BAB I PENDAHULUAN. dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya. Manusia

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sesuai dengan kodrat alam, manusia sejak lahir hingga meninggal dunia hidup bersama-sama dengan manusia lain. Atau dengan kata lain manusia tidak dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya. Manusia sebagai mahluk individu bisa saja mempunyai sifat untuk hidup menyendiri tetapi manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat hidup menyendiri. Manusia harus hidup bermasyarakat, sebab ia lahir, hidup berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat yang penting adalah sesama manusia melakukan kerja sama yang positif sehingga kerja sama itu secara konkrit dapat membawa keuntungan yang besar artinya bagi kehidupan anggota masyarakat tersebut. Kerja sama secara positif adalah dalam upaya mengejar kehidupan yang layak sebagai manusia. Masing-masing mereka tidak boleh menggangu, tetapi harus saling membantu. Sebagai individu, manusia tidak dapat hidup untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah tanpa bantuan orang lain atau harus ada kontak di antara individu dengan individu lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Apabila dalam pergaulan hidup terjadi peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, maka timbullah suatu perjanjian. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dari perjanjian tertulis tersebut timbullah semua hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang lazim disebut dengan perikatan.

Universitas Sumatera Utara

Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Subekti : ”Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. 1” Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan. Guna mewujudkan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, para pihak yang terikat dalam perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Dengan dilaksanakannya prestasi dalam perjanjian maka apa yang diharapkan sebagai maksud dan tujuan diadakannya perjanjian akan tercipta dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan yang dapat menuntut atas kerugian yang dideritanya. Demikian juga dalam bidang pekerjaan, orang melakukan perjanjian kerja sehingga menimbulkan perikatan. Setiap hubungan kerja yang tercipta, baik formal maupun informal, pada dasarnya selalu didahului dengan adanya perjanjian kerja. Untuk pekerjaan informal, perjanjian kerja antara pemberi pekerjaan dengan penerima pekerjaan biasanya dilakukan secara lisan sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang formal, seperti di pabrik atau perusahaan, perjanjian kerja pada umumnya dibuat secara tertulis. Pada dasarnya baik tertulis maupun tidak, perjanjian kerja tersebut sama-sama mempunyai kekuatan yang mengikat kedua belah pihak. ”Demikian pula dalam perjanjian kerja, seorang buruh mengadakan perjanjian kerja dengan perusahaan atau majikan dengan mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu dengan maksud untuk memperoleh haknya itu harus memberikan sesuatu kepada majikannya berupa pengarahan jasajasanya sebagaimana kewajiban yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilalaikan. 2”

1

R. Subekti, Hukum Perjanjian Cetakan keduabelas, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 9 (Selanjutnya disebut dengan R. Subekti 1). 2 G. Kartas Poetra,dkk., Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, Armico, Bandung, 1985, hlm. 73 Universitas Sumatera Utara

Namun di dalam perjanjian kerja, kedudukan para pihak sering tidak seimbang. Kedudukan yang tidak seimbang ternyata membawa konsekuensi. Pada perjanjian untuk waktu tertentu, kedudukan majikan dan karyawan tidak pernah seimbang. Ada kalanya majikan lebih kuat daripada karyawan sehingga karyawan berada dalam kategori golongan lemah. Sebaliknya apabila karyawan mempunyai dedikasi dan profesionalisme dalam bidangnya maka akan lebih kuat dibanding majikan dalam hal pengupahan. Pembangunan bidang ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembagian sumber daya manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Sebagai pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spiritual. Hukum seyogianya memberikan keadilan, karena keadilan itulah tujuan dari hukum. Jadi, sudah semestinya bila hukum yang mengatur mengenai perjanjian kerja memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Untuk memperoleh suatu kepastian hukum atau berupa penegasan mengenai hak dan kewajiban karyawan/tenaga kerja maupun pengusaha/majikan dalam hubungan kerja, pada umumnya para pihak membuat suatu perjanjian kerja. Hubungan kerja antara buruh dan majikan diatur dalam Buku III Bab 7 a KUHPerdata, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya masih kurang. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Nomor 13 Tahun 2003), maka terciptalah salah satu solusi dalam dalam perlindungan buruh maupun majikan


