BAB I PENDAHULUAN. dalam pengambilan keputusan, maka akuntansi sering disebut sebagai bahasa

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Akuntansi memiliki fungsi untuk menyediakan data yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, maka akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis. Akuntansi dalam bentuk laporan keuangan menjadi media komunikasi terkait informasi keuangan antara pihak manajer dengan pihak luar perusahaan. Sama halnya seperti yang diungkapkan Sofyan Syafri Harahap (2006:57) bahwa akuntansi merupakan bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu. Bahkan Horngren (1997) menyatakan bahwa para manajer akan merasa canggung untuk berurusan dengan pihak dalam maupun pihak luar jika pengetahuan akuntansinya kurang cukup atau campur-aduk. Informasi akuntansi bermanfaat karena menolong pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan dalam membaca kondisi keuangan perusahaan, yang tentunya tergantung pada data akuntansi sebagai pedoman di dalam mengambil keputusan. Horngren et.al (1997:9) menyatakan bahwa data yang dapat diandalkan adalah data yang dapat dibuktikan atau ditelusuri kebenarannya, dan dapat dikonfirmasikan oleh setiap pengamat yang independen.

Tia Adityaningsih, 2014 Mengungkap Pemahaman Informasi Akuntansi Dari Sudut Pandang Kepala Sekolah SMA Negeri X Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2

Sebagai suatu sistem, setiap organisasi menerima input dan mengubahnya menjadi output dalam bentuk produk atau jasa. Sekolah menerima berbagai input seperti dana, jam kerja, tenaga pengajar dan para siswa, dan mengubah input tersebut menjadi beragam output untuk tujuan umum pendidikan dan memajukan ilmu pengetahuan. Secara konseptual, seluruh organisasi mencapai tujuannya melalui proses alokasi sumber daya, sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan manajerial sebagaimana yang diungkapkan oleh Bodnar dan Hopwood (2003:2). Fungsi manajerial di sekolah dipegang oleh kepala sekolah. Dalam Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah disyaratkan lima kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah. Lima kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang kepala sekolah adalah; (1) kompetensi kepribadian, adalah integritas pribadi yang kuat, berkeinginan mengembangkan diri, terbuka dan minta dalam menjalankan jabatan kepala sekolah; (2) kompetensi manajerial, adalah kemampuan kepala sekolah dalam mengorganisasi dan mengembangkan sumber daya sekolah, “dana merupakan salah atu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan” (Mulyasa, 2002); (3) kompetensi supervisi, adalah pengetahuan dan kemampuan kepala sekolah dalam merencanakan, melaksanakan dan menindaklanjuti supervisi dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah; (4) kompetensi sosial, adalah kemampuan kepala sekolah dalam bekerjasama dengan orang lain, peduli sosial dan memiliki kepekaan sosial; dan (5) kompetensi kewirausahaan adalah kemampuan kepala sekolah dalam mewujudkan aspirasi


3

kehidupan mandiri yang dicirkan dengan kepribadian kuat, dan bermental wirausaha. Sebagai pihak yang berfungsi manajerial, kepala sekolah harus mampu melaksanakan tugasnya berdasarkan kompetensi yang telah ditetapkan dalam Permendiknas No. 13 Tahun 2007, diantaranya (1) keterampilan membuat perencanaan; (2) mengorganisasi sumber daya; (3) mengelola sarana dan prasarana

sekolah;

(4)

mengelola

keuangan

sekolah

terkait

urusan

penyelenggaraan otorisasi sekolah, urusan uang sekolah dan uang sarana dan prasarana murid, usaha-usaha penyediaan biaya bagi penyelenggaraan pertemuan dan perayaan serta keramaian; (5) mengelola ketatausahaan sekolah; (6) mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan; (7) dan melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan anggaran sekolah serta program kegiatan sekolah. Seorang manajer yang lebih memahami akuntansi akan lebih mampu untuk merencanakan dan mengawasi operasi organisasi-organisasinya serta sub-sub bagiannya (Horngren, 1984:3). Oleh karena akuntansi memiliki cakupan yang luas, maka pengertian kegunaan dan keterbatasannya sangat diperlukan oleh setiap manajer perusahaan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang tertera dalam penyataan GBHN dalam Mulyasa (2002:11). Dalam kaitannya fungsi dana dalam MBS pada dasarnya untuk


