BAB I PENDAHULUAN. investor) dengan peminjam dana (pengusaha atau pihak emiten) 32. Manfaat keberadaan Pasar Modal adalah 34 :

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pasar Modal sebagai instrumen ekonomi menjadi pilar penting bagi masyarakat untuk melakukan investasi dan sekaligus menjadi sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia 31 . Dengan kata lain, pasar modal merupakan sarana moneter penghubung antara pemilik modal (masyarakat atau investor) dengan peminjam dana (pengusaha atau pihak emiten) 32. Dengan adanya pasar modal diharapkan aktifitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaanperusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas. 33 Manfaat keberadaan Pasar Modal adalah 34 : a. menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal; b. memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi; c. menyediakan lending indicator bagi trend ekonomi negara; d. penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah; 31

Indra Safitri, “Peranan Hukum Pasar Modal Dalam Perekonomian Indonesia”, http:// www.legalitas.org, diakses tanggal 16 Juli 2010. 32 Elfira Taufani, “Penegakan Hukum Di Bidang Pasar Modal”, Simbur Cahaya No. 27 Tahun X Januari 2005 ISSN o. 14110-0614, hal. 2. 33 Tjiptono Darmadji dan Hendy Fakhrudin, Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab, (Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 2001), hal. 2. 34 Ibid, hal.2.

Universitas Sumatera Utara

e. penyebaran kepemilikan perusahaan, keterbukaan dan profersionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat; f. menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik; g. memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek; h. alternatif investasi memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi; i. membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial; j. pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan, mendorong pemanfaatan manajemen profesional; k. sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten. Pasar modal (capital market), sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. 35 Pasar (market) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa. 36 Pasar modal (capital market) mempertemukan pemilik dana (supplier fund) dengan pengguna dana (user of fund) untuk tujuan investasi jangka menengah (middle term investment) dan panjang (long term investment). Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud Efek. 37

35

M. Nasarudin Irsan dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta:Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Kencana, 2007, cet. ke-4), hal. 10. 36 Ibid., hal. 10 37 Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Pernyertaan Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan


Keberadaan pasar modal menyebabkan semakin maraknya kegiatan ekonomi, sebab kebutuhan keuangan (financial need) pelaku kegiatan ekonomi, baik perusahaan-perusahaan swasta, individu maupun pemerintah dapat diperoleh melalui pasar modal38. Salah satu kegiatan investasi di pasar modal adalah transaksi investasi repurchase share agreement. Repo atau repurchase agreement adalah suatu kontrak, dimana suatu pihak melakukan penjualan efek, dengan perjanjian, bahwa ia akan membeli kembali efek tersebut pada suatu waktu tertentu dan pada harga tertentu. 39 Ilustrasi Transaksi Repo adalah sebagai berikut : Perusahaan Efek (broker-dealer)

40

atau perusahaan yang memerlukan dana

(dalam hal ini disebut “Penjual”) menggunakan Transaksi Repo sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cara menjual persediaannya (inventory) yang berupa Efek kepada investor (“Pembeli”), dengan perjanjian pembelian kembali. Sementara itu, pihak pembeli efek umumnya berasal dari perorangan atau institusi yang memiliki uang tunai lebih yang ingin diinvestasikan dalam jangka pendek. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Transaksi Repo adalah sebuah cara meminjam uang dengan menggunakan jaminan saham. Biasanya Penjual berjanji kepada Pembeli, bahwa uang yang dipinjam akan dikembalikan

setiap derivatif dari Efek (pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). 38 Indra Safitri, loc. cit. 39 http://web.e-samuel.com/knowledge/education/200149ID.asp , diakses tanggal 16 Juli 2010 40 Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi (pasal 1 angka 21 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995).


