BAB I PENDAHULUAN. Islam merupakan agama (ad din) yang rahmatanlil alamin, artinya agama

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Islam merupakan agama (ad din) yang rahmatanlil’alamin, artinya agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah SWT, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia didunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT dan horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan vertikal dengan Rabb-nya terwujud didalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Namun inti dari penciptaan manusia adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Zuriyat ayat 561 yang intinya menyatakan bahwa “tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”. Disisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah. Baik di bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya dalam hal harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad). Dalam konteks Indonesia, terdapat tiga macam sistem hukum yang mengatur masalah perjanjian ini, yaitu Hukum Adat, Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), dan Hukum Islam.

1

Lihat Al-Quran surat Al-Zuriyat ayat 56

1

Universitas Sumatera Utara

2

Prinsip utama dari hukum perjanjian menurut KUHPerdata adalah prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract principle). Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 Jo Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah mengikat seperti undangundang bagi pihak yang mengadakannya (asas pacta sun servanda). Sedangkan keabsahan dari perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang intinya menyebutkan bahwa untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan adanya kesepakatan di antara para pihak, adanya kecakapan bertindak secara hukum, adanya objek tertentu, dan sebab/kausa yang halal. Perjanjian yang sah juga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban untuk melaksanakannya dengan itikad baik (in good faith). Sedangkan apabila ke empat syarat tersebut tidak dipenuhi maka konsekuensi yuridis dari perjanjian tersebut adalah batal, batal baik demi hukum (null and void) dalam hal syarat obyektif tidak dipenuhi, maupun dapat dibatalkan (voidable) dalam hal syarat subyektif yang tidak dipenuhi. Disisi lain, mengingat secara faktual masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, maka berlaku pula hukum Islam yang menyangkut lapangan ibadah dan muamalat. Dengan demikian sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana konsep perjanjian yang diatur dalam syariat Islam. Hal ini sejalan juga dengan adanya kewajiban bagi setiap umat Islam untuk menjalankan hukum Allah Swt dengan sepenuhnya (kaffah).


3

Pemahaman yang utuh mengenai hukum perjanjian Islam sangat berguna, khususnya bagi umat Islam di Indonesia yang saat ini sedang trend terkait dengan sistem ekonomi Islam, seperti yang terjadi dalam lapangan perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), dan pasar modal syariah. Dalam kegiatan-kegiatan perekonomian tersebut dilandasi oleh adanya hubungan antar subyek hukum yang biasanya didasarkan pada perjanjian baik secara tertulis maupun lisan, yang lazim disebut akad. Secara konseptual atau dalam istilah syariah, akad menurut Wahbah Zuhaili mengartikan bahwa: “akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul, yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Atau dalam pengertian lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu”.2 Pengertian akad sendiri di kalangan para fuqaha terbagi menjadi dua, yaitu secara khusus dan umum: 1. Pengertian umum yang dekat dengan pengertian bahasa berkembang dikalangan fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, yaitu: “Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa dan gadai”. 2. Pendapat kedua yang mengartikan akad secara khusus dikemukakan oleh fuqaha Hanafiah yang mengatakan: “Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang 2

Wahbah Zuhaily, Al- fiqh Islami wa Adillatuhu Juz IV (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal: 81


4

lain: Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara’ pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek”.3 Tak jauh beda dari definisi diatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam mengatakan

juga dalam Pasal 1034

bahwa, akad atau Al-Aqdu adalah

perikatan diantara dua pihak dan berjanji untuk melaksanakannya, dan aqad itu gabungan antara ijab dan qabul. Sementara itu Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad yaitu suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.5 Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Rumusan akad tersebut diatas mengindikasikan bahwa akad harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang 3

Ibid, hal: 111. A. Djazuli, et. al., Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam, ( Bandung: Kiblat Press, 2002), hal: 19 5 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat ( Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal: 65 4