tentang hak dan kewajian masing-masing pihak. UU Nomor 13 Tahun 2003 sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban, baik para tenaga kerja maupun para pengusaha dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar bisa menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini merupakan esensi dari disusunnya UU Nomor 13 Tahun 2003 yaitu mewujudkan kesejaterahan para pekerja/buruh yang akan berimbas terhadap kemajuan dunia usaha Indonesia. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. dalam usahanya tidak terlepas dari kerjasama dengan perusahan lain atau pihak lain yang mendukung kelancaran dan kemajuan usahanya. Dalam usaha tersebut timbul suatu perjanjian-perjanjian demi kemajuan dan perkembangan perusahaan. Di samping itu PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. juga memperkerjakan karyawan dengan jumlah yang sangat banyak. Perikatan antara PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan pekerja timbul dengan dibuatnya perjanjian kerja. Dengan kondisi jumlah pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia yang sangat banyak, kecil kemungkinan PT. Bank Rakyat Indonesia dapat membuat kesepakatan mengenai isi perjanjian kerja secara personal dengan setiap pekerja. Oleh karena itu PT. Bank Rakyat Indonesia menggunakan kontrak baku (standart contract) dalam mengadakan perjanjian kerja dengan pekerja. Masing-masing pihak yaitu perusahaan dan para pekerja mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Salah satu formasi jabatan yang terdapat di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. adalah Formasi Jabatan Fungsi Administrasi. Pemenuhan Formasi Jabatan Fungsi Administrasi ini tidak dapat dilakukan melalui outsourching, namun harus


dipenuhi oleh pegawai kontrak maupun pegawai tetap PT. Bank Rakyat Indonesia. Untuk pekerja kontrak bentuk pelaksanaan perjanjian kerjanya adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Pelaksanaan perjanjian kerja antara Petugas Administrasi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Sehubungan dengan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk lebih mengetahui secara nyata dan lebih mendalam dan membahas permasalahan ini dalam satu tulisan karya ilmiah dengan judul ”Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Antara Petugas Administrasi (Pekerja kontrak) Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Tebing Tinggi”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja antara Petugas Administrasi (pekerja kontrak) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.? 2. Apakah setelah jangka waktu perjanjian kerja berakhir hubungan kerja antara Petugas Administrasi (pekerja kontrak) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia masih dapat dilanjutkan? 3. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan perjanjian kerja yang diberlakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. bila dibandingkan dengan ketentuan perjanjian kerja yang terdapat dalam KUHPerdata dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?


C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan suatu gambaran mengenai perjanjian kerja yang diberlakukan oleh perusahan terhadap Petugas Administrasi khususnya dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., di antaranya : 1. Untuk mengetahui secara jelas mengenai pelaksanaan perjanjian kerja yang diberlakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan Petugas Administrasi (pekerja kontrak); 2. Untuk mengetahui apakah perjanjian kerja antara Petugas Administrasi (pekerja kontrak) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. masih dapat dilanjutkan setelah jangka waktu telah berakhir; 3. Untuk dapat membandingkan ketentuan mengenai perjanjian kerja yang diberlakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun manfaat penulisan skripsi ini antara lain : 1. Secara akademis, penulisan skripsi ini bermanfaat untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selain itu, penulisan skripsi ini juga bermanfaat untuk memperkaya dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai perjanjian kerja. 2. Secara praktis, penulisan skripsi ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman dan juga kepastian hukum dalam pembuatan perjanjian kerja diantara para pihak, yaitu dengan mengkaji bentuk perjanjian kerja dan juga aspek hukum dari peraturan perundang-undangan tentang perjanjian kerja tersebut.


D. Keaslian Penulisan Dari hasil analisa dan inventarisasi judul skripsi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, maka skripsi yang berjudul ”Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Antara Petugas Administrasi (Pekerja Kontrak) Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Tebing Tinggi” belum pernah diangkat sebagai judul skripsi sebelumnya. Skripsi ini merupakan hasil karya yang ditulis secara objektif, ilmiah, serta melalui pemikiran referensi dari buku-buku dan sumber lainnya yang dapat memberikan informasi yang akurat. Oleh karena itu, skripsi ini dianggap asli.

