan kambing untuk kelompok masyarakat karang nangka desa sokong 1 paket, tersalurkannya bantuan 1 paket sapi untuk kelompok ternak tanak song lauk 4. 500 peserta tersosialisasi KIE Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) 5. Tersedianya dana bantuan rehabilitasi bagi 1.000 unit rumah tidak layak huni 6. 50

orang

tersosialisasi

pembinaan

lanjut

usia,

tersedianya 1 unit printer, 1 unit laptop dan 1 unit kamera digital 7. Tersedianya

22 orang tenaga Tagana, 300 orang

tersosialisasi tanggap arurat dan kejadian luar biasa 8. 20 orang anak terlantar terlatih keterampilan bekerja. 9. Tersusunnya

dokumen

analisis

permasalahan

anak

terlantar 10. 100 orang penyandang cacat dan eks trauma terdidik dan terlatih keterampilan kerja LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

217

11. 45 peserta mengikuti pelatihan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat, tersedianya 45 stel pakaian jaket harian PSM dan TKSK 12. 70

peserta

terbintek

pemberdayaan

karang

taruna,

tersedianya 5 paket keramba budidaya ikan/ belut dankambing,

tersedianya

5

paket

bibit

ikan/belut/kambing. 13. 33 orang berdaya WKSBM 14. 45 orang tersosialisasi mengenai kelembagaan sosial masyarakat, tersedianya 1 unit printer, 1 unit laptop 15. Terupdatenya data PMKS dan PSKS 16. 120

orang

terbintek

nilai-nilai

kepahlawanan,

keperintisan dan kesetiakawanan sosial. 17. Tertatanya

lingkungan

Lumbung

Kampung

Siaga

Bencana 18. Terlaksananya pendampingan program PKH, tersedianya 1 unit printer dan 1 unit laptop pendamping PKH.  Kecamatan Pemenang 1) Tersedianya 1 paket kain sarung yang diberikan kepada masyarakat  Kecamatan Tanjung 1) Tersedianya 1 paket kain sarung yang diberikan kepada masyarakat  Kecamatan Gangga 1) Tersedianya 1 paket kain sarung yang diberikan kepada masyarakat  Kecamatan Kayangan 1) Tersedianya 1 paket kain sarung yang diberikan kepada masyarakat  Kecamatan Bayan 1) Tersedianya 1 paket kain sarung yang diberikan kepada masyarakat. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

218

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tabel 46 SPM BIDANG SOSIAL Profil SPM Kabupaten/Kota: Kabupaten Lombok Utara (Hasil Perhitungan)

No. 1

Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial: a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota b.

2

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota

Indikator

2010

2011

2012

2013

2015

TARGET NASIONAL

1 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

0

4%

4%

10%

8%

80%

2 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

0%

0%

100 %

100%

87%

80%

100 %

100%

100 %

100%

100%

80%

50%

60%

57%

56%

21%

60%

Penyediaan sarana dan prasarana sosial: a.

b.

Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala kabupaten/kota

Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota

3

4

Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.


219

3

Penanggulangan korban Bencana: a Bantuan sosial bagi . korban bencana skala Kabupaten/Kota

b Evaluasi korban bencana . skala Kabupaten/kota

4

5

6

Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

100%

100%

100 %

0

0

80%

0

0

0

60%

0

80%

1%

3%

4%

7%

4%

40%

Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial: - Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota

7

Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara urusan Urusan Sosial untuk tahun 2015 yaitu adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi : a) penyusunan rencana strategis bidang Sosial dan Tenaga Kerja; b) perumusan kebijakan teknis bidang Sosial dan Tenaga Kerja; c) pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Sosial dan Tenaga Kerja; LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

220

d) pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Sosial dan Tenaga Kerja; e) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Sosial dan Tenaga Kerja; f) pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja; e. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia penyelenggara urusan Sosial

di

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjumlah 26 orang. f. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tabel 47 NO. REK 1.13. 1.13. 01 15

01

02 04

16 03

URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah

INDIKATOR KELUARAN

ANGGARA N


11,325,189 ,150

25 orang terbintek pendampingan sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS, tersedianya 1 unit laptop. 900 orang keluarga miskin terlatih keterampilan berusaha 132 kelompok usaha bersama (KUBE) menerima bantuan permodalan, tersalurkannya bantuan kambing untuk kelompok masyarakat karang nangka desa sokong 1 paket, tersalurkannya bantuan 1 paket sapi untuk kelompok ternak tanak song lauk

524,267,5 00

99,06

100

153,163,00 0

98,81

100

99,03

100

99,21

100

99,83

100

87,46

100

116,766,50 0

254,338,00 0

10,302,93 1,650 500 peserta tersosialisasi KIE Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah

53,281,400


221

10 14

18

17 02 03 18 03

21

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pembinaan Lanjut Usia

Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Program pembinaan anak terlantar Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

03

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

05

Pemberdayaan Karang taruna

07 09

Pemberdayaan WKSBM Pemberdayaan kelembagaan Sosial masyarakat

10

Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakwanan Sosial Program Penanganan Maslaah-masalah yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan KLB

18

22

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tersedianya dana bantuan rehabilitasi bagi 1.000 unit rumah tidak layak huni 50 orang tersosialisasi pembinaan lanjut usia, tersedianya 1 unit printer, 1 unit laptop dan 1 unit kamera digital Tersedianya 22 orang tenaga Tagana, 300 orang tersosialisasi tanggap arurat dan kejadian luar biasa

20 orang anak terlantar terlatih keterampilan bekerja. Tersusunnya dokumen analisis permasalahan anak terlantar

100 orang penyandang cacat dan eks trauma terdidik dan terlatih keterampilan kerja

45 peserta mengikuti pelatihan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat, tersedianya 45 stel pakaian jaket harian PSM dan TKSK 70 peserta terbintek pemberdayaan karang taruna, tersedianya 5 paket keramba budidaya ikan/ belut dankambing, tersedianya 5 paket bibit ikan/belut/kambing. 33 orang berdaya WKSBM 45 orang tersosialisasi mengenai kelembagaan sosial masyarakat, tersedianya 1 unit printer, 1 unit laptop Terupdatenya data PMKS dan PSKS 120 orang terbintek nilainilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

10,075,767 ,000 42,151,250

100 83,63

100 100

131,732,00 0

97,03

100

30,319,50 0 20,505,000

96,98

100

96,07

100

9,814,5.00 0

98,88

100

65.625.00 0

98,58

100

65.625.000

98,58

100

180,755,5 00

96,63

100

23,120,000

97,32

100

37,582,000

98,54

100

28,636,000 21,660,000

100 100

100 100

47,105,500

89,57

100

22,652,000

99,99

100

105,100,0 00

97,99

100


222

06

24 05

1.13. 1.20. 07 21

1.13. 1.20. 08 21 19 1.13. 1.20. 07 21 19 1.13. 1.20. 07 21 19 1.13. 1.20. 07 21 19

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Bagi Penanggulangan Bencana Program Pemantapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dukungan Program Pengembangan Program Keluarga Harapan

Tertatanya lingkungan Lumbung Kampung Siaga Bencana

105,100,00 0

97,99

100

129,490,0 00

99,28

100

129,490,00 0

99,28

100

KECAMATAN PEMENANG

75,000,000

100

100

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan

75,000,00 0

100

100

75,000,000

100

100

KECAMATAN TANJUNG

100,000,00 0

100

100


100,000,0 00

100

100

100,000,00 0

100

100

KECAMATAN GANGGA

75,000,000

100

100


75,000,00 0

100

100

75,000,000

100

100

KECAMATAN KAYANGAN

75,000,000

100

100


75,000,00 0

100

100

75,000,000

100

100

KECAMATAN BAYAN

75,000,000

100

100


75,000,00 0

100

100

75,000,000

100

100

Terlaksananya pendampingan program PKH, tersedianya 1 unit printer dan 1 unit laptop pendamping PKH.

Tersedianya 1 paket kain sarung yang diberikan kepada masyarakat

tersedianya 1 paket kain sarung yang diberikan kepada masyarakat





223


perencanaan

urusan

soaial

diawalli

dengan

identifikasi masala melalui rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan,

musrembang

desa,

serta

musrembang

kecamatan yang digunakan sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. h. Permasalahan dan Solusi permasalahan yang dihadapi antara lain belum dimilikinya data base masyarakat yang menyandang masalah sosial dan keterbatasan

sumberdaya

aparatur.

Solusi

dilakukan

dengan upaya pemenuhan data dan sumberdaya.


224

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan

urusan

Pemerintahan

di Daerah

sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 5 ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan

Daerah

dilaksanakan

berdasarkan

asas

Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Tugas Pembantuan di Kabupaten Lombok Utara

dilakukan untuk

melaksanakan urusan pemerintahan Konkuren, yaitu tugas pemerintahan yang

menjadi

kewenangan

Pemerintahan

Pusat

maupun

urusan

pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang pelaksanaan kegiatannya diserahkan kepada kepada Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Utara. Pada tahun 2015 ada beberapa tugas pembantuan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang diserahkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, yaitu sebagai berikut :


372

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Pemberdayaan

Perempuan

Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kab. Lombok Utara a. Dasar Hukum  DIPA Nomor : SP DIPA-067.03.5.350343/2015 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan  Kementerian

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi, Unit Organisasi yang membawahi adalah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa c. Program dan Kegiatan 1. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar antara lain : 1) Jumlah rumusan kebijakan dan NSPK bidang peningkatan pelayanan sosial dasar 2) Jumlah pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial dasar 3) Jumlah

bimbingan

teknis

dan

supervisi

peningkatan

pelayanan sosial dasar 4) Jumlah penataan Desa Adat 5) Jumlah

blusukan

tematik

Presiden

ke

tempat-tempat

pelayanan publik, daerah terpencil, daerah rawan konflik, daerah potensial dan daerah terdepan.


373

d. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan  Keluaran (Output) dalam pelaksanan Program Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

yaitu

Pelaksanaan

kebijakan pelayanan sosial dasar 33 Desa. e. Sumber dan Jumlah Anggaran  Sumber dana dari DIPA Nomor : DIPA-067.03.5.350343/2015 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.492.152.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan jumlah realisasi sebesar Rp.5.437.974.700,- atau dengan persentase sebesar 99,01 % f. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi dan melaksanakan tugas pembantuan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Utara yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui

Sekretaris

Daerah.

