BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Keberadaan organisasi badan-badan usaha koperasi berkaitan erat dengan sistem perekonomian yang berlaku di suatu negara; karena itu hal yang paling penting dan mendasar yang harus dipahami terlebih dahulu oleh orang yang hendak mempelajari hukum koperasi adalah pengetahuan tentang ideologi, paham dan sistem perekonomian yang dianut oleh negara tersebut. Kemudian, dihubungkan
dengan
latar
belakang
sejarah
kehidupan
ekonomi
dan
perekonomian dari negara tersebut baik secara teori maupun praktik sehari-hari.1 Alasan utama mengapa perlu mengetahui dan memahami ideologi dari suatu negara dalam kaitannya dengan keberadaan lembaga koperasi, karena organisasi badan usaha koperasi memiliki karateristik dan cara tersendiri dalam melakukan kegiatan ekonomi di negara tersebut. Lebih jauh, di dalam aktivitas perekonomian dunia dan di negara kita selama ini, eksistensi koperasi benar-benar “hadir” di dalam kehidupan sehari-hari. Hampir di semua lini kehidupan dan kegiatan perekonomian, kehadiran organisasi koperasi dan cara bekerja badan usaha koperasi (meskipun tidak sangat menonjol) terlihat nyata keberadaannya; baik di lingkungan para: pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, karyawan swasta, pedagang, pelaku
ekonomi non
formal,
petani, pejabat pemerintah,
pengusaha. Hal itu disebabkan karena pada dasarnya ideologi perekonomian itu 1
Andjar Pachta et al, Hukum Koperasi Indonesia, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 2.
2
sendiri memang “menghendaki” berkooperasi; inilah yang biasa disebut sebagai ekonomi kerakyatan2 Banyak ideologi atau paham-paham yang berkembang dan diterapkan oleh negara-negara
yang
menjadi
landasan
dalam
menjalankan
kehidupan
bernegaranya sehari-hari. Ideologi yang dianut oleh negara-negara yang ada di dunia, antara lain seperti ideologi-ideologi: kapitalisme, sosialisme, islamisme, komunisme, fasisme, modernisme, feodalisme, dan lain-lain. Dari masing-masing ideologi mempunyai jalannya sendiri, tapi tidak mungkin di antara paham-paham tersebut tidak mempunyai kesamaan antara satu ideologi dengan ideologi yang lainnya dan paham-paham tersebut dapat dikelompokan karena memiliki kesamaan yang dikatakan hampir serupa. Kendati
pun
demikian,
ada
beberapa
perbedaan
yang
dapat
dipertimbangkan sehubungan dengan konsep koperasi di berbagai negara. Di negara-negara industri di barat, koperasi dianggap sebagai perhimpunan orangorang yang bersifat sukarela berdasarkan hukum perdata, yang boleh dipakai oleh warga negara sebagai salah satu dari bermacam bentuk untuk mencapai tujuan bersama.3 Di negara-negara yang menyelenggarakan sistem ekonomi berencana secara sentral, koperasi dipakai sebagai alat untuk menghasilkan milik kolektif mengenai alat produksi dan sebagai alat untuk mencapai tujuan umum sosiopolitik yang menempati urutan pertama dan diberi prioritas kepada tujuan
2 3
Ibid. Abdulkadir Muhammad, Hukum Koperasi, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 7.
3
individual para anggotanya. Di negara-negara berkembang koperasi terutama dipandang sebagai instrumen bagi perkembangan sosial ekonomi yang dari sudut pandangan formal dianggap sebagai perhimpunan dalam hukum perdata, yang pada hakikatnya bekerja seperti suatu perluasan administrasi pemerintahan. 4 Ide koperasi lahir dalam era kejayaan kapitalisme. Jika kapitalisme berpijak pada paham tentang pentingnya peranan modal dalam kegiatan ekonomi, maka koperasi lebih mengutamakan peranan manusia dalam memupuk modal. Dengan demikian perbedaannya terletak pada penekanan peranan faktor-faktor produksi dalam kegiatan ekonomi; koperasi pada manusiannya, sedangkan kapitalisme pada kekuatan modal. Dalam hal ini bukanlah berarti bahwa yang satu tidak memerlukan faktor produksi seperti yang ditekankan oleh yang lainnya; di dalam kapitalisme, manusia perannya diperlukan sebagai salah satu faktor produksi sedang di dalam koperasi, modal diperlukan untuk menjalankan usahanya dikumpulkan oleh manusia-manusia yang menjadi anggotanya. 5 Organisasi koperasi di dunia dipelopori oleh ICA (International Cooperative Alliance) di London, ICA ini didukung oleh 160 organisasi puncak koperasi dari 62 negara dengan jumlah keanggotaan kira-kira 321 juta pada saat berdirinya. Keanggotaan ICA terdiri dari organisasi koperasi dari negara-negara industri di barat, negara-negara sosialis, dan negara-negara berkembang. Fakta bahwa organisasi-organisasi anggota yang berbeda demikian itu telah bekerja sama dalam ICA untuk jangka waktu yang yang demikian lama, hal ini
4 5
Ibid., hal. 8. Andjar Pachta et al, Op.cit., hal. 14.
