Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini aktivitas bisnis berkembang dengan begitu pesatnya dan terus merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan pilar penting sebagai penopang pendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan. Dalam menjalankan bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum, karena hukum mengatur bisnis agar bisnis dapat berjalan aman, tertib, lancar, sehingga pihak-pihak yang mejalankan bisnis tidak dirugikan akibat adanya kegiatan tersebut. Indonesia merupakan Negara hukum (Recht Staat) sudah sepatutnya semua aktifitas di atur oleh hukum tidak terkecuali kegiatan bisnis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari 4 (empa) Buku, yaitu : 1. Buku Kesatu tentang Orang. 2. Buku Kedua tentang Kebendaan. 3. Buku Ketiga tentang Perikatan. 4. Buku Keempat tentang Pembuktian dan Daluwarsa.
Berkenaan dengan buku Ketiga mengenai perikatan, definisi hukum perikatan diatur dalam buku Ketiga KUHPerdata, tetapi definisi ini diberikan oleh ilmu pengetahuan, yaitu: “suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu”. 1 Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan anggota masyarakat lainya, yang banyak melahirkan bermacam-macam perjanjian-perjanjian, salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa, dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu untuk pihak lainya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut telah disanggupi pembayarannya. Perjanjian sewa menyewa ini banyak di gunakan oleh para pihak, karena dengan perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak penyewa maupun pihak menyewakan akan saling mendapatkan keuntungan. Penyewa memperoleh kenikmata dari benda yang disewanya sementara pihak yang menyewakan mendapatkan keuntungan dari harga sewa yang telah disepakati oleh pihak penyewa. Berkembangnya pariwisata di bali khususnya di daerah kuta, menimbulkan
1
masyarakat
untuk
berlomba-lomba
mencari
lapangan
Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandara Maju, Bandung, h. 2
pekerjaan, Kuta merupakan salah satu kota yang banyak di tujuan parawisatawan domestic dan internasional, karena itu para pelaku usaha melihat peluang usaha untuk membuat usaha kamar rumah kost yang memiliki fasilitas yang minimalis hinga fasilitas yang super mewah seperti apartemen. Para pelaku usaha kamar rumah kost ini tidak hanya merupakan penduduk lokal tetapi para investor dari luar kota yang sengaja melakukan pengembangan investasi dalam usaha rumah kamar kost. Banyak para pendatang atau para wisatawan domestic dan internasional, memilih untuk menyewa kamar kost, karena harga yang di tawarkan tidak terlalu mahal. Dalam ketentuan pasal 1233 KUHPerdata dikatakan, perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Dari kedua hal tersebut dapat diartikan bahwa salah satu sumber perikatan yang utama adalah perjanjian sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak dapat membuat berbagai macam perikatan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara penyewa dengan pihak yang menyewakan bentuk perjanjian yang dituangankan dalam surat perjanjian sewa menyewa rumah, di dalam surat tersebut penyewa dan pihak yang menyewakan telah bersepakat untuk melakukan perjanjian sewa menyewa rumah. Dalam suatu perjanjian terdapat prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur atau penyewa yang tertulis dalam suatu kontrak
oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu.2 Apabila pihak penyewa tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di tuangkan dalam surat perjanjian tersebut, maka pihak penyewa dapat dikatakan wanprestasi. Bila perjanjian itu telah dilaksanakan maka akan timbul hak dan kewajiban yang haru dipenuhi oleh kedua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut yakni pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang yang di sewakan kepada pihak penyewa, dan pihak penyewa wajib membayar sejumlah uang sewa yang sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditentukan. Dalam menjalankan perjanjian sewa menyewa rumah tidak selamanya berjalan dengan lancar, adakalanya pihak-pihak tersebut tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut atau sering dikatakan wanprestasi baik yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian maupun keadaan memaksa, maka harus ada bentuk pertanggung jawaban dari pihak-pihak yang melakukan wanprestasi. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa mempunyai resiko. Menurut Pasal 1553 KUHPerdata, dalam sewa menyewa risiko mengenai barang yang disewakan dipikul oleh si pemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan. risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa benda yang dimaksud dalam kontrak.
2
h. 201
Abdulkadir Muahmmad, 1990, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
Dalam perjanjian sewa menyewa pasti akan timbul masalah jika salah satu pihak dalam perjanjian sewa menyewa, tidak dapat melaksanakan kewajibannya di karenakan wanprestasi.
