BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Infrastruktur Data Spasial (IDS) memfasilitasi berbagi data spasial (sharing spatial data ) antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam komunitas data
spasial. Negara di seluruh dunia sedang mengembangkan IDS untuk mengelola dan memanfaatkan aset data spasial mereka agar menjadi lebih efisien. Salah satu elemen utama dari IDSN masing-masing negara adalah clearinghouse (Crompvoets dkk., 2002). Sejak tahun 1994 perkembangan dalam pelaksanaan clearinghouse
atau
geoportal sangat cepat terjadi di seluruh dunia. Global Spatial Data Infrastructure Association (GSDI) merupakan sebuah organisasi, lembaga, perusahaan, dan
individu dari seluruh dunia yang mempromosikan kerjasama internasional dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur data spasial lokal, nasional dan internasional yang akan memungkinkan negara dan warga negara mereka untuk menangani masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Diharapkan dengan adanya GSDI perkembangan IDS secara global dapat dijalankan dengan baik. Asia merupakan benua terbesar di dunia yang terbagi ke dalam wilayah Asia Timur, Selatan, Tenggara, Tengah, dan Barat. Berkembanganya IDS di dunia secara global juga mempengaruhi perkembangan IDS di Asia dan Pasifik. Permanent Commitee on GIS Infrastructure for Asia and the Pacific (PCGIAP) adalah suatu
komite yang dibentuk berdasarkan resolusi 16-13 PBB Konferensi Kartografi Regional untuk Asia dan Pasifik di Beijing tahun 1994 dan akan bekerja di bawah lingkup Perserikatan Bangsa Konferensi Kartografi Regional PBB untuk Asia dan Pasifik (UNRCC-AP). PCGIAP merupakan komite inisiatif Infrastruktur Data Spasial Nasional kawasan Asia Pasifik. PCGIAP terdiri atas 56 negara yang bergabung, beberapa diantaranya telah baik dalam melaksanakan pembangunan IDSN di negaranya masing-masing, namun beberapa negara lain masih belum bisa membangun IDSN dengan baik. PCGIAP bertujuan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dari informasi geografis dengan menyediakan sebuah forum bagi negara-negara dari Asia dan Pasifik. Penyediaan forum ini 1
bertujuan untuk bekerja sama dalam pengembangan infrastruktur informasi geografis daerah dan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur informasi geografis global. Tujuan lain forum ini adalah berbagi pengalaman dan berkonsultasi mengenai masalah-masalah kepentingan bersama dan berpartisipasi dalam kegiatan lain seperti pendidikan, pelatihan, dan transfer teknologi. Indonesia aktif sebagai anggota dalam PCGIAP dan GSDI. Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia dan berada dalam wilayah Asia Tenggara. Saat ini Indonesia berada dalam tahap pengembangan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN). IDSN yang merupakan misi survei dan pemetaan nasional dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan mendasar yang berkaitan dengan survei dan pemetaan di Indonesia. Pembangunan clearinghouse atau geoportal yang merupakan bagian dari IDSN di Indonesia ditangani oleh pemerintah melalui Badan Informasi Geospasial (BIG). Geoportal di Indonesia diberi nama Ina-Geoportal (Indonesia-Geospatial Portal). Ina-Geoportal adalah Portal Geospasial Indonesia yang dibangun dengan partisipasi berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah di Indonesia. Ina-Geoportal diluncurkan pada tanggal 17 Oktober 2011 dalam acara Geospasial untuk Negeri oleh BIG di Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi Bandung. Penggunaan data spasial yang semakin luas tidak saja digunakan di bidang perencanaan, inventarisasi, monitoring, dan pengambil keputusan, tetapi juga sampai ke ranah militer hingga pencarian jalur tercepat atau terpendek untuk beberapa kegiatan. Pengguna akan lebih mudah untuk mengakses data spasial dalam jaringan IDS yang dapat dilihat melalui geoportal. Ina-Geoportal menunjukkan bahwa Indonesia mampu untuk membangun IDSN, hal ini juga diharapkan dengan semakin baiknya impementasi IDSN di Indonesia melalui geoportal. Salah satu implementasi IDSN yang dapat diamati adalah tersedianya data spasial yang semakin lengkap. Geoportal sebagai pintu gerbang IDS diharapkan dapat memberikan dan
menyediakan informasi data spasial selengkap mungkin. Maka perlu adanya informasi mengenai kelengkapan data geoportal di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia.
