1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Manusia memerlukan bantuan orang lain untuk melindungi kepentingannya dari berbagai macam bahaya yang dapat mengancam kepentingannya tersebut. Manusia saling berinteraksi dan menjalin kerja sama dengan manusia yang lain untuk menjaga agar kepentingannya dapat tercapai. Banyaknya kepentingan yang dilindungi manusia menimbulkan adanya konflik dalam masyarakat. Konflik ini terjadi karena dalam interaksi tersebut manusia tidak jarang merugikan orang lain sehingga mendorong timbulnya konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat haruslah dicegah agar tidak berlangsung terus menerus dan mengganggu keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat. Manusia akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, karena keadaan tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai dan aman yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya1. Kaedah hukum digunakan manusia untuk melindungi kepentingannya dan mengatur agar tidak terjadi timbulnya konflik dalam masyarakat yang dapat
1
Sudikno Mertokusumo, 1985, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 3.
2
menyebabkan terganggunya keseimbangan tatanan masyarakat. Kaedah hukum memberikan batasan-batasan bagaimana manusia berperilaku dalam masyarakat agar tidak saling merugikan dan menimbulkan konflik. Adanya kaedah hukum dalam masyarakat memunculkan banyaknya hubungan hukum antar manusia. Salah satu hubungan hukum yang dilakukan manusia dalam masyarakat adalah mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian menurut teori klasik adalah suatu perbuatan hukum yang bersisi dua, yang didasarkan pada kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum2. Perjanjian berisi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian. Beberapa perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat contohnya adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari dimana penjual akan menyerahkan hak milik atas suatu barang yang ia jual, sedangkan pembeli akan membayar sejumlah uang sebagai imbalannya. Perjanjian jual beli ini merupakan perjanjian yang paling sering dilakukan karena bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, selain perjanjian jual beli, perjanjian lain yang berkembang dalam masyarakat adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak memberikan kenikmatan atas suatu barang dengan jangka waktu tertentu kepada pihak lain dan dengan pembayaran suatu harga 2
Ibid, hlm. 117.
3
yang sudah disepakati sebagai imbalannya. Perjanjian sewa menyewa ini juga berkembang pesat karena banyaknya jenis perjanjian sewa menyewa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perjanjian sewa menyewa dirasa masyarakat dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka manakala kebutuhan tersebut tidak dapat dicapai secara maksimal, contohnya dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah, manakala seseorang belum mampu untuk membeli suatu rumah maka dengan adanya suatu perjanjian sewa menyewa rumah seseorang tetap dapat memenuhi kebutuhannya tersebut. Contoh lainnya bisa dilihat dari berkembangnya usaha persewaan kendaraan bermotor. Kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang sangat tinggi sayangnya tidak didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi umum yang baik dari pemerintah. Sarana dan prasarana transportasi umum yang disediakan pemerintah masih belum bisa memberikan pelayanan yang baik sehingga tidak memberikan kepuasan bagi masyarakat. Peluang ini kemudian oleh masyarakat dijadikan sebagai sarana untuk membuka usaha dalam bidang transportasi. Usaha dalam bidang transportasi yang sedang berkembang pesat adalah usaha persewaan kendaraan bermotor. Usaha ini dianggap cukup membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan sarana transportasi yang baik. Alasan usaha persewaan kendaraan bermotor khususnya persewaan mobil ini berkembang sangat pesat saat ini karena dirasa dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan saat melakukan perjalanan.
