BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah. Kegiatan-kegiatan pembayaran atas suatu aktivitas sebagian besar di dominasi dengan menggunakan kas. Ini tak terlepas dari kondisi masa kini yang menjadikan uang tunai sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Sangat jarang ditemukan dalam sistem perekonomian sebuah negara saat ini yang tidak menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran. Uang tunai atau sering disebut dengan kas merupakan komponen penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sebagian besar aktivitas pada suatu entitas, apakah entitas bisnis ataupun entitas pemerintahan, selalu melibatkan uang tunai dalam pelaksanaan kegiatannya. Hampir dapat dipastikan bahwa kas inilah yang memiliki peranan sentral dalam menjaga kelangsungan sebuah aktivitas. Pos akuntansi (pencatatan) kas entitas bisnis pada entitas pemerintah disebut dengan kas daerah, walaupun hakekatnya sama-sama sebagai pos akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas untuk aktivitas entitas, yang membedakannya adalah dari segi penerimaan kas, entitas bisnis menerima kas dari kegiatan penjualan, sedangkan pemerintah menerima kas dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah, Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota
Universitas Sumatera Utara
untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah. Pengawasan intern merupakan kegiatan mengkoordinasi aktivitasaktivitas entitas bisnis maupun entitas pemerintah agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Karena kas daerah adalah salah satu komponen dari aktiva yang sangat vital bagi kelangsungan hidup entitas pemerintah daerah, dimana kas daerah merupakan elemen kunci dalam perencanaan atas seluruh aspek operasional pemerintah daerah maka diperlukan pengawasan intern. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan adanya penyusunan sistem pengawasan intern yang telah dibuat untuk digunakan dalam kegiatan aktivitas atau operasional entitas pemerintah. Sistem pengawasan intern meliputi
struktur
organisasi,
metode,
dan
ukuran-ukuran
yang
dikoordinasikan untuk menjaga kekayaaan organisasi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan menajemen. Masalah yang mendasari perlu adanya sistem pengawasan intern kas terhadap kas daerah adalah bahwa kas daerah merupakan aset lancar yang sensitif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Baik entitas binis atau entitas pemerintah, kas adalah salah satu aktiva yang siap untuk diubah menjadi jenis aset yang lain; sangat mudah disembunyikan dan dipindahkan; serta sangat diinginkan. Karena karakteristik ini, kas adalah aktiva yang paling rawan terhadap pencurian dan penyalahgunaan. Terlebih lagi, karena jumlah transaksi kas yang sangat besar, banyak kekeliruan mungkin terjadi dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi kas membuat data keuangan menjadi tidak akurat sehingga beresiko bagi aktivitas finansial.
Universitas Sumatera Utara
Dengan adanya sistem pengawasan intern kas yang baik, diharapkan baik penerimaan dan pengeluaran kas daerah dapat dilakukan secara tepat, aman, terkendali, transparan, dan dapat menghindari kecurangan yang mungkin saja dapat terjadi. Manfaat sistem pengawasan intern bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan kas daerah adalah untuk mengamankan harta pemerintah daerah. Keamanan kas daerah merupakan bagian dalam pengelolaan keuangan daerah dan seharusnya sudah menjadi tanggungjawab kepala daerah sebagai pemerintah daerah untuk menggunakan kas daerah sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, melimpahkan sebagian kekuasaanya kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yaitu Badan Pengelola keuangan daerah (BPKD) untuk memberi keyakinan memadai atas tujuan organisasi dalam mengelola keuangan daerahnya. Sesuai dengan salah satu misinya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan Keuangan daerah kota Medan khususnya pengelolaan dan pelaporan keuangan kas daerah diperlukan sistem pengawasan intern. Sehubungan dengan pentingnya sistem pengawasan intern baik penerimaan dan pengeluaran kas daerah bagi entitas pemerintah daerah, maka penulis ingin mempelajarinya dan sekaligus menjadi acuan dalam melakukan penulisan
tugas
akhir
ini, dengan
memilih judul: “Sistem Pengawasan Intern Kas Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan”.