2
I.2. Identifikasi Masalah Pengguna data spasial yang semakin meningkat berdampak pula pada ketersediaan data spasial. Kesadaran akan mahalnya biaya yang dikeluarkan dan membutuhkan waktu yang lama untuk pengadaan data spasial memunculkan ide konsep IDS. IDS diharapkan dapat berperan sebagai penyedia fasilitas untuk berbagi data spasial (spatial data sharing). Salah satu komponen dari IDS adalah geoportal yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi IDS di sebuah negara. Geoportal menyajikan data spasial yang dimiliki di sebuah negara. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya informasi mengenai kelengkapan data yang ada di geoportal Indonesia. Kelengkapan data geoportal di sebuah negara dapat dilihat
dengan membandingkan kelengkapan data geoportal di negara lain. Penelitian ini membandingkan kelengkapan data geoportal Indonesia dengan geoportal negara lain di Asia. Hasil perbandingan berupa informasi klasifikasi kelengkapan data di setiap negara. I.3. Pertanyaan Penelitian Tekait dengan masalah tersebut, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimana kelengkapan data geoportal Indonesia jika dibandingkan dengan kelengkapan data geoportal negara lain di Asia? I.4. Cakupan Penelitian Penelitian memerlukan cakupan masalah untuk mempermudah kegiatan penelitian dan tidak keluar dari tema penelitian. Cakupan penelitian ini meliputi : 1. Studi perbandingan kelengkapan data geoportal dilakukan pada negara yang berada di benua Asia. 2. Situs geoportal yang diteliti adalah situs geoportal resmi pemerintah di masing-masing negara Asia dan geoportal yang menampilkan data yang dimiliki. 3. Penilaian kelengkapan data geoportal dilakukan secara pasif tanpa adanya korespondensi dengan pengelola situs web yang diteliti. 4. Penilaian kelengkapan data geoportal dilakukan menggunakan parameter berupa kategori dan sub kategori data yang ditampilkan pada tabel III.3.2. 3
5. Cara pencarian data yang sudah ditentukan dengan memanfaatkan aplikasi map viewer dan menu-menu yang ada di geoportal.
6. Metode perhitungan bobot disetiap kriteria menggunakan konsep Analytical Hierarchy Proses (AHP). Perhitungan bobot disetiap kriteria dengan
membagi rata besarnya bobot di kriteria dengan banyaknya jenis data di setiap kriteria. 7. Klasifikasi kelengkapan data geoportal berdasarkan hasil perhitungan bobot akhir yang diperoleh dari perkalian bobot kriteria dan sub kriteria. I.5. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kelengkapan data yang disajikan pada situs geoportal Indonesia jika dibandingkan dengan geoportal negara lain di Asia. Hasil perbandingan ini dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas geoportal Indonesia di bagian datanya. I.6. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai kelengkapan data yang ada pada geoportal yang tersebar di masing-masing negara Asia. Perbandingan geoportal Indonesia dengan negara lain di Asia dapat dilihat berdasarkan kelengkapan datanya. Dari perbandingan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi yang terkait di Indonesia untuk meningkatkan perkembangan geoportal Indonesia pada bagian kelengkapan data. I.7. Tinjauan Pustaka Crompvoets
dkk.,
(2002)
menyatakan
bahwa
faktor-faktor
yang
mempengaruhi keberhasilan suatu clearinghouse diantaranya adalah harus ada kebutuhan langsung untuk berbagi data dan layanan. Fungsinya adalah memberikan saluran komunikasi yang baik bagi masyarakat untuk berbagi dan menggunakan dataset. Bukan hanya bertujuan ke arah keterkaitan basis data yang tersedia tetapi juga stabilitas dana. Stabilitas dana memiliki dampak positif pada pengelolaan, penggunaan, dan isi data. Stabilitas dana yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kerangka kerja yang cocok dalam memfasilitasi pengelolaan aset informasi antara lain kepercayaan dan pentingnya otoritas. Otoritaslah yang akan membuat
