BAB I PENDAHULUAN. Indonesia. Negara Republik Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan

BAB I PENDAHULUAN Salah satu diantara negara-negara yang sedang berkembang adalah Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan teraturlah pembangunan dapat terlaksana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari 13 ribu pulau, yang berjejer dari Sabang sampai Merauke. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan 1 daerah. Maka untuk menjangkau seluruh pelosok tanah air supaya pembangunan itu dapat merata perlu dicari bentuk yang cocok dan serasi sesuai dengan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, maka yang sangat penting di perhatikan oleh pemerintah adalah

------------------------------1. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I Pasal 2 (1).

Universitas Sumatera Utara

pelaksanaan pembangunan di setiap daerah, baik di pusat maupun di daerah khususnya daerah pedesaan. Sebab kita lihat sesuai dengan pengumuman dari BAPPENAS bahwa masih banyak desa miskin dan desa tertinggal di seluruh pelosok tanah air. Memang sudah hal yang wajar apabila pemerintah saat ini lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah khususnya daerah kabupaten untuk memacu pembangunan daerah yang masih tertinggal. Alasan Pemerintah juga menyadari hal ini, terbukti dengan program pemerintah yang akhir-akhir ini lebih menitik beratkan pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten sampai dengan pedesaan yang disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, lalu disempurnakan dengan UU Nomor 22 tahun 1999 dan sekarang di mutakhirkan dengan keluar nya UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. dimana melalui Undang-undang tersebut diharapkan bahwa Pemerintahan daerah khususnya pemerintahan Kabupaten akan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pemerintahan maupun tugas pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Sesuai dengan ketetapan MPR No.IV tahun 1973 bahwa dalam rangka usaha peningkatan

keselarasan

dan

keseimbangan

antara

pembangunan

sektoral

dan

pembangunan daerah. Dan dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan di daerah, diperlukan adanya perencanaan yang menyeluruh, terarah dan terpadu.

2)

----------------------------------2.

DR.M.Solly Lubis,SH,Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintah Daerah,Alumni, Bandung,1983 Hal. 226.


Mengingat hal tersebut maka salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dengan membentuk suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan pembangunan yaitu melalui keputusan Presiden No.27 tahun 1980, tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA pada daerah tingkat I dan daerah tingkat II di seluruh tanah air. Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaa pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah/perangakat daerah dipusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu daerah di bawah naungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan Keputusan Presiden No.27 tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA Reublik Indonesia dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut maka daerah tingkat II / Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang didalam melaksanakan pembangunan di daerah, terlebih dahulu direncanakan supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu maka pembentukan badan Perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Deli Serdang sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan secara merata dengan Otonomi yang seluas-luasnya, yang di teruskan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah


Kabupaten Deli Serdang No.5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Oraganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Badan perencanaan pembangunan daerah ini mempunyai fungsi membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaanya. Artinya untuk daerah Kabupaten Deli Serdang berfungsi membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan. Peran serta

masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal

jalannya pembangunan perlu disertai dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. A. Latar Belakang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pemerintahan integral dari sistem pemerintahan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan adanya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diteruskan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tentunya menuntut sebuah konsekuensi yang mendorong terjadinya perubahan dalam proses implementasi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya di daerah. Perubahan tersebut, selain tuntutan reformasi yang mengharuskan pemerintahan lebih responsive, transparan, akuntabel, juga dipengaruhi oleh berbagai fenomena dan desakan kebutuhan seiring dengan perkembangan dinamika organisasi publik dalam upaya mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat serta upaya mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjanan yang cukup mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat dan sulit. Oleh sebab itu


dibutuhkan tenaga dan pikiran yang benar-benar mampu dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawab nya, untuk itu dibutuhkan Orang-Orang yang mempunyai dedikasi, kejujuran dan tanggung jawab akan pelaksanaan tugas dan wewenang yang di emban oleh setiap penyelenggara pemerintahan di daerah maupun dipusat. Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Melihat begitu pentingnya peranan Bappeda tersebut sebagai badan yang turut aktif membantu bupati kepala daerah dalam Perencanaan Pembanguan daerah, maka timbul permasalahan bagi kita, sejauh mana kedudukan, tugas dan fungsi Bappeda PEMDA kabupaten Deli Serdang dalam perencanaan pembangunan daerah ? Tentu Perencanaan Pembangunan Daerah mestilah di sokong dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis, tentunya juga tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda mustilah konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku, serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.