4
menimbulkan asumsi bahwa ada konsep universal mengenai koperasi yang juga membentuk dasar perundang-undangan koperasi dari seluruh negara.6 Dalam pernyataan tentang jatidiri koperasi yang dikeluarkan oleh Aliansi Koperasi Sedunia (International Cooperatives Alliance/ICA), pada kongres ICA di Manchester, Inggris pada bulan September 1995, yang mencangkup rumusanrumusan tentang definisi koperasi, koperasi didefinisikan sebagai “perkumpulan otonom dari orang orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis” (berdasarkan terjemahan yang dibuat oleh Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I)). 7 Gambaran umum semua koperasi adalah struktur organisasi yang terdiri dari sekelompok orang (kelompok koperasi) dan suatu badan usaha bersama (koperasi) yang menghubungkan orang yang satu dengan orang yang lain dengan hubungan pelayanan khusus.8 Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin yaitu Cum yang berarti dengan dan Aperari yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah Co dan Operation, yang dalam bahasa
6
Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hal.7. Suhardi et al, Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia, (Jakarta: Akademia, 2012), hal. 10. 8 Ibid., hal. 8. 7
5
Belanda disebut dengan istilah Cooperatieve Vereneging yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.9 Kata CoOperation kemudian diangkat sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat didefiniskan seperti berikut: Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha,dengan tujuan memepertinggi kesejahteraan jasmaniah para angggotanya. 10 Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.11 Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.12
9
R.T Sutantya Rahardja Hadikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 1. 10 Nindyo Pramono, Beberapa Aspek Koperasi pada Uumumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan, (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1985), hal. 9. 11 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian 12 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
6
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotaanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Koperasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Peroperasian merupakan Undang-Undang Perkoperasian yang terbaru tetapi undang-undang ini dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 pada tanggal 28 Mei 2013.13 Koperasi mempunyai lapangan usaha yang diatur dalam Pasal 43 UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menjelaskan bahwa
Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan
kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. 14 Salah satu kegiatan lapangan usaha koperasi adalah simpan pinjam, simpan pinjam diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dijelaskan pengertian kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana
13
www.hukumonline.com, UU Koperasi Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi, diakses tanggal 11 Febuari 2016. 14 Pasal 43 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
7
dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. 15 Simpan pinjam dengan pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki sedikit persamaan, dinyatakan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.16 Bunga menjadi instrumen yang membedakan antara pinjam meminjam yang dilakukan oleh Koperasi simpan pinjam dengan pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan penulis menyimpulkan bahwa kegiatan usaha koperasi simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi lebih mengarah kepada kredit yang dilakukan bank. Pengertian Kredit dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memberi pengertian spesifik mengenai kredit, yang menyatakan bahwa Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah
15
Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. 16 Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
8
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.17 Bunga dalam pemberian kredit adalah keuntungan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, hal ini juga berlaku di koperasi simpan pinjam yang memberikan anggotanya kredit dan memperoleh bunga dari pemberian kredit tersebut dari anggotanya yang menerima kredit. Kredit adalah sebuah kepercayaan (trust). Dengan demikian, pemberian fasilitas kredit haruslah berdasarkan suatu kepercayaan, yaitu fasilitas yang diberikan tersebut digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan permohonan calon debitur. Bagi bank (kreditur), pemberian fasilitas kredit tersebut dapat kembali dengan aman dan mengutungkan. Arus dasar dalam pemberian kredit demikian merupakan suatu keniscayaan dalam dasar-dasar pemberian fasilitas kredit.18 Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.19
17
Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 18 Try Widiyono. Agunan Kredit dalam Financial Engineering, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 3. 19 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 95.