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa

Kabupaten

Lombok

Utara

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat

spesifik

pada

bidang

Pemberdayaan

Masyarakat,

Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Utara menyelenggaran fungsi:


374

a) peyusunan rencana strategis dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan

Perempuan,

Keluarga

Berencana

dan

Pemerintahan Desa; b) perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa; c) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana dan pemerintahan desa; d) pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

bidang

Pemberdayaan

Masyarakat,

Pemberdayaan

Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa; e) pelaksanaan

kegiatan

penatausahaan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa; f) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa; g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. g. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan Tabel 70 Rekapitulasi Pegawai BPM, PPKB, PEMDES No. 1

A

Klasifikasi 2 Golongan

Jumlah 3



Golongan IV

3



Golongan III

23



Golongan II

5


375



Golongan I

-



Eselon II

1



Eselon III

5



Eselon IV

11



Fungsional Umum/Staf

20



Fingsional Khusus

12

Eselon

B

Pendidikan

C



S3

-



S2



S1



Diploma



SLTA

11



SLTP

-



SD

-

17 3

Sumber : Bag. Kepegawaian Setda KLU 2015 2. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara a. Dasar Hukum DIPA Nomor : SP DIPA-040.01.4.400605/2015 b. Instansi Pemeberi Tugas Kementerian

Pariwisatan

Republik

Indonesia

Unit

Organisasi

Kementerian Pariwisata. c. Program dan Kegiatan


376

Program pengembangan pariwisata dengan kegiatan pengembangan infrastruktur dan ekosistem. Adapun indikator kinerja kegiatan yaitu: 1)

Perumusan

kebijakan

pengembangan

dan

infrastruktur

penyusunan dan

NSPK

ekosistem

di

bidang

pariwisata

di

destinasi pariwisata. 2)

Koordinasi

dan

singkronisasi

kebiajakan

di

bidang

pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi pariwisata. 3)

Pengembangan amenitas pariwisata.

4)

Perencanaan kawasan strategis pariwisata.

5)

Pelaksanaan

nimbingan

teknis

di

bidang

pengembangan

infrastruktur dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata. 6)

Penyusunan rencana dan program, analis dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata.

7)

Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata.

d. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 

Hasil (Outcome): 1) Meningkatnya investasi di sektor pariwisata. 2) Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kuantitas tenaga kerja nasional. 3) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara


377

4) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara 

Keluaran (Output): Tersedianya fasilitas/pendukung amenitas/fasilitas pariwisata.

e. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber dana dari DIPA Nomor : SP DIPA-040.01.4.400605/2015 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.100.00.000,- (Satu Milyar Seratus

Juta

Rupiah)

dengan

jumlah

realisasi

sebesar

Rp.1.071.747.000,- atau dengan persentase sebesar 97,43 % f. Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

Yang

Melaksanakan

Tugas

Pembantuan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi dan melaksanakan

tugas

pembantuan

adalah

Dinas

Pariwisata

Kabupaten Lombok Utara yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas pokok

melaksanakan

urusan

Pariwisata

pemerintahan

mempunyai daerah

di

tugas bidang

Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara menyelenggaran fungsi : 1) penyusunan rencana strategis bidang Pariwisata; 2) perumusan kebijakan teknis bidang Pariwisata; 3) pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pariwisata; LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

378

4) pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pariwisata; 5) pembinaan

terhadap

Unit

Pelaksana

Teknis

Dinas

bidang

Pariwisata; 6) pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pariwisata; 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. g. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan Tabel 71 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pariwisata KLU No. 1

A


Jumlah 3



Golongan IV

2



Golongan III

12



Golongan II

2



Golongan I

1



Eselon II

1



Eselon III

4



Eselon IV

9




3



Fingsional Khusus

1

Eselon

B

Pendidikan C



S3

-



S2

-



S1

9


379



Diploma

3



SLTA

2



SLTP

1



SD

-

Sumber : Bag. Kepegawaian Setda KLU 2015


380

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah Pada

era

Otonomi

Daerah

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota berhak melakukan kerjasama dengan Daerah lain atapun dengan pihak ketiga. Kewenangan untuk melakukan kerjasama tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan prinsip-prinsip kerjasama antar Daerah maupun kerjasama dengan orang ketiga memiliki tujuan antara lain:  Memantapkan hubungan dan keterkaitan daerah yang satu dengan

daerah

lain

dalam kerangka

kesatuan

Republik

Indonesia  Menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antat daerah dan / dengan pihak ketiga  Meningkatkan peraturan pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.  Mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.  Meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah banyak melakukan kerjasama baik kerjasama antar daerah yang bersifat regional (NTB) maupun kerjasama lintas Daerah serta kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan di kabupaten Lombok Utara. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

381

Kerjasama yang terbentuk diharapkan dapat menyentuh segala lini terutama kerjasama yang menyentuh kepada pelayanan publik (Pasal 4). Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Lombok

Utara

dalam

melaksanakan kerjasama harus berpegang pada prinsip – prinsip kerjasama daerah yang mana dalam prinsip – prinsip kerjasama daerah

tersebut

tertuang

dalam

pasal

2

(dua)

Peraturan

Pemerintah No 50 Tahun 2007 yaitu : a. Efisiensi; b. Efektivitas; c. Sinergi; d. Saling menguntungkan; e. Kesepakatan bersama; f. Itikad baik; g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI; h. Persamaan Kedudukan; i. Transparansi; j. Keadilan, dan k. Kepastian hokum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara diharapkan dapat menjalankan kerjasama antar Daerah sesuai dengan prinsip – prinsip yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas sehingga road map

dalam pembangunan di

Kabupaten Lombok Utara dapat dilaksanakan secara tepat dan terarah demi mewujudkan masyarakat Lombok Utara yang Maju Dan Beradab Dengan Semangat “TIOQ, TATA, TUNAQ”. 1.

Daerah Yang Diajak Kerjasama Pada tahun tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Lombok Utara masih melanjutkan kerjasama pada tahun –


382

tahun sebelumnya dengan berbagai Daerah antara lain Kerjasama

antara

Pemerintah

Kabupaten

Pusat,

Lombok

kerjasama

Utara

Pemreintah

dengan

Kabupaten

Lombok Utara Dengan Pemerintah Daerah kabupaten Wiwirano

Provinsi

Sulawesi

Tenggara

dan

kerjasama

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. 2.

Dasar Hukum a. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dengan Pemerintah Pusat Nomor Tahun

2013

tentang

Urusan

bersama

1

untuk

penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. b. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Dengan Kabupaten Wiwirano Nomor 29A Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi (UPT) Padalere Utama Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. c. Perjanjian Kerjasama antara Kabupaten Lombok Utara dengan Kabupten Sumbawa Nomor 32B Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT.. Brang Lamar Kec. Lunyuk Kab. Sumbawa Prov. NTB 3.

Bidang Kerjasama Kerjasama antar Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan Daerah lain pada tahun 2013 sebagaimana disebutkan di atas antara lain : a. Kerjasama

antara

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Lombok Utara dengan Pemerintah Pusat di bidang pemberdayaan masyarakat.


383

b. Kerjasama antara Pemerintah darah kabupaten Lombok utara

dengan

pemerintah

Kabupaten

Wiwirano

berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 29A tahun 2013 yaitu di bidang Transmigrasi Umum (TU) c. Kerjasama antara pemerintah daerah kabupaten Lombok utara

dengan

pemrintah

kabupaten

Sumbawa

berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 32B tahun 2013 di bidaang Transmigrasi 4.

Nama Kegiatan a. Penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. b. Penyelenggaraan program Transmigrasi (UPT) Padalere Utama Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. c. Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT. Brang Lamar

Kecamatan

Lunyuk

Kabupaten

Sumbawa

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 5.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah SKPD yang melaksanakan tugas dari Perjanjian kerjasama

Nomor

Pemberdayaan

:

1

Masyarkat,

tahun

2013

adalah

Pemberdayaan

Badan

Perempuan,

Keluarga Berencana Dan Pemerintahan Desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa merupakan

unsur

pendukung

tugas

kepala

daerah,

dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

384

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan dibidang

kebijakan

daerah

Pemberdayaan

yang

bersifat

Masyarakat,

spesifik

Pemberdayaan

Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggaran fungsi : a) peyusunan rencana strategis dibidang Pemberdayaan Masyarakat,

Pemberdayaan

Perempuan,

Keluarga

Berencana dan Pemerintahan Desa; b) perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan

bidang

Pemberdayaan

Masyarakat,

Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa; c) pemberian

dukungan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana dan pemerintahan desa; d) pembinaan,

pengendalian,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa; e) pelaksanaan

kegiatan

penatausahaan

Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa; f) pembinaan dibidang

terhadap Unit

Pemberdayaan

Pelaksana

Teknis Badan

Masyarakat,

Pemberdayaan


385

Perempuan,

Keluarga

Berencana

dan

Pemerintahan

Desa; g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Table 72 Rekapitulasi pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa No. 1

A


Jumlah 3



Golongan IV

3



Golongan III

23



Golongan II

5



Golongan I

-

Eselon

B



Eselon II

1



Eselon III

5



Eselon IV

11




20



Fingsional Khusus

12

Pendidikan

C



S3



S2



S1



Diploma



SLTA

-

17 3 11


386



SLTP

-



SD

-

Sumber : Bag. Kepegawaian Setda Lombok Utara 2015 B. Kerjasama Daerah Kabupaten Lombok Utara Dengan Pihak Ketiga Kerjasama Daerah yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2013 masih melanjutkan kerjasama denga pihak ketiga pada tahun-tahun sebelumnya dengan data yang diperoleh bersumber dari data LPPD pada tahun 2014, Kerjasama tersebut antara lain sebagai berikut : 1. PT.PLN (Persero Wilayah NTB) a) Dasar Hukum  Perjanjian kerjasama antara Kabupaten Lombok Utara dengan PT. PLN ( Persero Wilayah NTB area Mataram) No. 04 Tahun 2012 dan perjanjian kerjasama No. 12. PJ/160/AREA-MAT/2012 b) Bidang Kerjasama  Perjanjian

kerjasama

tentang

penyetoran

pajak

penerangan jalan dan penagihan pembayaran

pajak

penerangan jalan di Kabupaten Lombok Utara c) Nama Kegiatan  Penyetoran

pajak penerangan

jalan

dan

penagihan

pembayaran pajak penerangan jalan d) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga SKPD yang melaksanakan tugas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

