BAB I PENDAHULUAN. File :Data D Lap Keu

BAB I PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Maksud

penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kulon Progo 1) Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun

untuk

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun Anggaran 2014 2) Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipergunakan untuk memperbandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta ketaatannya terhadap peraturan Per Undang-Undang an.

Tujuan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo : a. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan : 1) Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 2) Menyediakan

informasi

mengenai

posisi

keuangan

dan

kondisi

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah berkaitan dengan sumber penerimaan sampai dengan bulan Desember 2014 b. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyediakan informasi mengenai belanja, asset, kewajiban, ekuitas dana.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Pelaporan keuangan ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain : a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; b. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang No 12 Tahun 2008;

File :Data D Lap Keu

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulang Bencana; d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan daerahdaerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; e. Peraturan

Pemerintah

Nomor 21 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana; f. Peraturan

Presiden

Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Badan

Nasional

Penanggulangan Bencana; g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organsisasi Perangkat Daerah; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organsasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; i.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penangananan Pengungsi di Daerrah;

j.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; l.

Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA SKPD ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2014.


BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 1. 1.1 Ekonomi Makro Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun dengan memperhatikan pada kondisi ekonomi makro dalam Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut : Inflasi pada Tahun 2014 , berturut-turut sebagaiberikut : No

Triwulan

1.

Triwulan I

2.

Triwulan II

3.

Triwulan III

4.

Triwulan IV

Tingkat

Keterangan

Tingkat Bunga berturut-turut sebagai berikut : No

Triwulan

1.

Triwulan I

2.

Triwulan II

3.

Triwulan III

4.

Triwulan IV

Tingkat

Keterangan

Tingkat bunga tersebut berdasarkan SBI.

2. 1.2 Kebijakan Keuangan Upaya untuk meningkatkan kinerja, efisiensi pelaksanaan kegiatan belanja diupayakan melalui :Perencanaan yang sematang mungkin dalam menentukan anggaran  Belanja

diupayakan

untuk

hal-hal

yang

benar-benar

mengenai

sasaran

untukpencapaian tugas pokok dan fungsi Badan Penanguloangan Bencana Daerah  Belanja selalu diupayakan dengan memperhatikan standarisasi harga dengan tanpa mengesampingkan kuantitas dan kualitas.  Belanja mencari alternatif-alternatif penyedia barang dan jasa dengan harga yang terendah.  Pemanfaat sumber daya yang ada (pegawai dan peralatan) yang ada seefekstif mungkin.


3. 1.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Pencapaian Indikator yang digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja, adalah sebagai berikut : No 1 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 B 16 17 18 19 C

20 21 D 22 23 E 24 25 F 26 27


Uraian Program / Kegiatan

Satuan

2 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan komunikasi,sumber air dan listrik. Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan. Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Penyediaan makanan dan minuman rapat. Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa pegawai tidak tetap. Penyediaan jasa pelayanan kantpr Program : Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Penyusunan pelaporan keuangan Program : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD. Penyusunan Review Renstra SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD Program : Pengawasan dan Pengendalian Program Monev, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Fasilitasi Unsur Pengarah Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Pencegahan dan pengendalian Bahaya Kebakaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran

3

Target/ 1 thn 4

Realisa Capaian si (%) 5 6

Bulan Bulan Unit

12 12 15

12 12 15

100 100 100

bulan Bulan Unit Bulan Bulan

12 12 6 12 12

12 12 6 12 12

100 100 100 100 100

Bulan

12

12

100

Bulan

12

12

100

Bulan Bulan

12 12

12 12

100 100

Bulan

12

12

100

Bulan Bulan

13 12

13 12

100 100

Unit Buah Bulan

1 1 12

1 1 12

100 100 100

Unit

3

3

100

Buku

10

10

100

Buku

4

4

100

Buku Buku

1 6

1 6

100 100

Bulan

12

12

100

Bulan

12

12

100

Bulan

12

12

100

Unit

1

1

100

G

Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. 28 Sosialisasi dan Pemantauan Potensi Bencana 29 Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat 30 Pengembangan Sistem Pengurangan Resiko Bencana