9
Untuk memperoleh keyakinan dimaksud, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap hal-hal berikut ini: 20 1. Watak (Character) Watak (character) adalah pribadi, kelakuan sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai dari debitur yang dapat dilihat dari track record yaitu sejarah hidup dan curriculum vetae dari debitur. Data-data dan sumber ini dapat dilihat dari beberapa sumber dan informasi, antara lain informasi tersebut dapat diminta kepada Bank Indonesia. 2. Kemampuan (Capacity) Kemampuan adalah kemampuan debitur untuk mengelola fasilitas kedit yang diberikan sehingga dapat memberikan nilai tambah, yang akhirnya dapat mengembalikan fasilitas kredit sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu, dalam pemberian kredit harus dianalisis, antara lain mengenai kondisi keuangan yang bersangkutan, untuk meyakini tentang jumlah fasilitas yang dibutuhkan dan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kemampuan juga menyangkut mengenai kecakapan. Oleh karena itu, kecakapan dan profesionalisme debitur atau pengurus dan karyawan perlu mendapatkan perhatian.
20
Tri Widitono. Op.cit. hal. 6
10
3. Modal (Capital) Modal adalah modal yang dimiliki oleh debitur, yaitu apa yang dijadikan modal debitur dalam melakukan usahanya. Pengertian modal adalah termasuk juga modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Termasuk dalam cakupan modal adalah sharing pembiayaan, yaitu jumlah tertentu yang harus disediakan sendiri oleh debitur dalam suatu pembiayaan terhadap objek kredit. 4. Jaminan (Collateral) Agunan adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak yang diserahkan debitur kepada kreditor, untuk menjamin apabila fasilitas kredit tidak dibayar kembali sesuai waktu yang ditetapkan. Jika hal demikian terjadi, maka benda tersebut dapat dijual untuk pelunasan fasilitas kredit tersebut. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan umum, di mana kreditor tidak mempunyai hak preferent dan jaminan khusus, di mana kreditor mempunyai hak preferent. 5. Prospek Usaha (Condition of Economy) Prospek usaha adalah dukungan lingkungan, baik keadaan ekonomi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keadaan daerah setempat yang memungkinkan suatu usaha yang dibiayai dapat berjalan dengan baik dan mengutungkan. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hal-hal tersebut menjadi dasar dan melatarbelakangi penulis untuk mengkajinya dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “PENERAPAN PRINSIP METODE ANALISIS 5C OLEH
11
PENGURUS CREDIT UNION TERHADAP ANGGOTA CREDIT UNION YANG MENJADI CALON DEBITUR KREDIT (STUDI PADA CU HARAPAN KITA BELAWAN)”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, serta agar masalah yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah: 1. Apa perbedaan prosedur pemberian kredit di Credit Union dengan bank? 2. Bagaimana penerapan prinsip 5C pada Credit Union Harapan Kita Belawan? 3. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan metode analisis 5C pada Credit Union Harapan Kita Belawan?
C. Tujuan Penulisan Terdapat dua jenis tujuan dalam pelaksanaan suatu penelitian, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif merupakan tujuan yang berasal dari tujuan penelitian itu sendiri, sedangkan tujuan subjektif berasal dari penulis. Adapun tujuan objektif dan subjektif yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui penerapan prinsip metode analisis 5C dalam pemberian kredit.
12
b. Untuk mengetahui permasalahan dan atau hambatan yang terjadi dalam penerapan metode analisis 5C dalam pemberian kredit. 2. Tujuan Subjektif a. Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
D. Manfaat Penulisan Adapun manfaat dari penulisan ini adalah 1. Manfaat Teoretis a. Menambah pengetahuan tentang penerapan prinsip 5C dalam menganalisa pemberian kredit. b. Memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata, khususnya dalam hukum perbankan dan hukum koperasi. c. Hasil penelitian ini dapat menambah refrensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang. 2. Manfaat Praktis Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi kajian bagi para pembaca dan para pelaku bidang perkreditan, baik debitur maupun kreditur agar dapat memahami bagaimana pelaksanaan pemberian
13
kredit oleh pihak perbankan serta penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit.