4
Masyarakat menggunakan jasa persewaan mobil ini untuk memenuhi kepentingannya misalnya melakukan perjalanan mudik, perjalanan ke luar kota atau mengunjungi berbagai macam obyek wisata di suatu daerah. Wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah sering kali datang tidak menggunakan mobil pribadi
sehingga
untuk
mengunjungi
berbagai
obyek
wisata
mereka
menggunakan jasa persewaan mobil agar perjalanan mereka lebih nyaman. Usaha persewaan kendaraan bermotor ini dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor dengan pihak penyewa berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk perjanjian sewa menyewa kendaraan. Perjanjian sewa menyewa ini merujuk pada ketentuan Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan tersebut menentukan bahwa para pihak dalam perjanjian sewa menyewa harus sepakat melakukan suatu perjanjian dimana salah satu pihak memberikan kenikmatan atas suatu barang dan pihak yang lain menikmati dengan kewajiban pembayaran harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian sewa menyewa kendaraan ini sendiri tidak memiliki aturan khusus mengenai bentuk perjanjian yang akan dibuat, ketentuan ini mengacu pada asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu asas pokok dalam perjanjian. Baik dilakukan secara tertulis maupun secara lisan selama memenuhi syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat suatu
5
perjanjian, suatu hal tertentu dan berdasarkan suatu sebab yang halal maka perjanjian tersebut dianggap sah. Berkembangnya pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta khusunya di Kabupaten Gunungkidul juga memberikan dampak berkembangnya usaha persewaan kendaraan bermotor disana. Perkembangan usaha persewaan kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh usaha persewaan mobil skala rumahan yang umumnya hanya menyewakan mobil dengan jumlah sedikit dan jenis yang terbatas3. Usaha persewaan mobil ini berkembang pesat karena diminati oleh masyarakat, umumnya masyarakat memilih menggunakan jasa persewaan mobil ini untuk melakukan perjalanan ke luar kota atau digunakan untuk mengunjungi beberapa obyek wisata, jasa persewaan mobil ini sangat membantu masyarakat yang tidak banyak memiliki kendaraan khususnya mobil pribadi, selain itu persewaan mobil rumahan ini memberikan prosedur persewaan mobil yang mudah bagi calon penyewanya. Umumnya prosedur persewaan mobil hanya dilakukan dengan perjanjian lisan antara pemilik mobil selaku pelaku usaha persewaan mobil dengan penyewa mobil selaku konsumen, setelah itu penyewa memberikan jaminan biasanya dengan meninggalkan motor di tempat persewaan mobil, namun hal ini tidaklah wajib, biasannya karena faktor kedekatan
3
Hasil wawancara dengan pemilik Rental Mobil Tsamany Trans, Bapak Eko, di Kantor Rental Mobil Tsamany, pada hari Minggu, 6 Desember 2015, pukul 16.00 WIB.
6
hubungan antara penyewa dengan pemilik kendaraan maka jaminan ini tidak diberlakukan4. Berbeda dengan usaha persewaan mobil skala besar, persewaan mobil skala besar sudah memiliki prosedur yang lebih lengkap yaitu adanya perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban pihak penyewa maupun pemilik kendaraan, memuat ketentuan wanprestasi, kerusakan dan kecelakaan yang terjadi pada kendaraan sewa, juga memuat sanksi dan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan. Prosedur lain yang harus dilakukan pihak penyewa selain menandatangani perjanjian tersebut adalah pihak penyewa juga harus mengisi data-data tambahan berupa data diri, jangka waktu peminjaman, jaminan yang akan diberikan dan data lain terkait kendaraan yang akan disewa5. Persewaan mobil skala rumahan yang dilakukan dengan perjanjian lisan umunya mengalami lebih banyak permasalahan dibandingkan dengan persewaan mobil skala besar. Permasalahan yang beberapa kali muncul dalam perjanjian sewa menyewa mobil rumahan adalah apabila terjadi wanprestasi, dan adanya kerusakan atau kecelakaan pada kendaraan sewa, hal ini karena saat melakukan perjanjian sewa menyewa baik pemilik kendaraan dan penyewa tidak membicarakan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut sehingga saat terjadi wanprestasi, dan adanya kerusakan atau kecelakaan 4
Hasil wawancara dengan pemilik Rental Mobil Citra 112, Bapak Rahmat Widianto, di Rumah Bapak Rahmat, pada hari Senin, 10 Februari 2016, pukul 14.00 WIB. 5 Hasil wawancara dengan pemilik Rental Mobil Tsamany Trans, Bapak Eko, di Kantor Rental Mobil Tsamany, pada hari Minggu, 6 Desember 2015, pukul 16.00 WIB.
