BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang Hukum materiil seperti yang terjelma dalam undang–undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi setiap individu tentang bagaimana selayaknya berbuat dalam masyarakat. Hukum bukanlah semata – mata sekedar sebagai pedoman untuk dilihat dan dibaca atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Dapatlah dikatakan bahwa setiapindividu melaksanakan hukum. Setiap hari kita melaksanakan hukum. Bahkan seringkali kita tanpa sadari kita melaksanakan hukum. Jadi pelaksanaan hukum bukan dimonopoli oleh pihak tertentu seperti pejabat atau penegak hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti terwujud suau interaksi, dimana intereaksi tersebut memerlukan batasan–batasan atau bisa dikatakan suatu aturan yang mengatur interaksi tersebut. Dengan telah disahkannya Rancangan Undang–Undang Hukum Acara Pidana menjadi Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), membawa perubahanyang mendasar bagi hukum acara pidana Indonesia yang sebelumnya berpedoman pada HIR. Perubahan yang mendasar tersebut sesuai dengan tujuan KUHAP itu sendiri yaitu memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam undang – undang ini 1 Universitas Sumatera Utara
nampaknya sudah bukan merupakan suatu tujuan utama, namun tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka atau tertuduh atau terdakwalah yang merupakan tujuan yang utama. Permasalahan
mengenai
penahanan
akan
tetap
menjadi
suatu
pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang. Dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atauhakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang–undang ini. Dari pengertian tersebut diatas jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh panyidik, penuntut umum, hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam pasal lain dalam KUHAP. Oleh karena penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan asas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh
Universitas Sumatera Utara
pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan bahkan bisa berupa ancaman pidana sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 Undang–undang No.4 Tahun 2004. Negara Republik Indonesia mengakui,
memberi perhatian dan
menjunjung tinggi hak kemerdekaan seseorang, walaupun seseorang itu telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan ini memberi arti, bahwa hak dan kebebasan manusia benar-benar dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh negara. Jadi apabila ada seseorang dari warga masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana maka alat-alat kekuasaan negara yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum, bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta menjunjung tinggi hak azasi warga negara. Adapun tujuan hukum acara pidana menurut Andi Hamzah adalah “Supaya suatu peraturan hukum pidana dilakukan sedemikian rupa, bahwa seseorang
yang
melanggar peraturan
yang diancam dengan hukuman
pidana mendapat hukuman itu secara setimpal dengan kesalahannya”
1
1
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hal
20.
Universitas Sumatera Utara
Berkenaan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas maka apabila telah cukup bukti yang menjelaskan kedudukan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana maka kepada pelaku dapat dilakukan penahanan. Penahanan dapat dilakukan oleh semua instansi di tingkat penyidikan sampai ke pengadilan, yang berarti juga penahanan bukan hanya merupakan wewenang penyidik. Dimensi begitu pentingnya penahanan ini memberikan konstribusi kelancaran penyidikan serta menghindari melarikan dirinya seseorang yang disangkakan telah melakukan tindak pidana. Meskipun demikian pentingnya penahanan tersebut kepada seorang tersangka/terdakwa tetap diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan adalah ditangguhkannya penahanan tersangka/ terdakwa, tetapi penahanan masih sah dan resmi berlaku. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tersangka/terdakwa yang ditahan atau orang lain yang bertindak untuk menjamin penangguhan. Masa penangguhan penahanan tidak termasuk status masa penahanan. Praktek pengeluaran tersangka/terdakwa dari tahanan atau yang dikenal dengan
penangguhan
menganggu
proses
memberikan penyidikan
konstribusi
dan
peradilan,
terhadap
hal-hal
dapat
seperti
pelaku
dapat
menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Dengan demikian maka penangguhan mensyaratkan hal-hal tertentu seperti adanya jaminan agar penangguhan dapat terlaksana. Berdasarkan hal yang bertolak belakang tersebut maka diketengahkan penelitian tentang: “Alasan Hukum Penanggungan Penahanan Terhadap
Universitas Sumatera Utara
Terdakwa Dalam Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”.
Perumusan Masalah Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian skripsi ini adalah: 1. Apakah alasan hukum penangguhan penahanan terhadap terdakwa? 2. Bagaimana mekanisme penangguhan penahanan terhadap terdakwa? 3. Bagaimana akibat hukum penangguhan penahanan terhadap terdakwa?
Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk: 1. Untuk mengetahui alasan hukum disebabkannya penangguhan penahanan terhadap terdakwa. 2. Untuk mengetahui mekanisme penangguhan penahanan terhadap terdakwa? 3. Untuk mengetahui akibat hukum penangguhan penahanan terhadap terdakwa. Manfaat penelitian di dalam pembahasan skripsi ditujukan kepada berbagai pihak terutama:
a. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi masyarakat luas khususnya tentang alasan hukum yang dapat diajukan seorang terdakwa dalam proses penangguhan penahanan.
Universitas Sumatera Utara
b. Secara teoritis sebagai bahan masukan penambahan referensi tentang perkembangan hukum pidana khususnya dalam menerapkan penangguhan penahanan.
Keaslian Penulisan Adapun penulisan skripsi yang berjudul “Alasan Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Acara Pidana” ini merupakan luapan dari hasil pemikiran penulis sendiri. Penlisan skripsi yang bertemakan mengenai penahanan memang sudah cukup banyak diangkat dan dibahas, namun skripsi dengan adanya penangguhan penahanan ini belum pernah ditulis sebagai skripsi. Dan penulisan skripsi ini tidak sama dengan penulisan skripsi lainnya.
Sehingga
penulisan
skripsi
ini
masih
asli
serta
dapat
dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik. Bila di kemudian hari ternyata terdapat judul yang sama, maka menjadi tanggung jawab penulis.
Tinjauan Kepustakaan Untuk membahas permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat dipakai acuan atau pedoman untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut.
Penahanan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan dalam hal membantu proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan. Dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan
Universitas Sumatera Utara
tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang–undang ini. Dari pengertian tersebut diatas jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh panyidik, penuntut umum,hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam Pasal lain dalam KUHAP. Secara garis besar KUHAP menyatakan bahwa penahanan tersebut harus didasarkan adanya syarat – syarat tertentu antara lain bahwa tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan suau tindak pidana berdasarkan buktiyang cukup, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya kembali. Moeljatno membagi syarat penahanan tersebut menjadi 2 yaitu : 2 1. Syarat Obyektif : a. Terhadap tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih ; b. Tindak pidana tetentu seperti tersebut dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun. 2. Syarat Subyektif : a. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan
2
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 43.
Universitas Sumatera Utara
b. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri. c. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa merusaka atau menghilangkan barang bukti. d. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana. Mengingat pada dasarnya bahwa penahanan tersebut adalah perampasan terhadap hak kebebasan bergerak seseorang sehingga harus dilaksanakan dengan penuh kehati–hatian dan sesuai dengan ketentuan yang ada. M. Yahya Harahap menyatakan: Penahanan sebagai upaya paksa, tidak dengan sendirinya menghilangkan harkat dan martabat tersangka. tidak pula dapat melenyapkan hak–hak asasi yang melekat padadirinya secara keeluruhan. Namun demikian sepanjang yang berkenaan dengan beberapa hak asasi yang berhubungan dengan harkat dan martabatnya serta hak yang perlu untuk melindungi kepentingan pribadinya, tidak boleh dikurangi dan harus dijamin oleh hukum sekalipun dia berada dalam penahanan. 3 Dalam
KUHAP
diatur
suatu
upaya
yang
mungkin
cukup
menggembirakan untuk para tersangka atau terdakwa agar kebebasan bergeraknya tidak dibatasi oleh adanya penahanan. Upaya tersebut ialah suatu penangguhan terhadap adanya suatu penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP yang isinya: 1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing–masing, dapat mengadakan
3
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid 1, Penyidikan dan Penuntutan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 217.
Universitas Sumatera Utara
penangguhan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. 2. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu – waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan SKEP KABARESKRIM No. Pol. SKEP/82/XII/2006/Bareskrim tanggal 15 Desember 2006 yang merupakan petunjuk pelaksana bagi kepolisian dalam pelaksanaan administrasi penyidikan disebutkan: Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penangguhan Penahanan adlah Penyidik Perkara yang ditunjuk sesuai Sprindik Penyidik Pembantu atas limpahan kewenangan dari Penyidik yang bersangkutan. Surat
Perintah
Penangguhan
Penahanan
menurut
Pedoman
Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan SKEP KABARESKRIM No. Pol. SKEP/82/XII/2006/Bareskrim harus memuat : 1. Pertimbangan, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap cukup bukti tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dantelah dikenakan penahanan, akan tetapi dengan mempertimbangkan permintaan tersangka dan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan UU, serta situasi masyarakat setempat, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini 2. Dasar berisikan : Pasal-pasal KUHAP Nomor dan Tanggal Laporan Polisi, Nomor dan Tanggal Surat Perintah Penahanan Serta Surat Permohonan Tersangka.
