BAB I PENDAHULUAN. Banyaknya sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Banyaknya sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan usaha, salah satunya kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber permodalan, lemahnya pemasaran akibat kurangnya sumber daya manusia yang cukup mempengaruhi pencapaian target penjualan suatu produk yang dihasilkan, disamping kelemahan dibidang manajemen dan kredit, menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit macet. 1 Kondisi ini menyebabkan terancamnya kontinuitas usaha yang pada gilirannya akan semakin menyulitkan perusahaan memperoleh tambahan sumber pembayaran melalui lembaga keuangan. Namun, pada saat kegiatan usaha mengalami peningkatan, dengan semakin meningkatnya volume penjualan secara cepat, akan menimbulkan masalah baru, yakni masalah administrasi penjualan, karena selama ini kenyataannya banyak perusahaan yang hanya berkonsentrasi pada usaha penjualan produksi dan penjualan. 2 Untuk menanggulangi masalah piutang macet dan administrasi kredit yang semrawut dapat diserahkan kepada perusahaan yang sanggup untuk melakukannya

1

Sofyan hidayat, Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Perusahaan Dengan Sistem Anjak Piutang, www.e-journal.undip.ac.id, hlm. 1, diakses tanggal 07 Februari 2013 2 Ibid.

Universitas Sumatera Utara

yaitu perusahaan anjak piutang (factoring) yakni lembaga pembiayaan yang melakukan suatu hubungan pengikatan pembiayaan oleh (factor) dan suatu perusahaan (client) di mana factor akan membeli piutang dagang client (secara dengan atau tanpa recourse kepada client). Sehubungan dengan itu factor mengawasi batas kredit yang diberikan kepada pelanggan (customer) serta mengadministrasikan buku penjualan client tersebut. 3 Perusahaan anjak piutang (factoring) dapat mengambil alih pengelolaan piutang baik dengan cara dikelola atau dengan cara dibeli serta dapat pula melakukan pengelolaan administrasi piutang suatu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam pengelolaan piutang maka dapat menyerahkan seluruh persoalan kepada perusahaan anjak piutang dengan imbalam (fee) dan biaya-biaya lainnya yang disepakati bersama oleh perusahaan. 4 Dengan melalui jasa anjak piutang, perusahaanperusahaan akan memungkinkan untuk memperoleh sumber pembiayaan secara mudah dan cepat sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari nilai faktur penjualannya secara kredit. Di Indonesia eksistensi lembaga anjak piutang dimulai sejak diluncurkan paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 atau Pakdes 20: 1988 sesuai dengan Keppres 3

Emir Satar, dalam Makalah Factoring Sebagai Sistem Pembiayaan Modal Kerja, Seminar Nasional, Jakarta, Hotel Shangrila, 12 Desember 1995, hlm. 2. Dalam Siti Hamidah, Kajian Yuridis Perlindungan Seimbang Bagi Factor, Client dan Customer Dalam Perjanjian Anjak Piutang (Factoring), www.isid.pdii.lipi.go.id, hlm. 68, di akses tanggal 07 Februari 2013 4 I Made Sura Ambara Jaya, Peranan Anjak Piutang Dalam Perekonomian (Suatu Tinjauan Teoritis Tentang Anjak Piutang), hlm.46, www.isid.pdii.lipi.go.id , diakses tanggal 07 Februari 2013


No. 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.13/1998 tanggal 20 Desember 1988 yang kemudian diperbaharui dengan peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, kegiatan anjak piutang dapat dilakukan oleh multi finance company yaitu lembaga pembiayaan yang dapat melakukan kegiatan usaha disamping bidang anjak piutag, juga dibidang sewa usaha, modal ventura, kartu kredit dan pembiayaan konsumen. 5 Pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/ PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Di dalam peraturan tersebut kemudian lebih lanjut mengatur berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut beserta tata cara pemberian dan perincian untuk pendirian serta pengawasannya. Tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan anjak piutang (factoring) tentunya tidak terlepas dari peran para pelaku kegiatan perdagangan tersebut yakni factor selaku perusahaan penyedia jasa pembiayaan anjak Piutang (factoring) 5

