BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Era persaingan global menuntut pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan yang mampu membawa perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan (Maliki, 2010:273). Pendidikan adalah salah satu sistem dalam masyarakat yang mempunyai peran signifikan dalam memberikan alternatif solusi bagi persoalan sosial kemasyarakatan. Kemajuan dalam pengelolaan pendidikan juga merupakan indikator kemampuan dan komitmen suatu negara dalam menjamin kualitas sumber daya manusianya. Terkait dengan hal itu, pendidikan akan memainkan perannya secara maksimal apabila pengelolaaannya dilakukan secara efektif dan efisien serta bermuara pada produktivitas. Kriteria efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan harus menjadi komitmen bersama dalam segala upaya peningkatan kualitas pendidikan secara komprehensif dan berkesinambungan. Sehubungan dengan upaya tersebut, berbagai kecenderungan (trend) atau arah mutakhir pemikiran tentang pendidikan menunjukkan bahwa paradigma pendidikan berbasis standar (standard based education) semakin banyak dibicarakan, diakui dan diapresiasi oleh berbagai kalangan. Hal itu akan semakin terasa bagi sejumlah kalangan yang menggeluti dunia pendidikan, baik akademisi pendidikan maupun pengelola dan penyelenggara pendidikan. Dalam konteks globalisasi dan internasionalisasi yang semakin menguat, paradigma pendidikan berbasis standar telah banyak dipakai atau diterapkan oleh berbagai negara (Saukah, 2010:11). 1
Kecenderungan ini berawal dari kesadaran bahwa diperlukan suatu acuan dasar atau rujuk mutu (benchmark) bagi setiap penyelenggara dan satuan pendidikan. Acuan tersebut meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerangka benchmark tersebut dikenal sebagai Standar Nasional Pendidikan (selanjutnya disingkat SNP) dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ruang lingkup SNP mencakup delapan kriteria, yakni: (1) Standar Isi; (2) Standar Proses; (3) Standar Kompetensi Lulusan; (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (5) Standar Sarana dan Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan; dan (8) Standar Penilaian Pendidikan. SNP dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, SNP juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dengan kata lain, layanan pendidikan yang bermutu dapat tercapai apabila pengelolaan pendidikan menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien. Sobri (2009:3) mendefinisikan pengelolaan
pendidikan
sebagai
serangkaian
kegiatan
merencanakan,
mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya didalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai layanan pendidikan yang berkualitas. Cerminan kualitas tersebut nampak dari pemenuhan terhadap kriteria tertentu yang dalam konteks pendidikan Indonesia disebut SNP. 2
Dalam hal pengelolaan pendidikan dibidang sarana dan prasarana sekolah, Penjelasan PP No. 19 tahun 2005 menyebutkan bahwa SNP dijadikan pedoman untuk mewujudkan ketersedian sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, mekanisme pengelolaan pendidikan yang mencakup pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pemeliharaan, inventarisasi, serta penghapusan sarana dan prasarana sekolah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari kesesuaian implementasi kebijakan dengan prinsip teoritis maupun prinsip administratif dalam Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan (Lampiran Diktum B point 7). Kebijakan tersebut secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1. Keterpenuhan kriteria-kriteria tersebut merupakan indikator pengelolaan pendidikan yang berkualitas. Namun pada kenyataannya, beberapa penelitian menyimpulkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam upaya tersebut diatas. Penelitian Sulaiman (2010), tentang implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana di SMPN Arjasa Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep menyimpulkan bahwa secara umum pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah tersebut belum sesuai dengan tuntutan SNP akibat keterbatasan dana. Hal tersebut juga diperparah oleh letak geografis sekolah yang di Kepulauan sehingga relatif sulit untuk dijangkau. Penelitian difokuskan pada implementasi kebijakan kepala sekolah berkaitan dengan standar sarana dan prasarana, yang juga mencakup deskripsi kendala yang dihadapi serta uraian alternatif solusi terhadap persoalan yang dihadapi. Disamping itu, penelitian tersebut juga mengurai fakta tentang rendahnya peran komite sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana SMPN Arjasa Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep. 3
Penelitian dalam konteks yang sama juga dilakukan oleh Witjahyono (2010), terhadap implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam pengembangan sarana dan prasarana di MIN Rejosari Kabupaten Madiun. Kesimpulan
penelitian
menyatakan
bahwa
implementasi
MBS
dalam
pengembangan sarana dan prasarana di sekolah tersebut juga masih belum memenuhi kriteria SNP. Peneliti menjelaskan bahwa persoalan tersebut disebabkan oleh rumit dan lambannya proses birokrasi berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana sekolah sehingga kebijakan yang ada tidak mampu untuk menjawab kebutuhan aktual di sekolah tersebut. Penelitian difokuskan pada identifikasi substansi kebijakan MBS dalam pengembangan sarana dan prasarana beserta proses implementasinya. Dari kedua hal tersebut nampak bahwa penelitian berkaitan dengan mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana sekolah belum dilakukan secara utuh dan sistematis sesuai grant theory yang ada. Mekanisme yang dimaksud mencakup proses pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pemeliharaan, inventarisasi, serta penghapusan terhadap sarana dan prasarana sekolah (Bafadal, 2008:7). Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian lanjutan terhadap konteks yang sama namun difokuskan pada lingkup implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah sesuai mekanisme dalam grand theory. Analisis implementasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan grand theory sebagai point of view terhadap tindakan stakeholders kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan, khususnya dalam konteks pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Sementara sasaran analisisnya adalah aspek implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah berdasarkan Permendiknas No. 19 tahun 2007 (Lampiran Diktum B point 7). 4