4
clearinghouse menjadi lebih user-friendly. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah
pengenalan terhadap layanan clearinghouse dan memotivasi penyedia web dan data untuk berpartisipasi dalam clearinghouse tersebut. Semakin banyak data dan penyedia web, semakin banyak pula data dan layanan yang tersedia. Faktor terakhir yang disebutkan adalah memotivasi pengatur
clearinghouse
untuk selalu
memperbarui clearinghouse mereka secara teratur. Penilaian terhadap dampak yang ditimbulkan geoportal dilakukan di beberapa
benua yaitu Eropa, Australia, dan USA/Canada (hanya sedikit dari
Caribbian, Afrika dan Asia). Crompvoets dkk., (2004) menyimpulkan bahwa dampak yang terjadi dengan adanya geoportal diantaranya adalah dampak ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dampak ekonomi akan berpengaruh pada meningkatnya konsumsi data spasial dan jasa. Konsumsi data spasial yang menjadi lebih tinggi merupakan konsekuensi dari beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya adalah karena akses data spasial yang lebih efisien dan distribusi yang lebih tinggi oleh pemasok data spasial. Selain itu, geoportal juga mengurangi adanya duplikasi data spasial. Dampak sosial akan berpengaruh pada pentingnya kesadaran terhadap peningkatan data spasial. Pengembangan IDS di taraf daerah memiliki tantangan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengembangan IDSN dalam sebuah negara. Hal ini menurut Rajabifard (2002) terjadi karena dua faktor. Faktor yang pertama adalah karena sifat kerelaan yang masih minim dalam upaya kerjasama di tingkat multi-nasional. Faktor yang kedua adalah kesulitan dalam partisipasi pengembangan inisiatif IDS di taraf daerah. Akibatnya, pengembangan yang efektif dan komprehensif untuk IDS daerah Asia-Pasfik terhambat oleh kurangnya dukungan dari negara-negara anggota. Selanjutnya kembali dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk mempromosikan dukungan IDS suatu daerah. Strategi penelitian yang dilakukan dirancang untuk memenuhi hipotesis dan tujuan penelitian. Terdapat empat rekomendasi yang diusulkan dan disertai dengan kerangka kerja untuk jaringan komunikasi ruang lingkup IDS daerah. Hasil adopsi dan pelaksanaan dari rekomendasi yang diusulkan akan membantu PCGIAP dalam mengatasi masalah rendahnya partisipasi anggota IDS daerah. Selain itu juga dapat
5
mempercepat
pengembangan
inisiatif
Asia-Pasific
Regional
Spatial
Data
Infrastructure (APSDI).
Anonim (2010) menjelaskan mengenai penelitian bagaimana cara memilih seperangkat variabel kunci terukur yang dapat dimanfaatkan untuk menilai Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) di negara berkembang. Lokasi penelitian dilakukan di enam negara berkembang dari tiga benua. Negara tersebut adalah Kolombia, Kuba, Nepal, Indonesia, Nigeria dan Ethiopia yang terletak di benua yang berbeda yaitu Amerika Latin, Asia dan Afrika. Ada beberapa hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Salah satunya adalah mengenai kesulitan dalam membangun dan menerapkan IDSN di negara berkembang. Kesulitan itu diantaranya kurangnya penghargaan, sumber daya dan personil yang terlatih, proses birokrasi yang tidak efisien, dan kurangnya data. Dalam penelitian tersebut mengacu pada catatan Akinyede dan Boroffice. Catatan ini menyebutkan bahwa kurangnya kemajuan IDS di negara berkembang berakar pada sejumlah faktor. Faktor ini meliputi rendahnya