Sofyan Hidayat, Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Perusahaan Dengan Sistem Anjak Piutang, hlm. 2, www.e.journal.undip.ac.id, di akses tanggal 07 Februari 2013


selanjutnya client yakni pihak yang menggunakan jasa pembiayaan anjak piutang (factoring), dan yang terakhir customer yakni nasabah yang memiliki hutang terhadap client. Kerjasama ketiga pelaku perdagangan anjak piutang (factoring) tersebut bersinergi dan terharmonisasi mendorong tumbuh serta berkembangnya geliat perdangangan pembiayaan anjak piutang (factoring) hingga dewasa ini. Proses perdagangan yang terjadi tentu saja ada lika liku problematika ataupun permasalahan yang mungkin timbul akibat adanya kelalaian ataupun ingkar janjinya salah satu pihak dalam menjalankan roda roda perdagangan pembiayaan anjak piutang (factoring). Para pihak baik factor maupun client dan customer tentunya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing namun adakalanya salah satu pihak hanya menginginkan apa yang hanya menjadi haknya semata tanpa memperdulikan pada saat yang sama apa yang menjadi kewajibannya. Kewajibannya yang sudah seyogianya dilakukan atas hak dari pihak lain yang merupakan suatu tanggung jawab untuk dilakukan kadang terlupakan bahkan sengaja untuk dilupakan oleh salah satu pihak. 6 Pihak factor memang memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran hutang dari customer atas penjualan piutang client terhadap transaksi perdagangan anjak piutang (factoring) yang telah disepakati masing-masing pihak. Namun pada saat yang sama factor juga diwajibkan menyajikan suatu kontrak perjanjian anjak piutang

6

Ibid


(factoring) yang tidak merugikan pihak lain. Suatu kontrak yang sengaja didisain untuk memenangkan serta menguntungkan pihak factor semata dan seakan meniadakan hak-hak dari pihak client maupun customer. Begitupula halnya pihak client setelah mendapat jasa pembiayaan dan pembayaran dari pihak factor atas piutang yang sudah dijual atau dialihkan kepada pihak factor hendaknya client juga diwajibkan untuk benar-benar menjual atau mengalihkan piutang yang benar adanya bukan fiktif belaka. Serta customer yang telah mendapatkan barang atau jasa dari pihak client hendaknya bertanggungjawab atau berkewajiban membayar hutang-hutangya kepada pihak factor berdasarkan perjanjian pembiayaan anjak piutang (factoring). Para pihak mampu berkomitmen untuk berpegang teguh atas perjanjian perdagangan yang telah dibuat maka tentunya hal tersebut akan menyehatkan para pihak dan semakin menumbuhkembangkan perdagangan yang ada serta berdampak positif kedepannya. 7 Namun masalah kemudian timbul ketika para pihak melanggar kesepakatan perjanjian dan berlaku wanprestasi (ingkar janji) yang tentunya akan berdampak negatif bagi para pihak secara keseluruhan dan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi para pihak tentunya. Baik waktu, biaya dan seluruh energi akan habis hanya untuk

7

Siti Hamidah, Kajian Yuridis Perlindungan Seimbang bagi Factor, Client dan Customer Dalam Perjanjian Anjak Piutang(Factoring), www.fhumul.ac.id, diakses tanggal 07Januari 2012