Wanprestasi artinya tidak
memenuhi sesuatu yang di wajibkan seperti yang telah di tetapkan dalam perikatan.3 Tindakan wanprestasi menyebabkan konsukuensi timbulnya pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, maka dari itu di dalam hukum diterapkannya upaya penyelesaiian secara hukum untuk mengatasinya, dan perlu juga di jelaskan faktor-faktor atau alasan-alasan yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi. Dengan begitu diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang di rugikan karena wanprestasi tersebut. Dalam pemenuhan prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, merupakan kewajiban yang harus di laksanakan oleh pihak penyewa karena merupakan hakekat dari suatu perikatan atau perjanjian sewa-menyewa, berdasarkan ketentuan pasal 1548 KUHPerdata. Begitu pula dengan batas waktu untuk memenuhi prestasi tersebut, biasanya telah disepakti dalam sebuah perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga bilmana pihak pembeli tidak melakukan pemenuhi prestasi dalam kurun waktu yang telah di sepakati, dapat dikatakan si pembeli tersebut telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, yaitu tidak memenuhi kewajiban
3
Ibid, h. 203
yang telah ditentukan atau telah di sepakati bersama dalam perikatan atau perjanjian yang telah di buat. Surat perjanjian sewa menyewa sangat diperlukan apabila dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam surat perjanjian sewa menyewa. Permasalahan tersebut di atas muncul, apabila terjadi wanprestasi, dalam hal wanprestasi, dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah di sepakati dalam perjanjian sewa menyewa rumah tersebut. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian bagi pihak tertentu yang melakukan perjanjian sewa menyewa rumah tersebut, baik itu kerugian waktu maupun kerugian tentang barang yang telah disewakan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mengangkat masalah tersebut kedalam judul skripsi yaitu “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Rumah Kost Di Kecamatan Kuta”
1.2. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Apa bentuk wanprestasi yang di lakukan oleh pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kamar rumah kost di Kecamatan Kuta ?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kamar rumah kost di kecamatan Kuta ?
5.2 Ruanglingkup Masalah Untuk mendapatkan pembahasan yang tidak menyimpang dalam permasalahan yang ada, perlu kiranya diadakan pembatasan terhadap permasalah tersebut. Maka permasalah yang diteliti dibatasi sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas yaitu bentuk dan penyelesaian wanprestasi pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kamar rumah kost di kecamatan kuta. 1.4 Orisinalitas Dalam rangka menumbuhkan sikap anti plagiat di dalam dunia pendidikan, maka mahasiswa diwajibkan untuk mampu menunjukan orisinalitas dari penelitian yang tengah dibuat. Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Untuk menunjukan orisinalitas dari skripsi ini, berikut penulis bandingkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu yang sejenis, yaitu: Tabel 1: Indikator Pembeda dari Peneliti NO 1
JUDUL SKRIPSI
PENULIS
Akibat Wanprestasi A.A
Dian
RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana
bentuk
Dalam
Perjanjian Ardhiyanti;
perjanjian
sewa
Sewa
Menyewa Fakultas
menyewa
tempat
Tempat pada pasar Hukum
berjualan
Kumbasari Denpasar Universitas
Kumbasari
Udayana;
di
pasar Pagi
Denpasar?
Tahun 2012
2. Apakah
akibat
hukumnya
apabila
pihak penjual selaku penyewa
tempat
berjualan
melakukan
wanprestasi? 2
Tanggung
Jawab Ni
Penyewa
Dalam Elinawati;
Perjanjian
Sewa Fakultas
apabila
Menyewa
Mobil Hukum
penyewa
(Studi
Kasus
Putu
di Universitas
1. Bagaimana
tindakan
pemilik rent A car ada
pihak
mengembalikan
Beberapa Rent Car Udayana;
kendaraan tidak tepat
Di
waktu
kecamatan Tahun 2003
Denpasar Selatan)
yang
diperjanjikan (wanprestasi)? 2. Bagaimanakah
telah
tanggung jawab pihak penyewa
jika
yang
mobil
disewakan
mengalami kecelakaan yang
mengakibatkan
kerusakan? 3
Penyelesaian
I Dewa Ayu
1. Bagaimanakah
Wanprestasi Dalam Tri Mahadewi;
tanggung
jawab
Perjanjian
penyewa
terhadap
Menyewa
Sewa Fakultas Hukum
sewa
menyewa
Kendaraan (Rent A Universitas
kendaraan bermotor (
Car)
rent a car) dalam hal
Denpasar
di
kota Udayana; Tahun 2011
terjadinya wanprestasi oleh pihak penyewa berdasarkan perjanjian sewa menyewa? 2. Bagaimanakah
upaya
penyelesaiian wanprestasi
dalam
perjanjian
sewa
menyewa
kendaraan
bermotor
di
kota
Denpasar?