kualitas pengumpulan data, organisasi dan praktek manajemen. Serta kurangnya infrastruktur yang memadai dan kapasitas manusia yang terampil. GSDI (2004) menyatakan bahwa geo-informasi sangat penting untuk membuat keputusan di tingkat lokal, regional, dan global. Banyak contoh informasi geografis yang membantu proses pengambilan keputusan. Dijelaskan juga kombinasi antara asosiasi data spasial infrastruktur yang mendukung penemuan informasi, akses dan penggunaan informasi spasial seperti pemulihan bencana, dan kejahatan manajemen. Anonim (2010) menjelaskan mengenai penelitian yang dilakukan oleh University of Maine (USA). Penelitian ini menilai sifat, luas dan status kegiatan IDS negara di seluruh dunia antara 1998 – 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IDSN akan dibangun di sekitar 54 negara. Negara-negara tersebut diantaranya adalah Amerika Selatan atau Tengah ada Argentina, Kolombia, Meksiko dan Uruguay. Di wilayah Asia ada India, Indonesia, Macau, Malaysia, Mongolia dan Korea Selatan. Di wilayah Afrika hanya ditemukan di Afrika Selatan saja. Informasi geografis yang semakin luas mengakibatkan banyak negara dan organisasi membangun IDSN. Pada tahun 2002, 120 negara telah memulai proyek untuk pembangunan IDSN. Data merupakan pendorong utama atau faktor pertama dalam pembangunan dan fokus pengembangan IDSN. Faktor yang kedua adalah penggunaan data, aplikasi 6
kebutuhan pengguna yang merupakan kekuatan pendorong untuk pembangunan IDSN. Rajabifard (2002) membandingkan tingkat administrasi wilayah IDS berdasarkan komponen inti yaitu fundamental dataset. Perbandingan tingkat IDS dari segi dataset mendasar mulai dari IDS lokal, IDS negara, IDS nasional, IDS wilayah hingga IDS global. Dataset mendasar yang harus ada pada IDS lokal yaitu unsur topografi, peta kadastral, jaring kontrol lokal, dan informasi yang berkaitan dengan bencana alam. Perbedaan dataset mendasar pada IDS lokal, IDS negara dan IDS nasional hanya pada jaring kontrolnya. Jaring kontrol untuk IDS negara adalah jaring kontrol nasional sedangkan untuk IDS nasional yaitu jaring kontrol nasional geodesi. Komponen dataset mendasar IDS wilayah meliputi batas administrasi, transportasi, unsur hidrografi, elevasi, tempat populasi, nama geografi, penggunaan lahan, jaring kontrol geodesi wilayah dan tutupan lahan. Komponen dataset mendasar IDS wilayah dan IDS global hampir sama, hanya yang membedakan yaitu jaring kontrol geodesi untuk global adalah jaring kontrol geodesi global. Onsrud (2002) melakukan penelitian berupa pemilihan tipe data geografi untuk infrastruktur data geografi nasional di beberapa negara. Ada 21 data dan 23 negara yang diteliti. Indonesia termasuk dalam 23 negara yang akan memilih tipe data yang penting untuk infrastruktur data geografi nasional. 21 data tersebut adalah jaring geodesi, elevasi, citra digital, batas administrasi, kepemilikan tanah, transportasi, hidrografi, garis pantai, batimetri, dan unsur fisik. Data lainnya yaitu nama tempat, penggunaan lahan, geologi, harga real state, alamat pos, lahan basah, tanah, jaring gaya berat dan zonasi serta registrasi. Hasil yang diperoleh adalah 22 negara memilih data elevasi, 21 negara memilih data kepemilikan tanah, 19 negara memilih data jaring geodesi, 16 negara memilih data batas adminitratif, dan 13 negara memilih data hidrografi. Dilanjutkan dengan dan 12 negara memilih data citra digital dan transportasi serta 11 negara memilih data penggunaan lahan. Data yang lain hanya dipilih oleh kurang dari 10 negara. Hal ini memberikan gambaran mengenai data apa saja yang harus ada pada informasi geografis dan dipilh oleh 23 negara.