bulan desa

12 4

12 2

100 50

Kabupaten

1

1

100

Bulan Bulan Bulan

12 12 12

12 12 12

100 100 100

Bulan

12

12

100

Bulan

12

12

100

H

Program : Respon Tanggap Darrat 31 Penanganan Tangap darurat Bencana Alam 32 Manajemen Distribusi Logistik dan Prasarana 33 Penilaian Kerusakan, Kerugian akibat Bencana 34 Pemberdayaan PUSDATIN/PUSDALOPS I Program : Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana 35 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana


BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan. Dalam Tahun Anggaran 2014 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan 9 program dan dirinci dalam 35 kegiatan. Kinerja keuangan untuk tiap kegiatan adalah sebagai berikut : No

Uraian Program / Kegiatan

1

2 Program : Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan komunikasi,sumber air dan listrik. Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan. Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan pengandaan dokumen. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Penyediaan makanan dan minuman rapat. Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa pegawai tidak tetap. Penyediaan jasa pelayanan kantor Program : Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Penyusunan pelaporan keuangan

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 B 16 17 18 19 C

20 21


Target / 1 tahun

Realisasi

3

4

Penye rapan (%) 5

127.024.200

115.904.751

91,25

1.020.000

1.020.000

100

25.875.000

22.822.776

88,22

15.095.500

10.432.800

69,11

12.900.000

12.900.000

100

7.088.400

7.088.400

100

820.000

820.000

100

5.496.200

4.994.500

90,87

3.104.500

3.057.775

100

1.440.000

1.440.000

100

960.000

960.000

100

5.130.000

5.130.000

100

27.532.600

24.676.500

89,63

2.310.000

2.310.000

100

12.402.000 5.850.000

12.402.000 5.850.000

100 100

143.505.250

126.180.000

87,93

18.000.000

16.219.500

90,11

3.220.000

3.220.000

100

121.760.250

106.215.500

87,23

525.000

525.000

100

2.305.250

2.165.725

93,95

600.250

527.450

87,87

1.705.000

1.638.275

96,09

D 22 23 E 24 25 F 26

27 G

28 29 30 H 31

Program : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD. Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD Program : Pengawasan dan Pengendalian Program Monev, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Fasilitasi Unsur Pengarah Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Pencegahan dan pengendalian Bahaya Kebakaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Sosialisasi dan Pemantauan Potensi Bencana Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat Pengembangan Sistem Pengurangan Resiko Bencana Program : Respon Tanggap Darurat Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Belanja Bahan Bangunan Belanja Bahan Makanan Belanja Peralatan Tanggap Darurat

32 Manajemen Distribusi Logistik dan Prasarana 33 Penilaian Kerusakan, Kerugian akibat Bencana 34 Pemberdayaan PUSDATIN/PUSDALOPS I Program : Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana 35 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA PEGAWAI JUMLAH BELANJA

CATATAN :

2.437.650

2.390.400

98,06

1.937.650 500.000

1.900.925 489.475

98,10 97,90

19.250.000

19.182.950

99,65

900.000

860.600

95,62

18.350.000

18322.350

99,85

970.835.050

719.445.350

74,11

29.120.100

26.576.500

91,27

941.714.950

692.868.850

73,58

103.983.550

102.243.050

98.37

37.275.000

36.670.600

98,38

48.998.550

48.661.150

99,31

17.710.000

16.911.300

95,49

189.155.000

186.379.750

98.53

8.520.000

8.293.600

97,34

400.000.000 200.000.000 400.000.000

Tidak masuk capaian - karena - digunakan - untuk belanja Tanggap Darurat

8.910.000

8.570.375

96,19

10.440.000

9.072.900

86,91

161.285.000

160.442.875

99,48

32.100.000

26.427.925

82,33

32.100.000

26.427.925

82,33

1,590,595,950 1.434.948.814 3.025.544.764

1,300,319,901 1.419.164.795 2.719.484.696

81,75 98,90 89,88

Jumlah belanja barang dan Jasa tersebut tidak termasuk anggaran Belanja Bahan Bangunan Rp. 400.000.000,- Belanja Bahan Makanan Rp. 200.000.000,- Belanja Peralatan Tanggap Darurat Rp. 400.000.000,-