5

perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya, bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya ijab qabul yang didasarkan pada ketentuan syariat, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.6 Suatu penawaran (ijab) adalah kondisi yang diperlukan dari sebuah kontrak (akad) yang sah. Ia didefinisikan sebagai pernyataan atau penawaran yang tegas yang dibuat terlebih dahulu dengan tujuan menciptakan kewajiban, sementara pernyataan yang menyusul kemudian disebut dengan penerimaan (qabul). Ijab menunjukkan kesediaan dari pihak untuk melakukan hal yang positif. Hukum Islam tidak menyatakan apakah kesediaan suatu pihak untuk tidak melakukan suatu hal juga termasuk dalam Ijab atau tidak. Council of Islamic ideology di Pakistan memiliki pandangan bahwa hanya pelaksanaan suatu tindakan yang membentuk ijab. Pematangan dari suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai Ijab. Federal Shariat Court Pakistan berpendapat bahwa sebuah kontrak (Akad) dapat berisi untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Definisi ini sesuai dengan pengertian ijab seperti yang tertera dalam Contract Act tahun 1872 dalam hukum Inggris yang menyatakan : “Ketika seseorang menyatakan kepada orang lain kesediaannya untuk melakukan sesuatu untuk tidak melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan dari 6

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, (Djogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hal: 23


6

orang lain tersebut atas suatu tindakan atau pematangannya, ia dikatakan telah membuat sebuah proposal”.7 Adapun format mengenai penawaran dan penerimaan adalah prosedur atau cara sebuah kontrak (akad) dibuat. Peraturan hukum menuntut penawarannya dinyatakan dalam bahasa yang jelas dan tidak bersyarat apa pun. Harus ada kesesuaian penawaran dan penerimaan mengenai subjek dan pertimbangan serta pengeluaran penawaran dan penerimaan pada sesi yang sama. Penawaran dan penerimaan dapat disampaikan dalam beragam cara, yaitu melalui kata–kata, isyarat, indikasi atau tingkah laku. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli hukum berkenaan dengan kesimpulan mengenai akad yang melalui kata-kata. Mereka belum menetapkan kata–kata yang pasti dalam pembentukan kontrak akad tertentu. Apapun yang dapat menyampaikan pengertiannya dengan jelas dianggap memadai untuk pembentukan akad. Entah kata–kata nya bersifat eksplisit atau implisit tidak akan berbeda. Hukum Islam sendiri menuntut bahwasanya penerimaan seharusnya sesuai dengan penawaran dalam semua detailnya dan bahwa ia seharusnya diterima dalam pertemuan yang sama jika penawarannya efektif sejak sesi pertemuan tersebut. Kebutuhan akan kesatuan sesi untuk “penawaran dan penerimaan” telah diinterpretasikan dalam cara berbeda–beda. Kebutuhan ini didasarkan oleh perkataan Nabi Muhammad Saw: “Pihak–pihak yang terlibat dalam kontrak (akad) memiliki hak memilih atau khiyar (untuk menyelesaikan atau tidak) hingga sebelum mereka 7

Muhammad Ayub, Understanding Islamic finance (A—Z Keuangan Syariah), ( Jakarta: Gramedia,2009), hal: 166


7

berpisah”.8 Walaupun ada beberapa perbedaan minor dalam pendapat, para fuqaha memiliki pandangan bahwa akad harus dilengkapi oleh penawaran dan penerimaan dalam pertemuan yang sama hingga salah satu pihak mendapatkan hak untuk memikirkan kembali, mengesahkan, atau membatalkan akadnya nanti. Pilihan Stipulasi (Khiyar asy – Syart) adalah mekanisme yang disediakan oleh hukum Islam untuk menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh hambatan–hambatan yang mungkin ada dalam kesatuan sesi. Pilihan ini menjadikan akad tidak mengikat bagi pihak yang telah mendapatkan hak tersebut untuk periode tertentu. Seperti dalam halnya perjanjian jual beli yang merupakan jenis perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual-beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat. Sebagaimana umumnya, perjanjian merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi jenis perjanjian yang mereka buat. Namun, banyak perbuatan curang juga berupa janji–janji yang sebenarnya dihimpun ke dalam perjanjian. Dalam hal ini pihak yang diperdayakan itu biasanya akan menggugat karena melanggar perjanjian daripada karena perbuatan curang tersebut, sebab sekali pelanggaran perjanjian itu terbukti, ganti rugi secara otomatis dibebankan. Apabila perbuatan curang semata–semata itu terbukti, orang yang bertanggungjawab dapat mengajukan pembelaan terhadap gugatan ganti rugi jika dia 8

