BAB I PENDAHULUAN
I.1
Latar Belakang Masalah Organisasi merupakan sekumpulan manusia yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya (modal, perlengkapan, dan sebagainya). Manusia merupakan sumber daya yang penting bagi organisasi, karena manusia yang melakukan kerjasama, manusia yang menyusun tujuan, manusia pula yang bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. Demikian
juga
dalam
organisasi
Pemerintah
Republik
Indonesia, kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan
nasional
yang
merupakan
tujuan
organisasi
memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang baik. Setiap Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Dalam mengemban tugas sebagai aparatur negara maka setiap Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dimana prinsip pengangkatan dalam jabatan tersebut harus profesional sesuai kompetensi dan kode etik, prestasi
1
kerja,
jenjang
pangkat
dan
syarat
obyektif
lainnya
tanpa
membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 telah menetapkan beberapa perubahan dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil. Perubahan
tersebut
membawa
konsekuensi
bahwa
setiap
organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah harus memiliki Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (SDM-PNS) yang memenuhi persyaratan baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga
dapat
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya
secara
profesional. Selain dijabarkan dalam Undang-Undang No. 43 tahun 1999, hal ini juga dijabarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yaitu PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan pengganti PP No. 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat
Daerah
yang
dianggap
belum
cukup
memberikan pedoman yang menyeluruh dalam penyusunan dan pengendalian perangkat organisasi daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan sehingga perlu dicabut dan dibentuk peraturan pemerintahan yang baru. Sumber Daya Manusia sebagai salah satu unsur aparatur negara yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pencapaian pembangunan nasional. Kesuksesan pembangunan nasional tidak terlepas dari kualitas dan kemampuan sumber daya
2
manusia, aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dalam penyelenggaraan
tugas-tugas
umum
pemerintahan
dan
pembangunan. Hal tersebut pada hakekatnya merupakan cerminan dari hasil pembinaan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam kurun waktu tertentu. Berbicara tentang
persoalan
sumber
daya
manusia
di
Indonesia tidak terlepas dari inti pokoknya yaitu kompetensi SDM. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa organisasi sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, yaitu memiliki kompetensi tertentu
yang
dibutuhkan
untuk
menunjang
keberhasilan
pelaksanaan pekerjaan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi. Untuk itu dibutuhkan penataan sumber daya aparatur yang baik, yakni menyangkut pemilihan orang-orang yang tepat untuk mengisi posisiposisi yang ada dalam organisasi serta unit-unit yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, asas yang harus dipakai oleh pimpinan organisasi adalah asas the right man on the right place and on the right job. Artinya, pimpinan organisasi harus mampu memilih orangorang yang memiliki kompetensi dan menempatkanya pada jabatan / pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi adalah suatu kemapuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2012:324). Dengan
3
demikian kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yanag dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting. Penempatan pegawai sangat penting diperhatikan, karena salah
menempatkan
prestasi
kerja,
pegawai
kebosanan,
akan
menimbulkan
menurunnya
gairah
penurunan kerja
dan
sebagainya. Karena kesalahan penempatan pegawai harus memiliki kualifikasi
yang
sesuai
dengan
syarat
jabatan,
sehingga
penempatan pegawai pada jabatan ini dapat berhasil guna secara maksimal.
menurut
H.Malayu
Penempatan
(placemen)
S.P
pegawai
Hasibuan
adalah
(2004:179),
kegiatan
untuk
menempatkan orang-orang yang telah lulus seleksi pada jabatanjabatan tertentu sesuai dengan uraian pekerjaan dan klasifikasiklasifikasi pekerjaannya. Untuk mencapai objektivitas dan keadilan dalam pengangkatan jabatan harus didasarkan pada penerapan nilai-nilai keterbukaan. Di samping itu juga mempertimbangkan factor factor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, pengalaman, dan sebagainya. Dalam hal eselonisasi ini sebenarnya diputuskan secara internal oleh level pimpinan dan tim Baperjakat. Eselonisasi ini terkait dengan besarnya tugas dan wewenang dari jabatan yang akan diduduki oleh pejabat yang bersangkutan. Namun sering kali
4
eselonisasi ini juga sudah melekat pada jabatan struktural masingmasing. Misalnya untuk diangkat menjadi Kepala Pusat merupakan eselon II, Kepala Bagian merupakan eselon III., dan sebagainya. Tidak jarang juga terjadi seseorang yang diangkat dalam eselon tertentu
namun
belum
memenuhi
syarat
kepangkatan
yang
ditentukan walaupun pegawai tersebut dianggap telah mampu menduduki jabatan tersebut. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural menyatakan Baperjakat Instansi Pusat, dan Baperjakat Instansi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota mempunyai tugas
memberikan
Kepegawaian
pertimbangan
dalam
kepada
pengangkatan,
Pejabat
Pembina
pemindahan
dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah; pemberian kenaikan
pangkat bagi
yang menduduki
jabatan
struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara; perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II; dan pengangkatan sekretaris daerah propinsi/kabupaten/kota. Permasalahan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural merupakan permasalahan yang sangat kompleks
5
mengingat pengaturan mengenai pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural diatur secara sporadis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah harus dapat menginterpretasikan peraturan tersebut secara tepat dan konsisten. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. Namun demikian dalam kenyataannya, syarat-syarat yang ditetapkan untuk pengangkatan pejabat dalam jabatan struktural tidak hanya murni berdasarkan penilaian atas bobot tugas, tanggung jawab dan wewenang tetapi kadang justru malah lebih ditentukan karena faktor di luar hal tersebut, antara lain kedekatan pegawai dengan pimpinan. Melihat fenomena-fenomena tentang kepegawaian, khususnya tentang pengangkatan pejabat struktural seperti yang banyak terjadi di berbagai lapisan Organisasi Publik yang ada khususnya di Kota Makassar misalnya pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar terdapat pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan Jabatannya sekarang, seperti Kasubid data dan Informasi yang memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi.
6
Contoh diatas dapat menjadi acuan untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah yang diteliti, itulah sebabnya penulis tertarik meneliti hal tersebut untuk mengetahui apakah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar dalam penempatan pegawai pada jabatan struktural memenuhi prinsip right man on the right place. Maka judul yang diangkat dalam Penelitian ini adalah : “Kesesuaian Kompetensi Aparatur Dengan Jabatan Struktural Di Badan Kepagawaian Daerah Kota Makassar”
I.2
RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka penulis merumuskan pokok permasalahanya sebagai berikut : 1. Bagaimana tingkat kesesuaian antara kompetensi dengan jabatan aparatur? 2. Mengapa pengangkatan aparatur pada jabatan struktural tidak memenuhi prinsip right man on the right place di Badan Kepegawaian Kota Makassar?
I.3
TUJUAN PENELITIAN Sesuai dengan rumusan masalah yang di uraikan di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi dengan jabatan aparatur.
7
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pengangkatan aparatur pada jabatan struktural tidak memenuhi prinsip right man on the right place di Badan Kepegawaian Kota Makassar.
I.4
MANFAAT PENELITIAN Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk dan memiliki manfaat dari segi : a. Akademis Hasil
Penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
pengetahuan dan memberikan kontribusi kepada penulis dan peneliti lainnya serta dapat dijadikan bahan referensi bagi mereka yang ingin mengkaji tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan penempatan pegawai pada jabatan struktural.
b. Praktis 1. Memberi kontribusi bagi pemimpin atau baperjakat dalam upaya penentuan kebijakan penempatan pegawai yang berkenaan dengan jabatan struktural. 2. Memberi masukan kepada instansi terkait dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia aparatur.
8