dengan nilai yang jauh lebih besar dari bunga bank. Dimana pinjaman tersebut dijamin dengan memakai saham yang nilainya sama atau bahkan lebih dari nilai pinjamannya. Proposal Transaksi Repo ini menjadi sangat menarik bila saham-saham yang dijaminkan Penjual adalah saham-saham yang relatif terkenal bagus dan liquid (blue chips”). Selain itu yang membuat Transaksi Repo semakin menarik apabila nilai jaminannya (rasio jaminan) turun karena nilai sahamnya turun, maka Penjual tersebut berjanji akan langsung menutup kekurangannya dengan tambahan jaminan saham baru, sehingga jaminan pinjaman (dalam bentuk saham ataupun obligasi), akan selalu lebih besar nilainya dari uang yang dipinjam. Perbuatan menambah jaminan saham untuk menutup kekurangan rasio jaminan saham dalam praktek disebut sebagai “top up”. 41 Di negara lain seperti di Amerika Serikat transaksi Repo memegang peranan penting pada pasar modalnya. Perusahaan efek menggunakan repo untuk membiayai pasar dan mengatur resiko. Disamping itu perjanjiannya memuat ketentuan-ketentuan yang aman dengan biaya rendah untuk reksa dana serta pihak lainnya sehubungan dengan pinjam meminjam dana kas maupun efek. Transaksi Repo dapat mengurangi biaya-biaya transaksi dan dengan kemudahan yang penggunaan agunan yang efisien. 42 Pada akhir tahun 2004, terdapat transaksi antara primary dealers (Perusahaan Efek atau Perusahaan Investasi) dengan Federal Reserve Bank of

41

Indra Safitri, loc.cit. Kenneth D Garbade, “The Evolution of Repo Contracting Convention In The 1980’s”, FRBY Economic and Policy Review , May 2007, hal. 27 42


New York dengan total transaksi pinjaman repo sebesar 3,2 triliun Dollar Amerika Serikat.43 Tahun 2007 merupakan tahun dimana krisis mulai melanda perekonomian dunia secara global khususnya sektor finansial. Pertengahan tahun 2008 dampak krisis global tersebut mulai melanda Indonesia yang ditandai dengan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan pada Bursa Efek Indonesia secara drastis hingga menyentuh ke kisaran 1,300 atau lebih dari 50% dalam waktu kurang dari satu tahun 44. Hal ini membuat kekhawatiran pada pelaku usaha dan pelaku pasar modal Indonesia umumnya mengingat pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (financial market) selain pasar uang (money market) yang sangat penting peranannya bagi pembangunan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal perusahaan. Penurunan IHSG tersebut disebabkan oleh penjualan saham-saham yang diperdagangkan di bursa secara besar-besaran yang dilakukan oleh para investor baik di dalam dan di luar negeri dikarenakan kebutuhan likuiditas sebagai dampak krisis global. Harga saham-saham yang diperdagangkan di bursa pun turun hingga ke level terendah dari level tertingginya di tahun 2007 45. Krisis finansial ini juga mengakibatkan Perusahan Efek (Penjual) yang melakukan transaksi Repo harus menanggung resiko untuk segera melakukan top up saham karena saham yang menjadi underlying transaksi mengalami penurunan

43

Ibid, hal. 27. Leo Herlambang, “Krisis Finansial Global dan Alternatif Melindungi Indonesia”, http:// islamiconomics.wordpress.com/2009/02/11/krisis-finansial global, diakses tanggal 17 Juli 2010 45 Ibid. 44


nilai sehingga tidak memenuhi rasio jaminan yang disepakati didalam perjanjian Repo saham. Harga saham yang mengalami penurunan secara langsung menurunkan rasio jaminan saham transaksi repo sebagaimana diperjanjikan. Apabila Perusahaan Efek (Penjual) tidak dapat melakukan penambahan jaminan saham maka Perusahaan Efek tersebut dapat dikatakan telah wanprestasi karena tidak dapat melakukan top up jaminan saham. Di dalam praktek jika Perusahan Efek (Penjual) tidak lagi memiliki saham yang sama dengan saham yang telah dijaminkan maka Pembeli biasanya memberikan pilihan kepada Perusahan Efek (Penjual) untuk melakukan top up jaminan saham yang lain atau melakukan pembayaran kekurangan rasio jaminan saham. Masalah hukum yang timbul dari permasalahan diatas adalah transaksi jual beli saham menjadi transaksi hutang piutang. Dengan kata lain dari kedudukan semula sebagai penjual dan pembeli berubah menjadi debitur dan kreditur. Oleh karenanya akan sangat tergantung pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Perjanjian Repo Saham yang dibuat oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Di dalam praktek perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali sering dipakai untuk menyelubungi suatu perjanjian pinjam uang dengan pemberian jaminan kebendaan yang seharusnya dibuat dalam bentuk gadai46. Jaminan berupa saham tidak dibuatkan perjanjian tertulis berupa perjanjian gadai saham sehingga kemungkinan akan menimbulkan ketidakpastian mengenai status saham tersebut khususnya apabila terjadi kondisi gagal bayar dimana