3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target. Permasalahan a) Program Respon Tanggap Darurat : Belanja Bahan Bangunan

Rp. 4.000.000,-

Belanja Bahan Makanan

Rp. 2.000.000,-

Belanja Peralatan Bahan Banugunan

Rp. 4.000.000,-

tidak bisa masuk capaian dikarenakan dana ini akan dipergunakan dalam keadaan tanggap darurat. b) Pengadaan alat – alat angkutan darat mobil pemadam kebakaran terserap 73,58 % yaitu Rp. 692.868.850,- dari dana yang tersedia Rp. 941.714.950,c) Kebakaran dilaporkan saat bencana terjadi dan petugas butuh waktu untuk sampai ke tempat kejadian kebakaran sehingga pertolongan pasti terkesan lambat. d) Petugas Penolong Bahaya Kebakaran (PBK) yang ada 9 orang ( 8 orang PNS + 1 orang kontrak )dari yang ditargetkan 15 orang sehingga untuk rotasi penjadwalan piket sulit dilakukan dan hal ini menimbulkan kejenuhan karena harus bekerja selama 24 jam.

Solusi a) Dalam setiap kesempatan baik formal maupun non formal akan selalu disampaikan cara penyampaian informasi kebakaran bisa melalui Tilpon. (0274) 775113 (PBK) maupun bisa datang ke Kantor PBK agar penanganan kebakaran bisa secepatnya dilakukan. b) BadanPenanggulangan Bencana Daerah telah mengusulkan penambahan personil PBK ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kulon Progo. c) Komunikasi dan koordinasi adalah menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan secara baik. Dengan menggunakan sarana komunikasi yang lebih baik tentunya akan mengoptimalkan pelaksanaan tugas.


BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan entitas pelaporan. 2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Basis dalam menerapkan Kebijakan Akuntansi SKPD Kulon progo menggunakan basis kas modifikasian, yaitu : a. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran yaitu pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. b. Basis Aktual untuk Neraca yaitu untuk asset, kewajiban dan ekuitas dana. 3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 1.) Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan pengeluaran pembiayaan menggunakan asas nilai nominal yaitu membukukan nilai yang tertera dalam bukti. 2.) Neraca a. KAS Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas di pemegang kas dinyatakan dalam nilai rupiah. b. PIUTANG Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. c. PERSEDIAAN Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung

kegiatan

operasional

pemerintah

dan

barang-barang

yang

dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara harga pembelian terakhir apabila dieproleh dengan pembelian. d. ASET TETAP Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan asset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.


Aset tetap terdiri dari : 1.

Tanah

2.

Peralatan dan Mesin

3.

Gedung dan Bangunan

4.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5.

Aset Tetap Lainnya

6.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

7.

Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap dinyatakan dalam neraca dengan nilai histories, yaitu harga perolehan. Apabila asset teatap dengan menggunakan nilai histories tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan. Dalam hal penilaian asset tetap dengan nilai histories maupun harga perolehan yang diestimasikan tidak memungkinkan, maka asset tetap yang bersangkutan dinyatakan dalam neraca dengan nilai Rp. 1,00 untuk tiap satuan barang. Dalam rangka penyusunan neraca awal, khusus tanah dan bangunan dapat dinilai berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada saat neraca disusun. Mengingat penyusutan dalam kebijakan akauntansi belum ditetapkan dan penetapan umur manfaat untuk tiap-tiap kelompok asset belum diputuskan, dalam periode masa transisi penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006 belum dilakukan penyusutan asset tetap.