Ibid, hal: 167


8

dapat membuktikan bahwa ia secara layak percaya sendiri untuk mengatakan yang benar. Perbedaan antara perbuatan curang semata-mata dengan janji-janji yang bersifat perjanjian dapat menjadi sulit, tetapi dalam perjanjian jual beli, pengadilan biasanya akan menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan penjual sebagai seorang dealer adalah janji-janji yang bersifat perjanjian, sedangkan pernyataan-pernyataan penjual yang bukan dealer adalah perbuatan curang semata- mata. Tidak hanya itu saja, lazimnya dan yang sering terjadi dalam praktek di masyarakat pihak yang melakukan penawaran biasanya telah siap untuk segera mengikatkan diri dalam suatu persetujuan jika dibandingkan dengan pihak yang menerima penawaran dan karena kesiapannya lebih baik dari pihak yang menerima penawaran, maka biasanya pihak yang melakukan penawaran tersebut telah siap dengan konsep atau rancangan perjanjian berupa rancangan kontrak tertulis yang diharapkannya dapat diterima oleh pihak yang menerima penawaran.9 Kesepakatan yang telah dicapai dan dituangkan kedalam perjanjian tertulis itu selain berisikan subjek dan objek perjanjian, juga berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian ditambah syarat lain yang ditentukan oleh undangundang. Seluruh substansi yang tertuang dalam kontrak itu sejak fase kontraktual telah mengikat di antara kedua belah pihak agar negoisasi tersebut berjalan mulus dan memuaskan kedua belah pihak. Namun tak jarang negoisasi saat berlangsung berjalan mulus akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lainnya. Ketidaksesuaian ini terjadi karena terjadinya pemahaman yang keliru dari pihak yang menerima penawaran akibat penyampaian atau penyajian fakta yang keliru dari pihak yang memberi penawaran perihal informasi yang diberikan oleh pihak yang melakukan penawaran. Adakalanya informasi yang diberikan merupakan yang menyesatkan ataupun pernyataan palsu yang disajikan dengan sengaja oleh pihak yang memberikan penawaran atau mungkin juga terjadi dengan tidak sengaja dan keadaan ini terjadi apabila pihak calon pembeli menerima informasi mengenai objek barang yang menyesatkan itu percaya dan menerima saja apa yang disampaikan oleh pihak pemberi penawaran atau penjual. Jelaslah bahwa pernyataan palsu yang menyesatkan tersebut sudah memperdayakan pihak lain dan membujuk supaya membuat perjanjian, walaupun setidak-tidaknya keadaan setengah benar yang menyesatkan dapat menjadi palsu.10

9

Syahril Sofyan, Standar Perjanjian Misrepresentasi dalam Transaksi Bisnis, Disertasi (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011), hal: 4 10 Ibid, hal: 5


9

Oleh karena itu maka ajaran Islam yang adil selalu memperhatikan hubungan antar manusia, khususnya bila menyangkut permasalahan harta dan perpindahannya. Sepertinya halnya dalam akad jual beli yang dilakukan, terkadang rasa sesal karena tergesa-gesa dalam mengadakan transaksi atau membatalkannya, membuat transaksi terasa tidak enak, menyesal atau pun merasa bersalah.11 Seperti dalam hal transaksi jual beli antara pembeli dan penjual, maka syari’at Islam sebenarnya memberikan hak istimewa berupa hak khiyar, yaitu hak memilih untuk tetap melangsungkan jual beli atau membatalkannya, hal ini karena terjadi sesuatu hal misalnya karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab lain. Hal ini lah yang sebenarnya dalam hukum Islam diatur mengenai masih adanya hak setiap pembeli atau pihak yang menyetujui untuk terikat dalam suatu perikatan atau perjanjian untuk membatalkan perjanjian atau perikatan itu ataupun jual beli tersebut apabila dari objek perjanjian atau jual beli tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Khiyar itu sendiri ditetapkan syari’at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi (akad) perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemashlahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaikbaiknya. Sebagaimana berdasarkan sunnah Rasulullah Saw. salah satu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar:

