BAB I PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Dampak dari krisis ekonomi yang terjadi dipertengahan tahun 1997 yang telah membawa kesengsaraan bagi perekonomian nasional, khususnya bagi dunia Perbankan, merupakan awal mulai populernya likuidasi terhadap Bank-Bank di Indonesia dimana bank-bank dinilai oleh Otoritas Perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia, tidak mungkin lagi dipertahankan eksistensinya. Menurut penilaian Bank Indonesia, Bank-Bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dan atau membahayakan sistem Perbankan, sehingga Bank Indonesia menganggap perlu mencabut izin usaha Bank. Bila dikaitkan dengan ketentuan kepailitan, maka alasan utama untuk diajukannya kepailitan bagi Perbankan adalah berkaitan dengan kepentingan umum dan masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Akan tetapi untuk menentukan apakah kepentingan umum dan masyarakat sudah dilanggar, perlu adanya parameter yang jelas. Untuk hal inilah maka perlu dipertimbangkan apakah tingkat kesehatan Bank dan pelanggaran atas prinsip kehati-hatian dapat
1
2
dijadikan acuan sebagaimana dalam melakukan tindakan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi Bank. Hal yang paling esensial dalam setiap pencabutan izin Bank adalah suatu keadaan dimana Bank mengalami penurunan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan pelanggaran ketentuan Giro Wajib Minimum sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan Perbankan dibuktikan oleh hasil pemeriksaan Bank Indonesia terhadap Bank dari waktu ke waktu; dengan demikian keadaan kesulitan keuangan wajar dijadikan dasar dalam pencabutan izin dan kepailitan Bank karena berdasarkan prinsip kepailitan keadaan ini dapat menyebabkan Bank tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kewajiban pada waktu jatuh tempo. Dengan dicabutnya izin usaha Bank oleh Bank Indonesia, seluruh kewajiban Bank menjadi jatuh tempo dan harus dibayar oleh Bank tanpa diskriminasi. Setiap kreditur, termasuk kreditur yang tidak memegang jaminan, mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pembayaran dari debitur. Berkaitan dengan pencabutan izin usaha Bank atau kepailitan Bank, Bank berkewajiban untuk melayani kepentingan seluruh krediturnya. Mengingat bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tertanggal 18 Oktober 2004 (“UU Kepailitan”) tidak memberikan pegangan yang jelas kepada Bank Indonesia dalam melaksanakan kewenangannya untuk menyatakan pailit suatu Bank. Nampaknya terdapat persepsi bahwa beberapa ketentuan dalam UU Kepailitan ”kurang pas” sehingga menghambat Bank Indonesia untuk melaksanakan kewenangan tunggalnya. Ketentuan
3
dimaksud adalah mengenai pengertian kepailitan. Dikatakan, bila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang seharusnya telah dibayar dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga baik atas permohonan debitur sendiri atau kreditur. Dalam kenyataannya suatu Bank mungkin saja masih dapat membayar kewajibannya sehari-hari namun Bank sedang mengalami penurunan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan pelanggaran ketentuan Giro Wajib Minimum sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan Perbankan, sebagaimana akan dibuktikan dari hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh Bank Indonesia, maka Bank tersebut dalam waktu dekat tidak akan mampu membayar kewajibannya yang jatuh tempo. Penggunaan ketentuan ini terhadap Bank sebagai debitur dianggap riskan mengingat Bank memiliki banyak kreditur baik jenis maupun jumlahnya. Ketentuan lainnya adalah berkenaan
dengan
pelaksanaan
kewenangan
Bank
Indonesia.
Bila
pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia mengikuti ketentuan pengertian kepailitan maka implikasinya mengurangi kepercayaan masyarakat atas Bank dan Bank Indonesia. Ketentuan berikutnya adalah mengenai Kurator. Dalam UU Kepailitan tidak tegas diatur bahwa Bank Indonesia berhak mengusulkan Kurator yang akan menangani harta pailit Bank. Selain menjajagi kemungkinan penerapan kepailitan atas Bank sebagai debitur, perlu juga ditelaah kemungkinan Bank Indonesia melaksanakan kewenangannya dalam kepailitan yang melibatkan Bank sebagai kreditur. UU Kepailitan memberikan kewenangan kepada Bank sebagai kreditur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas debiturnya. Pada hal ketidakmampuan
4
suatu Bank dalam melaksanakan pembayaran atas kewajibannya tidak semata-mata ditentukan oleh keadaan tidak mampu membayar kewajiban tetapi juga harus dilihat dari keadaan apakah Bank sedang mengalami penurunan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan pelanggaran ketentuan Giro Wajib Minimum sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan Perbankan. Jadi apabila debitur Bank dapat mengajukan permohonan pailit terhadap suatu Bank semata-mata karena Bank tidak dapat melakukan pembayaran kewajibannya yang telah jatuh tempo maka akan terjadi perbenturan kewenangan dengan Bank Indonesia.1 Oleh karenanya Bank Indonesia, dalam rangka melikuidasi suatu Bank, sampai dengan sekarang, berpendapat bahwa lebih tepat jika Bank Indonesia menggunakan mekanisme pencabutan izin usaha Bank terlebih dahulu, sebelum dilakukan likuidasi terhadap harta kekayaan Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana ternyata dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank tanggal 3 Mei 1999 (”PP No.25/1999”) juncto Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR
1
Dr. Ramlan Ginting SH, LLM, Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2004, halaman 1-2.