387

pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui

Sekretaris

Daerah.Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok

melaksanakan

urusan

pemerintahan

daerah

dibidang Pendapatan dan Aset Daerah.Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan

melaksanakan

tugas

dan pokok

Aset

Daerah

sebagaimana

dalam

dimaksud

menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan

rencana

strategis

bidang

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; b. Perumusan

kebijakan

teknis

bidang

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; c. Pelaksanakan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; d. Pembinaan,

pengendalian,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan kegiatan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; e. Pembinaan

terhadap

Unit

Pelaksana

Teknis

Dinas

dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; f. Pelaksanaan

kegiatan

penata

usahaan

Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. e) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan


388

Tabel 73 Rekapitulasi Pegawai DPPKAD No

Klasifikasi

Jumlah

1

2

3

GOLONGAN A



Golongan IV

5



Golongan III

31



Golongan II

46



Golongan I

5 ESELON

B



Eselon II

1



Eselon III

6



Eselon IV

18



Fungsional Umum

62



Fungsional Khusus

-

PENDIDIKAN

C



S3

-



S2

2



S1

26



Diploma

5



SLTA

49



SLTP

-



SD

5

Sumber : Bagian Kepegawaian Setda Lombok Utara 2015 f)

Sumber dan Jumlah Anggaran Pembiayaan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Lombok Utara dengan PLN dibebankan kepada kedua belah pihak dalam hal ini

pemerintah kabupaten


389

Lombok Utara dibebankan biaya dalam pelaksanaan materisasi, Pengembangan PJU dan biaya operasional tim penertiban PJU sedangkan pemasangan Alat Ukur Pembatas (APP) dibebankan kepada PLN. g) Jangka Waktu Kerjsama Jangka waktu perjanjian kerjasama ditentukan selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang

berdasarkan

kesepakatan

antara

Kabupaten Lombok Utara dengan PLN h) Hasil (Output) dari Kerjasama Terselenggaranya penyetoran pajak penerangam jalan oleh PT. PLN (Persero), serta diarahkan utnuk lebih menjamin efektifitas dan efisiensi Keuangan Daerah serta memberikan

keuntungan

baik

dari

Pemerintah

Kabupaten Lombok Utara maupun dari pihak PLN i)

Permasalahan dan Solusi Apabila Kabupaten

terjadi

perselisihan

Lombok

Utara

antara

dengan

PLN

pemerintah dalam

hal

pelaksanaan perjanjian kerjasma, maka solusi yang dilaksankan adalah menyelesaikan secara musyawarah den mufakat dan apabila tidak terjadi kata mufakat maka perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Mataram. 2. IMACS,

Provinsi

NTB,

Kabupaten

Lombok

Barat,

Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa. a) Dasar Hukum LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

390



Perjanjian

kerjasama

antara

kabupaten

Lombok

Utara dengan IMACS, provinsi NTB, Kabupaten Lombok

Barat,

Kabupaten

Lombok

Tengah,

Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa No. 127 tahun 2012. b) Bidang Kerjasama 

Perjanjian kerjasama pengembangan bidang kelautan dan perubahan iklim di NTB.

c) Nama Kegiatan 

Pengembangan bidang kelautan dan perubahan iklim di NTB.

d) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Dinas

Pertanian,

Perkebunan,

Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi

daerah,

dipimpin

oleh

kepala

dinas

yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui

Sekretaris

Perkebunan,

Kehutanan,

mempunyai

tugas

Daerah.Dinas Kelautan

pokok

dan

melaksanakan

Pertanian, Perikanan urusan

pemerintahan daerah dibidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud

menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana strategis bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

391

b. Perumusan

kebijakan

teknis

bidang

Pertanian,

Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; c. Pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan

Pertanian,

Perkebunan,

Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang

Pertanian,

Perkebunan,

Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan; f.

Pelaksanaan

kegiatan

penatausahaan

Dinas

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. e) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Tabel 74 Rekapitulasi Pegawai DPPKKP Klasifikasi

No 1

A

2 GOLONGAN

Jumlah 3



Golongan IV

5



Golongan III

31



Golongan II

46



Golongan I

5


392

ESELON

B



Eselon II

1



Eselon III

6



Eselon IV

18



Fungsional Umum/Staff

62



Fungsional Khusus

-

PENDIDIKAN

C



S3

-



S2

2



S1

26



Diploma



SLTA/MA/SPP/SMEA/STM



SLTP

-



SD

5

5 49

Sumber:DPPKKP tahun 2012 f)

Sumber dan Jumlah Anggarn  Bersumber dari dana NGO yaitu USAID

g) Jangka Waktu Kerjasama  Kerjasama dilakukan dari tahun 2011-2014 h) Hasil (Output) dari Kerjasama  Adanya

penguaan

kapasitas

kelembagaan

dan

permodalan masyarakat pesisir i)

Permasalahan dan Solusi  Permasalahan -

Dalam pelaksanaan kerjasama tidak melibatkan peran dari Pemerintah daerah


393

 Solusi -

Diharapkan

dalam

melaksanakan

kegiatan

dilibatkan peran serta dari pemerintah daerah dan LSM lokal yang ada di kabupaten Lombok Utara.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 1. Forum Koordinasi Forum yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah Forum Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) 2. Materi Koordinasi Mambahasa

permasalahan

keamanan

dan

ketertiban

di

Kabupaten Lombok Utara selama 2012 3. Instansi Vertikal Yang Terlibat Forum Komunikasi Intelejen Daerah melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak antara lain: TNI, Kepolisian, Bea Cukai, Imigrasi 4. Sumber Anggaran Dana

bersumber

dari

APBD

sebesar

Rp.116.100.00

dianggarkan melalui program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan nama

kegiatan operasional

komunikasi intelejen daerah. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaran Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah. Tabel 75 Rekapitulasi Pegawai Kantor Kesbangpol


394

No.

Klasifikasi

Jumlah

1

2

3

Golongan

A



Golongan IV

1



Golongan III

7



Golongan II

3



Golongan I

-

Eselon

B



Eselon II

-



Eselon III

1



Eselon IV

4



Eselon V

-




6



Fingsional Khusus

-

Pendidikan

C



S3

-



S2

2



S1

3



Diploma

1



SLTA

5



SLTP

-



SD

-

Sumber : Kantor Kesbangpol KLU 2013


395

D. Pembinaan Batas Wilayah 1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyelenggarakan pembinaan batas wilayah baik dalam skala Provinsi maupun dalam skala Kabupaten. Pembinaan batas wilayah

untuk

skala

Provinsi

masih

terjadi

sedikit

permasalahan, terutama permasalahan dengan Kabupaten induk yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Utara yaitu Kabupaten Lombok Barat. Permasalahan yang terjadi yaitu penentuan titik batas antara kedua Kabupaten yang belum sepakat, yaitu penentuan titik batas wilayah di pilar No 60 dan di koordinat Kemendagri: - Bujur : 116º 4º 0º dan – Lintang 8º 27º 43º serta berada di ketinggian 560 H (m) dpl. Pada rapat yang di selenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Pemerintahan Umum bertempat di Hotel Jayakarta, Jakarta yang dihadiri dari masing – masing perwakilan

dari

Pemerintah

Kabupaten

Lombok

Tengah,

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta PT. Raya Konsultan

yang

ditunjuk

sebagai

konsultan

dalam

penelusuran maupun penentuan titik batas wilayah. Selain

menyelenggarakan

pembinaan

batas

wilayah

dalam skala provinsi, pada tahun 2013 pemerintah Kabupaten Lombok Utara melaksanakan pembinaan batas wilayah dalam skala

Kabupaten.

Pembinaan

batas

wilayah

Kabupaten

dilaksanakan bertujuan untuk memetakan batas – batas wilayah antar kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok


396

Utara. Pelaksanaan batas wilayah menitikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan (Pasal 2 Pemendagri No.1 Tahun 2006). Kabupaten Lombok Utara terdiri atas lima kecamatan, yaitu Kecamatan Bayan, Kecamatan Kayangan, Kecamatan Gangga, Kecamatan

Tanjung

dan

Kecamatan

Pemenang.

Penentuan batas wilayah dimasing – masing kecamatan untuk Kabupaten Lombok Utara dimulai dari Kecamatan paling timur yaitu Kecamatan Bayan. Kecamatan Bayan yang desanya berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Timur yaitu Desa Sambik Elen sedangkan dari pihak Kabupaten Lombok Timur yang desanya berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Utara adalah desa Sajang Kecamatan Senaru yang berbatasan

di

sebelah

Selatan

dari

Kecamatan

Bayan,

sedangkan untuk batas sebelah Utara adalah Selat Lombok, batas sebelah timur adalah Desa Sambik Elen dan barat adalah desa Mumbul Sari. Kecamatan Kayangan adalah kecamatan berikutnya yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Batas Kecamatan Kayangan terdiri dari batas sebelah timur adalah Desa Selengan dusun Panggung Timur dan Desa Salut Timur, Dusun Montong Singgang, Dusun Tunjang Besi dan Dusun Tanak Sebang. Sebelah Barat adalah Desa Kayangan, sebelah selatan adalah Desa Santong dan Sebelah utara adalah Selat Lombok. Kecamatan Gangga merupakan kacamatan selanjutnya yang berada di Kabupaten Lombok Utara. Batas wilayah kecamatan Gangga untuk seselah utara adalah selat Lombok, LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

397

batas sebelah timur adalah Desa Sambik Bangkol Dusun Jugil, Dusun Beriri Jarak, Dusun Sambik Bangkol dan Dusun Senjajak, batas sebelah selatan adalah Desa Bentek dan batas untuk wilayah barat adalah Desa Bentek. Kecamatan Tanjung merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Lombok Utara. Batas sebelah utara adalah Selat Lombok, batas sebelah selatan adalah Desa Tegal Maja dan Desa Teniga, batas sebelah barat adalah desa Sigar Penjalin batas sebelah timur adalah desa Jenggala yang terdiri dari Dusun Dasan Tengak, Dusun Kapu dan Dusun Montong serta Dusun Tanak Song Laok dan Dusun Tanak Song Daya. Kecamatan terakhir yang ada di Kabupaten Lombok Utara adalah Kecamatan Pemenang yang mana batas sebelah utara adalah selat Lombok, batas sebelah selatan adalah desa Pemenang Timur, batas sebelah barat adalah desa Malaka, batas sebelah timur adalah Desa Pemenang Timur dusun Karang Montong. 2. Solusi Yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian Permasalahan yang terjadi perihal batas wilayah antara kabupaten Lombok Utara dengan kabupaten Lombok Barat masih diselesaikan di tingkat provinsi dimana permsalahan tersebut belum tercapainya kata mufakat antara kedua kabupaten. Kabupaten Lombok Utara tetap menginginkan tapal

batas

ditentukan,

sesuai

dengan

akan

tetapi

titik

koordinat

kabupaten

yang

Lombok

telah Barat

menginginkan perubahan atas titik koordinat tersebut. Pertemuan – pertemuan mengenai penentuan tapal batas secara intensif terus dilaksanakan antara Kabupaten Lombok LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

