perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional merupakan suatu upaya pembangunan oleh pemerintah yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Seperti bunyi Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sedangkan pada Pasal 34 dikatakan bahwa fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kedua pasal tersebut merupakan amanat untuk mewujudkan keadilan sosial yang didukung dengan terciptanya kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dalam perwujudannya harus dilaksanakan secara merata diseluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah di Indonesia. Pembangunan kesejahteraan sosial dapat tercermin dari perkembangan kesadaran, kesetiakawanan, dan tanggung jawab sosial di masyarakat terhadap permasalahan kesejahteraan sosial. Salah satu usaha mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata diseluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah di Indonesia adalah dengan membentuk Tenaga Kesejahteraan Sosial. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan bahwa Tenagacommit kesejahteraan to user sosial adalah seseorang yang
1
perpustakaan.uns.ac.id
2 digilib.uns.ac.id
dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosal dan/atau seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya dibidang sosial. Hal ini kemudian dipertegas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Sosial No 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang memiliki tugas dan wewenang oleh Kementerian Sosial atau dinas/instansi sosial daerah provinsi atau kabupaten dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan. Sesuai dengan data dari Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tahun 2013 sejumlah 5.267 orang. Jumlah tersebut masih kurang sekitar 1.460 orang jika dibandingkan dari data jumlah kecamatan yang ada di Indonesia saat ini sekitar 6.727 kecamatan. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) telah dibentuk sejak tahun 2009, dan memiliki posisi yang strategis dalam memberikan pelayanan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bersinergi dengan kelembangaan sosial lainnya seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang ada ditingkat desa/kelurahan, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, dan dunia usaha serta dengan sesama TKSK di kecamatan lainnya. commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
3 digilib.uns.ac.id
Dalam sepuluh tahun terakhir pemerintah telah beberapa kali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan program kompensasi bagi msyarakat yang tidak mampu untuk menghadapi dampak negatif dari kebijakan tersebut. Tahun 2013 pemerintah mencanangkan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dampak kenaikan harga Baham Bakar Minyak (BBM) yang dimana dalam program ini pemerintah melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) merupakan program yang dibuat guna melindungi Rumah Tangga miskin dan rentan terhadap permasalahan ekonomi jangka pendek. Sedangkan BLSM merupakan program kompensasi pemerintah untuk membantu Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, saat ini 28 juta masyarakat Indonesia atau 11 persen dari total penduduk secara keseluruhan yang tergolong miskin. Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2001-2013 (Juta)
Sumber: Global Subsidies Initiative commit(GSI), to userMaret 2014
perpustakaan.uns.ac.id
4 digilib.uns.ac.id
Tabel 1.2 Proporsi Jumlah Masyarakat Miskin Indonesia
Sumber: Global Subsidies Initiative (GSI), Maret 2014
Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2009 ditetapkan target menurunkan tingkat kemiskinan hingga 8-10 persen pada tahun 2014, yang merupakan penurunan 2-3 persen dari tingkat kemiskinan sebesar 11-12 persen pada tahun 2013 (Global Subsidies Initiative (GSI), Maret 2014). Strategi pemerintah untuk mencapai target tersebut yaitu dengan membagi program-program pengurangan kemiskinan Indonesia ke dalam tiga kelompok (cluster) yang didasarkan pada kelompok utama yang ditargetkan oleh masing-masing kelompok (TNP2K, 2011). 1. Kelompok 1: Program-program yang menyasar rumah tangga. Kelompok ini terdiri dari beberapa program bantuan sosial, antara lain Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Jamkesmas 2. Kelompok 2. Program-program yang menyasar masyarakat. Terdiri dari sejumlah program pengembangan yang berbasis commit to user
5 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
masyarakat
dibawah
payung
PNPM
(Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat). 3. Kelompok 3. Program-program yang menyasar usaha mikro kecil dan
menengah
(UMKM).
Pemerintah
menawarkan
skema
penjaminan untuk kredit bank yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) merupakan jaring pengaman sosial yang terdiri dari perluasan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Subsidi Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Kemudian dalam rangka Pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) maka diterbitkanlah Kartu Perlindungan Sosial
(KPS).