1.5 Tujuan Penulisan Tujuan penelitian ini tidak lepas dari pokok permasalah diatas, ada tujuan penelitian yang harus dihadapi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Tujuan Umum 1. Untuk melatih diri dalam penulisan karya ilmiah 2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penilitian. 3. Untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum. 4. Untuk persayaratan studi mahasiswa dalam bidang Ilmu Hukum. b. Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kamar rumah kost di kuta. 2. Untuk mengetahuin cara penyelesaian bilamana pihak penyewa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kamar rumah kost. 1.6 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teroritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam studi hukum perdata khususnya mengenai hukum perikatan dan/atau perjanjian. Serta dapat juga menambah wawasan kita dalam melakukan suatu perjanjian. Di samping itu juga dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah-masalah hukum apa saja yang terjadi di masyarakat, khusunya bagaimana praktek pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kamar rumah kost.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan mengenai hukum perjanjian dan referensi bahan penelitian yang lain pada masa yang akan datang. 1.7 Landasan Teoritis Pada bagian landasan teoritis ini akan dibahas mengenai landasan teori maupun pendapat sarjana sebagai dasar atau pedoman dalam mengkaji permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penyusunan karya ilmiah ini. Menurut pendapat R. Subekti : “Perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu
menimbulakn suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung unsur janji-janji atau kesangupan yang diucapkan atau ditulis.4 Menurut Van Dunne bahwa perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.5 Menurut Ricardo Simanjuntak bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.6 Namun menurut Pasal 1313 KUHPerdata, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum ketika seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Kontrak atau perjanjian adalah “Hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas perstasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksankana prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati”.7 Membicarakan perjanjian maka tidak lepas dari asas-asas yang mendasari perjanjian atau kontrak tersebut. Salah satu asas yang penting dalam suatu perjanjian atau kontrak adalah asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang dinyatakan bahwa : 4
R. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Cet. Ke-19, PT. Intermasa, Jakarta, h. 1. Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2007, Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding, PT. Sinar Grafika, Jakarta, h. 8. 6 Ricardo Simanjuntak, 2006, Tehnik Perancangan Kontrak Bisnis, Mingguan Ekonomi & Bisnis Kontan, Jakarta, h. 23 7 Ibid, h. 9. 5
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi meraka uang membuatnya”. Dapat diartikan bahwa asas bebas berkontrak memberikan kebebasan bagi pihak-pihak yang berkontrak, namun asas kebebasan berkontrak memberikan beberapa batasan terhadap asas kebebasan berkontrak ini, antara lain dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Suatu perjanjian berawal dari kata sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya merupakan syarat pertama sahnya suatu perjanjian. Maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu telah setuju atau seia-sekata tentang hal-hal pokok dari perjanjian yang mereka adakan. 8 Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir itu di sanggupin pembayarannya. 9 Sewa menyewa, seperti halnya dengan perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat. Di dalama perjanjian itu memiliki dua unsur pokok, yaitu barang dan harga sewa. Sehinga para pihak mengikatkan diri untuk memenuhi prestasi yang menyebabkan timbulnya
8 9
H. Hari Saheodji, 1980, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Aksara Baru , Jakarta, h. 90 R. Subekti, 1989, Aneka Perjanjian, Cet. Ke-8, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 39
suatu hubungan hukum antara pihak yang satu berhak atas sesuatu dam pihak lainnya mempunyai kewajiban memberikan atau melakukan sesuatu. Di dalam sewa menyewa kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati dan bukannya menyerahkan hak milik atas barang itu. Dengan demikian maka pihak yang mempunyai hak menikmati barang tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan uang sewa kepada pemilik benda tersebut. Hubungan hukum antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan telah timbul sejak adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis secara notarial ataupun dibawah tanggan yang disebut perjanjian sewa menyewa.10 Di dalam perjanjian sewa menyewa bila salah pihak tidak memenuhi kewajibannya makan pihak tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanakan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.
11
Menurut R.