398

Utara maupun Kabupaten Lombok Barat serta peran serta dari Provinsi maupun dari Kementerian Dalam Negeri ikut terlibat aktif

dalam

mediasi

agar

segera

terselesaikannya

permasalahan tapal batas yang terjadi antara kabupaten Lombok Utara maupun Kabupaten Lombok Barat. Perubahan kesepakatan yang dilakukan sepihak oleh Kabupaten Lombok Barat dalam hal penetuan batas wilayah menjadi kendala bagi tercapainya kata sepakat untuk menyelesaikan permsalahan batas wilayah yang berada di pusuk. Permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Lombok Utara dengan Kabupaten Lombok Barat yang belum mencapai kesepakatan, kemudian permasalahan tersebut diserahkan tahapan penyelesainnya ditingkat Provinsi sehingga apapun keputusan yang diambil oleh Provinsi untuk penyelesaian penentuan tapal batas dapat segera diselesaiakan dan tidak berlarut – ralut serta diharapkan baik dari kedua Kabupaten Lombok Utara maupun Kabupaten Lombok Barat dapat menghormati apapun keputusan yang akan ditetapkan dari Provinsi. Selain

upaya

penyelesaian

sengketa

batas

wilayah

melalui Pemerintah Provinsi juga dilakukan konsultasi dengan pemerintah

pusat

yang

diikuti oleh

seluruh

camat

se-

Kabupaten Lombok Utara pada bulan Oktober 2013 bertempat di

kantor

Dirjen

PUM.

Hasil

pertemuan

tersebut

menginformasikan bahwa permasalahan perbatasan wilayah antara Kabupaten Lombok Utara dengan Kabupaten Lombok Barat masih dalam proses di Pusat karena Kabupaten Lombok Barat belum mau menyerahkan permasalahan batas wilayah tersebut Kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

399

Pusat Sedangkan penentuan batas wilayah antara kecamatan di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2013 tidak terjadi masalah. Masing – masing kecamatan yang menyepakati masing – masing wilayah yang menjadi batas wilayah yang ada di

kecamatan.

Penentuan

batas

–

batas

wilayah

antar

kecamatan diharapkan dapat segera diselesaikan. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah SKPD yang melaksanakan tugas adalah Sekretariat Daerah

merupakan

unsur

staf

dipimpin

oleh

seorang

Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah; b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. Pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

pemerintah daerah; d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya 4. Jumlah

Pegawai,

Kualifikasi

Pendidikan,

Pangkat

dan

Golongan. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

400

Tabel 76 Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Daerah No.

Klasifikasi

Jumlah

1

2

3

Golongan

A



Golongan IV

3



Golongan III

2



Golongan II

-



Golongan I

-

Eselon

B



Eselon II

2



Eselon III

1



Eselon IV

1



Eselon V

-




2



Fingsional Khusus

-

Pendidikan

C



S3

-



S2

3



S1

3



Diploma

-



SLTA

-



SLTP

-



SD

-

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda KLU 2013


401

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD) 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya Undang-undang

Nomor

24

Tahun

2007

tentang

Penanggulangan Bencana mendefenisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan meggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia. Kerusakan lingkungan, kerugian harta benda

dan

dampak

mengakibatkan

psikologi.

korban

jiwa

Walaupun

tidak

manusia, beberapa

sampai kejadian

bencana terjadi di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2013, kebanyakan adalah bencana kebakaran yang masuk dalam katagori bencana non alam serta kejadian bencana karena faktor

alam

yaitu

tanah

longsor

di

kawasan

Pusuk.

Selengkapnya disajikan pada tabel berikut: Tabel 77 Kejadian Bencana dan Penanggulangannya No.

1

Waktu/Tgl

Lokasi

Jenis

kejadian

kejadian

bencana

Kamis,04

Dsn,Penjalin

Bencana

April 2013

Ds, Singgar

Kebakaran

Pukul,17.00 Wita

Dampak

A. Kerusakan

Bantuan

1. Beras 15 Kg

Pemukiman Yaitu 1

2. Food Ware 1 Set

Penjalin

Unit Rumah Berserta

3. Panic 1 Buah

Kec.Tanjung

Isinya Habis An. Baiq

4. Teko 1 Buah

Nurhayati, Satu Unit

5. Baju Seragam

Rumah Beratapkan

Sekolah,Daster 1

Seng Dengan Ukuran

Set

Rumah 5 X 9 M2. B. Tidak Ada Korban Jiwa C. Diperkirakan

6. Selimut 1 Buah 7. Minyak Goreng 1 Kg. 8. Sarung Kain 1


402

Kerugian ± Rp.25.000.000.

Buah 9. Kecap Manis 5 Buah 10.Tiker 1 Buah 11.Wajan 1 Buah 12.Sendok Nasi 1 Buah 13.Sutil 1 Buah.

2

Senin, 08

Dsn,Ujung

Bencana

A. Kerusakan

April 2013

Mekar

Kebakaran

Pukul,10.25

Ds, Bayan

Unit Rumah berserta 3. Panic 1 Buah

Wita

Beleq

isinya habis An.

4. Teko 1 Buah

Kec. Bayan.

Sidik Efendi, satu

5. Baju Seragam

Pemukiman yaitu 1

1. Beras 15 Kg 2. Food Ware 1 Set

unit rumah dengan

Sekolah,Daster

ukuran rumah 8 x 6

1set

m2 B. tidak ada korban jiwa. C. Diperkirakan kerugian ±Rp.40.000.000.

6. Baju Kaos 1 Set 7. Selimut 1 Buah 8. Minyak Goreng 1 Kg. 9. Sarung Kain 2 Buah 10.Kecap Manis 5 Buah 11.Tiker 2 Buah 12.Wajan 1 Buah 13.Sendok Nasi 1 Buah 14.Sutil 1 Buah.

3

Senin, 5

Dsn, Batu

Bencana

Agust 2013

Santek

Kebakaran

Pukul,20.00 Wita

A. Kerusakan

1. Beras 15 Kg

Pemukiman yaitu 1

2. Food Ware 1 Set

Ds,Sambik

Unit Rumah berserta

3. Panic 1 Buah

Elen

isinya habis

4. Teko 1 Buah

Kec. Bayan

An.Alwijaya, satu

5. Baju Daster 1 Set

unit rumah dengan

6. Baju Kaos 1 Set

ukuran rumah 7 x 5

7. Selimut 1 Buah

m2

8. Minyak Goreng 1

B. tidak ada korban

Kg.


403

jiwa. C. Diperkirakan kerugian ±Rp.70.000.000.

9. Sarung Kain 2 Buah Kecap Manis 5 Buah 10. Tiker 1 Buah 11. Wajan 1 Buah 12. Sendok Nasi 1 Buah 13. Sutil 1 Buah.

4

Jum’at, 23

Dsn, Lokok

Bencana

A.Kerusakan

Agust 2013

Aur Ds,Karang

Kebakaran

Pukul,14.00

Bajo

tiga belas ) unit

Wita

Kec. Bayan

rumah berserta isinya

Pemukiman yaitu 13 (

habis yaitu : - An. Sahrudin Ceper

1. Beras 5 kg x 13 kk 2. Food Ware 1 set x 13 kk 3. panci 1 buah x 13 kk

satu unit rumah dengan ukuran rumah 4. teko 1 buah x 13 7,10 x 4 m2. - An. Mayudin satu unit rumah dengan ukuran rumah 9,8x6,9 m2 - An.Sam’in satu unit rumah dengan ukuran

kk 5. Baju daster 1 set x 13 kk 6. selimut 1 set x 13 kk

rumah 12x4,7m2 - An.Durrangga satu unit rumah dengan ukuran rumah 11x7,20m2 - An.Asnandin satu unit

7. Baju Kaos 1 set x 13kk 8. Baju seragam sekolah x 13kk

rumah dengan ukuran 9. Sarung kain 1 set x rumah 12x8,8 m2

13 kk

- An.Mustapa satu unit rumah dengan ukuran rumah 12,5x9,31m2. - An. Farhan satu unit rumah dengan ukuran

10. Tiker 1 set x 13kk 11. Terpal 1 buah x 13kk

rumah 8,7x5,7m2. - An.Haerudin satu rumah dengan ukuran rumah 12,12x8,8m2An.Sahrudin satu

12. Minyak Goreng 2kg x13kk 13. Kecap manis 1set


404

unit rumah dengan ukuran rumah 8,7x5,7m2. - An.Muhsin satu unit

x 13kk 14. sutil 1 buah x 13 kk

rumah dengan ukuran 15. Wajan 1 buah x rumah 9x6,5m2 13 kk -An.Nurjanah satu unit rumah dengan ukuran

16. Kid Ware 1 set x 13 kk

rumah 5,9x5m2 -An.Saparudin satu unit rumah dengan

17. Sendok nasi 1 set x 13kk

ukuran rumah 10,5x7,20m2. -An.Sahmin satu unit rumah dengan ukuran rumah 6,7x11,7m2 B. Tidak ada Korban Jiwa C. Diperkirakan Kerugian ±Rp.330.000.000

5

Rabu,4 Sept

Dsn, Gili Air

2013 Pukul,09.30 Wita

Bencana Kebakaran

Ds, Gili Indah Kec. Pemenang

A.Kerusakan

1. Beras 15 Kg

Pemukiman yaitu 1

2. Food Ware 1 Set

Unit Rumah berserta

3. Panci 1 Buah

isinya habis An.Irma

4. Teko 1 Buah

Susianti, satu unit

5. Baju Daster 1set

rumah dengan

6. Baju Kaos 1 Set

ukuran rumah 12x7

7. Selimut 1 Buah

m2

8. Minyak Goreng 1 Kg.

B.tidak ada korban jiwa. C.Diperkirakan kerugian ±Rp.70.000.000.