e. ASET LAINNYA Asset lainnya adalah asset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset lancar dan asset tetap. Aset lainnya terdiri dari : - Tagihan Penjaualan Angsuran - Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Asset tak berwujud - Asset lain-lain. Asset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan asset pemerintah, harga perolehan merupaka harga nominal dari kontrak.


f. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek terdiri dari : - Utang Perhitungan Fihak Ketiga - Pendapatan diterima dimuka/pendapatan yang ditangguhkan - Utang jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka pendek dibukukan sebesar nilai nominal.

g. EKUITAS DANA Ekuitas dana adalah kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.


BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

a.

b.

PENDAPATAN Pendapatan

Rp.

0,-

Pendapatan Asli Daerah

Rp

0,-

Lain lain pendapatan yang syah

Rp

0,-

BELANJA Belanja

Rp.

2.719.484.696,-

a. Belanja Pegawai

Rp

1.419.164.795,-

b. Belanja Barang dan Jasa

Rp

1.300.319.901,-

Rp

2.719.484.696,-

Jumlah tersebut merupakan : 1. Belanja operasi terdiri dari :

Jumlah 2. Belanja Modal terdiri dari : a. Belanja Tanah

Rp

0,-

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Rp

720.263.350,-

c.. Belanja Gedung dan Bangunan

Rp

0,-

d. BelanjaJalan , Irigasi dan Jaringan

Rp

0 ,-

e. Aset Tetap Lainnya

Rp

0,-

f. Belanja asset lainya

Rp

0,-

Rp

720.263.350,-

Jumlah c.

ASET I. ASET LANCAR 1. Kas di Bendara Penerimaan

Rp

0,-

2. Kas di bendahara Pengeluaran

Rp

0,-

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di bendahara Pengeluaran No 1 2 3 4 5


Uraian Saldo Bank Kas pada Bendahara Penerimaan Kas pada Bendahara Pengeluaran Kwitansi Bend 26a Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Rp Rp Rp Rp Rp

0,0,0,0,0,-

II. PERSEDIAAN Sisa persediaan barang per 31 Desember 2014 sebesar Rp 487.250,jumlah tersebut dengan perincian sbb : No 1 ATK terdiri dari : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uraian Nama Barang

Kertas HVS F4 70 gram Buku Kecil isi 38 Buku Folio isi 100 Bend 26a Ballpoint biasa Stopmap Kertas Stopmap Plastik Snelhecter Kertas Staples No 10 Great Wall Asli Paper Klip Tinta Refil Komputer Botol Disposisi

Saldo 487.250 Jumlah Barang 3 4 4 2 5 46 7 40 3 4 1 3

Jumlah 2

1 2 3 4 5 6 7 8


129.000 10.000 60.000 90.000 14.750 23.000 45.500 26.000 4.500 6.000 35.000 43.500

487.250 0

Logistik terdiri dari : No

3

Jml Harga (Rp)

Nama Barang

Pop Mi Ayam Sarimi Ayam Bawang Sarden ABC 155 gr Kecap ABC 140 ml Susu Formula SGM 0-6 bl 300gr Susu Formula SGM bumil 150 gr Milna Biskuit 75 gr Minyak goreng Jumlah Lain lain Jumlah

Jumlah Barang 0 0 0 0 0 0 0 0

Jml Harga (Rp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

487.250

III. ASET TETAP 1. Aset Tetap Merupakan Aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut : Total Asset terdiri dari : No

Uraian

Jumlah

1.

Tanah

Rp

558.250.000,-

2.

Peralatan dan Mesin :

Rp. 4.444.380.762,-

3.

a. Alat-alat Angkutan b. Alat-alat Pertanian/Peternakan c. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga d. Alat-alat Studio dan Komunikasi e. Alat-alat Keamanan Jumlah Gedung dan Bangunan :

4.