E. Tinjauan Kepustakaan 1. Perjanjian Kata “Perjanjian” merupakan kata yang bentuk dasarnya “janji”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi perjanjiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : ”Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. 3” Secara

yuridis,

pengertian

perjanjian

diatur

dalam

Pasal

1313

KUHPerdata, yang berbunyi : “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih lainnya.” 3

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 401 Universitas Sumatera Utara

Menanggapi defenisi yang dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut, para sarjana memberikan defenisi mengenai perjanjian dari sudut pandangnya masing-masing.

2. Pekerja UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian Pekerja/buruh adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini agak umum, namun maknanya lebih luas karena karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja, baik perorangan, persekutuan, badan hukum, atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Penegasan imbalan dalam bentuk apapun ini perlu karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padahal ada pula buruh/pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang. Untuk

kepentingan

santunan

jaminan

kecelakaan

kerja,

dalam

perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) berdasarkan Undangundang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek, pengertian ”pekerja” diperluas maksudnya menjadi : a) Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak; b) Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan; c) Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan. Dalam penulisan skripsi ini pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja dan menerima upah di dalam hubungan kerja dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., yaitu pekerja tetap, pekerja dalam masa percobaan, trainee, pekerja kontrak,


dan pekerja honorer. Atau dengan kata lain selain Komisaris dan Direksi Perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pekerja kontrak adalah tenaga kerja yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dan pekerjaan tertentu dengan menerima upah berdasarkan perjanjian kerja. 3. Perjanjian kerja Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis antara pekerja dengan perusahaan yang mengatur mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dalam KUHPerdata tidak ada istilah perjanjian kerja, akan tetapi menurut pengertian Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan, perjanjian perburuhan itu dilakukan antara majikan dengan serikat buruh, sedangkan perjanjian kerja dilakukan antara buruh secara perseorangan dengan majikan/perusahaan. 4. Perusahaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : ”Perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan dengan menghasilkan sesuatu, mengolah sesuatu, atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya. 4” Perusahaan juga diartikan sebagai organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Sedangkan pengertian perusahaan menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 adalah:

4

Ibid, hlm. 1112 Universitas Sumatera Utara

a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam penulisan skripsi ini, perusahaan adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tanggal 29 April 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta Nomor 7 Tanggal 4 September 1998, yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta berikut perubahannya berturut-turut dengan Akta Nomor 25 Tanggal 25 Juli 2001 yang dibuat dihadapan Fatiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tanggal 16 April 2002, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3714 dan Akta Nomor 26 Tanggal 25 Juli 2001 yang telah dibuat dihadapan Notaris yang sama, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tanggal 23 April 2002, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 282. 5. Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia Adalah pekerja BRI yang unit kerjanya adalah di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat pada Divisi Treasury, Divisi Bisnis Internasional, Divisi Sentra Operasi, Divisi Jaringan Kerja Bisnis Ritel, dan Divisi Akuntansi Manajemen Keuangan.


a. Pada Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Petugas Administrasi memegang jabatan sebagai Petugas Devisa dan Petugas Supervisor Administrasi Kredit yang menangani kredit komersial. b. Pada Kantor Wilayah Petugas Administrasi memegang jabatan sebagai Petugas Supervisor Administrasi Kredit yang menangani kredit komersial. c. Pada Kantor Pusat, sesuai dengan divisi masing-masing. 1) Pada Divisi Treasury, Petugas Administrasi memegang jabatan sebagai Pelaksana Seksi Likuiditas Bagian Manajemen Likuiditas; Pelaksana Seksi DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) bagian investment dan DPLK; Pelaksana