E. Keaslian penulisan Untuk mengetahui keaslian penulisan, sebelum melakukan penulisan skripsi berjudul Penerapan Prinsip Metode Analisis 5C oleh Pengurus Credit Union Terhadap Anggota Credit Union yang Menjadi Calon Debitur Kredit (Studi pada CU Harapan Kita Belawan), penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap berbagai judul skripsi yang tercatat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, namun demikian terdapat beberapa judul penelitian yang terkait dengan judul skripsi penulis melalui penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu: 1. Mahrina Adibah Nasution, 080200122 dengan judul Penerapan Pirinsip The Five C’S of Credit dalam Pemberian Kredit sebagai Salah Satu Upaya Mengurangi Kemungkinan Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi di PT. Bank BNI Persero Tbk Cabang Medan), Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan the five c’s of credit (5C) dalam analisis pemberian kredit untuk mengurangi risiko kredit bermasalah di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Medan, apa hambatan-hambatan yang menyebabkan the five c’s of credit (5C) tidak dapat dilakukan secara optimal, bagaimana cara mengatasi hambatanhambatan yang terjadi dalam penerapan the five c’s of credit (5C). 2. Chrstin N Tobing, 110200536 dengan judul Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian pada Bank Mandiri Ditinjauau dari UU No. 10 Tahun
14
1998 tentang Perbankan (Studi pada Bank Mandiri Area Balai Kota Medan), permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan tentang prinsip kehati-hatian dalam hukum perbankan di Indonesia, penerapan prinsip kehati-hatian pada PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan, kendala penerapan prinsip kehati-hatian pada PT. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol. 3. Unggul Mardiatmo, 070200126 dengan judul Penerapan Prinsip Kehati Hatian Penilaian Agunan, permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk perjanjian yang disepakati antara debitur dan kreditur, penerapan prinsip kehati hatian 5C oleh kreditur sebelum memberikan pinjaman kredit perbankan kepada debitur, praktek jaminan secara umum
sebagai
jaminan
pinjaman
kredit,
penyelesaian
kredit
bermasalah. Penulis juga melakukan penelitian ke lapangan yaitu ke Credit Union Harapan Kita Belawan. Oleh karena itu skripsi ini adalah asli.
F. Metode Penelitian Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non doktrinal, di mana penelitian ke lapangan dengan melakukan observasi langsung ke Credit Union Harapan Kita Belawan dengan memperhatikan langsung prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur di Credit Union Harapan Kita Belawan dan juga melakukan wawancara terhadap Ketua Bidang
15
Kredit Credit Union Harapan Kita Belawan dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan atau Pengurus Credit Union Harapan Kita Belawan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut seputar prosedur pemberian kredit di Credit Union Harapan Kita Belawan, sehingga dalam melakukan studi lapangan ini, penulis mendapatkan data primer yang berguna dalam penulisan skripsi ini. Selain melakukan observasi langsung ke Credit Union Harapan Kita Belawan, penulis juga melakukan studi kepustakaan. Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitiannya. Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri.21 Tujuan dan kegunaan studi pustaka pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dan lengkap.22 Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan misalnya:23 1. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti; 2. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan; 3. Sebagai sumber data sekunder; 21
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 112. 22 Ibid. 23 Ibid.
16
4. Mengetahui
historis
dan
perspektif
dari
permasalahan
penelitiannya; 5. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan; 6. Memperkaya ide-ide baru; 7. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya. Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris) dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder, data sekunder terdiri dari:24 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata b. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2012
Tentang
Nomor
25
Tahun
1992
Tentang
Perkoperasian c. Undang-Undang Perkoperasian. d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
24
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2007), hal. 51.
17
e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. 2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil penelitian, hasil karya ilmiah, dan sebagainya. 3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Dari studi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa:25 1. Diperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian; 2. Melalui prosedur logika deduktif, akan dapat ditarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitiannya; 3. Akan diperoleh informasi empiris yang spesifik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian; 4. Melalui prosedur logika induktif, akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoretis terhadap permasalahannya.
25
Bambang Sunggono, Op.cit., hal. 114.
18
G. Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab pendahuluan di mana pada bab ini memaparkan hal-hal yang bersifat umum sebagai langkah awal penulisan skripsi. Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan. BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI Bab ini berisikan gambaran umum mengenai koperasi, seperti pengertian dan sejarah pengaturan koperasi di Indonesia, jenis-jenis koperasi di Indonesia, berbagai bentuk dan jasa koperasi, dan fungsi koperasi sebagai penyalur kredit. BAB III. TINJAUAN KREDIT PADA UMUMNYA Bab ini berisikan uraian mengenai kredit pada umumnya, seperti pengertian kredit, unsur-unsur kredit, fungsi kredit, jenis kredit, manfaat kredit, jenis-jenis kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit dan aspek-aspek dalam penilaian kredit, dan prosedur pemberian kredit pada umumnya. BAB IV. PELAKSANAAN PRINSIP METODE ANALISIS 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT DI CREDIT UNION HARAPAN KITA BELAWAN Bab ini berisikan pelaksanaan prinsip metode analisis 5C yang diterapkan pada Credit Union Harapan Kita Belawan yang berisikan tentang prosedur pemberian kredit di Credit Union Harapan Kita Belawan, penerapan prinsip 5C pada Credit Union Harapan Kita Belawan, dan hambatan dalam pelaksanaan metode analisis 5C dalam pemberian kredit di Credit Union Harapan Kita Belawan.
19
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dan saran merupakan penutup dalam skripsi ini, dalam hal ini menyampaiakan pembahasan-pembahasan sebelumnya dan dilengkapi dengan saran-saran. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.