5
tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum
tanggal
14
Mei
1999
(”SK
DIR
Bank
Indonesia
No.32/53/KEP/DIR”) (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “Peraturan Likuidasi Bank”), daripada menggunakan mekanisme UU Kepailitan 2 yaitu dengan cara melikuidasi harta kekayaan Bank terlebih dahulu. Berdasarkan UU Perbankan, langkah-langkah yang dapat diambil oleh Bank Indonesia, jika berdasarkan penilaian Bank Indonesia berada dalam keadaan membahayakan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Bank 3, sebagai langkah terakhir (exit policy) yang ditempuh Bank Indonesia karena likuidasi Bank dapat menimbulkan dampak negatif masyarakat terhadap Perbankan karena masyarakat menjadi tidak percaya kepada Bank. Oleh karena itu sebelum mencabut izin usaha Bank, terlebih dahulu dilakukan tindakan-tindakan penyelamatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan 4 . Dengan melaksanakan tindakan-tindakan tersebut
2
Pendapat yang senada juga disampaikan oleh DR. Ramlan Ginting, SH., LLM, “Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebank sentralan, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2004, halaman 1. 3 Pasal 37 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan: “Apabila: a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan atau b. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi”. 4 Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar: a. Pemegang Saham menambah modal; b. Pemegang Saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank; c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya; d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
6
diharapkan kondisi Bank dapat membaik. Namun bilamana kondisi Bank tersebut tidak dapat membaik maka UU Perbankan memberikan wewenang bagi Bank Indonesia untuk: (i) mencabut izin usaha Bank, (ii) memerintahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk keperluan pembubaran badan hukum Bank dan pembentukan Tim Likuidasi, dalam waktu yang telah ditetapkan. Namun dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak mengambil keputusan untuk membubarkan badan hukum Bank, maka Pimpinan Bank Indonesia berwenang untuk meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri pada domisili hukum Bank, untuk mengeluarkan suatu penetapan. Penetapan Pengadilan Negeri tersebut berisi, antara lain, (i) pembubaran badan hukum Bank, (ii) penunjukan Tim Likuidasi dan (iii) perintah kepada Tim Likuidasi untuk melaksanakan likuidasi Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Tim Likuidasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Bank Indonesia 5. Mengingat bahwa fungsi Bank sebagai agent of development dan agent of trust
6
maka dalam rangka Tim Likuidasi dapat menjalankan tugas-
tugasnya, walaupun terdapat perlawanan dari Pemegang Saham Bank terhadap Bank Indonesia berkaitan dengan pencabutan izin usaha,
f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan kepada pihak lain; g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. 5 Pasal 37 ayat (3) UU Perbankan juncto Pasal 14 ayat (1) SK DIR Bank Indonesia No.32/53/KEP/DIR. 6 Daniel Djoko Tarliman, Ida Sampit Karo Karo, Sylvia Janisriwati, Suhartati, Sari Mandiana, Soetrisno, Sudarsono, Marianus Yohanes Gaharpung, Sriwati, “Likuidasi dan Kepailitan Lembaga Perbankan”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2004, halaman 34.
7
pembubaran badan hukum Bank dan pembentukan Tim Likuidasi, seharusnya Tim Likuidasi dapat menjalankan tugasnya serta merta, namun UU Perbankan tidak memberikan kewenangan kepada Tim Likuidasi untuk menjalankan kewenangannya ketika terdapat perlawanan dari Pemegang Saham Bank terhadap pencabutan izin usaha Bank, oleh karenanya Tim Likuidasi akan menghadapi kendala dalam menjalankan tugas dan kewenangannya karena status hukum keberadaan Bank yang dicabut izin usahanya, termasuk Tim Likuidasi, dipertanyakan kembali 7. Contoh kasus seperti Pemegang Saham PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi), dimana Pemegang Saham PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) melakukan perlawanan terhadap pencabutan izin usaha PT Bank Dagang Bali oleh Bank Indonesia dengan cara menggugat Gubernur Bank Indonesia di depan Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta. Dengan dilayangkannya gugatan terhadap Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta Nomor 089/G.TUN/2004/PTUN-JKT tanggal 20 Oktober 2004. Pemegang Saham PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) mengirimkan somasi kepada Tim Likuidasi untuk tidak memindahkan harta kekayaan Bank kepada pihak manapun juga sebelum terdapat keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
7
Tidak terdapat ketentuan dalam PP No.25/1999 juncto SK DIR Bank Indonesia No.32/53/KEP/DIR yang memerintahkan bahwa Tim Likuidasi dapat menjalankan tugas-tugasnya walaupun terdapat perlawanan atas Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia berkaitan dengan pencabutan izin usaha Bank. Namun tidak demikian dengan UU Kepailitan, menurut UU Kepailitan, putusan Pengadilan Niaga bersifat serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang berarti sekalipun putusan Pengadilan Niaga tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi putusan tersebut secara seketika dapat dijalankan oleh Kurator sekalipun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum berupa Kasasi atau Peninjauan Kembali.