9. Sarung Kain 2 Buah 10.Kecap Manis 5 Buah 11.Tiker 2 Buah 12.Wajan 1 Buah


405

13.Sendok Nasi 1 Buah 14.Sutil 1 Buah. 6

Selasa,10

Dsn,Lembah

Bencana

Sept 2013

Berora

Kebakaran

Pemukiman yaitu 1

2. Food Ware 1 Set

Pukul,10.00

Ds, Selengen

A.Kerusaka

Unit Rumah berserta

3. panic 1 buah

Wita

Kec.Kayangan

n

isinya habis An.I.Nym

4.teko 1 buah

Pemukiman

Sukerti, satu unit

5.Baju seragam

yaitu 1 Unit

rumah dengan

sekolah,daster 1Set

Rumah

ukuran rumah 12x 10

6. Baju Kaos 1 Set

berserta

m2

7. selimut 1 buah

isinya habis An.I.Nym Sukerti, satu unit

A.Kerusakan


1. Beras 15 Kg

8. minyak goreng 1 kg. 9. sarung kain 2 buah 10.kecap manis 5

rumah

buah

dengan

11.tiker 2 buah

ukuran

12. Wajan 1 Buah

rumah 12x

13. sendok nasi 1

10 m2

buah

B.tidak ada

14.sutil 1 buah.

korban jiwa. C.Diperkira kan kerugian ± Rp.100.000 .000. 7

Rabu, 26 Sept 2013 Pukul,15.30 Wita

Dsn,Bentek Ds,Pemenang

Bencana Kebakaran

Sabtu, 28

Dsn,Pawang

-

Hutan di Kawasan Hutan Lindung

Barat

Pusuk, kebakaran lahan ±1/2 are

Kec. Pemenang

8

A.Kebakaran Lahan

Bencana

A.Kerusakan Pemukiman yaitu 1



406

Sept 2013

Timpas

Pukul,18.00

Ds,Akar-akar

wita

Kebakaran

Kec.Bayan

Unit Rumah berserta

3.Panci 1 buah

isinya habis

4.teko 1 buah

An.Ratsanep, satu

5 Baju daster 1Set

unit rumah dengan

6. Baju Kaos 1 Set

ukuran rumah 4 x 6

7. selimut 1 buah

m2

8. minyak goreng 1


kg. 9. sarung kain 2 buah 10.kecap manis 5 buah 11.tiker 2 buah 12. Wajan 1 Buah 13. sendok nasi 1 buah 14.sutil 1 buah.

9

Senin,30 Sept 2013 Pukul,11.00 wita

Dsn,Kr Gedeng Ds, Sukadana

Bencana Kebakaran

Kec. Bayan

A.Kerusakan

1. Beras 15 Kg

Pemukiman yaitu 1

2. Food Ware 1 Set

Unit Rumah berserta

3. panic 1 buah

isinya habis

4.teko 1 buah

An.Satinep, satu unit

5.Baju seragam

rumah dengan

sekolah,daster

ukuran rumah 4 x 6

1Set

m2 B.tidak ada korban jiwa. C.Diperkirakan kerugian ±Rp.15.000.000.

6. Baju Kaos 1 Set 7. selimut 1 buah 8. minyak goreng 1 kg. 9. sarung kain 2 buah 10.kecap manis 5 buah 11.tiker 2 buah 12. Wajan 1 Buah 13. sendok nasi 1 buah 14.sutil 1 buah.

10

Jum’at, 4

Dsn, Lokok

Bencana

Okt 2013

Kelungkung

Kebakaran


1. Beras 5 Kg x 2 kk 2. Food Ware 1 Set x


407

Pukul,13.30 wita

Ds,Senaru Kec. Bayan

Unit Rumah berserta

2kk

isinya habis :

3. panic 1 buah x

-An.Nursah, satu unit

2kk

rumah dengan

4.teko 1 buah x 2kk

ukuran rumah 4 x 6

5.Baju seragam

m2

sekolah,daster

-An.Zaenudin satu unit rumah dengan ukuran

1Set x 2kk 6. Baju Kaos 1 Set x

rumah 3x4 m2 B.tidak ada korban jiwa.

2 kk 7. selimut 1 buah x

C.Diperkirakan kerugian

2kk 8. minyak goreng 2

±Rp.50.000.000.

kg. x 2 kk 9. sarung kain 2 buah x 2kk 10.kecap manis 5 buah x 2 kk 11.tiker 2 buah x 2 kk 12. Wajan 1 Buah x 2 kk 13. sendok nasi 1 buah x 2 kk 14.sutil 1 buah.x 2 kk

11

Kamis, 24

Dsn, Teluk

Bencana

A.kebakaran Lahan ±1½

Okt 2013

Dalem

Kebakaran

Ha

Pukul,12.00

Ds,Medana

wita

12

13

Kec. Tanjung

Jum’at, 25

Dsn,

Bencana

A.kebakaran Lahan

Okt 2013

Kayangan

Kebakaran

±100 Ha

Pukul,13.30

Ds,Kayangan

Bencana

A.Kerusakan

wita

Sabtu, 26

-

-

Kec. Kayangan Dsn,Pangung

Pemukiman yaitu 1



408

Okt 2013

Barat

Pukul,11.30

Ds,Selengen

wita

Kebakaran

Unit Rumah berserta

3. panic 1 buah

isinya habis :

4.teko 1 buah

-An.Amaq Herman,

Kec.Kayangan

satu unit rumah dengan ukuran rumah 4 x 6 m2 B.tidak ada korban jiwa.

5.Baju seragam sekolah,daster 1Set 6. Baju Kaos 1 Set 7. selimut 1 buah 8. minyak goreng 1 kg.

C.Diperkirakan kerugian ±Rp.70.000.000.

9. sarung kain 2 buah 10.kecap manis 5 buah 11.tiker 2 buah 12. Wajan 1 Buah 13. sendok nasi 1 buah 14.sutil 1 buah.

14

Kamis,7 Nop 2013 Pukul, 17.00 wita

Dsn,Mentigi Ds,Malaka

Bencana Kebakaran

Kec.Pemenang

A.Kerusakan

1. Beras 15 Kg

Pemukiman yaitu 1

2. Food Ware 1 Set

Unit Rumah berserta

3. panic 1 buah

isinya habis :

4.teko 1 buah

-An.H. Bahrudin, satu unit rumah dengan ukuran rumah 3 x 6 m2

5.Baju,daster 1Set 6. Baju Kaos 1 Set 7. selimut 1 buah 8. minyak goreng 1 kg.

B.tidak ada korban jiwa.

9. sarung kain 2

C.Diperkirakan

10.kecap manis 5

buah kerugian ±Rp.25.000.000.

buah 11.tiker 2 buah 12. Wajan 1 Buah 13. sendok nasi 1 buah 14.sutil 1 buah.

15

Sabtu,09

Dsn,Gondang

Bencana

Nop 2013

Timur

Kebakaran




409

Pukul,22.00 wita

Ds,Gondang Kec. Gangga

Unit Rumah berserta

3. panic 1 buah

isinya habis :

4.teko 1 buah

-An.Sukamdi, satu unit rumah dengan ukuran rumah 2x5 m2 B.tidak ada korban jiwa.

5.Baju,daster 1Set 6. Baju Kaos 1 Set 7. selimut 1 buah 8. minyak goreng 1 kg. 9. sarung kain 2 buah

C.Diperkirakan kerugian ±Rp.25.000.000.

10.kecap manis 5 buah 11.tiker 2 buah 12. Wajan 1 Buah 13. sendok nasi 1 buah 14.sutil 1 buah.

16

Rabu,2 Jan 2013 Pukul,22.00 wita

Dsn,Kerujuk Ds,Pemenang

Bencana Longsor

Barat

A.Tidak mengakibatkan

1.Memberikan

kerusakan

Bantuan

Pemukiman hanya

kebutuhan dasar

berdampak tergenang

dari 105 kk

air dan material

Kec. Pemenang

longsor 105 KK 17

Rabu,2 Jan 2013 Pukul,22.00 wita

Dsn, Menggala Ds,Pemenang

Bencana Longsor

Barat


1.Memberikan

kerusakan

Bantuan

Pemukiman hanya

kebutuhan dasar

berdampak tergenang

dari 78 kk

air dan material

Kec. Pemenang

longsor 78 KK 18

Rabu,2 Jan

Dsn, Teluk

Bencana

2013

Nara

Longsor

Pukul,07.00

Ds,Malaka

wita


1.Memberikan

kerusakan

Bantuan

Pemukiman hanya

kebutuhan dasar

Mengevakuasi warga

dari 111 kk

dengan jumlah 111 kk

Kec. Pemenang

ketempat posko darurat 19

Selasa, 1 Jan

Dsn, Bentek

Bencana

A.Askses Jalan Pusuk tertimbun Material

1. Berkoordinasi dengan Dinas PU


410

2013 Pukul,18.00 wita

Ds,Pemenang

Longsor

Barat Kec. Pemenang

Lonsor sehinga jalur

Prov NTB dan Kab.

kepusuk dialihkan

Lombok Utara

sementara ke jalur

dengan

Desa malaka.

mengerahkan alat

B. Tidak ada Korban

berat.

Jiwa.

20

Rabu, 9 Jan

Dsn, Kokok

Bencana

2013

Kongkang

Banjir Rob

Pukul, 20.22

Ds,Sukadana

wita


1.Memberikan

kerusakan

Bantuan

Pemukiman hanya

kebutuhan dasar

Berdampak

dari 3 kk

tergenangnya air di

Kec. Bayan

pemukiman akibat air laut pasang yaitu 3 unit rumah 21

Rabu, 9 Jan

Dsn,Lokok

Bencana

2013

Buak

Banjir Rob

Pukul, 23.30

Ds,Sukadana

wita


1.Memberikan

kerusakan

Bantuan

Pemukiman hanya

kebutuhan dasar

Berdampak

dari 8 kk

tergenangnya air di

Kec. Bayan

pemukiman akibat air laut pasang yaitu 8 unit rumah B. Tidak ada Korban jiwa 22

Rabu, 10 Jan

Dsn,Muara

Bencana

2013

Putat

Banjir Rob

Pukul, 16.30

Ds,Pemenang

wita

Timur Kec. Pemenang


1.Memberikan

kerusakan

Bantuan

Pemukiman hanya

kebutuhan dasar

Berdampak

dari 45 kk

tergenangnya air di pemukiman akibat air laut pasang yaitu 45 unit rumah B. Tidak ada Korban


411

jiwa 23

Jum’at, 11 Jan 2013 Pukul,24.00 wita

Dsn,Kr Gedeng Ds, Sukadana

Bencana Banjir Rob


-

kerusakan Pemukiman hanya Berdampak

Kec.Bayan

tergenangnya air di pemukiman akibat air laut pasang yaitu 8 unit rumah B. Tidak ada Korban Jiwa.