46

Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 30


Penjual tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membeli kembali saham. Ketidakpastian ini akan menimbulkan kesulitan bagi Pembeli untuk mengeksekusi jaminan saham. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, di dalam skripsi ini penulis akan menelaah masalah-masalah hukum yang timbul pada perjanjian jual beli saham dengan hak membeli kembali khususnya yang dilakukan oleh Perusahaan Efek di Pasar Modal yang menggunakan saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Transaksi Repo Saham penulis menggunakan standar Perjanjian Repo Saham yang dipergunakan oleh pelaku Pasar Modal serta pelaku usaha didalam praktek Pasar Modal. B . Perumusan masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana terjadinya transaksi jual beli saham dengan hak membeli kembali (Repo) di Pasar Modal? 2. Masalah hukum apakah yang mungkin timbul dalam transaksi Repo yang dituangkan didalam Perjanjian Jual Beli Saham Dengan Hak membeli Kembali ( Perjanjian Repo)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik sebagai mata kuliah pembulat studi guna memperoleh gelar


Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Namun, di samping tujuan di atas terdapat tujuan-tujuan lainnya , yaitu sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui gambaran umum dan latar belakang Transaksi Repo di Pasar Modal 2. Untuk memahami masalah-masalah hukum yang mungkin timbul dalam Transaksi Repo Manfaat dari penulisan ini adalah: 1. Secara teoritis Pembahasan

terhadap

masalah-masalah

dalam

tulisan

ini

akan

memberikan pemahaman dan sikap kritis dalam melakukan Transaksi Repo di Pasar Modal, mengingat bahwa buku dan tulisan yang membahas masalah yang berkenaan dengan tema tulisan ini masih minim, maka pemaparan pembahasan tulisan ini didukung pendapat sarjana yang asli di bidang hukum yang memberikan sumbangsih pemikirannya berkenaan dengan judul skripsi ini, maka diharapkan agar tulisan ini dapat menambah khasanah pemikiran terhadap transaksi jual beli saham dengan hak membeli kembali (Repo) di pasar modal. 2. Secara praktis Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik kalangan akademis maupun investor yang berniat untuk melakukan Transaksi Repo di pasar modal, mengingat Transaksi Repo Saham memiliki potensi untuk disalahgunakan karena sampai saat ini transaksinya hanya dibuat secara


bilateral saja dan belum ada payung master agreement Transaksi Repo sebagai acuan.

D. Keaslian Penulisan Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Unversitas Sumatera Utara skripsi dengan judul “Transaksi Jual Beli Saham Dengan Hak Membeli Kembali (REPO) di Pasar Modal” ini belum pernah ditulis sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa skripsi ini adalah asli dari hasil tulisan penulis Penulis menyusun skripsi ini melalui referensi buku-buku dan informasi dari media cetak maupun media elektronik. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan terutama secara ilmiah atau secara akademik.

E. Tinjauan Kepustakaan 1. Transaksi Repo Repurchase Agreement (Repo) adalah transaksi jual Efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

47

(selanjutnya

disebut dengan “Transaksi Repo”) Repurchase agreement atau disingkat Repo merupakan suatu kontrak di mana satu pihak melakukan penjualan efek dengan perjanjian bahwa ia akan membeli kembali efek itu pada waktu dan harga tertentu. Umumnya, harga

47

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-132/BL/2006 Tanggal : 28 Nopember 2006


pada saat penebusan lebih tinggi dibandingkan dengan harga penjualan. Artinya, mekanisme Repo sama dengan transaksi utang dengan jaminan (secured loan) biasanya berupa surat utang yaitu saham atau obligasi. 48 2. Saham Saham adalah bukti penyertaan modal di suatu perusahaan, atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. 49 Dengan memiliki sejumlah saham, maka pemegang saham dapat mengetahui besarnya bagian modal yang ia miliki dalam PT. 50 Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990, saham adalah “penyertaan modal dalam pemilikan suatu Perseoran Terbatas”. 51Sedangkan pasal 60 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa saham adalah benda bergerak dan menurut pasal 60 ayat (2) UUPT saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Saham juga memiliki klasifikasi tertentu. Klasifikasi saham dapat dibedakan atas beberapa hal: 52 a. Cara peralihan hak. Ditinjau dari cara peralihannya saham dapat dibedakan atas: 1. Saham atas tunjuk (bearer stock), artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah dipindahtangankan dari satu investor 48