Subekti perbuatan para pihak yang dapat dikatakan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa : 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3. Melakukan yang dijanjikan tapi terlambat; 10
Hardijan Rusli, 1996, Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 28 11 M.Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, h. 60
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.12 Tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak-pihak yang terkait dapat disebabkan oleh tiga kemungkinnan alasana, yaitu: 1. Kesengajaan; 2. Kelalaian; 3. Keadaan memaksa.13 Guna tercapainya perjanjian sewa menyewa terdapat unsur-unsur yang harus ada agar perjanjian sewa menyewa tersebut tercapai, seperti : ada dua hal yang saling mengikat antara kedua belah pihak secara timbal balik yang berkedudukan sebagai kreditur dan debitur. Adanya obyek perjanjian sebagai suatu
prestasi
yang
berupa
barang-barang
yang
harus
diberikan
kenikmatannya dan harga yang harus dibayar sebagai imbalan atas kenikmatan yang diberikan. Adanya jangka waktu tertentu yang membatasi pemberian kenikmatan tersebut. Dalam pasal 1533 KUHPerdata dapat dilihat aturan tentang resiko dalam sewa menyewa. Dalam pasal ini di tulis apabila barang yang di sewakan itu musnah karena suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum. Dari kata gugur demi hukum inilah, bahwa masing-masing
12 13
R. Subekti, Op.Cit., h. 45 Abdulkadir Muahmmad, Op. Cit., h. 203
pihak tidak dapat
menuntut suatu apa dari pihak lawannya, hal ini berkaitan bahwa kerugian akibat musnahnya barang yang di sewakan di pikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan. Dalam perjanjian sewa menyewa dalam hal ini tidak memberikan hak kebendaan kepada pihak yang menyewa. Hal ini membawa akibat bahwa pihak yang menyewa harus bertanggung jawab atas benda yang disewanya, dalam arti bila terjadi sesuatu terhadap suatu benda yang di sewakan, maka ia harus bertanggung jawab atas benda yang di sewakannya itu dan karenanya berkewajiban pula untuk menyerahkan kembali benda yang di sewakannya itu kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan yang baik sama seperti halnya pada saat ia menerima benda itu pada saat sewa menyewa itu mulai berlaku. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rumah antara penyewa dan pemilik rumah biasanya menghadapi berbagai masalah, seperti masalah mengenai tanggung jawab penyewa apabila tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati dan tanggung jawab pihak yang menyewa apabila menggunakan rumah yang di sewakan tidak sesuai dengan isi perjanjian sewa menyewa rumah. Dalam penyelesaian masalah perjanjian sewa menyewa dapat di lakukan dengan proses litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melaulai jalur pengadilan dengan menggunkan pendekatan hukum. Dan non litigasi merupakan mekanisme
penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. 1.8 Metode Penelitian a. Jenis Penelitian Sesuai dengan permasalah yang diajukan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam hal ini hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata yaitu penelitian berdasarkan fakta yang ada dilapangan yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi
ketentuan
perundang-undangan
di
lapangan.14
Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rumah kost di Kecamatan kuta. b. Jenis Pendekatan Sebagai suatu penelitian agar dapat dipertahankan secara ilmiah maka dalam penelitian ini dipergunakan jenis pendekatan secara yuridis empiris, dimana penelitian ini sering disebut dengan hukum empiris karean data yang diperoleh berdasarkan dari bagaimana pelaksanan undang-undang yang di implementasikan dalam masyarakat. c. Sifat Penelitian
14
Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.58
Sifat penelitian ini dalam penulisan karya ilmiah ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, dan atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, dengan gejala lain dalam masyarakat. d. Data dan Sumber Data Karena penelitian hukum ini tergolong penelitian empiris maka data yang di perlukan meliputi data primer dan data skunder. a) Sumber Data Primer Adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, baik dari responden maupun informan yang berwenang dapat memberikan data di dalam penulisan ini. b) Sumber Data Skunder Adalah data yang bersumber dari suatu penelitian kepustakaan yaitu suatu data yang diperoleh yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer itu sendiri, yang terdiri atas buku-buku hukum (text book), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, Kamus dan ensiklopedi hukum dan internet.
e. Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengolah data
dalam
peneulisan
karya
ilmiah
ini
dilakukan
dengan
menggunakan teknik studi dokumen dan tekni wawancara, yang penerapannya sebagai berikut: 1. Teknik studi dokumen yang merupakan teknik awal yang digunakan salam setiap penelitian ilmu hukum baik dalam penelitian hukum normatif, maupun penelitian empiris, walaupun aspeknya berbeda namun selalu bertolak dari normatif. Studi dokumen dilakukan data yang diambil langsung dari lapangan yang relevan dengan permasalahan penelitian seperti yang telah disebutkan di atas. 2. Teknik wawancara merupakan salah satu teknik yang paling sering dan paling tepat digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara bukan sekedar bertanya kepada seseorang yang sebagai reseponden atau informan, tetapi dilakukan melaluai pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan yang tujuannya agara hasil wawancara tersebut akhirnya memiliki validitas dan reliabilitas. f. Teknik Penetuan Sampel Penelitian
Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik non probality sampling memberikan peran yang sangat besar pada penelitian untuk menentukan pengambilan sampelnya. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang pasti berapa sampel harus di ambil agar dapat dianggap mewakili sebagaimana halnya dalam teknik ramdom sampling. Dalam hal ini, teknik non probality sample yang digunakan penulis yaitu, penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih oleh peneliti, yang mana penunjukan dalam pemelihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu. g. Teknik Pengolahan dan Analisa Data Setelah mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang di bahas, maka data tersebut selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan memilih data yang memiliki kwalitas tinggi, berhubungan serta akurat guna menjawab permasalahan yang diajukan dan pada akhirnya akan di jabarkan dan dideskripsikan secara sistematis yang selanjutnya disajikan dalam bentuk skripsi.