menyelesaikan seluruh problematika yang dapat timbul akibat ingkar janji atau melanggarnya salah satu pihak atas ketentuan perjanjian yang telah disepakati. 8 Akibat terjadinya pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak maka kemudian muncul apa yang dinamakan sengketa ataupun perselisihan antara para pihak. Perselisihan yang timbul akan memicu suatu sanksi hukum dari salah satu pihak. Aksi hukum tersebut tentunya dapat diawali dengan suatu proses negosiasi maupun mediasi guna penyelesaian permasalahan bagi para pihak. Masalah lain muncul jika penyelesaian dengan cara-cara damai baik berupa mediasi dan negosiasi tidak mencapai solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Sehingga memicu salah satu pihak membawa permasalahan perdagangan ini ke jalur pengadilan. Jalur pengadilan bagi para pihak diharapkan dapat menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam proses perdagangan yang sedang berlangsung. Pengadilan diharapkan juga mampu memenangkan salah satu pihak baik factor, client dan customer sehingga hak-hak yang ingin didapatkan atas kewajiban pihak lain dapat terpenuhi. 9 Di dalam kegiatan utama perusahaan anjak piutang yang memberikan jasa sehingga kebutuhan akan jasa anjak piutang hanya akan timbul manakala seorang penjual menjual barang atau jasa secara kredit atau secara lebih luas apabila penjual

8 9

Sofyan Hidayat, Op.cit, hlm. 5 Ibid


telah melepas barang ke dalam penguasaan pembelian maka pembeli secara sukarela berdasarkan kontrak wajib melakukan pembayaran. 10 Dalam perspektif hukum perlindungan, client pada perjanjian anjak piutang (factoring) dapat dikategorikan sebagai “konsumen” dari sisi factor, karena client dalam hal ini menggunakan produk jasa perusahaan factor untuk membiayai usahanya. Pembiayaan anjak piutang (factoring) dalam prakteknya terkadang mengalami banyak permasalahan baik itu menyangkut wanprestasinya para pihak dalam ini factor maupun client sendiri maupun menyangkut hal-hal yang sifatnya melawan hukum dengan melakukan tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan agar salah satu pihak mendapatkan kerugian baik berupa penipuan maupun pemalsuan dokumen salah satu pihak baik factor maupun client merupakan fiktif belaka. Pembiayaan anjak piutang (factoring) dapat juga dikatakan beramasalah apabila isi perjanjian pembiayaan tidak dilaksanakan dengan baik oleh para pihak. Para pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut berarti telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Dan walaupun pada umumnya pihak yang melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian pembiayaan factoring sebagai salah satu pihak yang harus dilindungi. Sebagai pihak yang memberikan pembiayaan dan pada umumnya mengikat client melalui perjanjian dalam bentuk standar kontak, maka menganalisis perjanjian yang seimbang bagi para pihak sangat diperlukan karena tidak tertutup kemungkinan permasalahan wanprestasi pihak customer dan client

10

Ibid


disebabkan pula karena kedudukan yang tidak seimbang yang tertuang dalam perjanjian anjak piutang (factoring). Beberapa batasan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen diatas masih memungkinkan ketimpangan dan ketidakadilan bila para pihak tidak memiliki kedudukan atau bargaining position yang tidak sama, khususnya apabila dalam perjanjian yang dibuat sudah dalam bentuk perjanjian baku, atau dikenal dengan nama perjanjian standart, atau perjanjian adhesi. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian tesis yang berjudul “ Analisis Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pada Perjanjian Jual Beli Piutang Dalam Pembiayaan Anjak Piutang” B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan diteliti dan dikaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 1.

Apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian jual beli piutang dalam pembiayaan anjak piutang?

2. Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi pada perjanjian jual beli piutang dalam pembiayaan anjak piutang? 3. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pada perjanjian jual beli piutang dalam pembiayaan anjak piutang?