Seksi

Funding

Administration

dan

Seksi

Settlement

(persetujuan) bagian Custodian Service; dan Pelaksana Bagian ALCO (Asset and Liability Committee) Supporting Group. 2) Pada Divisi Bisnis Internasional, Petugas Administrasi memegang jabatan sebagai Pelaksana Bagian Pembinaan Kantor Cabang Trade Finance; dan Pelaksana Seksi SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) dan Kontrol Dokumen Bagian Hubungan Luar Negeri. 3) Pada Divisi Sentra Operasi, Petugas Administrasi memegang jabatan sebagai Pelaksana Seksi Pergeseran Kas Bagian Sentra Operasi Kas. 4) Pada Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan, Petugas Administrasi memegang jabatan sebagai Pelaksana Seksi Pembukuan dan Laporan Bagian Layanan Keuangan Kantor Pusat yang menangani penyelesaian nota antar kantor serta penatakerjaan/pelaporan SID WEB BI (Sistem Informasi Debitur Website Bank Indonesia) dan WEB BRI (Website Bank Rakyat Indonesia).


6. Kantor cabang Kantor cabang adalah Kantor Cabang BRI yang melaksanakan fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yang bertanggung jawab kepada kantor wilayah yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

F. Metode Penelitian Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Tebing Tinggi. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan memaparkan mengenai penerapan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Penelitian deskriptif yakni penelitian yang tata kerjanya memberikan data seteliti mungkin tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia, sifat-sifat, karya manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya. 5 Dalam penelitian, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta

5

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 10 Universitas Sumatera Utara

bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Sedangkan metode yuridis empiris

merupakan penelitian yang

mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapat melalui: 1. Penelitian kepustakaan (Library research) Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan dengan cara membaca atau mempelajari atau merangkai buku-buku peraturan perundangundangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, dengan melakukan pengkajian terhadap: a) Bahan hukum primer, merupakan data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Traktat, Yurisprudensi, adat dan kebiasaan. b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis. Misalnya RUU, jurnal hukum, buku-buku para sarjana, hasil penelitian, makalah hukum, dan sebagainya. c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya, koran, majalah, kliping, dan sebagainya. 2. Penelitian lapangan (Field research)


Penelitian lapangan yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke dalam obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Tebing Tinggi. Dalam pengumpulan data lapangan ini penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan dengan Bapak W. Hutabarat pekerja pada bagian SDM. Wawancara dilakukan secara intensif dan mendalam guna memperoleh data primer terhadap masalah yang diteliti. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis bertitik tolak pada norma hukum positif.

Caranya

dengan

mengkualifikasikannya,

mengolah

kemudian

data

dilakukan

mentah

yang

proses

diperoleh

editing

data,

lalu lalu

membahasnya berdasarkan penafsiran yang dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang diperoleh dengan hukum positif dengan masalah yang dikaji dan atau diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan akhir secara deduktif. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif, yaitu data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lain.


Bab I merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II merupakan bab yang membahas tinjauan umum mengenai perjanjian yang terdiri dari beberapa sub bab. Yang pertama adalah perjanjian pada umumnya, yang meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, jenisjenis perjanjian, dan berakhirnya perjanjian. Yang kedua adalah perjanjian kerja pada umumnya, yang meliputi pengertian perjanjian kerja, unsur-unsur dalam perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja, jenis-jenis perjanjian kerja, dan berakhirnya perjanjian kerja. Bab III merupakan bab yang membahas sekilas mengenai PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan menguraikan sejarah singkat PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., visi

dan misi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., hubungan

perusahaan dengan insan bank, struktur organisasi Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., prosedur penerimaan Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. serta hak dan kewajiban pekerja dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Bab IV merupakan bab yang membahas mengenai pelaksanaan perjanjian kerja antara Petugas Administrasi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., yang menguraikan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara Petugas Administrasi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., berakhirnya kesepakatan kerja antara Petugas Administrasi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., perbandingan ketentuan perjanjian kerja yang ditetapkan Oleh PT. Bank Rakyat


Indonesia Tbk. dengan ketentuan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata dan UU Nomor 13 Tahun 2003. Bab V merupakan bab kesimpulan dan saran mengenai pembahasan permasalahan yang dibahas.


BAB I PENDAHULUAN. dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya. Manusia

Recommend Documents