7
I.8. Dasar Teori I.8.1. Infrastruktur Data Spasial 1.8.1.1. Definisi Infrastruktur Data Spasial. Infrastruktur Data Spasial (IDS) merupakan inisiatif yang dimaksudkan untuk menciptakan suatu lingkungan di mana semua pemangku kepentingan dapat saling bekerja sama dan berinteraksi dengan teknologi. Inisiatif IDS di seluruh dunia telah berevolusi sebagai tanggapan terhadap perlunya kerjasama antara pengguna dan produsen data spasial. Hal ini diperlukan untuk memelihara sarana dan lingkungan dalam berbagi data spasial serta pengembangannya (Rajabifard, 2002). Kemajuan IDS menunjukkan bahwa IDS dipahami secara berbeda oleh para pemangku kepentingan dari berbagai disiplin ilmu atau dari latar belakang multinasional. Diperoleh definisi mengenai IDS dari berbagai konteks instansi pemerintah nasional dalam berbagai konteks. Beberapa definisi IDS disajikan dalam tabel 1.8.1.1. Tabel I.8.1.1. Contoh definisi IDS (Sumber: Chan dkk, 2001) Sumber (referensi) Australia New Zealand Land Information Council ( ANZLIC 1996) Global Spatial Data Infrastructure Conference 1997 ( GSDI 1997)
Thompson (1995)
Dutch Council for Real state Information (Ravi) (Masser 1998b)
Definisi IDS Sebuah infrastruktur data spasial nasional terdiri atas empat komponen inti yaitu kerangka kelembagaan, standar teknis, dataset fundamental, dan jaringan clearinghouse. Global Spatial Data Infrastructure (GSDI) umumnya harus mencakup kebijakan, organisasi, data, standar teknologi, mekanisme pengiriman, keuangan dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka bekerja pada skala global dan regional serta tidak terhambat dalam mencapai tujuan mereka. IDSN adalah salah satu yang membuat penggunaan efektif teknologi komputer dan komunikasi yang efisien untuk akuisisi, manajemen, dan penyebaran data serta informasi spasial secara nasional. Infrastruktur Informasi Geografis Nasional adalah kumpulan kebijakan, dataset, standar, teknologi (perangkat keras, perangkat lunak dan komunikasi elektronik) dan menyediakan informasi geografis yang dibutuhkan pengguna untuk melaksanakan tugas.
8
Sumber (referensi)
Definisi IDS
European Commission (European Commission 1995)
The European Geographic Information Infrastructure (EGII) adalah kerangka kebijakan Eropa dalam menciptakan kondisi yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian mencakup semua kebijakan, peraturan, insentif dan struktur yang didirikan oleh Lembaga Uni Eropa dan negara-negara Anggota. Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) berarti teknologi, kebijakan, standar, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk memperoleh, memproses, menyimpan, mendistribusikan, dan meningkatkan pemanfaatan data geospasial. IDS Nasional merupakan payung kebijakan, standar, dan prosedur di mana organisasi dan teknologi berinteraksi untuk mendorong penggunaan yang lebih efisien, manajemen, dan produksi data geospasial. Komponen infrastruktur data spasial harus mencakup sumber data spasial, database dan metadata, jaringan data, teknologi (berkaitan dengan pengumpulan data, manajemen dan perwakilan), pengaturan kelembagaan, kebijakan, standar dan pengguna akhir. Spatial (data / informasi / pengetahuan / keahlian) infrastructure harus lebih dari infrastruktur informasi geografis. Merupakan komponen integrasi spasial untuk sistem informasi masyarakat, dan elemen penting dari sebuah interoperabilitas masyarakat informasi masa depan. The Queensland Spatial Information Infrastructure terdiri atas dataset, pengaturan kelembagaan, standar teknis, produk dan layanan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, industri dan masyarakat. Konsep infrastruktur data spasial diperluas untuk mencakup lebih dari sekedar data itu sendiri, sekarang mencakup semua organisasi dan pelanggan yang terlibat dalam seluruh proses, dari data capture ke akses data, termasuk kerangka geodetic. Sebuah infrastruktur data spasial dikonsepkan sebagai informasi geospasial yang komprehensif, sumber daya infrastruktur, nilai dan kemampuan yang didorong ke dalam sistem informasi Victoria dan proses-manfaat, melalui elemen tahanan strategis, metadata, infrastruktur akses, harga, akurasi spasial dan kesadaran