4

menunjang penyediaan sarana dan prasarana, yang tentunya pengelolaan dana ini harus di monitoring oleh kepala sekolah agar sesuai antara alokasi dana dengan anggaran yang telah dibuat. Sejak Oktober 2010, Kementerian Pendidikan Nasional menyusun Modul Keuangan Pendidikan (Education Finance) dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan keuangan pendidikan yang tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan substansinya, tetapi juga disusun secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Modul ini mewajibkan birokrasi pendidikan untuk membuat tiga bagian utama, yaitu: (1) Penghitungan Biaya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sekolah, (2) Pengalokasian Dana Berbasis Formula, dan (3) Penyusunan Laporan Keuangan Terpadu (LKT). Laporan keuangan terpadu merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan sekolah untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Salah satu indikator SPM menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan harus menerapkan prinsipprinsip Manajemen Berbasi Sekolah (MBS), termasuk sekolah harus menyusun laporan sekolah. Laporan keuangan akan sangat tergantung pada integritas pengelola keuangan di sekolah, khusunya kepala sekolah. LKT merupakan sistem pelaporan yang diharapkan dapat meminimalkan penyalahgunaan uang di sekolah. Berdasarkan tujuannya, LKT disusun agar terjadi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah. Oleh karena itu, indikator pemahaman akuntansi dalam LKT adalah tercapainya akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dapat dilihat dari kesesuaian alokasi dana yang telah dianggarkan sebelumnya dengan pelaksanaan anggaran atau pembiayaan sekolah. Tia Adityaningsih, 2014 Mengungkap Pemahaman Informasi Akuntansi Dari Sudut Pandang Kepala Sekolah SMA Negeri X Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5

Sementara transparansi dapat dilihat dari pertanggungjawaban laporan keuangan, khususnya oleh kepala sekolah dan bendahara. Kepala sekolah mempunyai tanggung jawab dalam melaporkan laporan keuangan sekolah kepada komite sekolah terkait dengan pengelolaan sumber dana yang berasal dari masyarakat maupun dana dari pihak ketiga. Ada tiga format LKT yang harus disusun, yaitu; (1) Form LKT 1 adalah format laporan keuangan yang menyajikan realisasi pengeluaran menurut sumber dana; (2) Form LKT 2A adalah format laporan keuangan yang menyajikan perbandingan antara anggaran dengan realisasi penerimaan sekolah dari berbagai sumber; (3) Form LKT 2B adalah format laporan keuangan yang menyajikan perbandingan antara anggaran dengan realisasi pengeluaran per jenis pengeluaran. Disamping kewajiban membuat LKT, sekolah pun dituntut untuk membuat laporan keuangan untuk tiap pihak pemberi dana. Berdasarkan artikel “M. Nuh Nilai Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah Rendah” (www.republika.com dikutip pada 19 Mei 2013) Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh mengatakan bahwa kemampuan kepala sekolah Indonesia dalam mengelola sekolah masih rendah, bahkan di bawah Malaysia dan Singapura. Belum maksimalnya kemampuan manajerial kepala sekolah di Indonesia juga dikatakan Kepala Subdirektorat Program Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK Kemendiknas, Abi Sujak. Menurutnya kepala sekolah di Indonesia hanya bagus dalam kepribadian dan masalah sosial saja, namun belum handal dalam mengelola sekolah dan supervisi akademik.