Universitas Sumatera Utara
3. Identitas orang yang akan ditangguhkan penahanannya. 4. Uraian singkat tentang syarat serta jaminan penangguhan penahanan 5. Jenis dan tempat penahanan yang telah ditentukan dalam Surat Penahanan. 6. Tanggal dimulainya Penangguhan Penahanan. 7. Surat Perintah Penangguhan Penahanan dibuat dalam rangkap sekurangkurangnya 10 (sepuluh) lembar yaitu : a. 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara b. 1 (satu) lembar untuk tersangka c. 1 (satu) lembar untuk keluarga tersangka d. 1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri e. 1 (satu) lembar untuk Penuntut Umum f. 1 (satu) lembar untuk Pejabat Rutan/ Cabang Rutan g. 1 (satu) lembar untuk arsip 8. Penomoran Surat Perintah Penangguhan Penahanan dibuat sama dengan Nomor Surat Perintah Penahanan, diberi tambahan kode huruf “C” dan dicatat dalam Buku Register Tahanan (B-9). Menurut H. Haris bahwa: Pemberian penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim harus berdasarkan asas praduga tak bersalah atau Presumtion of innocence, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan
Universitas Sumatera Utara
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. 4 Dalam hal penangguhan penahanan ini pejabat yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tersebut tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap adanya permohonan penangguhan penahanan dan dapat menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan. Bila suatu penangguhan penahanan tersebut dikabulkan oleh pejabat yang melakukan penahanan maka berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pejabat tersebut dapat menetapkan suatu jaminan baik berupa jaminan uang atau jaminan orang. Penetapan ada atau tidaknya suatu jaminan dalam KUHAP bersifat fakultatif. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa: Penetapan jaminan dalam penagguhan penahanan tidak mutlak. Tanpa jaminan tindakan pemberian penangguhan penahanan tetap sah menurut hukum. Cuma agar syarat penangguhan penahanan benar–benar ditaati, ada baiknya penangguhan dibarengi dengan penetapan jaminan. Cara yang demikianlah yang lebih dapat dipertanggung jawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri. 5 Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No. 14–PW.07.03/1983 menyatakan bahwa dalam hal ada permintaan untuk menangguhkan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya
4 5
H. Haris, Pengantar Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 105. M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 219
Universitas Sumatera Utara
beserta syarat–syarat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penangguhan penahanan pada dasarnya dilaksanakan dengan sebuah perjanjian antara pejabat yang berwenang menahan dengan tersangka atau terdakwa atau penasihat hukumnya.
Metodologi Penulisan Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Materi penelitian Materi penelitian yang dipergunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi: Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981). Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.
2. Alat Pengumpul Data Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai dengan objek yang diteliti.
3. Analisis Hasil penelitian
Universitas Sumatera Utara
Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan rumusan masalah.
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa Bab, dimana dalam bab terdiri dari unit-unit bab demi bab. Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian: Bab I.
Pendahuluan Dalam Bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya
yaitu, Latar Belakang Masalah,
Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan,
Tinjauan
Kepustakaan,
Metode
Penulisan
serta
Sistematika Penulisan. Bab II.
Tinjauan Umum Tentang Kompensasi Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, Pengertian Kompensasi serta Kompensasi atau Set-Off Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
Bab III. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah Dalam bagian ini akan diuraikan pembahasan tentang: Pengertian
Universitas Sumatera Utara
Nasabah, Sejarah dan Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah, Fungsi dan Tujuan Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah serta Hal-Hal Yang Dijamin Dalam Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah. Bab IV. Kelembagaan
Kompensasi
Dalam
Pelaksanaan
Penjaminan
Simpanan Nasabah Dalam
bagian
permasalahan
ini
akan
diuraikan
yang diajukan
pembahasan
terhadap
yaitu Penerapan Kelembagaan
Kompensasi (Set-Off) Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang
Lembaga
Penjamin
Simpanan,
Akibat
Hukum
Diterapkannya Kelembagaan Kompensasi (Set-Off) Dalam Hukum Hutang
Piutang
serta
Perlindungan
Hukum
Kelembagaan
Kompensasi (Set-Off) Dalam Lembaga Jaminan Simpanan Bab V.
Kesimpulan dan Saran Bab ini adalah bab penutup, yang merupakan bab terakhir dimana akan diberikan kesimpulan dan saran.
Universitas Sumatera Utara