11

Zamakhsyari Hasballah, Panduan Bisnis Muslim, (Medan: Pesantren Al-Manar, 2011)

hal:110


10

“ Dari Ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda Nabi Saw ”Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya, Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar”12 Disamping itu terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits: “Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam dari Nabi Saw beliau bersabda: ”Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua”13 Adapun status khiyar, menurut ulama fiqh, adalah disyari’atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemashlahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Seperti halnya pada khiyar syarat yaitu dimana kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo yag disepakati oleh keduanya. Dimana orang yang menetapkan bagi dirinya syarat khiyar dia memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya, dengan begitu setiap akad yang ada khiyar di dalamnya adalah akad yang tidak lazim (wajib) dari sisi

12

Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz 2, Nomor hadis 2003, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘ilm An-Nafi’, Seri , Al-Ishdar Al Awwal, 126, hlm 743 yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hal: 217 13 Ibid


11

orang yang memiliki hak khiyar, dia boleh mengembalikan barang karena khiyar menghalangi wajibnya akad jual beli. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian dengan judul “Hukum Khiyar Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam”, penting untuk dilakukan. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah: 1. Bagaimana kriteria akad yang dikatakan mengandung unsur penipuan yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam Hukum Perjanjian Islam? 2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam akad yang mengandung unsur penipuan? 3. Apakah akibat hukum yang dapat ditimbulkan jika terdapat Khiyar dalam akad? C. Tujuan Penelitian Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria akad yang mengandung unsur penipuan dalam ketentuan hukum perjanjian Islam. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam akad yang mengandung unsur penipuan.


12

3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul jika terjadi Khiyar dalam suatu akad. D. Manfaat Penelitian Dari penelitian ini saya berharap agar kiranya penelitian ini dapat memberikan manfaat, yakni: 1. Secara teoritis. Adapun hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara terutama mengenai “Hukum Khiyar Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam”. 2. Secara praktis. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah memberikan pendapat atau pun masukan pemikiran bagi kalangan akademisi, praktisi

maupun

masyarakat umumnya dalam mengetahui tentang bagaimana bentuk suatu akad dari sebuah akta maupun perjanjian baku yang dianggap sebagai suatu penipuan yang dapat merugikan sebelah pihak. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan yang telah penulis lakukan baik di kepustakaan penulisan karya ilmiah Magister Hukum, maupun Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, ditemukan beberapa penelitian yang menyangkut akad khususnya dalam hukum Islam antara lain:


13

1. Judul Penelitian “ STANDAR PERJANJIAN MISREPRESENTASI DALAM TRANSAKSI BISNIS” oleh DR. Syahril Sofyan, SH, MKn. Dengan permasalahan: a.

Mengapa timbul kontrak yang misrepresentation di antara para pihak yang membuat perjanjian.

b. Apakah transaksi bisnis yang lahir dari kontrak baku masih dapat dimasukkan ke dalam kelompok perjanjian yang mengandung unsur misrepresentation. c.

Bagaimana menentukan suatu kontrak itu misrepresentation.

2. Judul Penelitian “PERSINGGUNGAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM KUH PERDATA DENGAN HUKUM PERJANJIAN MENURUT HUKUM ISLAM” oleh SAIDIN Dengan permasalahan: a.

Bagaimana perjalanan sejarah keberadaan KUHPerdata dan Hukum Islam (bidang hukum perdata) pada masa kolonial Belanda dan Pasca kemerdekaan.

b. Bagaimana sikap kalangan praktisi maupun para hakim dalam menempatkan

hukum

perjanjian

KUH

Perdata

dalam

praktek

penyelesaian sengketa serta dampaknya terhadap keberadaan hukum rakyat (termasuk hukum perdata Islam) c.

Asas-asas apa saja yang terdapat dalam hukum perjanjian Islam?