8
berkaitan dengan gugat menggugat antara Pemegang Saham PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) dan Bank Indonesia. Perlawanan Pemegang Saham PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) tersebut mengganggu kepentingan kreditur, nasabah penyimpan atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) karena Tim Likuidasi tidak dapat melaksanakan likuidasi terhadap harta kekayaan PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi). Berkaitan dengan perlawanan Pemegang Saham Bank terhadap Bank Indonesia menimbulkan pertanyaan apakah dalam keadaan tersebut Tim Likuidasi berhak untuk menjalankan kewenangannya. Mengingat dalam keadaan ini status hukum Tim Likuidasi menjadi tidak jelas maka secara hukum Tim Likuidasi tidak berwenang untuk melakukan likuidasi terhadap harta kekayaan Bank karena keberadaan Tim Likuidasi merupakan pelaksanaan amanat Surat Pencabutan Izin Usaha sedangkan Surat Pencabutan Izin Usaha tersebut merupakan objek dari gugatan Pemegang Saham PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) kepada Gubernur Bank Indonesia. Tindakan berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan Bank setelah pengurusan Bank diambilalih oleh Bank Indonesia dapat saja dilakukan oleh Tim Likuidasi karena pada tahap ini Tim Likuidasi dianggap tidak bertindak dalam kapasitasnya sebagai Tim Likuidasi tetapi sebagai kuasa Bank Indonesia untuk keperluan pengurusan harta kekayaan Bank. Berkaitan dengan jual beli harta kekayaan Bank, Tim Likuidasi tidak dapat menyatakan dirinya sebagai pihak yang sah untuk mewakili Bank. Tim likuidasi mewakili Bank secara sah jika telah terdapat keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menolak mengabulkan gugatan
9
Pemegang Saham Bank. Sebagaimana telah diuraikan di atas, keadaan ini sebenarnya dapat dicegah jika UU Perbankan mengatur bahwa Tim Likuidasi dapat menjalankan tugas-tugasnya secara serta merta, walaupun terdapat perlawanan dari Pemegang Saham Bank terhadap Bank Indonesia. Mungkin, amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
8
berkaitan dengan contoh kasus PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi), terjadi untuk pertama kali di dunia, khususnya di dunia Perbankan, dimana Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, kalah berperkara gara-gara kebijakan Bank Indonesia tidak konsisten. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut tidak dapat diterima oleh Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) karena tidak mungkin bagi Bank Indonesia untuk “menghidupkan kembali” PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) yang telah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia karena sebelum atau pada pencabutan izin usaha dilaksanakan, PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) sudah dalam keadaan tidak dapat memenuhi rasio permodalan sehingga dalam waktu dekat tidak akan mampu melaksanakan kewajibannya dan keadaan ini membahayakan sistem Perbankan dan sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha tersebut, Kementerian Keuangan telah melaksanakan pembayaran terkait dengan penjaminan simpanan nasabah kepada nasabah yang berhak dan pembayaran
8
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 473 K/TUN/2005 tanggal 4 September 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan gugatan Pemegang Saham PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi), dimana mewajibkan kepada Bank Indonesia untuk mencabut Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 6/6/KEP.GBI/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Dagang Bali dan memulihkan kedudukan dan kemampuan PT Bank Dagang Bali dalam keadaan semula.
10
pesangon karyawan PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) yang telah dibayarkan oleh Tim Likuidasi tidak mungkin akan dikembalikan kembali. 9 2.
Perumusan Masalah Permasalahan dalam tesis ini difokuskan pada permasalahan hukum, yang dihadapi oleh Tim Likuidasi Bank yang dibentuk berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri atas permohonan Bank Indonesia berkaitan dengan upaya hukum yang diajukan oleh Pemegang Saham Bank terhadap Bank Indonesia atas pencabutan izin usaha Bank dan contoh kasus PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) berkaitan dengan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mewajibkan kepada Bank Indonesia untuk memulihkan kedudukan dan kemampuan PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) dalam keadaan semula sedang di sisi lain Pemerintah telah melakukan pembayaran atas penjaminan simpanan nasabah dan pesangon karyawan pada PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi), sehingga dengan demikian diskusi dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut: a.