Universitas Sumatera Utara
B. Rumusan Masalah Dalam kesempatan ini penulis akan membahas tentang sistem pengawasan intern kas daerah sesuai dengan judul tugas akhir ini, Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup sistem pengawasan penerimaan dan pengeluaran kas daerah pada BPKD Kota Medan, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan tugas akhir ini dengan membahas permasalah Sistem Pengawasan Intern Kas daerah, atas Penerimaan Kas Daerah-nya saja pada BPKD Kota Medan, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana sistem pengawasan intern kas yang berlaku atas penerimaan kas daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan?
2.
Apakah sistem pengawasan intern atas penerimaan kas daerah yang diterapkan sudah dapat menjamin keamanan dalam pengelolaan kas daerah?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.
Tujuan penelitian Tujuan penulis mengadakan penelitian dalam penulisan tugas akhir ini adalah: a.
Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pelaksanaan sistem pengawasan intern penerimaan kas daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.
b.
Untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang terkait dalam penerimaan penerimaan kas daerah.
c.
Untuk mengetahui apakah pengawasan intern kas yang dilakukan
Universitas Sumatera Utara
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan telah berjalan efektif dan efisien. d.
Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Pogram Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
2.
Manfaat Penelitian Penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis tetapi juga bermanfaat bagi perusahaan/instansi dan peneliti lainnya. a.
Bagi BPKD Kota Medan digunakan sebagai masukan yang bermanfaat dalam membuat perbaikan kebijakan atau keputusan pengawasan intern kas daerah di masa yang akan datang.
b.
Bagi peneliti Memberikan pengetahuan dalam memperluas wawasan penulis mengenai pengawasan intern kas daerah
c.
Bagi pembaca Memberikan informasi guna peneliti lain dalam menambah wawasan tentang penelitian mengenai pengawasan intern kas daerah yang akan datang.
D. Rencana Penulisan Adapun Sistematika Penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 1.
Jadwal survei/observasi Jadwal penelitian dilakukan setelah penulis menyelesaikan magang di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, di JL. Kapten
Universitas Sumatera Utara
Mulana Lubis No.2, Medan. Berikut adalah jadwal survei/observasi selama penyusunan tugas akhir adalah:
Tabel 1.1 Jadwal Survei/observasi Juni III IV
No.
Keterangan
1.
Pengesahan Penulisan Tugas Akhir Pengajuan Judul Tugas Akhir Permohonan Izin Riset Penunjukan Dosen Pembimbing Pengumpulan Data Penyusunan Tugas Akhir Bimbingan Tugas Akhir Penyelesaian Tugas Akhir
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2.
I
Juli II III
IV
I
Agustus II III IV
Rencana Isi Penulisan akan membuat rencana isi secara terarah dalam penulisan tugas akhir, pembahasn tugas akhir ini terbagi atas empat (4) bab yang saling berkaitan dimana masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab yang akan memberian pemahaman yang lebih baik. Secara garis besar Rencana Isi adalah sebagai berikut yaitu: BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang apa yang menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan rencana
Universitas Sumatera Utara
penulisan yang mencakup jadwal survei/observasi dan rencana isi. BAB II
: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN Pada bab ini diuraikan Sejarah Ringkas yang mencakup Gambaran Umum Kota Medan dan sejarah ringkas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas (Job Description),
Jaringan
Usaha/Kegiatan,
Kinerja
Terkini, dan Rencana Kegiatan BPKD Kota Medan. BAB III
: SISTEM
PENGAWASAN
DAERAH KEUANGAN
PADA
INTERN
BADAN
DAERAH
KAS
PENGELOLA
KOTA MEDAN
Pada bab ini diuraikan mengenai Pengertian Kas Daerah
dan
Pengawasan
Intern,
Unsur-unsur
Pengawasan Intern Kas, Tujuan Pengawasan Intern Kas, Analisa Prosedur Penerimaan Kas Daerah yang terdiri dari prosedur penerimaan di SKPD dan Prosedur Penerimaan melalui Bendahara Umum Daerah (BUD), dan Analisa Pengawasan Intern Penerimaan Kas Daerah. BAB IV
: KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini penulis mencoba menguraikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pada
Universitas Sumatera Utara
BAB I, dan saran yang relevan dengan kesimpulan yang dapat memberikan kemajuan
instansi
pada
masa yang akan datang.
Universitas Sumatera Utara