24

Minggu,20 Jan 2013 Pukul,18 .35 wita

Dsn, Bentek Ds,Pemenang

Bencana

A.Askses Jalan Pusuk

Longsor

tertimbun Material

dengan Dinas PU

Lonsor sehinga jalur

Prov NTB dan Kab.

kepusuk dialihkan

Lombok Utara

sementara ke jalur

dengan

desa malaka.

mengerahkan alat

Barat Kec. Pemenang

1. Berkoordinasi

berat.

B. Tidak Korban Jiwa 25

Rabu,20 Febru 2013 Pukul,10.15 wita

Dsn,Tebanyak Ds,Tegal Maja

Bencana banjir

A.Talut Jembatan rusak

-

akibat derasnya air sungai dan tidak mengakibatakan

Kec. Tanjung

kerusakan hunian warga B.Tidak ada Korban Jiwa.

26

Rabu,20 Febru 2013 Pukul,10.15 wita

Dsn,Tebanyak Ds,Tegal Maja

Bencana Longsor

Kec. Tanjung

A.akibat lonsoran

1. Berkoordinasi

tersebut askses jalur

dengan Dinas PU

dusun leong tengak

Kab. Lombok Utara

tertimbun material

dengan

longsor.

mengerahkan alat

B.Tidak ada Korban

berat.

Jiwa. 27

Senin, 4

Dsn,Gondang

Bencana

A.akibat bencana

1.bantuan berupa


412

Maret 2013

Ds, Gondang

Pukul,12.30

Kec. Gangga

wita

Angin

tersebut yang

tenda sementara

Putting

terdampak 58 KK

dari BPBD dan

Beliung

mengakibatkan

Dinas Sosial.

kerusakan hunian Warga B. Tiadak ada Korban Jiwa

28

Senin, 25

Dsn,

Bencana

Feb 2013

terbanyak

Lonsor

Pukul,12.30

Ds,Tegal Maja

wita

Kec. Tanjung

A.akibat lonsoran tersebut askses jalur

dengan Dinas PU

dusun leong Barat

Kab. Lombok Utara

tertimbun material

dengan

longsor.

mengerahkan alat

B.Tidak ada Korban jiwa 29

1. Berkoordinasi

Selasa,26

Dsn,Boyotan

Bencana

Feb 2013

Proyek

Angin

tersebut telah

tenda sementara

Pukul

Ds,Gumantar

Putting

merusak rumah warga

dari BPBD dan

Beliung

6 unit dari 6 kk

Dinas Sosial.

Kec. kayangan

A.akibat bencana

berat.

1.bantuan berupa

B. Tidak ada Korban jiwa

30

Selasa,16 April 2013 Pukul,08.30 wita

Dsn Medain Ds, Tegal Maja

Bencana Longsor

Kec. Tanjung

A.akibat lonsoran tersebut askses jalur

dengan Dinas PU

dusun leong Timur

Kab. Lombok Utara

tertimbun material

dengan

longsor.

mengerahkan alat

B.Tidak ada Korban jiwa 31

Bulan ,

Masing –

Bencana

September

masing

Kekeringan

s/d Desember

1. Berkoordinasi

A.akibat bencana

berat.

1. Penyaluran Air

tersebut terdampak di

bersih di 5

berdampak di

5 kecamatan dan

kecamatan

5 kecamatan

berkonsentrasi ke kecamatan Kayangan dan Bayan.

32

Sabtu,22

Terdampak di

Bencana

Juni 2013

4 Kecamatan

Gempa

A.akibat bencana tersebut merusak

1.Memberikan Bantuan kebutuhan dasar


413

Pukul,13.30

Bumi

pemukiman warga

wita

di 4 Kecamatan yang terdampak Bencana.

2. Status Bencana Sampai

dengan

saat

ini

Peraturan

Presiden

yang

mengatur tentang penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana di amanatkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana belum diterbitkan, akan tetapi terhadap bencana yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara sebagaimana di uraikan di atas Bupati Lombok Utara telah mengeluarkan status tanggap darurat bencana dengan Nomor 330/107/BPBD/2012 tanggal 3 september 2012 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012. Namun demikian karena tidak ada korban jiwa dalam kejadian bencana pada tahun 2012 tersebut, bencana yang terjadi dapat dikategorikan sebagai bencana dalam skala kecil dan bersifat lokal. 3. Sumber dan Jumlah Anggaran. Untuk mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya bencana di Kabupaten Lombok Utara Pemerintah Daerah telah menganggarkan dana sebesar Rp. 1.120.218.050 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Lima Puluh Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah

(APBD)

dengan

rincian

kegiatan

yang

tercantum dalam tabel berikut :


414

Tabel 78 Sumber dan Jumlah Anggaran Antisipasi dan Penanggulangan Bencana ANGGARAN NO

1

PROGRAM

Program

KEGIATAN

Alokasi

Realisasi

(Rp)

(Rp)

76.925.000

76.175.000

140.400.000

137.800.000

97.610.000

81.349.100

131.506.000

131.416.000

237.650.000

134.610.000

a. Pelatihan TRC

20.290.250

15.093.000

b. Sosialisasi

10.306.000

10.309.000

26.459.600

24.143.000

a. Pemantauan Dan

Pencegahan

Penyebarluasan

Dini Dan

Informasi Potensi

Penanggulang

Bencana Alam

an Bencana

SKPD

b. Penyediaan Tenaga Tim Siaga c. Penanggulangan Dampak Bencana 2

Program

a. Tanggap Darurat

Penanganan

Banjir Dan

Tanggap

Longsor

Darurat 3

Propgram

a. Pengawasan

Peningkatan

Pelaksana

Kesiagaan

Pencegahan Kebakaran

4

Program Penguatan Peraturan PerundangUndangan Dan Kapasitas Kelembagaan

Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana


415

c. Penysunan Dokumen

49.471.200

20.298.000

215.600.000

172.822.500

114.000.000

53.500.000

1.120.218.050

857.515.600

Menghadapi

Kemungkinan

Kebijakan Resiko Bencana Kabupaten Lombok Utara d. Penysunan Dokumen Pengurangan Resiko Bencana 5

Program

a. Operasional

Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan Bencana Alam

6

Program

a. Relokasi Korban

Rahabilitasi

Bencana

Dan Rekonstruksi Jumlah

Sumber : BPBD 2013 4. Antisipasi

Daerah

Dalam

Bencana Antisipasi

terhadap

kemungkinan

terjadinya

bencana

dilakukan pada tahun 2013 melalui kegiatan-kegitan sebagai berikut : a. Pemantauan

Dan

Penyebarluasan

Informasi

Potensi

Bencana Alam b. Penyediaan Tenaga Tim Siaga c. Penanggulangan Dampak Bencana d. Tanggap Darurat Banjir Dan Longsor e. Pengawasan Pelaksana Pencegahan Kebakaran LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

416

f. Pelatihan TRC g. Sosialisasi Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana h. Penysunan

Dokumen

Kebijakan

Resiko

Bencana

Kabupaten Lombok Utara i. Penysunan Dokumen Pengurangan Resiko Bencana j. Operasional Kesiapsiagaan Bencana Alam 5. Satuan Kerja Perangakat Daerah (SKPD) Yang Menangani Bencana SKPD

yang

Penanggulangan

melaksanakan Bencana

tugas

Daerah

adalah

Badan

merupakan

unsur

pendukung tugas kepala daerah, dipimpin Kepala Badan secara

ex-officio

dijabat

oleh

Sekretaris

Daerah

yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Bupati.Badan

Pengggulangan

Bencana

Daerah

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

dalam

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggaran fungsi : a. perumusan

dan

penetapan

kebijakan

penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. c. pelaksanaan

kegiatan

penatausahaan

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


417

6. Jumlah

Pegawai,

Kualifikasi

Pendidikan,

Pnagkat

dan

Golongan Tabel 79 Rekapitulasi Pegawai BPBD No. 1

A


Jumlah 3



Golongan IV

1



Golongan III

7



Golongan II

6



Golongan I

-

Eselon

B



Eselon II

-



Eselon III

1



Eselon IV

4



Eselon V

-




8



Fingsional Khusus

-

Pendidikan

C



S3

-



S2

-



S1

6



Diploma

1



SLTA

7



SLTP

-

 SD Sumber : Bagian Kepegawaian Setda KLU 2015 7. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi.


418

Tabel 80 Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi di Kabupaten Lombok Utara NO

JENIS BENCANA

PROBABILITAS

1

Banjir

4

2

Tanah Longsor

4

3

Epidemi dan Wabah Penyakit

4

4

Kekeringan

3

5

Kebakaran

3

6

Gempa Bumi

3

7

Letusan Gunung Berapi

3

8

Tsunami

1

Keterangan : 5 : Pasti (Hampir dipastikan 80-90 %) 4 : Kemungkinan besar (60-80 %) 3 : Kemungkinan kecil terjadi (40-60 %) 2 : Kemungkinan kecil (20-4 %) 1 : Kemungkinan sangat kecil (Hingga 20%) F. Pengelolaan Kawasan Khusus Menurut

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (19) yang dimaksud dengan provinsi

Kawasan dan/atau

Pemerintah

Khusus

adalah

kabupaten/kota

untuk

bagian

wilayah

yang

ditetapkan

menyelenggarakan

dalam oleh

fungsi-fungsi

pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Selanjutnya Undang-Undang yang sama pada Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan :


419

1. Ayat (1) : Untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. 2. Ayat (2) : Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan Undang-Undang. 3. Ayat

(3)

:

Fungsi

pemerintahan

tertentu

selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan penjelasan dan kriteria yang disebutkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diatas, sampai dengan Tahun 2013 di Kabupaten Lombok Utara belum ada suatu wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Khusus, namun demikian kawasan Gili Matra dan Taman Nasional

Gunung

Rinjani

yang

telah

ditetapkan

oleh

Pemerintah Provinsi NTB sebagai kawasan strategis provinsi sedang dalam proses untuk diusulkan sebagai kawasan khusus. G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 1. Gangguan

Yang

Terjadi

(Konflik

berbasis

SARA,

anarkisme, saparatisme atau lainnya) Data

Keamanan

dan

Ketertiban

Umum

Masyarakat di Kabupaten Lombok Utara Bulan Januari s/d Desember 2013.