14

d.

Sejauh mana persinggungan asas-ass dalam Hukum Perjanjian menurut KUH Perdata dengan asas-asas Hukum Perjanjian menurut Hukum Islam?

e.

Strategi apa yang ditempuh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum dalam rangka pencapaian tujuan untuk membumikan hukum rakyat sekaligus merumuskan hukum perikatan nasional?

Dari ketiga penelitian diatas sejauh yang diketahui tidak ada kesamaan dengan penelitian ini. Dengan demikian penelitian tentang “HUKUM KHIYAR DALAM AKAD YANG MENGANDUNG PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, belum pernah dilakukan.Oleh karena itu, penelitian ini adalah asli adanya. Artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kemurniannya, karena belum ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini. F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1.

Kerangka Teori Ilmu Hukum dalam perkembangannya tidak terlepas dari ketergantungan pada

berbagai bidang ilmu termasuk ketergantungannya pada metodologi, karena aktivitas penelitian hukum dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori. Teori berasal dari kata “theoria” dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata “thea” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. Dari kata dasar “thea” ini pula datang kata modern “teater” yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir


15

yang tersusun “sistematis, logis (rasional), empiris (kenyatannya), dan juga simbolis”.14 “Teori adalah merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah”.15 Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proporsisi-proporsisi yang telah diuji kebenarannya. Suatu teori juga mungkin memberikan pengarahan pada aktivitas penelitan yang dijalankan dan memberikan taraf pemahaman tertentu.16 Karena teori ini dapat dikatakan merupakan suatu pencapaian akan sesuatu secara generalisasi, yang telah diuji dan hasilnya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas terhadap fakta-fakta yang bersangkutan, teori hukum akan senantiasa berkembang sesuai dinamika masyarkat. Sedangkan kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan, teoritis17. Gorys Keraf18 mendefinisikan teori sebagai asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan sekurang–kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena–fenomena yang ada.

14

Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, ( Jakarta: Universitas Indonesia press, 1999), hal: 12. 15 Ibid, hal: 15 16 Soerjono Soekanto, Op Cit, hal :6. 17 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal :80. 18 Gorys Keraf, Argumentasi dan Narasi, (Jakarta: Gramedia, 2001), hal :47


16

Kerangka teori ini akan digunakan sebagai landasan berfikir untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu mengenai “Hukum Khiyar Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini

menggunakan Teori Maqashid Al- Syari’ah sebagai grand

theory (teori utama), yang memiliki arti tujuan-tujuan syariat. Maqasid al-Syari’ah dikalangan ulama ushul fiqh disebut juga dengan asrar Al-Syari’ah, yaitu tujuantujuan dan rahasia-rahasia yang terdapat dibalik suatu hukum yang ditetapkan oleh Srai’, berupa kemashlahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.19 Maqashid Al-Syariah ini merupakan intisari utama dari hukum Islam, dimana tujuan Allah SWT

menurunkan hukum-Nya bagi manusia adalah untuk

merealisasikan lima tujuan utama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Syatibi20: 1. 2. 3. 4. 5.

Memelihara Agama; Memelihara Jiwa; Memelihara aqal Pikiran; Memelihara Keturunan; Dan memelihara harta benda. Khiyar ini berkaitan dengan salah satu tujuan untuk mewujudkan

kemaslahatan dalam hukum Islam yaitu untuk memelihara harta benda. Tentunya memelihara harta benda dari perbuatan yang dilarang Syariat Islam yaitu melakukan

19 Ar-Raysuni, Nadzariyyah al-Maqashid, (Herdon: IIIT, 2000), hal: 10 dalam Zamakhsyari, Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqh dan Ushul Fiqih, ( Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013), hal: 2 20 Hasballah Thaib, Tajdid, Reaktualisasi Dan Elastisitas Hukum Islam, (Medan: Sekolah Pasca Sarjana Hukum USU, 2002), hal: 39