7
pada kendaraan sewa sering kali penyewa dan pemilik kendaraan mengalami konflik dalam penyelesaiannya. Ketidakjelasan mengenai prosedur dan informasi terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian inilah yang selalu menimbulkan permasalahan terkait besarnya ganti rugi dan siapa pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan tersebut. Permasalahan lain yang sering dialami pelaku usaha persewaan mobil rumahan di Kabupaten Gunungkidul adalah digadaikannya kendaraan sewa oleh pihak penyewa tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan. Kejadian ini sering kali dialami oleh para pelaku usaha persewaan mobil rumahan di Kabupaten Gunungkidul, hal ini biasanya terjadi karena kedekatan hubungan antara pihak pemilik kendaraan dan pihak penyewa menimbulkan faktor kepercayaan yang sangat tinggi sehingga prosedur untuk menyewa mobil sangat mudah bahkan sering kali pemilik kendaraan dengan mudah melepas kendaraan sewanya tanpa jaminan apapun. Kemudahan prosedur menyewa mobil inilah yang sering dimanfaatkan beberapa orang untuk menggadaikan mobil sewaan tersebut. Perjanjian gadai yang dilakukan oleh penyewa umumnya dilakukan dengan
penerima
gadai
perseorangan
bukan
melalui
lembaga
yang
menyelenggarakan usaha pinjaman dengan sistem gadai seperti Pegadaian, lembaga perbankan
atau perusahaan gadai
swasta. Penyewa memilih
menggadaikan mobil sewaan kepada penerima gadai perseorangan karena
8
prosedur yang lebih mudah dibandingkan Pegadaian, lembaga perbankan atau perusahaan gadai swasta. Prosedur yang dilakukan untuk pemberian pinjaman gadai oleh penerima gadai perseorangan diawali dengan membawa barang yang akan dijadikan sebagai objek gadai untuk ditunjukkan kepada pihak penerima gadai setelah itu dilanjutkan proses pengajuan besarnya jumlah pinjaman yang diinginkan oleh penyewa mobil sebagai pihak pemberi gadai setelah sepakat dengan jumlah besarnya pinjaman yang akan diberikan kemudian penyewa mobil akan menyerahkan mobil sewaan kepada penerima gadai sebagai tanda lahirnya perjanjian gadai tersebut. Besarnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai perseorangan biasanya mengikuti harga yang diajukan oleh penyewa mobil selaku pihak pemberi gadai, besarnya jumlah pinjaman yang diajukan oleh penyewa selaku pemberi gadai biasanya tidak melebihi harga dari barang yang menjadi objek gadai tersebut. Kemudahan prosedur yang diberikan oleh penerima gadai perseorangan inilah yang membuat penyewa memilih menggadaikan mobil sewaan pada penerima gadai perseorangan. Pelaku usaha persewaan mobil rumahan ini seringkali mengetahui mobil sewa miliknya telah digadaikan setelah beberapa kali mendesak pihak penyewa untuk mengembalikan mobil yang disewanya karena sudah melewati jangka
9
waktu sewa, setelah itu barulah pemilik kendaraan mengetahui bahwa mobil miliknya telah digadaikan oleh penyewa. Kejadian ini tentu sangat merugikan pelaku usaha karena dengan digadaikannya mobil sewaan tersebut maka pelaku usaha tidak mendapat pembayaran atas mobil yang telah disewa dan tidak dapat menarik mobil sewaan yang telah digadaikan tersebut. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang diatur dalam ketentuan UUPK dianggap belum cukup memadai karena peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, selain itu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen juga dirasa belum seimbang. Konsumen dapat melaporkan sengketa pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri, selain itu juga terdapat lembaga-lembaga konsumen yang dapat membantu konsumen apabila terjadi sengketa sedangkan pelaku usaha hanya dapat melaporkan sengketa kepada Pengadilan Negeri, hal inilah yang dirasa kurang seimbang kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Mengingat pentingnya kedudukan seimbang para pihak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maka pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian sewa menyewa ini juga merupakan hal penting yang harus ditegakkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sebagai dasar penyusunan penulisan hukum dengan judul
10
“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Persewaan Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Secara Lisan di Kabupaten Gunungkidul (Studi Kasus Persewaan Mobil Citra 112)”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana keabsahan perjanjian gadai yang dilakukan oleh penyewa dengan pihak ketiga sebagai penerima gadai menurut hukum perjanjian? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha atas digadaikannya kendaraan sewa dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kabupaten Gunungkidul?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis menentukan tujuan penelitian yang akan diangkat dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif : a. Mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian gadai antara penyewa dengan pihak ketiga sebagai penerima gadai menurut hukum perjanjian b. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan bagi pelaku usaha atas digadaikannya kendaraan sewa dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kabupaten Gunungkidul.
11
2. Tujuan Subyektif : Untuk memperoleh data yang relevan dengan topik yang diteliti dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
D. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, belum ada penelitian khusus mengenai judul yang penulis angkat dalam penulisan hukum ini. Penulis hanya menemukan penelitian yang memiliki topik berkaitan, namun berbeda subyek, obyek serta ruang lingkup penelitiannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian dengan topik berkaitan tersebut diantaranya yaitu : 1. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa pada Persewaan Mobil Alif Transport Yogyakarta, skripsi oleh Yasen Tambonan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2010. Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagi berikut : a. Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada persewaan mobil Alif Transport Yogyakarta?
