1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Akuntabilitas
merupakan
bentuk
kewajiban
pertanggungjawaban
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran
yang telah
ditetapkan
sebelumnya,
melalui
suatu
media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah merupakan tujuan penting dalam reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Salah satu pilar utama perekonomian suatu daerah adalah adanya akuntabilitas
dari
para
pemangku
kekuasaan
yang
terpercaya
dan
bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang diberikan masyarakat dalam membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan dalam satu periode kepada para pemangku kepentingan. Banyak pihak yang membutuhkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.
2
Pengelolaan keuangan sesuai
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara mensyaratkan pertanggungjawaban
pelaksanaan
bentuk
dan
isi
laporan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi
yang ditetapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih accountable dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan.
Kualitas
laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta dukungan sistem akuntansi yang ada. LKPD harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yakni: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah harus sesuai
3
dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan.
Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan
mengakibatkan kerugian keuangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas Pemerintah Daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Permasalahan yang terjadi selama enam tahun terakhir dari Tahun 20082013 dalam setiap penyajian LKPD yaitu masih terdapatnya beberapa temuan tentang ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mana keduanya merupakan kriteria dari penilaian informasi keuangan yang disajikan sehingga dapat mempengaruhi opini dan kualitas LKPD tersebut. Pemberian opini oleh BPK-RI atas LKPD kabupaten/kota di Provinsi Bali (Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD di Provinsi Bali Tahun 2008-2013) terdiri dari sepuluh LKPD (provinsi/kabupaten/kota) bahwa masih banyak kabupaten/kota di Provinsi Bali belum dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bahkan beberapa masih ada yang meraih opini Tidak Memberi Pendapat (TMP). Fenomena pelaporan keuangan Pemerintah
4
Daerah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai dan masih banyak terdapat penyimpanganpenyimpangan yang berhasil ditemukan oleh BPK-RI dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan diantaranya terkait 1) Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, 2) Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, 3) Terlambat menyampaikan laporan, 4) Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, dan 5) SDM yang belum memadai. Berdasarkan
fenomena-fenomena
tersebut,
dapat
disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas LKPD. Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa SDM memiliki peran penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal, dan melalui penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara langsung akan menghasilkan keandalan pelaporan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP, laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila disusun sesuai dengan SAP dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebututuhan pemakainya sebagai bahan pengambilan keputusan, bebas dari kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Penelitian Weygandt et all (2005) menyatakan jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka
5
semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap), dan dapat diaudit (Auditabel). Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Susanti (2010) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan. Pemilihan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini adalah mengingat LKPD Kabupaten Tabanan termasuk kabupaten yang belum pernah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masih adanya temuan-temuan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan lemahnya SPIP dimana BPK-RI banyak memberikan Rekomendasirekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan. Meskipun setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Tabanan telah melakukan perbaikan dalam hal tata kelola keuangan tetapi di beberapa sisi masih perlu ada perbaikan lagi. Pihak BPK-RI Perwakilan Bali tetap mendorong upaya-upaya perbaikan tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan supaya menjadi lebih baik kedepannya. Langkah-langkah lanjutan yang terpenting untuk memperbaiki tata kekola keuangan dengan menindaklanjuti opini yang diberikan BPK-RI dengan kinerja yang baik dan mengoptimalkan penanganan tentang kelemahan-kelemahan yang ada. Sinergitas semua pihak diharapkan untuk bekerjasama memperbaiki apa yang menjadi kelemahan dan faktor-faktor yang menentukan kualitas LKPD di
6
Pemerintah Kabupaten Tabanan serta upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan atau mencapai opini yang lebih baik, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan (good governance) dan menjalankan pemerintahan yang akuntabel atau dapat di pertanggungjawabkan. Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dari sembilan Kabupaten/Kota dan Provinsi di Provinsi Bali dari Tahun 2008 – 2013, LKPD Pemerintah Kabupaten Tabanan termasuk kabupaten yang hanya memperoleh opini WDP bahkan sempat mendapat opini TMP dan belum pernah meraih opini WTP yang merupakan opini yang terbaik atau laporan keuangan yang berkualitas baik . Tabel 1.1 Perkembangan Opini BPK-RI terhadap LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008-2013 Opini No LKPD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kota Denpasar WDP WDP WDP WDP Kabupaten Badung TMP WDP WDP WTP Kabupaten Gianyar WDP WDP WDP WDP Kabupaten Bangli WDP WDP WDP WDP Kabupaten Kelungkung WDP WDP WDP WDP Kabupaten Karangasem WDP WDP TMP WDP Kabupaten Buleleng WDP WDP TMP WDP Kabupaten Tabanan WDP WDP WDP WDP Kabupaten Jembrana TMP TW TW WDP Provinsi Bali TMP WDP WDP WDP Sumber : BPK-RI, LHP LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di Tahun 2008-2013
WTP WTP WTP TW WDP WDP WDP TMP WDP WDP WDP WDP WDP WDP TMP WDP WDP WDP WDP WTP Provinsi Bali,
Pada penyerahan LHP dari BPK-RI menekankan bahwa beberapa masalah yang mesti mendapat perhatian bersama adalah tentang pengendalian intern pemerintah,
kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dan tentang
pengelolaan asset daerah. Dalam LHP dari BPK-RI banyak terdapat rekomendasi atas temuan untuk memperbaiki atau memperkuat Sistem Pengendalian Intern dan
7
harus mendapat perhatian bersama sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas dan mencegah terjadinya kerugian Keuangan Negara demi kepentingan masyarakat di daerah. Sistem pengendalian intern yang kuat, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kompetensi SDM, dan pemanfaatan sistem informasi teknologi menjadi sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Bagaimanakah pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan? 2) Bagaimanakah pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan? 3) Bagaimanakah pengaruh pemanfaatan SIPKD terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan? 4) Bagaimanakah pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan? 5) Adakah pengaruh kompetensi SDM secara tidak langsung terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP? 6) Adakah pengaruh penerapan SAP secara tidak langsung terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP? 7) Adakah pengaruh Pemanfaatan SIPKD secara tidak langsung terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP?
8
1.3 Tujuan Penelitian Bertolak dari rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Untuk menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. 2)
Untuk menganalisis pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan.
3) Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan SIPKD terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. 4) Untuk menganalisis pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. 5) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh tidak langsung kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP. 6) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh tidak langsung penerapan SAP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP. 7) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh tidak langsung pemanfaatan SIPKD terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP. 1.4 Manfaat Penelitian Berdasarkan atas tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian adalah. 1) Manfaat Akademik, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk menerapkan konsep-konsep dan teori-teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
9
kualitas LKPD dan meningkatkan wawasan pengetahuan tentang temuantemuan dilapangan yang belum terungkap sebelumnya serta dapat dijadikan bahan referensi atau pembanding bagi penelitian berikutnya dan diharapkan dapat memberikan landasan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan keuangan daerah. 2) Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Tabanan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD Kabupaten Tabanan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pada masa yang akan datang. Kebijakan yang diambil tersebut pada akhirnya ditujukan untuk peningkatan kualitas LKPD Kabupaten Tabanan.