Peran serta

masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal

jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi public dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Sebagaimana dipaparkan diatas, maka untuk meningkatkan kwaliatas inplementasi pembangunan daerah di pemkab deli serdang, perlu juga di sokong dengan sumber daya manusia (SDM) nya, yakni pegawai- pegawai yang ada pada jajaran bappeda itu sendiri seputar tugas pokok dan fungsinya, hal ini bersentuhan dengan hasil yang akan dicapai , sebab SDM sangat lah berpengaruh , mengingat tanpa SDM maka suatu perencanaan dan pembangunan takkan berjalan dengan sendirinya. Tugas pokok dan fungsi bappeda deli serdang mustilah berperan aktif dalam menjalankan wewenang nya sebagai lembaga non departemen langsung di bawah koordinasi Bupati, hal ini ditekan kan karena mengingat pembangunan di wilayah daerah pemerintahan deli serdang dirasakan belum maksimal dan merata. Tentulah

kurang maksimalnya kinerja bappeda PEMKAB Deli Serdang

dikarenakan sumber daya manusia atau aparat Bappeda yang tidak kompeten dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan benar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, seperti disinyalir KKN (korupsi, Kolusi,Nepotisme) yang belum juga bisa di hapus dalam implementasi pembangunan. Dan yang patut di sayang kan terjadinya kareana tingkah laku PNS yang tidak disiplin. Untuk itu perlu kita ketahui apa arti dari pada tugas pokok yang sebenarnya beserta prosedur yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku. Untuk itu mka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang kepegawaian dan beberapa peraturan-peraturan pendamoing untuk mengefektifkan tugas dan kedisiplinan pegawai khususnya di Bappeda.


Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjanan yang cukup mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat dan sulit. Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga dan pikiran yang benar-benar mampu, serta dibutuhkan orang-orang yang mempunyai dedikasi, kejujuran dan tanggung jawab akan pelaksanaan tugasnya. Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik.

B. Perumusan Masalah. Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas maka skripsi yang berjudul “ Tugas Pokok BAPPEDA Dalam Sistem Pemerintahan Daerah (Studi di Kabupaten Deli Serdang) akan dibatasi dalam permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah kedudukan, tugas pokok dan fungsi Bappeda Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dalam perencanaan pembangunan daerah? 2. Sejauh

manakah

implementasi

Badan

Pembangaunan

Daerah

(BAPPEDA)

Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan tugas wewenang nya ? 3.

Apa sajakah hambatan dari tugas Bappeda dalam perencanaan dan proses pembangunan Kabupaten Deli Serdang ?

C. Tujuan Dan Manfaaat Penulisan. 1. Tujuan Penelitian.


Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk : a. Untuk mengetahui

kedudukan, tugas pokok dan fungsi Bappeda Pemerintahan

Kabupaten Deli Serdang dalam perencanaan pembangunan daerah. b. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Bappeda Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang nya, dan c. hambatan apa saja dari tugas Bappeda dalam perencanaan, proses pembangunan Kabupaten Deli Serdang . 2.

Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah : a. Secara teoritis Dalam penelitian ini di harapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum Administrasi Negara mengenai masalah – masalah yang berkaitan dengan Tugas Pokok BAPPEDA dalam sistim Pemerintahan Daerah. b. Secara Praktis Bagi Pemerintahan Daerah penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal – hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bappeda di daerah.


D.

Keaslian Penulisan. Adapun judul penulisan ini adalah Tugas Pokok BAPPEDA Dalam Sistem

Pemerintahan Daerah (Studi di Kabupaten Deli Serdang), judul skripsi ini belum pernah di tulis dan diteliti dalam bentuk yang sama dengan Mahasiswa di Fakultas Hukum Sumatera Utara. Dengan demikian keaslian dari skripsi ini dapat di pertanggung-jawabkan secara ilmiah. E. Tinjauan Kepustakaan. Untuk memberikan pengertian yang sesuai dengan yang di harapkan, terlebih dahulu Penulis akan mencoba menguraikan pengertian dasar dari pokok bahasan skripsi ini yang tela’ah dari aspek Hukum Administrasi Negara sebagai berikut :

1. Pengertian BAPPEDA. Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.27 Tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA R.I, yang mana Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan. Yang pertama, Bappeda tingkat I (sekarang Pemerintahan Provinsi) dan Bappeda tingkat II (sekarang Pemerintahan Kabupaten/Kota). BAPPEDA merupakan singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mana badan ini menurut aturan KEPRES No.27 Tahun 1980 , dalam Bab I bahwa badan ini adalah Badan Staf yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dimana Bappeda berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.3 ---------------------------3. KEPRES No.27 Tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia.