12
b. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada persewaan mobil Alif Transport Yogyakarta? Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk : a. Mengetahui bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada persewaan mobil Alif Transport Yogyakarta. b. Mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada persewaan mobil Alif Transport Yogyakarta. Pembahasan dalam penelitian ini meskipun sama-sama mengenai perjanjian sewa menyewa mobil namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada keabsahan perjanjian gadai dan perlindungan hukum yang diberikan bagi pelaku usaha atas digadaikannya kendaraan sewa dalam perjanjian sewa menyewa mobil secara lisan di Kabupaten Gunungkidul. 2. Pelaksanaan Praktik Mengulang Sewakan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada PT. Everysasia Yogyakarta, skripsi oleh Galuh Citra Ramadhani di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2012. Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagi berikut :
13
a. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi PT. Everyasia dalam hal terjadi praktik mengulangsewakan objek dalam perjanjian sewa menyewa? b. Upaya apakah yang ditempuh PT. Everyasia terhadap kerugian yang timbul akibat kerusakan yang disebabkan oleh Mr. X selaku penyewa? Tujuan dari penelitian ini, yaitu : a. Mengetahui perlindungan hukum bagi PT. Everyasia dalam hal terjadi praktik mengulangsewakan objek sewa. b. Mengetahui upaya yang dilakukan PT. Everyasia terhadap kerugian yang timbul karena kerusakan yang disebabkan oleh Mr. X selaku penyewa. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada praktik mengulangsewakan dalam perjanjian sewa menyewa mobil sedangkan dalam penelitian penulis, tidak membahas tentang praktik mengulangsewakan dalam perjanjian sewa menyewa. Penulis dalam penelitian ini membahas tentang keabsahan perjanjian gadai dan perlindungan hukum yang diberikan bagi pelaku usaha atas digadaikannya kendaraan sewa dalam perjanjian sewa menyewa mobil secara lisan di Kabupaten Gunungkidul. 3. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Persewaan Mobil Atas Kerugian Yang Diderita Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di
14
Kabupaten Sleman, Skripsi oleh Aditya Mustika Asih di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2015. Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagi berikut : a. Apakah kententuan perjanjian tertulis dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kabupaten Sleman telah memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha? b. Apakah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pelaku usaha atas kerugian yang diderita telah sesuai dengan ketentuan perjanjian tertulis dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kabupaten Sleman? Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : a. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang terdapat di perjanjian tertulis dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kabupaten Sleman. b. Untuk mengetahui kesesuaian antara upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pelaku usaha persewaan mobil atas kerugian yang diderita dengan perjanjian tertulis dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kabupaten Sleman. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan terhadap pelaku usaha atas kerugian yang diderita dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kabupaten Sleman. Penulis, sementara itu membahas keabsahan
15
perjanjian gadai dan perlindungan hukum yang diberikan bagi pelaku usaha atas digadaikannya kendaraan sewa dalam perjanjian sewa menyewa mobil secara lisan di Kabupaten Gunungkidul.
E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu hukum terutama Hukum Perdata. 2. Manfaat Praktis a. Bagi Penulis, penelitian ini menambah pengetahuan penulis mengenai ilmu hukum beserta penerapannya di masyarakat. b. Bagi Pengusaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas digadaikannya kendaraan sewa oleh penyewa dalam perjanjian sewa menyewa mobil secara lisan di Kabupaten Gunungkidul. c. Bagi Konsumen, hasil penelitian diharapkan memberikan pengetahuan tentang adanya perlindungan hukum bagi pelaku usaha persewaan mobil atas digadaikannya kendaraan sewa dalam perjanjian sewa menyewa mobil sehingga konsumen tidak bertindak di luar kewenangan yang dimilikinya yang dapat menimbulkan kerugian untuk orang lain.
16
d. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemberian perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas digadaikannya kendaraan sewa oleh penyewa dalam perjanjian sewa menyewa mobil secara lisan di Kabupaten Gunungkidul. e. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi pelaku usaha atas digadaikannya kendaraan sewa dalam perjanjian sewa menyewa mobil secara lisan di Kabupaten Gunungkidul.