Dede Suryadi, “Mendulang Untung dari Repo”, http://dedesuryadi.blogspot.com , diakses tanggal 16 Juli 2010 49 Hendy M. Fakhruddin, Istilah Pasar Modal A-Z ,(Jakarta:PT Elex Media Komputindo,2008), hal. 175. 50 Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas yang Baru ,(Jakarta: Djambatan, 1996),hal. 46. 51 Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 79. 52 Hendy M. Fakhruddin, loc.cit.


ke investor lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut maka dialah yang diakui sebagai pemiliknya dan berhak ikut hadir dalam RUPS. 2. Saham atas nama (registered stock), merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. b. Hak tagihan atau klaim. Jika ditinjau dari segi kemampuan dalam hal klaim, maka saham terbagi atas: 1. Saham biasa (common stock), yaitu merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling yunior terhadap pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Saham ini biasanya adalah yang paling banyak dikenal dan diperdagangkan di pasar. 2. Saham preferen (preferred stock), merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Saham preferen serupa dengan saham biasa karena dua hal, yaitu: mewakili ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut; dan mendapat dividen. Sedangkan persamaan antara saham preferen dengan obligasi terletak pada tiga hal: ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya; dividennya tetap selama masa berlaku (hidup) dari saham; memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (convertible) dengan


saham biasa. Oleh karena saham preferen diperdagangkan berdasarkan hasil yang ditawarkan kepada investor, maka secara praktis saham preferen dipandang sebagai surat berharga dengan pendapatan tetap dan karena itu akan bersaing dengan obligasi di pasar. Walaupun demikian, obligasi perusahaan menduduki tempat yang lebih senior dibanding dengan saham preferen. c. Kinerja saham. Jika dilihat dari kinerja perdagangan saham biasa, maka saham dapat dikategorikan atas: 1. Blue-Chip stock, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. 2. Income stock, yaitu saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi pertumbuhan harga saham (P/E ratio). 3. Growth stock (well-known), yaitu saham-saham dari emiten yang memilki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga growth stock (lesserknown), yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri sejenis namun memiliki ciri-ciri seperti growth stock. Umumnya sahamsaham ini kurang populer di kalangan emiten.


4. Speculative stock, yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai potensi kemampuan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti. 5. Counter cylical stock, yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun suatu bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, dimana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi dalam masa resesi. Emiten seperti ini biasanya bergerak dalam produk yang sangat dan selalu dibutuhkan masyarakat seperti rokok dan consumer goods. Modal dasar PT seluruhnya terbagi dalam saham dan pada hakikatnya PT merupakan persekutuan saham atau modal. Setiap saham yang dikeluarkan oleh suatu PT harus mencantumkan nilai nominalnya dalam rupiah, kecuali diatur mengenai pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal. Keharusan pencantuman tersebut menunjukkan besarnya harga setiap saham. 3. Pasar Modal Pasal 1 angka 13 UU No. 8 tahun 1995 menyebutkan: “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.” 4. Bursa efek


Bursa efek adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihakpihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara pelaku pasar. Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien. Pemegang saham Bursa Efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek. Sebagai organisasi yang mengatur dirinya sendiri (self regulatory organization), Bursa Efek wajib menetapkan peraturan keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal lain-lain yang berkaitan denga bursa efek. Selain itu, Bursa Efek juga menetapkan tata cara peralihan efek sehubungan dengan transaksi, dan menetapkan satuan pemeriksa. Bursa Efek wajib pula menyediakan sarana pendukung seperti menggunakan komputerisasi, papan elektronik yanng menyampaikan data yang terkomputerisasi, serta fasilitas perdagangan yang dilakukan secara elektronik dan tanpa warkat. Bursa Efek juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggota Bursa Efek, mengingat kegiatan perdagangan efek menyangkut dana masyarakat dalam jumlah besar. 53

F. Metode Penelitian 1. Jenis dan Sifat Penelitian

53

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 125.


Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 54 Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah bersifat normatif. 55 Alasan penggunaan penelitian hukum normatif ialah penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Dalam skripsi ini digunakan metode penelitian kepustakaan yakni tata cara pengumpulan data yang bersumber pada bahan-bahan kepustakaan 56. Adapun tipologi penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini dari sudut sifatnya ialah penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu transaksi jual beli saham dengan hak membeli kembali dengan menggunakan saham yang diperdagangkan di bursa (Repo). 2.

Sumber data/ Bahan Hukum Dalam

metode

ini

penulis

melakukan

penelitian

dengan

menggunakan bahan-bahan berupa bahan hukum primer 57 dan bahan hukum sekunder 58 serta bahan hukum tersier 59 . Bahan hukum primer dalam

54

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. III (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 1986), hal. 7. 55 Penelitian Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk literatur lainnya. 56 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 13-14. 57 Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar, peraturan dasar, Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat, Peraturan dari zaman penjajahan yang kini masih berlaku. Lihat: Ibid., hal. 30-31. 58 Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan primer serta implementasinya, contoh: buku, makalah dan artikel ilmiah. Lihat: Ibid., hal. 31.


penulisan ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum pasar modal dan hukum perusahaan di Indonesia, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Bapepam, dll. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku, makalah dan laporan penelitian. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini digunakan sebagai dasar hukum dan dasar teori dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah kamus hukum yang memuat bahan-bahan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. 3.

Teknik dan Alat Pengumpul Data Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu mencari dan mengumpulkan data berdasarkan data yang tertulis seperti buku, peraturan-peraturan dan tesis.

4. Analisis data Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif 60 , sebagai hasil pengumpulan data melalui data sekunder, yaitu studi terhadap dokumen sehingga hasil dari analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah 59

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer atau bahan sekunder, contoh: abstrak, bibliografi, ensiklopedi, kamus. Lihat: Ibid., hal.31 60 Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Lihat: Ibid., hal. 67.


G. Sistematika Penulisan Pada dasarnya sistematika penulisan adalah gambaran-gambaran umum dari keseluruhan isi penulisan skripsi sehingga mudah untuk mencari hubungan antara satu pokok pembahasan dengan pokok pembahasan yang lain. Hal ini sesuai dengan pengertian sistem yaitu rangkaian beberapa komponen yang satu sama lain saling berkaitan atau berhubungan untuk terjadinya suatu hal. Skripsi ini akan disusun dalam lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang disesuaikan dengan kebutuhan jangkauan penulisan dan pembahasan bab yang dimaksudkan. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Bab ini berisikan gambaran umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan, pokok permasalahan, manfaat penulisan, keaslian penulisan,tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTOR DAN PASAR MODAL INDONESIA Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian dan karakteristik pasar modal, manfaat dan peranan pasar modal di Indonesia, landasan hukum pasar modal di Indonesia, perkembangan deregulasi pasar modal di Indonesia, dan tinjauan umum tentang investor di Indonesia BAB III : TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI (REPO) DI PASAR MODAL


Bab ini diawali dengan menjelaskan latar belakang transaksi Repo di pasar modal, mekanisme perdagangan saham di pasar modal, selanjutnya menjelaskan ketentuan di dalam perjanjian Repo Saham. BAB IV : MASALAH HUKUM DALAM TRANSAKSI REPO SAHAM YANG DITUANGKAN DI DALAM PERJANJIAN REPO Bab ini menjelaskan tetang permasalahan hukum yang timbul dalam Transaksi Repo dan dari uraian permasalahan akan ditelaah dan dianalisa sehingga kemudian dapat dipaparkan mengenai bagaimana sebaiknya para pihak mengatur hak dan kewajibannya dengan baik untuk dituangkan didalam Perjanjian Jual Beli Saham Dengan Hak Membeli Kembali sehingga dapat memberikan perlindungan bagi mereka. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab terakhir ini, penulis memberikan kesimpulan yang merupakan intisari bab-bab sebelumnya serta jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga mengemukakan saran-saran untuk perkembangan hukum pasar modal dan hukum perusahaan serta aplikasinya di masa yang akan datang.


BAB I PENDAHULUAN. investor) dengan peminjam dana (pengusaha atau pihak emiten) 32. Manfaat keberadaan Pasar Modal adalah 34 :

Recommend Documents