Untuk menyempurnakan peraturan daerah khususnya dalam implementasi pembangunan daerah yang merata berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya maka Pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mana dalam Pasal 23 di tegaskan sebagai berikut : “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.4

Dengan demikian Bappeda adalah Badan penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) didaerah baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun rencana tahunan. Untuk lebih rincinya tentang pengertian BAPPEDA Republik Indonesia akan di bahas di Bab II Tulisan/Skripsi ini. 2. Pengertian Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari pada Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan penyempurnaan dari undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengertian Pemerintah daerah diatur dalam Bab I pasal 1 (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : ---------------------------4. KEPRES No.27 Tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia.


“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sementara dalam pasal 1 ayat (5 dan 6) diterangkan pengertian otonomi dan daerah otonom yakni : 5

“Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pemerintahan Daerah terdiri dari Pemerintahan Provinsi sampai dengan Pemerintahan desa yang mana memiliki hak otonomi daerah atas dasar perimbagan keungan dengan asas desentralisasi dan dekonsentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.6 ---------------------------------------5. Ibid. UU No. 32 Tahun 2004. 6. loc.Cit.


Dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau perangkat pusat di daerah.7

F.

Metode Pengumpulan Data Dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan metode-metode penulisan ilmiah

untuk kesempurnaan tulisan sehingga menjadi tulisan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini penulis menggunakan dua(2) metode pengumpulan data yaitu:

1. Penelitian Pustaka (Library Research) Dalam metode ini penulis melakukan penelitian melalui kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan,-

peraturan perundang-undangan yang dianggap relevan serta mendukung kesempurnaan skripsi ini. Data tersebut penulis uji dengan penelitian di lapangan agar mengetahui lebih mendalam tentang permasalahannya.

2. Penelitian Lapangan (Field Reseach) Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang merupakan objek dari pembahasan penulisan ilmiah ini.

--------------------------------------7. loc.Cit.


Penulis secara langsung terjun kelapangan dan langsung mengadakan wawancara dengan Kepala Bappeda di Kantor PEMKAB Kabupaten Deli Serdang serta meminta datadata yang diperlukan. Dengan cara inilah Penulis mengumpulkan data guna melengkapi dan mendukung uraian selanjutnya dalam penyelesaian skripsi ini.

G.

SISTEMATIKA PENULISAN Untuk memberikan gambaran umum tentang tulisan ini dan untuk memudahkan pembaca untuk memahami pembahasan skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

Bab I

: Pendahuluan Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II

: Tinjauan Umum Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam bab ini penulis menguraikan lebih lugas tentang Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah, Latar belakang terbentuknya Badan Pembangunan Daerah, Keduduka n, fungsi dan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Manfaat Rencana Pembanguanan Daerah.

Bab III : Tinjauan Mengenai Pembentukan BAPPEDA di Kabupaten Deli Serdang.


Pada bab ini penulis mencoba menguraikan Latar belakang dan proses pembentukan BAPPEDA di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, Struktur organisasi BAPPEDA Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, Peranan BAPPEDA Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

Bab IV : Tugas Pokok Dan Implementasi Tugas BAPPEDA Dalam Perencanaan Dan Proses Pembangunan Kabupaten Deli Serdang. Tugas dan tanggung jawab BAPPEDA Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, Rencana Pembangunan Kabupaten Deli Serdang, Rencana Umum Tata Ruang kabupaten Deli Serdang, Koordinasi BAPPEDA Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dengan Instansi Vertikal Lain nya, Hambatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang. Bab V

: Penutup Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan-kesimpulan atas pembahasan tulisan ini, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai sumbangan penulisan atau pendapat yang mungkin bermanfaat dalam peningkatan kinerja BAPPEDA khususnya di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.


BAB I PENDAHULUAN. Indonesia. Negara Republik Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan

Recommend Documents