Rp. 3.535.389.262 Rp. 4.370.000 Rp.

493.796.800

Rp.

121.822.900

Rp. 289.001.800 Rp. 4.444.380.762 Rp

506.968.307,-


Rp

0,-

5.

Aset Tetap lainnya

Rp

0,-

6.


Rp

0,-

7.


Rp

0,-

Jumlah

Rp 5.509.599.069 ,-

Uraian

Jumlah

Asset Intra Komptabel No 1.

Tanah

Rp

558.250.000,-

2.

Peralatan dan Mesin :

Rp. 4.435.972.262,-

3.

a. Alat-alat Angkutan b. Alat-alat Pertanian/Peternakan c. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga d. Alat-alat Studio dan Komunikasi e. Alat-alat Keamanan Jumlah Gedung dan Bangunan :

4.

Rp. 3.535.389.262 Rp. 4.370.000 Rp.

489.558.300

Rp.

121.822.900

Rp. 284.831.800 Rp. 4.435.972.262 Rp

506.968.307,-


Rp

0,-

5.

Aset Tetap lainnya

Rp

0,-

6.


Rp

0,-

7.


Rp

0,-

Jumlah


Rp 5.501.190.569,-

Asset ekstra Komptabel No

Uraian

1.

Tanah

2.

3.

Peralatan dan Mesin : a. Alat-alat Kantor dan Rumah Rp. Tangga b. Alat-alat Keamanan Rp. Jumlah Rp. Gedung dan Bangunan :

4.

Jumlah Rp

0,-

Rp.

8.408.500,-

Rp

0,-


Rp

0,-

5.

Aset Tetap lainnya

Rp

0,-

6.


Rp

0,-

7.


Rp

0,-

Rp

8.408.500,-

4.238.500 4.170.000 8.408.500

Jumlah

Secara keseluruhan total barang milik daerah yang dikelola SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut : Saldo Awal Aset Per 1 Juli 2014 -

Asset Intra Komptabel

Rp. 3.605.300.912,-

-

Ekstra Komptabel

Rp.

8.408.500,-

-

Asset lainnya (Usulan Penghapusan)

Rp.

3.675.000,-

Rp. 3617.384.412,Mutasi s/d 31 Desember 2014 : - Penamabahan -

Menerima Hibah

Rp.

720.263.350,-

Rp. 1.175.626.307,Rp. 5.513.274.069,-

-

Penghapusan / pengurangan

Rp.

3.675.000,-

Aset tetap per 31 Desember 2014

Rp. 5.509.599.069,-

Jumlah aset Tetap per 31 Desember 2014

Rp. 5.509.599.069,-

5,513,274,069 3,675,000 5,509,599,069

Terdiri dari : No 1 2 3

Uraian Aset Intra Komptabel Aset Ekstra Komptabel Asset lainnya Jumlah Merupakan saldo per 31 Desember 2014

Rp. Rp. Rp. Rp.

Jumlah 5.501.190.569,8.408.500,0,5.509.599.069,-

Jumlah Penghapusan Tahun 2014 Penghapusan Asset tahun 2014 sampai dengan semester II tahun 2014 sebesar : Rp. 11.875.000,-


d. KEWAJIBAN Merupakan saldo per 31 Desember 2014 e. EKUITAS DANA 1. Ekuitas Dana Lancar

Rp. Rp

0,2.550.969.249,-

Ekuitas Dana Lancar terdiri dari : 1.

Silpa (selisih lebih perhitungan anggaran)

Rp

0 ,-

2.

R/K PPKD

Rp.

2.550.481.996,-

3.

Cadangan Piutang

Rp.

0,-

4.

Cadangan Persediaan (ATK)

Rp

487.250,-

5.

Cadangan Persediaan Logistik

Rp.