Dalam konteks pendidikan jenjang SMP di Kota Batu terdapat enam SMP Negeri di wilayah tersebut. Mengacu pada pemenuhan SNP dalam pengelolaan pendidikan (Depdiknas, 2007a:165) dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. SMP Negeri 1 Batu terkategori Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yaitu sekolah yang menyiapkan siswa berdasarkan SNP dan Standar Internasional. b. SMP Negeri 2 Batu, SMP Negeri 3 Batu, dan SMP Negeri 4 Batu terkategori Sekolah Standar Nasional (SSN) yaitu sekolah yang sudah atau hampir memenuhi delapan SNP. c. SMP Negeri 5 Batu, dan SMP Negeri 6 Batu terkategori Sekolah Potensial yaitu sekolah yang masih banyak kekurangan/ kelemahan untuk memenuhi kriteria sesuai dengan SNP. SMP Negeri 2 Batu merupakan salah satu dari tiga SMP Negeri di Batu yang berstatus SSN sejak Tahun Pelajaran 2008/2009. Sekolah tersebut memiliki 933 siswa yang terdiri dari 28 rombongan belajar dan diampuh oleh 62 guru dan 11 tenaga kependidikan. SMP Negeri 2 Batu memiliki lahan seluas 11.040 m2. Prasarana yang dimiliki terdiri dari 24 ruang kelas ditambah 4 ruang lainnya yang difungsikan sebagai ruang kelas, laboratorium komputer, laboratorium IPA, laboratorium fisika, laboratorium multimedia, laboratorium bahasa, laboratorium keterampilan tata boga, laboratorium keterampilan elektronika, laboratorium keterampilan tata busana, perpustakaan, dan lain-lain. Dalam hal pengelolaan terhadap sarana dan prasarana tersebut secara administratif dapat dikatakan relatif sesuai dengan kriteria SNP. Namun pada kenyataannya masih terdapat banyak kesenjangan yang menarik untuk dikaji. Uraian tersebut untuk menjelaskan tentang relevansi SMP Negeri 2 Batu sebagai tempat penelitian yang representatif. 5
Selanjutnya, identifikasi dan analisis deskriptif terhadap berbagai hal terkait implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, baik kelebihan maupun kekurangannya, akan sangat membantu dalam upaya-upaya progresif dalam peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan. Lebih khusus bagi peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana sekolah di di SMP Negeri 2 Batu. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu konsepsi yang dapat dijadikan dasar informasi bagi upaya yang dimaksud. Urugensi inilah yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah di SMP Negeri 2 Batu”.
1.2 Rumusan Masalah Penelitian ini
difokuskan pada
grand-problem
berkaitan dengan
implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu. Untuk menyusun konsepsi tentang grand-problem tersebut, maka dilakukan penjabaran menjadi beberapa sub-problem sebagai berikut: a. Bagaimana implementasi kebijakan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu? b. Bagaimana implementasi kebijakan pemakaian dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu? c. Bagaimana implementasi kebijakan inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu?
1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini didesain untuk mencapai tujuan yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 6
a. Mendeskripsikan implementasi kebijakan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu. b. Mendeskripsikan implementasi kebijakan pemakaian dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu. c. Mendeskripsikan implementasi kebijakan inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu.
1.4 Manfaat Penelitian Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun dalam konteks praktis. Manfaat yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut: a.
Manfaat teoritis Penelitian ini akan memberikan kontribusi informasi tentang pengelolaan
pendidikan. Utamanya dalam konteks implementasi kebijakan Permendiknas No. 19 tahun 2007 (Lampiran Diktum B point 7) tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Informasi tersebut tersebut diharapkan mampu menjadi rujukan dan bahan literatur dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah.
b. Manfaat praktis Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 1) Bagi peneliti, merupakan suatu wadah pengembangan diri dan berlatih menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama kuliah. 2) Bagi sekolah, diharapkan menjadi wahana diskusi yang berguna bagi segala upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 2 Batu. 3) Bagi Pemerintah, diharapkan menjadi wahana sosialisasi kebijakan khususnya 7
berkenaan dengan pengelolaan sarana dan sarana sekolah. 4) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi wahana pengelolaan informasi di masyarakat secara metodologis tentang kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu.
1.5 Penegasan Istilah Agar tidak terjadi ambiguitas dalam memberi makna terhadap istilah yang digunakan dalam fokus penelitian, maka istilah-istilah tersebut akan dibatasi dalam bentuk penegasan istilah, sebagai berikut:
a. Analisis Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan adalah tahapan setelah kebijakan ditetapkan dan diwujudkan dalam berbagai bentuk program yang bermuara pada tindakan konkrit untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, analisis implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai analisis terhadap program aksi yang dirancang dan dilaksanakan sebagai cara untuk mewujudkan tujuan kebijakan.
b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah merupakan serangkaian kegiatan
yang
mencakup
pengadaan,
pendistribusian,
penggunaan
dan
pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Sarana sekolah adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Prasarana sekolah adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah.
c. Standar Nasional Pendidikan (SNP) Standar Nasional Pendidikan (SNP) menurut PP No. 19 Tahun 2005 merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum 8
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar pengelolaan adalah SNP yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar sarana dan prasarana adalah SNP yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
9