6

Dari sisi pengelolaan anggaran sekolah, celah dan model korupsi di sekolah semakin canggih. Hal ini terungkap dari hasil penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW) sepanjang tahun 2007 hingga 2010. Menurut Ade Irawan, Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, masalahnya terletak pada hubungan antara sekolah dengan dinas pendidikan. Otonomi sekolah yang diwujudkan melalui program Manajemen Berbasis Sekolah tidak benar-benar membuat sekolah otonom (www.hukumonline.com dikutip pada 20 September 2013). Menurut Ading Sutisna selaku pengurus Komite Sekolah sebuah SMA Negeri di Jakarta mengatakan bahwa praktek penyimpangan keuangan sekolah menurut pengamatannya berawal dari tidak jelasnya Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dalam memberi pedoman kepada sekolah-sekolah tentang bagaimana menyusun

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Sekolah

(APBS)

(www.antikorupsi.org dikutip pada 22 Agustus 2013). SMA Negeri X merupakan sekolah unggulan eks RSBI yang membebankan biaya pada siswa didik dengan nominal Rp. 250.000. Pembebanan biaya pada siswa didik tersebut merupakan pembebanan biaya tertinggi bila dibandingkan dengan pembebanan biaya siswa didik di sekolah lain pada area kabupaten Majalengka. Besarnya pendanaan tersebut tentu harus diirngi dengan alokasi dana yang relevan dengan pembiayaan sekolah, sehingga diperlukan pemahaman informasi akuntansi agar tercapainya tujuan laporan keuangan terpadu, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darti Djuharni (2012) menyimpulkan bahwa penyusun laporan keuangan sudah memahami proses Tia Adityaningsih, 2014 Mengungkap Pemahaman Informasi Akuntansi Dari Sudut Pandang Kepala Sekolah SMA Negeri X Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

7

pembuatan laporan keuangan, namun pada praktiknya penyusun keuangan masih bingung karena buku catatan yang digunakan terlalu banyak sehingga para penyusun laporan merasa enggan untuk mengulangi catatan pada buku-buku catatan lainnya yang saling terkait. Menurut Sudarman, tingkat pemahaman laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan pelatihan. Sejalan dengan hasil penelitian oleh Annisa Sekar Mulia yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi dari sudut pandang kecerdasan spiritual diperoleh dari proses belajar selama perkuliahan serta kemampuan pendidik dalam pembentukan pemahaman mahasiswa. Berdasarkan berbagai uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian dan membahas “Mengungkap Pemahaman Informasi Akuntansi dari Sudut Pandang Kepala Sekolah SMA Negeri X (Studi Fenomenologi Pada SMA Negeri X)”

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengingat adanya kewajiban sekolah dalam membuat laporan keuangan, maka diperlukan pemahaman kepala sekolah dan dalam membuat Laporan Keuangan Terpadu sehingga tercapai tujuan dari LKT yaitu akuntabilitas dan transparansi, maka penulis mencoba merumuskan masalah : 1. Bagaimana pemahaman kepala sekolah tentang informasi akuntansi dalam upaya mencapai akuntabilitas.


8

2. Bagaimana pemahaman kepala sekolah tentang informasi akuntansi dalam upaya mencapai transparansi. 3. Apa saja kendala yang dialami dalam membuat informasi di sekolah.

1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman infornasi akuntansi yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam upaya mencapai akuntabilitas. 2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman informasi akuntansi yang dimiliki kepala sekolah dalam upaya mencapai transaparansi. 3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami dalam membuat informasi akuntansi di sekolah. 1.4 Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. 1.4.1 Kegunaan Teoritis 1. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dari segi akuntansi terutama untuk sektor pendidikan dan lebih khusus mengenai Laporan Keuangan Terpadu.


9

2. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pemahaman informasi akuntansi di sekolah. 1.4.2 Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan saran serta dijadikan referensi tentang pentingnya pemahaman informasi akuntansi di sekolah sehingga dapat meminimalisasi kecurangan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Setiap satuan pendidikan harus menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), termasuk sekolah harus menyusun laporan sekolah. Laporan keuangan akan sangat tergantung pada integritas pengelola keuangan di sekolah, khusunya kepala sekolah.


BAB I PENDAHULUAN. dalam pengambilan keputusan, maka akuntansi sering disebut sebagai bahasa

Recommend Documents