17

penipuan. Dalam hal memelihara harta benda, ajaran Islam memerintahkan hal-hal berikut ini21: 1. Islam memerintahkan setiap muslim untuk bekerja keras dan mencari rezeki lewat jalan yang halal. Bahkan dalam banyak hadits disebutkan bahwa rezeki yang paling disukai Allah dari hamba-Nya adalah rezeki yang diusahakannya dengan tangannya sendiri. 2. Islam mengajarkan kepada ummatnya bahwa salah satu hal yang akan dimintai Allah pertanggung jawabannya dari manusia di akhirat kelak adalah terkait masalah harta, di mana ia dapatkan dan bagaimana ia menggunakannya. Hal ini mendorong setiap mukmin untuk bertanggung jawab terhadap setiap harta yang didapatkan dan digunakannya. 3. Islam mengajarkan bahwa harta adalah wasilah (sarana untuk mencapai ridha Allah) bukan gyah (tujuan akhir). Maka dari itu, setiap mukmin didorong untuk mengeluarkan dari hartanya yang merupakan hak-hak orang yang berada disekitarnya dari golongan tidak mampu, sebagai jalan mendapatkan ridha Allah. 4. Islam mengajarkan bahwa satu-satunya harta yang dapat menemani seseorang dalam perjalanannya mempertanggung jawabkan hidupnya kepada Allah adalah harta yang dinafkahkan untuk ibadah, apalagi sedekah jariyah, yang terus mengalirkan pahala kepada pemberinya walaupun ia sudah meninggal dunia selama barang itu masih dapat dimanfaatkan orang. 5. Islam memerintah umatnya untuk mempertahankan hartanya dari pihak-pihak yang ingin mengambil dengan cara paksa. Bahkan dalam hadist dikatakan:” siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia termasuk golongan syahid”. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu: 1. Memelihara harta benda dalam tingkatan dharurriyat, seperti pensyari’atan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang ilegal. Apabila aturan ini dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta. 2. Memelihara harta dalam tingkatan hajiyyat, seperti disyari’atkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan hanya akan mempersulit seseorang yang memerlukan modal.

21

Zamakhsyari, Op. Cit., hal: 25-26


18

3. Memelihara harta dalam tingkatan tahsiniyyat, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal itu berkaitan dengan moral dan etika dalam bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada keabsahan jual beli tersebut, sebab pada tingkatan ketiga ini juga merupakan syarat adanya tingkatan kedua dan pertama. Selain dari Teori Maqashid Al- Syari’ah sebagai Teori Utama yang dipergunakan sebagai pisau analisis, penelitian ini disertai juga dengan teori Keadilan sebagai Teori Pendukung. Hal ini dipergunakan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap para pihak dalam melaksanakan suatu akad transaksi perjanjian yang mengandung penipuan sehingga pihak yang mengalami kerugian atau kekecewaan dapat melakukan khiyar sesuai dengan yang diatur dalam Hukum Islam. Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi harus diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya.22 Raghib Al-Asfahani menyatakan bahwa kata adil (‘adl) berarti memberi pembagian yang sama23. Sementara itu, pakar lain mendefinisikannya dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga yang menyatakan bahwa ‘adl adalah memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Hal ini

22

Zamaksyari, Op. Cit., hal: 95 Raghib Al-Asfahani, Mufradaat Al-Qur’an, Hal :154 selanjutnya dapat di lihat dalam Zamakhsyari, Op.Cit., hal: 95-96 23


19

sejalan dengan pendapat al-Maraghi yang memberikan makna kata ‘adl dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.24 Banyak ayat dalam Al-Qur’an yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal, walaupun merugikan diri sendiri: a. Allah SWT berfirman tentang perintah agar manusia berbuat adil dan berbuat kebaikan, serta menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, hal ini terdapat dalam Surat An-Nahl ayat 90: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. b. Allah berfirman tentang kewajiban menegakkan keadilan kepada siapa saja kendatipun kepada orang yang tidak seagama, terdapat dalam Surat As-Syura ayat 15: “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebaai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah:”Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan Kamu. Bagi kami amal-amal Kami dan bagi kamu amal-amal kamu, tidak ada pertengkaran antara Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).” c. Allah berfirman tentang alasan apapun tidak dapat diterima untuk tidak berbuat adil, termasuk ketidaksenangan terhadap orang tertentu, terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.” d. Allah berfirman tentang berlaku adil akan mendekatkan seseorang kepada Allah Swt seperti terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 8: “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