Executive Order of US President (Executive Order 1994)
Federal Geographic Data Committee (FGDC 1997)
McLaughlin and Nichols (1992)
Hoffmann (1999)
Queensland Spatial Information Infrastructure Council (Department of Natural Resources 1999) Victoria’s Geospatial Information Strategic Plan of the State Government of Victoria, Australia (Land Victoria 1999)
Victorian Geospatial Information Stategy 2000-2003 of the State Government of Victoria, Australia (Land Victoria 1999)
9
1.8.1.2. Data dan Layanan Spasial. Akses data spasial atau geografis menjadi hal yang penting untuk kesejahteraan masyarakat. Data dan layanan afiliasi sangat penting dalam membuat keputusan untuk perencanaan jangka panjang oleh pejabat pemerintah tingkat tinggi atau pengambilan keputusan oleh individu sehari-hari serta bisnis lokal. Pengambilan keputusan dari lokal ke global memberi manfaat untuk data dan layanan spasial dalam perencanaan, aktif mengelola, dan menanggapi tantangan di berbagai bidang. Tantangan seperti di bidang kesehatan, energi, transportasi, bencana, kelestarian lingkungan, perumahan, pertanian, dan semua domain utama lainnya (GSDI Association). 1.8.1.3. Komponen Infrastruktur Data Spasial. Kategori yang pertama adalah interaksi terpenting dan mendasar antara orang dan data. Kategori yang kedua yaitu jaringan akses, kebijakan dan standar (merupakan komponen teknologi utama). Sifat kategori yang kedua ini sangat dinamis karena adanya perubahan masyarakat (individu) dan kebutuhan. Perubahan masyarakat dan kebutuhan ini yang kembali membutuhkan dataset yang berbeda. Kecepatan teknologi yang semakin berkembang mengakibatkan kebutuhan untuk mediasi hak, pembatasan dan tanggung jawab antara orang dan data bisa berubah (Rajabifard, 2002). Gambar 1.8.1.1 menunjukkan IDS tidak dapat terintegrasi jika hanya terdiri atas data spasial, nilai tambah layanan dan pengguna akhir saja. Melainkan melibatkan isu-isu penting lainnya mengenai interoperabilitas, kebijakan dan jaringan. Hal ini mencerminkan sifat dinamis dari seluruh konsep IDS. Hal ini menjadi masalah yang juga disorot oleh Groot dan McLaughlin (2000). Menurut Gambar 1.8.1.1, siapapun (pengguna data melalui produsen) yang ingin mengakses dataset harus memanfaatkan komponen teknologi.
10
Gambar I.8.1.1. Sifat dan hubungan antar komponen IDS (Sumber: Rajabifard, 2002)
1.8.1.4. Hierarki Infrastruktur Data Spasial. IDS saling terkoneksi di tingkat perusahaan, lokal, negara bagian/provinsi, nasional, regional (multi-nasional) dan global yang menunjukkan model hierarki IDS.
Gambar I.8.1.2. Hierarki IDS (Sumber: Rajabifard, 2002)
Dalam model yang ditunjukkan pada gambar I.8.1.2, tingkat perusahaan dianggap menjadi tingkat paling dasar dalam hierarki IDS. IDS di tingkat lokal atau di atasnya terutama yang dibentuk oleh integrasi data spasial awalnya akan dikembangkan untuk digunakan di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tingkat yang sama dan di bawahnya. I.8.2. Geoportal Geoportal mengatur konten dan layanan seperti direktori, perangkat pencarian, informasi masyarakat, dukungan sumber daya, data dan aplikasi. Geoportal menyediakan kemampuan catatan metadata untuk data dan
layanan yang relevan, serta menyediakan link langsung ke konten online layanan itu sendiri. Geoportal juga dapat mengontrol penggunaan layanan
11
komersial dengan memfasilitasi penjualan/pembelian data dan layanan. (Maguire dan Longley 2005). Gambar I.8.2.1 menunjukkan operasi 1 mengacu pada publikasi metadata pada sumber daya geospasial dalam geoportal oleh penyedia. Operasi 2 menunjukkan pertanyaan yang dikirim oleh pengguna melalui web. Operasi 3 menunjukkan respon yang ditawarkan untuk membantu pengguna dalam menemukan permintaan data. Operasi 4 dilakukan ketika pengguna memanfaatkan sumber daya yang ditawarkan (Maguire dan Longley 2005).