420

Tabel 81 Data Keamanan dan Ketertiban Umun

No

Jenis Gangguan

Total

1

Perkelahian/Tauran

7

2

Psk/Perzinahan

-

3

Pembunuhan

2

4

Minuman Keras

-

5

Narkoba

1

6

Penggelapan

1

7

Perampokan

-

8

Pencurian Ternak

10

9

Pencurian Barang

30

10

Penipuan/Hipnotis

-

11

Pemerkosaan

1

12

KDRT

2

13

Kekerasan Pada Anak

-

14

Kebakaran

-

15

Penculikan

-

16

Pemerasan

7

17

Bencana Alam

3

18

Lakalantas

27

19

Lain-Lain

1

Jumlah

92

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2013


421

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani SKPD yang melaksanakan tugas adalah Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah sebagai unsur

pelaksana

menyelenggarakan

penegakan ketertiban

Peraturan umum,

Daerah,

ketrentraman

masyarakat dan perlindungan masyarakat, dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok penegakan Peraturan Daerah penyelenggaraan ketentraman

dan

ketertiban

umum

serta

perlindungan

masyarakat.Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud menyelenggaran fungsi : a. penyusunan Peraturan

program Daerah

dan

dan

pelaksanaan

Peraturan

penegakan

Kepala

Daerah,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan ketrentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; c. perumusan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketrentraman masyarakat di daerah; d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketrentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;


422

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan g. pelaksanaan tugas lainnya meliputi : 1) mengikuti proses penyusunan peraturan perundangundangan

serta

kegiatan

pembinaan

dan

penyebarluaskan produk hukum daerah; 2) membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara; 3) pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum

teradministrasi

sesuai

dengan

ketentuan

dan

penertiban

peraturan perundang-undangan; 4) membantu

pengamanan

penyelenggaraan

pemilihan

umum

dan

pemilihan

umum kepala daerah; 5) membantu

pengamanan

dan

penertiban

penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan 6) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Jumlah

Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat

dan

Golongan Tabel 82 Rekapitulasi Pegawai Sataun Polisi Pamong Praja No.

Klasifikasi

Jumlah

1

2

3

A

Golongan


423



Golongan IV

1



Golongan III

11



Golongan II

20



Golongan I

4

Eselon

B



Eselon II

-



Eselon III

1



Eselon IV

5



Eselon V

-






Fingsional Khusus

29 -

Pendidikan

C



S3

-



S2

1



S1

5



Diploma

-



SLTA

23



SLTP

4



SD

2

Sumber : Bagian Kepegawaian Setda KLU 2015 3. Penanggulangan dan Kendalanya Penanggulangan :  Melaksanakan koordinasi dengan aparat Kepolisian, TNI dan Masyarakat. 

Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang

pentingnya

kewaspadaan

dini,

ancaman,

tantangan, gangguan dan hambatan yang mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

424



Meningkatkan peran Masyarakat untuk melaksanakan Poskamling.

Kendala : 

Kekurangan SDM yang memahami Tupoksi.



Kekurangan anggaran dalam seluruh proses kegiatan .



Belum adanya standar operasional yang baku dalam proses penyelesaian masalah.



Belum

lengkapnya

teknologi

yang

memadai

sesuai

prosedur kerja. 

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan

terutama

menyangkut

keamanan

dan

ketertiban. 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Kamtibmas Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Instansi/Lembaga Terkait Daerah dalam menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten Lombok Utara pada tahun 2013 tidak ada, dikarenakan permasalahan yang terjadi masih bisa ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja sendiri. 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber dana pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Lombok Utara bersumber dari dana APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.557.397.456.30 (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Tiga Puluh Rupiah)


425

BAB VI PENUTUP Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan tahun 2014, sedapat didasarkan

pada

peraturan

perundangan

yang

mungkin

berlaku,

dan

mengakomodasi aspirasi serta kebutuhan masyarakat, mengerahkan segala kemampuan sumber daya Kabupaten Lombok Utara. Kendatipun demikian dengan mencermati hasil penyelenggaraan pemerintahan dan Utara

pelaksanaan

pembangunan Kabupaten Lombok

pada tahun 2014, maka disadari bahwa apa yang telah

dilakukan

selama

tahun

2014 disamping

telah

menghasilkan

kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan membawa perubahan pada

peningkatan kesejahteraan

menyisakan

masyarakat,

tetapi

beberapa hal yang belum terselesaikan

juga masih secara

tuntas

karena dihadapkan dihadapkan beberapa kendala dan hambatan, sehingga hal ini masih perlu dan relevan untuk semakin dicermati penanganannya pada waktu

yang akan datang. Oleh karena itu

sangat perlu didukung adanya penyempurnaan strategi dan komitmen

bersama sebagai

pembangunan dengan harapan

modal akan

dasar

penanganan

dalam pelaksanaan

mempercepat penyelesaian

permasalahan dan perolehan hasilnya semakin maksimal. Demikian Kabupaten

Laporan

Lombok

Penyelenggaraan

Utara

dibuat

pertanggungjawaban pelaksanaan

Pemerintahan

Daerah

sebagai

wujud

tugas pokok, fungsi dan strategi

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

penyelenggaraan

pemerintahan di Daerah. Akhir kata, semoga Laporan ini dapat memberi

manfaat

bagi perkembangan pembangunan Kabupaten

Lombok Utara pada umumnya serta derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Lombok Utara pada khususnya.


426

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

LOMBOK UTARA

TIO Q,TATA,TUNAQ

KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dengan mengucap puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rakhmat-Nya, kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lombok Utara tahun 2015. Penyusunan merupakan

Laporan

implementasi

Penyelenggaraan dari

Peraturan

Pemerintahan

Pemerintah

ini

Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (ILPPD)

Kepada

Masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi fungsi Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan

strategi

Pemerintah

Kabupaten

Lombok

Utara

sebagai

pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang terjadi sebagai bahan

untuk

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.


ii

Untuk

lebih mempertajam dan mengetahui keberhasilan

pembangunan daerah, maka dipandang perlu untuk melengkapi LPPD dengan Suplemen LPPD yang terdiri dari 3 Lampiran yaitu Pengambil Kebijakan, Pelaksana Kebijakan dan Capaian Kinerja. Disadari secara substansi, redaksional maupun outline dalam laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh – sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan ini sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Tanjung, 28 Maret 2016 BUPATI LOMBOK UTARA,

DR. H. NAJMUL AKHYAR, SH, MH


iii

DAFTAR ISI Halaman Halaman Pembuka ....................................................................................... i Kata Pengantar ............................................................................................ ii Daftar Isi ...................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. Dasar Hukum ....................................................................... 1 1. Pembentukan .................................................................... 1 2. Sejarah Singkat berdirinya Kabupaten Lombok Utara ....... 1 3. Lambang Daerah .............................................................. 7 B. Gambaran Umum Daerah ..................................................... 16 1. Kondisi Geografis Daerah ................................................ 16 2. Gambaran Umum Demografis ......................................... 21 3. Kondisi Ekonomi .............................................................. 30 a. Potensi Unggulan Daerah ........................................... 31 b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB .................................... 58 BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ..... 61 A. Visi dan Misi ........................................................................ 61 B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah ..................................... 67 C. Prioritas Daerah .................................................................... 76 BAB III URUSAN DESENTRALISASI .......................................................... 81 A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan ....................................... 1. Urusan Pendidikan ........................................................ a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi .......................................... 2. Urusan Kesehatan ......................................................... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

81 81 81 84 92 97 97 98 118 118 119 119 120 124 iv

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi .......................................... 3. Urusan Pekerjaan Umum............................................... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi .......................................... 4. Urusan Perumahan Rakyat ........................................... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi ..........................................

126 126 127 133 133 135 135 135 140 144 144 145 151 151 153 153 154 155 155 156 156 158 158

5. Urusan Penataan Ruang ....................................... ....... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... d. Sumber Daya Manusia .............................................. e. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. f. Proses perencanaan ................................................. g. Permasalahan dan solusi ..........................................

158 158 158

6. Urusan Perencanaan Pembangunan.......................... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... d. Sumber Daya Manusia .............................................. e. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. f. Proses perencanaan ................................................. g. Permasalahan dan solusi ..........................................

160 160 162


159 159 159 160 160

164 164 165 167 167 v

7. Urusan Perhubungan .................................................... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi .......................................... 8. Urusan Lingkungan Hidup.......................................... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi .......................................... 9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ........................ a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi .......................................... 10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.................................................................. a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi .......................................... 11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ................................................................................... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

168 168 169 170 182 183 183 184 185 185 185 186 189 190 191 191 194 194 195 195 195 197 198 198 198 199 199 201 201 202 203 205 206 206 207 207 208 208 209 vi

c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi .......................................... 12. Urusan Sosial ........................................................................ a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi .......................................... 13. Urusan Ketenagakerjaan ...................................................... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi ..........................................

210

14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah .... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi ..........................................

230 230 231 232

15. Urusan Penanaman Modal ............................................ a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia ..............................................

235 235 236 236


211 212 212 214 214 214 214 217 219 220 221 221 224 224 225 225 226 227 228 228 228 229 230

232 233 233 235 235

240 241 vii

f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. 241 g. Proses perencanaan ................................................. 242 h. Permasalahan dan solusi .......................................... 242

16. Urusan Kebudayaan ...................................................... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi ..........................................

242 242 243 243

17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga.............................. a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi .......................................... 18. Urusan KeSatuan Kerja Bangsa dan Politik Dalam Negeri ............................................................................. a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD)..................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi .......................................... 19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ......................... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia ..............................................