24

Mustafa Al- maraghii, Tafsir al-Maraghi, jilid 3, hal:129 selanjutnya dapat di lihat dalam Zamakhsyari, Op. Cit., hal: 96


20

Keadilan (‘adl) menurut Islam tidak hanya merupakan dasar dari masyarakat muslim yang sejati, sebagaimana di masa lampau dan seharusnya di masa datang. Dalam Islam, antara keimanan dan keadilan tidak terpisah. Orang yang imannya benar dan berfungsi dengan baik akan selalu berlaku adil terhadap sesamanya. Hal ini tergambar dengan sangat jelas dalam surat di atas. Keadilan adalah perbuatan yang paling takwa atau keinsyafan kebutuhan dalam diri manusia. 25 Begitu juga dalam berekonomi, keadilan dalam Islam dapat diartikan sebagai26: 1. Persamaan Kompensasi. Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain, sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya. 2. Persamaan Hukum. Persamaan hukum disini memberikan makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang di depan hukum atas dasar apapun juga. Dalam konteks ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan yang lain hanya karena kondisi yang berbeda dari dua golongan tersebut. 3. Moderat. Moderat disini dimaknai sebagai posisi tengah-tengah. Nilai adil disini dianggap telah diterapkan seseorang juga orang yang bersangkutan mampu memposisikan dirinya dalam posisi di tengah. Hal ini memberikan suatu implikasi bahwa seseorang harus mengambil posisi di tengah dalam arti tidak mengambil keputusan yang terlalu memperberat ataupun keputusan yang terlalu memperingan, misalnya dalam memberikan kompensasi. 4. Proporsional. Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun kesesuaian ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun 25 26

Zamakhsyari, Op. Cit., hal: 99 Zamahsyari, Op. Cit., hal: 114-115


21

kontribusi yang diberikan oleh seseorang. Proporsional tidak hanya berkaitan dengan konsumsi, namun juga pada distribusi pendapatan. Suatu distribusi yang adil tidak harus selalu merata, namun perlu tetap memperhatikan ukuran dari masing-masing individu yang ada. Mereka yang ukurannya besar perlu memperoleh besar, dan yang kecil memperoleh jumlah kecil pula. Dalam berekonomi, seluruh makna keadilan ini akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan, dan kejelasan. Secara singkat masing-masing nilai ini dijelaskan sebagai berikut: 1. Kebenaran Kebenaran merupakan esensi dan dasar keadilan. Kebenaran dalam hal ini dimaknai sebagai kesesuaian dengan syari’ah Islam. Kebenaran empiris atau faktual hanya bisa diterima jika tidak bertentangan dengan kebenaran syari’ah. Kebenaran dalam memberikan informasi, kebenaran dalam memberikan pertimbangan, dan kebenaran dalam memberikan jaminan kepada semua pihak atas hak-hak yang terkait. Keadilan hanya bermakna jika setiap orang berfikir, bersikap, dan berperilaku secara benar. 2. Kejujuran Jujur artinya konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan, dan perilaku. Kejujuran merupakan aspek penting dan prasyarat dalam keadilan. Kejujuran merupakan tuntutan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Bila seseorang tidak bisa berlaku jujur dalam suatu hal, maka keputusan yang diambil dalam urusan itu dipastikan tidak benar dan tidak adil. 3. Keberanian Untuk mengambil suatu keputusan yang adil dan melakukan yang benar seringkali seseorang dihadang oleh suatu keadaan yang serba menyulitkan. Oleh karena itu, keberanian diperlukan untuk mengatasi keberanian hal ini keadilan tidak bisa diwujudkan. 4. Kelurusan. Nilai kelurusan diartikan sebagai taat asas atau konsisten menuju tujuan. Taat asas disini merupakan suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perilaku adil bisa terwujud. Jika seseorang tidak bisa berperilaku taat asas, maka akan sangat terbuka kemungkinan untuk melakukan kedzaliman.27 2.