Gambar I.8.2.1. Peran geoportal di IDS (Sumber: Maguire dan Longley 2005)
1.8.2.1. Clearinghouse. Clearinghouse adalah suatu sistem server yang tersebar yang ditempatkan pada internet yang memuat gambaran nyata tentang data spasial digital yang tersedia. Informasi deskriptif ini, yang dikenal sebagai metadata, dikumpulkan dalam suatu format standar untuk memudahkan query dan menetapkan penyajian melalui beberapa situs yang terkait (Bakosurtanal, 2003). Clearinghouse berfungsi sebagai ‘gateway’ dalam perolehan data
spasial melalui suatu sistem manajemen yang dibangun berdasarkan metadata, sehingga data dan informasi dapat diakses dengan mudah oleh pengguna data. Sistem Clearinghouse merupakan suatu sistem jaringan server basis data data spasial terdistribusi yang dapat diakses melalui jaringan internet. Clearinghouse data spasial adalah suatu gateway informasi dari suatu sistem terdistribusi server data spasial (Bakosurtanal, 2003).
12
1.8.2.2. Tujuan Dasar Clearinghouse. Tujuan dasar Clearinghouse adalah menyediakan akses terhadap data spasial digital melalui metadata. Clearinghouse berfungsi sebagai layanan katalog rinci untuk berhubungan
dengan data spasial dan gambar-gambar browse. Situs-situs Clearinghouse didorong
untuk
menyediakan
hubungan-hubungan
hypertext
dengan
masukan-masukan metadata yang memungkinkan para pengguna mengambil (download) rangkaian data digital secara langsung dalam satu format atau lebih. Clearinghouse ini memungkinkan badan-badan, konsorsia atau komunitas geografi tertentu untuk bergabung bersama dan mempromosikan data spasial digital mereka yang tersedia. Server-server boleh diinstall pada kantor-kantor lokal, wilayah atau pusat, tergantung pada efisiensi pengorganisasian
dan
bahan
dari
tiap
organisasi.
Seluruh
server
Clearinghouse memiliki tingkatan yang sama dalam kegiatan Clearinghouse
tidak ada tingkatan di antara server-server yang memungkinkan query langsung oleh beberapa pengguna pada Internet dengan proses transaksi minimum (Bakosurtanal, 2003) I.8.3. Infrastruktur Data Spasial Indonesia Infrastruktur Data Spatial Nasional (IDSN) adalah suatu perangkat sistem manajemen data spasial yang mencakup kelembagaan, kumpulan data dasar spasial berikut standar-standar dan petunjuk teknis, teknologi, peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan, serta sumber daya manusia yang
diperlukan
untuk
mengumpulkan,
mengolah,
menyimpan,
mendistribusikan, dan meningkatkan pemanfaatan data spasial (Bakosurtanal, 2003). Arah kebijakan dan rencana strategis pembangunan survei dan pemetaan nasional disusun dengan berlandaskan pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Kebijakan Strategis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstra Iptek) dan Prioritas Utama Nasional Riset dan Teknologi (Punas Ristek). Berdasarkan hal tersebut maka Kebijakan dan Rencana Strategis pembangunan survei dan pemetaan nasional (Jakstra dan Renstra Surtanas) dirumuskan meliputi lima bidang kebijakan, yaitu : Kelembagaan,
13
Peraturan perundang-undangan, Pembangunan Data Dasar Utama, Penelitian dan pengembangan IPTEK dan Peningkatan kemampuan SDM. I.8.4. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) AHP (Analytical Hierarchy Process) merupakan metode yang digunakan untuk mengukur prioritas dengan membandingkan elemen satu dengan elemen lainnya (Saaty, 1995). Metode ini memiliki fleksibilitas tinggi dalam pengambilan keputusan dan penyusunan hierarki. Metode ini mampu menangkap banyak tujuan dan kriteria serta mampu memecahkan masalah yang mempunyai tujuan dan kriteria yang saling berlawanan. Peralatan utama AHP adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Keberadaan hierarki memungkinkan dipecahnya masalah kompleks atau tidak terstruktur dalam sub-sub masalah, lalu menyusunnya menjadi suatu bentuk hierarki yang ditunjukkan pada gambar I.8.4.1.