0,-

2. Ekuitas Dana Investasi

Rp 5.509.554.069,-

Ekuitas Dana Investasi terdiri dari : No 1 2 3


Uraian Aset Intra Komptabel Aset Ekstra Komptabel Asset lainnya

Rp. Rp. Rp. Jumlah Rp.

Jumlah 5.501.190.569,8.408.500,0,5.509.599.069,-

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

a. Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

merupakan

unsur

pendukung

tugas

Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, alamat di Jalan Kawijo No. 5 Pengasih , Kulon Progo (0274) 774710, 55611. b. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor

11

Tahun

2010, tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan fungsi : 1) Perumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penangnan Pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan 2) Pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulngan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menyelenggarakan fungsi mempunyai tugas sebagai berikut : 1) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. 2) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, penangnan darurat, rehabilitasi dan rekontruksi secara adil dan setara. 3) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. 4) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah 5) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan 6) Melaksanakan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang 7) Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negaradan sumbangan pihak lain yang syah serta tidak mengikat 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuia ketentuan / peraturan perundang-undangan 9) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bnecana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. File :Data D Lap Keu

Kepala Kepala Pelaksana Sekretaris. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Seksi Kedaruratan dan Logistik Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi

7. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu


BAB VII PENUTUP

1. Dalam Tahun Anggaran 2014 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 3.025.544.764,- dari jumlah tersebut sampai dengan akhir bulan Desember 2014 telah digunakan sebesar Rp. 2.719.484.696,atau 89,88 % dari anggaran yang tersedia ( anggaran tanggap darurat sebesar tidak dihitung karena dana tersebut hanya digunakan bila terjadi bencana) 2. Dana sebesar Rp. 3.025.544.764,- tersebut dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang meliputi 9 program terdiri 35 kegiatan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo

Drs. UNTUNG WALUYA Pembina Tk. I, IV/b NIP : 19630510 199003 1 010


PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Alamat : Jln. Kawijo No. 5 Pengasih, Kulon Progo (0274) 774710, 55611

Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulonprogo, yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran ; (b) Neraca ; (c) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014. ( sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.)

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Wates,

Januari 2015.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo



LAPORAN KEUANGAN SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO Tahun Anggaran 2014 Per 31 Desember 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO


CATATAN LAPORAN KEUANGAN SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO Tahun Anggaran 2014 Per 31 Desember 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014


DAFTAR ISI LAPORAN KEUANGAN SKPD

D A F T A R

I S I

Halaman Judul Kata Pengantar Pernyataan Tanggung Jawab Daftar isi

A

Laporan Realisasi Anggaran

B

Neraca

C

Catatan Atas Laporan Keuangan Bab. I

Pendahuluan

Bab II

Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

Bab V

Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan SKPD

Bab VI

Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup D

Lampiran – lampiran : 1. Penjabaran Realisasi APBD 2. Surat Tanda Setor Sisa UYHD 3. Laporan Barang Habis Pakai Beserta : -

Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Barang

-

Berita Acara Perhitungan Persediaan Barang ( Stock Opname )

-

Hasil Pemeriksaan Fisik Persediaan Barang

4. Daftar Inventaris Barang dan Daftar Mutasi Barang 5. SPJ Fungsional E

Laporan Akuntansi Bulan Desember 2014.


KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

wajib

menyusun

Laporan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) semester Pertama dan Pronogsis 6 (enam) bulan berikutnya sebagai dasar penyusunan Laporan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Kulonprogo, menyusun Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2014 per 30 Juni

2014, sebagai

sarana informasi mengenai

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun. 2014 sampai dengan akhir bulan Juni 2014, baik dalam pencapaian kinerja keuangan SKPD, Kebijakan Akuntansi, maupun Pos-pos laporan keuangan dan penjelasan-penjelasan lainnya atas informasi non keuangan.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Laporan Keuangan ini merupakan realisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Wates, Januari 2015 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo




BAB I PENDAHULUAN. File :Data D Lap Keu

Recommend Documents