Apakah tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
9
Pendapat dari Oey Hoey Tiong, Deputi Direktur Direktorat Hukum Bank Indonesia pada saat itu, sumber: Hukumonline tanggal 15 Pebruari 2007, Agar Tidak Disalahkan Bank Indonesia Ajukan PK.
11
1999 Tentang Bank Indonesia (”UU Bank Indonesia”), PP No.25/1999 dan SK DIR Bank Indonesia No.32/53/KEP/DIR telah memberikan dasar yang cukup terhadap Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam
menyelamatkan
sistem
Perbankan
dan
secara
maksimal
melindungi kepentingan umum serta masyarakat luas terhadap Bank ? b.
Adakah kendala yang dapat menghalangi Tim Likuidasi dalam menjalankan tugas-tugasnya jika terdapat upaya hukum yang diajukan oleh Pemegang Saham Bank terhadap Bank Indonesia kepada Pengadilan yang berwenang berkaitan dengan pencabutan izin usaha suatu Bank ?
c.
Berkaitan dengan contoh kasus PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) yang telah dilikuidasi oleh Bank Indonesia dimana amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan mewajibkan Bank Indonesia untuk memulihkan kedudukan dan kemampuan PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) dalam keadaan semula. Apakah penghidupan kembali PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) dapat terlaksana berkaitan dengan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan bagaimana dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah atas penjaminan simpanan nasabah dan pesangon karyawan pada PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) ?
3.
Tujuan Penelitian a.
Tujuan Umum. Berusaha untuk memaparkan efektifitas dan kewenangan Tim Likuidasi Bank, sebagaimana diatur dalam PP No.25/1999 juncto SK DIR Bank
12
Indonesia No.32/53/KEP/DIR, dalam mencapai pemenuhan hak-hak atau kepentingan kreditur Bank secara maksimal. b.
Tujuan Khusus. Untuk mengetahui permasalahan yang akan dihadapi oleh Tim Likuidasi Bank, khususnya Tim Likuidasi Bank yang dibentuk berdasarkan suatu Penetapan Pengadilan Negeri, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Likuidasi, sebagaimana diatur dalam PP No.25/1999 juncto SK DIR Bank Indonesia No.32/53/KEP/DIR, mengingat kedua peraturan ini secara hirarki berada di bawah UndangUndang, tidak terdapat ketentuan yang mengatur yang memperbolehkan Tim Likuidasi melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya dalam hal terdapat perlawanan dari Pemegang Saham Bank berkaitan dengan pencabutan izin usaha Bank oleh Bank Indonesia dan pembentukan Tim Likuidasi oleh Hakim Pengadilan Negeri dimana Bank berdomisili. Selanjutnya, tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah penerimaan Bank Indonesia atas pertanggungjawaban Tim Likuidasi, yang dibentuk berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, membebaskan Tim Likuidasi dari gugatan yang diajukan oleh Pemegang Saham Bank.
4.
Manfaat Penelitian Permasalahan dalam tesis ini difokuskan pada permasalahan hukum, yang dihadapi oleh Bank Indonsia dan Tim Likuidasi Bank yang dibentuk berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri atas permohonan Bank Indonesia berkaitan dengan upaya hukum yang diajukan oleh Pemegang Saham Bank
13
terhadap Bank Indonesia atas pencabutan izin usaha Bank dan contoh kasus PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) berkaitan dengan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mewajibkan kepada Bank Indonesia untuk memulihkan kedudukan dan kemampuan PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) dalam keadaan semula sedang di sisi lain Pemerintah telah melakukan pembayaran atas penjaminan simpanan nasabah dan pesangon karyawan pada PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi), sehingga dengan demikian diskusi dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. 5.
Keaslian Penelitian Sepengetahuan penulis dan setelah dilakukan penelusuran kepustakaan di perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, terhadap penelitian mengenai likuidasi Bank yang dilakukan Bank Indonesia dan dilaksanakan oleh Tim Likuidasi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri atas permohonan Bank Indonesia berkaitan dengan upaya hukum yang diajukan oleh Pemegang Saham Bank terhadap Bank Indonesia atas pencabutan izin usaha Bank dan contoh kasus PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) berkaitan dengan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mewajibkan kepada Bank Indonesia untuk memulihkan kedudukan dan kemampuan PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) dalam keadaan semula belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Apabila ternyata pernah dilakukan penelitian yang serupa, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya.