Konsepsi. Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini perlu

didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara 27

Ibid, hal: 115-116


22

operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analistis.28 Kerangka konsepsional mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsional pada hakikatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit daripada kerangka konsepsional belaka, kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat menjadi pegangan konkrit didalam proses penelitian. 29 Oleh karena itu, untuk menghindarkan terjadinya perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk mendefinisikan beberapa konsep penelitian yang sesuai dengan makna variabel yang dipakai dalam penelitian ini: a. Khiyar adalah hak pilih, atau dengan kata lain hak salah satu pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad.30 b. Akad secara konseptual atau dalam istilah syariah adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariah agama Islam dan memiliki implikasi hukum tertentu. Atau dengan kata lain merupakan

28

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal: 307 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press,1986), hal: 133 30 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer), (Bogor: Gahlia Indonesia, 29

2012). hal: 85


23

keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu.31 c. Perjanjian

adalah

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.32 d. Penipuan

adalah

proses,

cara,

perbuatan

menipu;

perkara

menipu

(mengecoh)33. e. Hukum Islam adalah kumpulan norma-norma atau hukum–hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Saw. Maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (fukaha) terhadap kedua sumber tadi.34 f. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, tingginya); sudut pandang35 G. Metode Penelitian Metode Penelitian berasal dari kata “Metode dan Logos”. Metode yang artinya adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan 31

Ibid, hal: 20 Pasal 1313 KUHPerdata 33 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal: 1199 34 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah., ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal: 5 35 Surayin, KamusUmum Bahasa Indonesia, (Bandung: Rama Widya, 2007), hal: 433 32


24

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian adalah suatu keinginan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.36 Penelitian

sebagai

suatu

sarana pokok dalam

pengembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten karena melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. 1.

Jenis dan Sifat Penelitian. Spesifikasi penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian hukum. Penelitian

hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Untuk tercapainya penelitian ini, sangat ditentukan dengan metode yang dipergunakan dalam memberikan gambaran dan jawaban atas masalah yang dibahas. Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis37 yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan

36

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hal: 1 37 Deskriptif analitis, artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta – fakta (individu, kelompok atau keadaan),dan untuk menemukan frekuensi sesuatu yang terjadi. Lihat Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2000), hal: 58. Dengan penelitian yang deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek atau peristiwanya, ( Sutrisno Hadi, Metodologi Research, ( Yogyakarta; Andi Offset, 1989, hal: 3).


25

teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparisi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.38 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana dilakukan pendekatan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum yang berkaitan dengan khiyar yang dibahas dalam penelitian ini. 2.

Sumber Data

a.

Penelitian kajian yuridis mengenai “Hukum Khiyar Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam” menggunakan bahan dari hasil penelitian kepustakaan yakni dengan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu: 1. Bahan hukum primer, yaitu studi kepustakaan, berupa dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil penelitian, karya ilmiah atau hasil–hasil seminar yang relevan dengan penelitian ini. 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder misal kamus hukum, 38

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 1997), hal: 38


26

kamus fiqih, majalah, surat kabar, kamus bahasa Indonesia, internet, jurnaljurnal. 3.

Analisis Data Didalam penelitian hukum normatif, maka analisa data hakekatnya berarti

kegiatan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut. Untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.39 Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang telah dikumpulkan (primer, sekunder, maupun tersier) untuk mengetahui validitasnya, setelah itu, keseluruhan data tersebut akan disistimatisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik pula.40 Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.41 Adapun tahap-tahap dalam melakukan analisis secara kualitatif adalah42 a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang

b. c. d. e.

diteliti. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian. Mensistematisasikan kaidah-kaidah, asas atau doktrin Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif.

39

Soejono Soekanto, Op. Cit., hal: 251 Bambang Sunggono, Op. Cit., hal: 106 41 Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukum Nasional, Ind-Hill, Jakarta hal: 105 42 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal: 45 40


BAB I PENDAHULUAN. Islam merupakan agama (ad din) yang rahmatanlil alamin, artinya agama

Recommend Documents