251 251 252 253


248 249 249 250 250

253 254 254 255 255 256 256 259 261 261 264 264 268 268

268 268 278 288 288 290 vii i

f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi .......................................... 20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa .................... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD)..................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi .......................................... 21. Urusan Statistik ............................................................. a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi .......................................... 22. Urusan Kearsipan .......................................................... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi .......................................... 23. Urusan Komunikasi dan Informatika ............................ a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi .......................................... 24. Urusan Perpustakaan .................................................... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

291 303 303 308 308 309 311 311 312 312 314 314 314 314 314 314 314 315 316 316 316 316 317 317 317 318 318 318 319 319 319 319 320 320 321 321 322 322 322 322 323 ix

c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi ..........................................

323

B. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan ........................ 1. Urusan Pertanian ......................................................... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Tingkat Pencapaian SPM .......................................... d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... e. Sumber Daya Manusia .............................................. f. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. g. Proses perencanaan ................................................. h. Permasalahan dan solusi .......................................... 2. Urusan Kehutanan ....................................................... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... d. Sumber Daya Manusia .............................................. e. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. f. Proses perencanaan ................................................. g. Permasalahan dan solusi .......................................... 3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral ................... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... d. Sumber Daya Manusia .............................................. e. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. f. Proses perencanaan ................................................. g. Permasalahan dan solusi .......................................... 4. Urusan Pariwisata ........................................................ a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... d. Sumber Daya Manusia .............................................. e. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. f. Proses perencanaan ................................................. g. Permasalahan dan solusi ..........................................

325 325 325 327 335


323 324 324 325 325

335 335 336 342 342 343 343 343 344 345 345 346 346 346 347 347 347 348 348 348 348 348 348 349 351 351 351 354 354 x

5. Urusan Kelautan dan Perikanan ................................. a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... d. Sumber Daya Manusia .............................................. e. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. f. Proses perencanaan ................................................. g. Permasalahan dan solusi .......................................... 6. Urusan Perdagangan ..................................................... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... d. Sumber Daya Manusia .............................................. e. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. f. Proses perencanaan ................................................. g. Permasalahan dan solusi .......................................... 7. Urusan Perindustrian .................................................... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... d. Sumber Daya Manusia .............................................. e. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. f. Proses perencanaan ................................................. g. Permasalahan dan solusi .......................................... 8. Urusan Transmigrasi ..................................................... a. Program dan Kegiatan ............................................... b. Realisasi Program dan Kegiatan ............................... c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara (SKPD) ...................................................................... d. Sumber Daya Manusia .............................................. e. Realisasi anggaran program dan kegiatan................. f. Proses perencanaan ................................................. g. Permasalahan dan solusi .......................................... BAB IV TUGAS PEMBANTUAN ................................................................... A. Tugas Pembantuan Yang Diterima........................................ B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan ...................................... BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ..................................................... A. Kerjasama Antar Daerah ....................................................... B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga .............................. C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah ..................... D. Pembinaan Batas Wilayah .................................................... E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana ........................ F. Pengelolaan Kawasan Khusus .............................................. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 2015

355 355 355 357 358 358 360 360 361 361 361 362 363 363 364 364 365 365 365 366 367 367 368 368 369 369 369 369 370 370 370 370 338 372 373 381 381 387 394 396 402 419 xi

G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum ....... 420 BAB VI PENUTUP ........................................................................................ 426


xii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7

Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12

Tabel 13 Tabel 14 Tabel 15 Tabel 16 Tabel 17 Tabel 18 Tabel 19

Luas Daerah Kabupaten Lombok Utara dirinci Menurut Kecamatan .............................................................................. Jumlah Dusun di Kabupaten Lombok Utara dirinci Menurut Kecamatan .............................................................................. Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal Menurut Kecamatan*) di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 ......... Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Lombok Utara ....................... Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara ................................................... Jumlah Kepala keluarga menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara ......................................................................... Banyak Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-Rata anggota Rumah Tangga Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara ......................................................................... Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Lombok Utara ....................................................... Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan dirinci per Kecamatan ............................................................................ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan ........................................................................... Luas Tanah Sawah Yang Dapat Ditanami dan Tanah Kering di Rinci Menurut Jenis Penggunaan per Kecamatan . .............. Luas Wilayah Efektif Yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budidaya di kabupaten lombok utara dirinci menurut kecamatan ............................................................................... Luas Tanam dan Produksi Komoditi Pertanian Padi, Palawija dan Sayuran/Hortikultura ........................................................ Luas Dan Produksi Perkebunan Rakyat Per Jenis Tanaman Dirinci Menurut Kecamatan .................................... Luas Lahan Kritis Hasil Identifikasi di Kabupaten Lombok Utara Hasil Produksi Kayu Hutan di Tanah Milik (Kebun) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Utara .......... Luas Kawasan Hutan dirinci Per Fungsi Hutan di Kabupaten Lombok Utara .......................................................................... Jumlah Titik Mata Air Dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan ....................................................................... Populasi Ternak di Kabupaten Lombok Utara .........................


18 19 20 21 22 23 24 26 28 31 32 34 36 40 43 44 45 46 49 xii i

Tabel 20 Tabel 21 Tabel 22 Tabel 23 Tabel 24 Tabel 25 Tabel 26 Tabel 27 Tabel 28 Tabel 29 Tabel 30 Tabel 31 Tabel 32 Tabel 33 Tabel 34 Tabel 35 Tabel 36 Tabel 37 Tabel 38 Tabel 39 Tabel 40 Tabel 41 Tabel 42 Tabel 43 Tabel 44 Tabel 45 Tabel 46

Produksi Perikanan Laut, Ikan Air Tawar dan Ikan Air Payau di Kabupaten Lombok Utara .................................................... Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan di Kabupaten Lombok Utara ....................................................... Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Tahun 2011-2015................................................................ Nilai PDRB Kabupaten Lombok Utara berlaku Tahun 2015 Tingkat Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar .............. Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan.................................................... Tingkat Pencapaian SPM Bidang Kesehatan ......................... Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan.................................................... Tingkat Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum ............... Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum.................................................... Data Jalan Kabupaten menurut tipe permukaan kondisi .......... Data Jalan Kabupaten menurut Kemantapan Jalan................. Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat.................................................... Sebaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ................................................................................... Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Urusan Penataan Ruang.................................................... Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Urusan PerencanaanPembangunan ................................................... Tingkat Pencapaian SPM Bidang Perhubungan ...................... Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan ................................................... Tingkat Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup .............. Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Urusan PU dan Lingkungan Hidup ................................................... Tingkat Pencapaian SPM Bidang Urusan Dalam Negeri ........ Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan Dan Capil ................................................... Tingkat Pencapaian SPM Bidang PP dan PA ......................... Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Urusan PP dan PA ................................................... Tingkat Pencapaian SPM Bidang KB dan KS ......................... Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Urusan KB dan KS ................................................... Tingkat Pencapaian SPM Bidang Sosial .................................


51 52 60 61 92 98 124 127 140 145 152 153 156 157 159 165 170 183 189 191 197 198 203 206 210 212 219

xiv

Tabel 47 Tabel 48 Tabel 49 Tabel 50 Tabel 51 Tabel 52 Tabel 53 Tabel 54 Tabel 55 Tabel 56

Tabel 57

Tabel 58 Tabel 59 Tabel 60 Tabel 61 Tabel 62 Tabel 63 Tabel 64 Tabel 65 Tabel 66 Tabel 67 Tabel 68 Tabel 69

Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Urusan Sosial ................................................... Tingkat Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan ................ Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan ................................................... Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan UMKM ................................................... Tingkat Pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal ............. Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal ................................................... Tingkat Pencapaian SPM Bidang Kesenian ............................ Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Urusan Bidang Kesenian ................................................... Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Urusan Bidang Kepumudaan ................................................... Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ................................................... Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian................................................... Realisasi anggaran program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa ................................................... Realisasi anggaran program dan kegiatan urusan statistik.......................................................... Realisasi anggaran program dan kegiatan urusan kearsipan ................................................... Tingkat Pencapaian SPM Bidang Kominfo .............................. Realisasi anggaran program dan kegiatan urusan Kominfo ................................................... Realisasi anggaran program dan kegiatan urusan Pertanian.................................................. Realisasi anggaran program dan kegiatan urusan Kehutanan................................................... Realisasi anggaran program dan kegiatan urusan Pariwisata................................................... Realisasi anggaran program dan kegiatan urusan Kelautan................................................... Realisasi anggaran program dan kegiatan urusan Perdagangan................................................... Realisasi anggaran program dan kegiatan urusan Parindustrian................................................... Realisasi anggaran program dan kegiatan urusan Trasnmigrasi...................................................


221 227 228 233 236 241 243 249 254 264

291

312 315 318 320 324 336 345 351 358 363 367 370

xv

Tabel 70 Tabel 71 Tabel 72 Tabel 73 Tabel 74 Tabel 75 Tabel 76 Tabel 77 Tabel 78 Tabel 79 Tabel 80 Tabel 81 Tabel 82

Rekapitulasi Pegawai BPMPPKB dan PEMDES ................ Rekapitulasi Pegawai Dinas Pariwisata KLU ......................... Rekapitulasi BPMPPKB dan PEMDES ............................. Rekapitulasi Pegawai DPPKAD ....................................... Rekapitulasi Pegawai DPPKKP ........................................ Rekapitulasi Pegawai Kantor Kesbangpol ......................... Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Daerah ........................... Kejadian Bencana dan Penanggulangannya ...................... Sumber dan Jumlah Anggaran Antisipasi dan Penanggulangan Bencana ................................................ Rekapitulasi Pegawai BPBD ............................................. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi di Kabupaten Lombok Utara .................................................................. Data Keamanan dan Ketertiban Umun ............................... Rekapitulasi Pegawai Sataun Polisi Pamong Praja .............


375 379 386 389 392 394 401 402 415 418 419 421 423

xvi

DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 1 Grafik 2 Grafik 3 Grafik 4 Grafik 5

Luas Wilayah Efektif yang dapat dimanfaatkan untuk Kawasan Budidaya dirinci Menurut Kecamatan ................................................ Pemanfaatan Lahan Sawah dan Lahan Kering Per komoditi .............. Potensi Areal untuk Pengembangan Peternakan di Kabupaten Lombok Utara ..................................................................................... Jumlah Areal Perkebunan dan Jumlah Tanaman Perkebunan Yang Ditanam Di Areal Perkebunan Dan Kehutanan .................................. Potensi Areal Untuk Pengembangan Peternakan.................................


31 36 38 41 50

xvi i

BAB I PENDAHULUAN. Kabupaten Lombok Utara terbentuk berdasarkan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008

Recommend Documents