Gambar I.8.4.1. Struktur Hierarki AHP (Sumber: Kusrini, 2007)
Dasar yang diterapkan dalam metode AHP adalah perbandingan secara berpasangan pada suatu variabel penelitian dengan berbagai tingkatan. Perbandingan pada tingkat bawah dilakukan dengan cara memasukkan nilai-nilai atribut pada setiap kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang telah ditentukan kemudian dibuat suatu pembobotan yang akan dibandingkan terhadap kriteria lain yang telah dibuat, demikian juga untuk tingkatan-tingkatan selanjutnya sesuai dengan tujuan penelitian.
14
Setelah semua dibandingkan maka dievaluasi hasil perbandingan tersebut kemudian alternatif yang terbaik akan didapatkan (Saaty, 2005). Konsep dasar AHP adalah penggunaan matriks pairwise comparison (matriks perbandingan berpasangan) untuk menghasilkan bobot relatif antar kriteria maupun sub kriteria. Suatu kriteria akan dibandingkan dengan kriteria lainnya dalam hal seberapa penting terhadap pencapaian tujuan di atasnya (Saaty, 1986). Tabel I.8.4.1 memberikan keterangan serta penjelasan dalam memberikan skala dasar perbandingan berpasangan. Tabel I.8.4.1. Tabel Skala Dasar Perbandingan Berpasangan Intensitas kepentingan 1 3
5
7
9
2,4,6,8
Kebalikan
Keterangan Kedua elemen pentingnya
Penjelasan sama Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan
Elemen yang satu sedikit Pengalaman dan penilaian lebih penting daripada menyokong satu elemen yang lainnya dibandingkan elemen lainnya Elemen yang satu lebih Pengalaman dan penilaian satu penting daripada elemen menyokong dibandingkan elemen lainnya yang lainnya
sedikit elemen sedikit elemen
Elemen yang satu jelas Pengalaman dan penilaian sangat lebih mutlak daripada kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen lainnya. elemen yang lainnya Satu elemen mutlak Satu elemen yang kuat disokong dan penting daripada elemen dominan terlihat dalam praktek yang lainnya Bukti yang mendukung elemen yang Nilai-nilai antara dua nilai satu terhadap elemen lain memiliki pertimbangan yang tingkat penegasan tertinggi yang berdekatan mungkin menguatkan Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka dibanding dengan aktivitas Nilai ini diberikan bila ada dua j, maka j mempunyai nilai kompromi di antara dua pilihan kebalikannya dibanding dengan i
Penilaian dalam membandingkan antara satu kriteria dengan kriteria yang lain adalah bebas satu sama lain, dan hal ini dapat mengarah pada ketidak konsistensian. Saaty (1990) telah membuktikan bahwa indeks konsistensi dari matrik ber-ordo n dapat diperoleh dengan rumus : 15
CI = (λmaks-n)/(n-1)................................................... (1) Dengan : CI = Indeks Konsistensi (Consistency Index) λmaks = Nilai eigen terbesar dari matrik berordo n Nilai eigen terbesar didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan eigen vector. Batas ketidak konsistensian di ukur dengan menggunakan Consistency Ratio (CR), yakni perbandingan Consistency Index (CI) dengan nilai Random Index (RI). Nilai ini bergantung pada ordo matrik n dengan n adalah jumlah data yang dibandingkan. Tabel 1.8.4.2 menyajikan daftar RI yang dapat diketahui dari n. Rasio konsistensi dapat dirumuskan : CR = CI/RI............................................................... (2) Jika nilai CR lebih kecil dari 10% maka ketidak konsistensian pendapat masih dianggap dapat diterima. Tabel I.8.4.2. Daftar Indeks Random Index (RI) n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59
I.9. Hipotesis Geoportal Indonesia diluncurkan pada tahun 2011, waktu 2 tahun dirasa
masih kurang untuk melengkapi data di geoportal Indonesia. Diperoleh hipotesis bahwa kelengkapan data geoportal Indonesia adalah belum lengkap.
16