Pemegang
KPS
berhak
menerima
program-program
perlindungan sosial, seperti: Subsidi Raskin, Bantuan Siswa Miskin, dan Program Keluarga Harapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di setiap program hingga tahun 2014. Di Kota Surakarta pelaksanaan P4S sejauh ini sudah terlaksana terutama dalam program Subsidi Raskin, dan BSM. Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Surakarta pada tahun 2013 diberikan kepada 2.928 siswa dan masing-masing siswa menerima Rp. 800.000 per tahun. Pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu hanya diberikan kepada 1.839 siswa pemegang KPS masing-masing sebesar Rp. 750.000,00 per siswa untuk satu tahun dan pada tahun 2015 ditargetkan BSMto akan commit user diberikan kepada 4.495 siswa
6 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
pemegang KPS di Surakarta (joglosemar, 2014). Sementara itu dalam pelaksanaan program Raskin di Surakarta tahun 2012 jumlah penerimanya 34.928 RTS dan pada tahun 2013 penerimanya turun sekitar 16,85 persen (antarajateng.com,2013). Akhir tahun 2013 walikota Surakarta mengeluarkan program Raskinda (Beras untuk Rakyat Miskin Daerah) untuk melengkapi program Raskin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Raskinda ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2,1 milyar. Penerima Raskinda adalah warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima raskin dari pemerintah pusat. Masing-masing warga akan memperoleh lima kilogram beras mulai dari Oktober sampai Desember 2013. Jumlah penerima Raskinda ini sekitar 17.259 rumah tangga miskin. Program Raskinda ini tidak hanya berhenti di tahun 2013 tapi juga akan dilaksanakan di tahun berikutnya dengan menyediakan anggaran sebesar Rp. 9 milyar. (www.surakarta.go.id,2013). Untuk mendukung pelaksanaan P4S di setiap kecamatan di Kota Surakarta, maka di setiap kecamatan akan di bantu oleh TKSK. Salah satunya adalah peran TKSK dalam pelaskanaan P4S Kecamatan Pasar Kliwon yang berkaitan dengan pelaksanaan P4S di daerah tersebut. Untuk medukung pelaksanaan P4S didaerah tersebut maka dibutuhkan tenaga kesejahteraan sosial dalam hal ini yaitu TKSK. Di Pasar Kliwon sendiri memang sudah terdapat TKSK yang sekarang di koordinir oleh Bapak Asmuni. S.Ag
commit to user
7 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
Di dalam penyelenggaraan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial, TKSK bekerja dengan arahan dari Kementerian Sosial dan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. TKSK tidak terkait langsung dengan struktur dalam pemerintahan kecamatan tetapi merupakan binaan dari Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Prinsip yang dianut adalah bersifat sukarela, semangat untuk mengabdi, dan bertanggung jawab. Kedudukan TKSK dalam struktur organisasi P4S dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 1.3 TKSK dalam struktur Organisasi P4S
Sumber: Buku Panduan TKSK (2013)
commit to user
8 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
TKSK adalah seseorang yang bekerja secara sukarela baik untuk perorangan, lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kepedulian dalam pekerjaan sosial. Diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial yang kemudian digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah-masalah sosial. Tujuan dari pembentukan TKSK untuk meningkatkan peran serta masyarakat
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial
di
tingkat
kecamatan. Terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. TKSK juga dibentuk agar dapat terjalin kerjasama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan. Melihat hal tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa peran TKSK sangatlah penting, mengingat TKSK juga memiliki posisi yang strategis antara masyarakat dan pemerintah. Tidak menutup kemungkinan bahwa pada kenyataannya TKSK juga memiliki banyak hambatan dalam proses melaksanakan tugasnya. Hambatan tersebut antara lain adalah masalah jumlah PMKS yang terus meningkat dan berkembang seperti jumlah fakir miskin, keterlantaran, kecatatan, dan lain sebagainya. Selain itu juga masalah perkembangan teknologi dan informasi komunikasi yang menuntut kesiapan dari TKSK memanfaatkan teknologi tersebut secara maksimal, padahal pada kenyataannya tidak semudah itu memaksimalkan teknologi yang ada, karena teknologi berkembang secara dinamis. TKSK juga dituntut dalam hal commit to user
9 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
kesiapan dan profesionalitasnya dalam menangani permasalahan sosial dan perkembangan PMKS. Padahal jangkauan PMKS masih belum tertangani sampai ke daerah terpencil sehingga masih banyak PMKS yang belum terlayani. Juga keterbatasan anggaran pemerintah (pusat/daerah) sehingga belum bisa sepenuhnya memberikan bantuan stimulan yang memadai bagi TKSK, padahal tugasnya sangat banyak dan kompleks. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat efektifitas peran TKSK terebut dalam pelaksanaan program pemerintah salah satunya yaitu P4S, terutama di Kota Surakarta khususnya di Kecamatan Pasar Kliwon. Dalam menjalankan tugasnya, TKSK akan lebih banyak berinteraksi dan berkoordinasi dengan unsur pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan, unit pelaksana P4S (Subsidi Raskin, BSM, dan PKH), kantor pos kecamatan, tokoh agama maupun tokoh masyarakat, serta masyarakat pada umumnya. Koordinasi kegiatan TKSK dilakukan sebelum, selama dan setelah masa pelaksanaan kegiatan pemutakhiran daftar Rumah Tangga penerima KPS sehingga memperlancar pelaksanaan program. Dari berbagai hal terkait dengan peran TKSK dalam program P4S tersebut maka akan menimbulkan pertanyaan terkait dengan efektivitas peran TKSK dalam keberhasilan pelaksanaan program P4S terutama peran TKSK di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah penelitian untuk mengetahui efektivitas peran TKSK dalam pelaksanaan program P4S di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta dengan berbagai alasan yang sudah disebutkan diatas commit to user
10 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan dilakukannya penelitian ini, maka berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi kajian penting atas efektivitas peran TKSK. Kerangka masalah ini selanjutnya akan dikhususkan dan dikerucutkan lagi untuk mengkaji efektivitas peran TKSK dalam Pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. Adapun beberapa hal yang menjadi fokus kajian penting tersebut diidentifikasikan dalam rumusan masalah di bawah ini, yaitu; 1. Bagaimana efektivitas peran TKSK dalam Pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta? 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas peran TKSK dalam Pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta? C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui efektivitas peran TKSK dalam Pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran TKSK dalam Pelaksanaan Program Percepatan dan commit to user
11 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) Kecamtan Pasar Kliwon Surakarta. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 1. Menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan supaya lebih efektif dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial 2. Memperluas pengetahuan dan wacana baru bagi pembaca mengenai peran TKSK dalam Pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. 3. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan kajian tentang efektivitas sebuah organisasi dalam pelaksanaan sebuah program atau kebijakan.
commit to user