C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian jual beli piutang dalam pembiayaan anjak piutang. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada perjanjian jual beli piutang dalam pembiayaan anjak piutang. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pada perjanjian jual beli piutang dalam pembiayaan anjak piutang. D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 1. Secara Teoritis Diharapkan dapat menjadi sumbangan fikiran bagi perkembangan ilmu hukum, terutama hukum bisnis di Indonesia serta juga dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan yang mengatur materi menyangkut anjak piutang. 2. Secara Praktis a. Diharapkan temuan penelitian ini menjadi salah satu bentuk informasi untuk membuka infirasi bagi pelaku bisnis, pemerintah, serta masyarakat pada umumnya.


b. Diharapkan setelah mendapat pemahaman lebih mengenai anjak piutang, nantinya dapat mensosialisasikannya sehingga pelaksanaan anjak piutang dapat terlaksana sesuai dengan yang ditetapkan oleh Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988

Keputusan Presiden

tanggal 20 Desember 1988

Tentang Lembaga Pembiayaan. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran hasil-hasil penelitian baik yang ada di lingkungan Universitas Sumatera, penelitian mengenai anjak piutang juga yang di dapat dari perpustakaan-perpustakaan yang ada di Kota Medan menyangkut anjak piutang. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang membangun sehubungan dengan topik dan permasalahan di dalam penelitian ini. F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. 11

11

J.J.J.M. Wuisma, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 203


Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pendapat yang menjadi perbandingan, pegangan

teoritis. 12 Penelitian ini merupakan penelitian

hukum, maka kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum dan mengarahkan diri kepada unsur hukum. Adapun teori yang dipakai dalam penelitian tesisi ini adalah teori hukum perjanjian dan teori hukum perlindungan hukum. Menurut R. Subekti, “ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membutuhkan dan dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”. 13 Anjak Piutang (factoring) dalam KUHPerdata tidak dikenal, namun keberadaannya dimungkinkan dalam sistem hukum Indonesia yaitu hukum perdata dalam hukum perjanjian menghormati kebebasan para pihak dan menganut asas kebebasan berkontrak, dengan memberikan kepastian hukum berupa kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut, yaitu asas pacta sun servanda yang termuat di dalam pasal 1338 KUHPerdata “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”. Artinya semua pihak harus menaati perjanjian yang dibuatnya, karena perjanjian tersebut mengikat, seperti undang-undang bagi yang 12

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003), hlm 39 13 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa), hlm. 1


membuatnya dan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sepanjang perjanjian factoring tidak bertentangan dengen prinsip-prinsip hukum yang berlaku atau memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; c. Mengenai suatu hal tertentu d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian pembiayaan konsumen itu mengikat secara penuh bagi para pihak, artinya para pihak wajib menghormati isi perjanjian yang dibuatnya dan wajib melakasanakan kewajiban atau prestasinya dengan baik. Hukum Perdata Indonesia yang menganut asas kebebasan berkontak atau freedom of contract yaitu di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan, bagi terjadinya perjanjian itu diperlukan proses negosiasi diantara para pihak.14 Dalam perjanjian pada lembaga keuangan, adalah suatu hal yang umum terdapat salah satu pihak yang memiliki bargaining position yang lebih kuat, yaitu posisi salah satu pihak yang karena hal-hal tertentu dapat dipaksakan lebih kuat, yaitu 14

Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia), hlm. 2-3


posisi salah satu pihak yang karena hal-hal tertentu dapat dipaksakan kehendaknya agar para pihak yang lain menerima klausula-klausula yang diinginkan, sehingga perjanjian tersebut dapat menguntungkan pihak tersebut dan di lain pihak merugikan pihak lawan. Perjanjian anjak piutang (factoring agreement) sendiri merupakan dokumen hukum utama (main legal document) dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi perusahaan anjak piutang dan client (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (unilateral unvoidable). Perjanjian anjak piutang berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah. Disamping itu, perjanjian anjak piutang juga berfungsi melengkapi dan memperkaya hukum perdata tertulis. 15 Hukum yang ideal adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga sudah seharusnya hukum memberikan keadilan kepada para pihak dalam perjanjian anjak piutang (factoring), khususnya yang tertuang dalam klausulaklausula perjanjiannya. Karena asas kebebasan berkontrak diakui dan diatur dalam KUHPerdata, dan diakui pula bahwa tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak, maka diperlukan penentuan klausul-klausul yang dilarang atau diwajibkan dalam perjanjian factoring/ anjak piutang. Sehingga kedudukan yang seimbang dalam rangka mewujudkan keadilan bagi para pihak dapat tercapai.

15

Ibid


Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak baik bagi debitur yang lalai ada 4 (empat) macam yaitu, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanpresatasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim. Kadangkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. 16 Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. 17 Dalam perspektif hukum perlindungan, client pada perjanjian anjak piutang (factoring) dapat dikategorikan sebagai “ konsumen’’ dari sisi factor, karena client dalam hal ini menggunakan produk jasa perusahaan factor untuk membiayai usahanya. Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 mengatur hak-

16 17

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa,2004), hlm. 45 Ibid


hak konsumen, dimana hak client yang erat dengan perjanjian factoring adalah hak atas kenyamanan dan keamanan, hak untuk mendapatkan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa, hak untuk didegar pendapat dan keluhan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan/ atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebaliknya kewajiban client sebagai konsumen yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen adalah beritikad baik dalam melakukan transaksi jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian sengketa hukum perlindungan konsumen secara patut. 18 2. Konsepsi Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan operational definition. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubitus) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan

18

Siti Hamidah, Op.cit, hlm. 6


beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan : a. Perusahaan anjak piutang (factor) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. 19 b. Client (suplier) adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. 20 c. Nasabah (customer) adalah perusahaan ataupun pihak ketiga yang membeli barang dan atau jasa dari client yang pembayarannya secara kredit. 21 d. Piutang adalah kewajiban pembayaran customer kepada client atas barang yang telah dibeli dan atau jasa yang telah diberikan oleh client kepada customer. 22 e. Hak adalah kuasa atas suatu benda. 23 f. Kewajiban adalah perkara yang harus dilakukan. 24 g. Wanprestasi adalah keadaan dimana seseorang factor, client, atau customer (nasabah) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak tepat seperti apa yang di

19

Budi Rachmat, Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 5 20 Ibid 21 Ibid 22 Ibid 23 Yulius.S, Suryadi,dkk, Kamus Baru Bahasa Indonesia, (Surabaya: 1984), hlm. 70 24 Ibid, hlm. 291


janjikan atau terlambat, melakukan sesutau yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 25

G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat tentang pembiayaan anjak piutang. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Mengambil istilah Ronald Dworkin, penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doctrinal (doctrinal research), yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law as it decided by the judge through judicial process). Dalam penelitian ini bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama sementara data lapangan yang diperoleh melalui wawancara akan dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap.

25

Pasal 1313 KUHPerdata


2.

Sumber Data Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian

kepustakaan (library research) yang menggunakan data sekunder untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya, yang terdiri : a.

Bahan hukum primer yang merupakan sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas. 26 Bahan-bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/KMK.06/2002 Tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relefan dengan penelitian penulis.

b.

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. 27 Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian

26

Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 141 27 Ibid


tesis ini berupa buku-bukut teks, jurnal-jurnal hukum terkait, dan hasil penelitian dokumen terkait lainnya. c.

Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ekonomi, ensiklopedia, majalah, surat kabar, internet dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen dari bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel dari media cetak dan elektronik, makalah ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam tesis ini. 4. Analisis Data Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan. 28 Analisa secara kualitatif yaitu :

28

Lexy Moelwong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),

hlm 103


a. Mengumpulkan bahan hukum berupa inventarisasi peraturan perundangundangan yang relevan dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang mendukung. b. Memilah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan. c. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkan untuk menemukan kaidah, asas, konsep yang terkandung di dalam bahan hukumbahan hukum tersebut. d. Menemukan hubungan konsep, asas, kaidah tersebut dengan menggunakan kerangka teori sebagai pisau analisis. 5. Penarikan Kesimpulan Menarik kesimpulan dari hubungan-hubungan (preposisi) antara kaidah, asas, konsep untuk menjawab permasalahan dengan metode deduktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan.


BAB I PENDAHULUAN. Banyaknya sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam

Recommend Documents