BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, karena pembangunan yang kita laksanakan itu jelas merupakan rangkaian gerak perubahan menuju kepada kemajuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual. Realisasi dan pembangunan yang telah dilaksanakan di Indonesia dapat kita temui dari adanya pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan perumahan Rakyat, jembatan, jalan raya, pelabuhan dan lain sebagainya. Pembangnan ini juga menghendaki adanya hukum yang
dapat dijadikan sebagai
pedoman untuk terwujudnya usaha – usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Indonesia adalah negara hukum, maka pembangunan yang sedang dilaksanakan tidaklah terlepas dari peraturan hukum yang erat kaitannya dengan masalah tersebut. Dalam kenyataannya peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah pembangunan terdapat didalam banyak peraturan, sehingga perlu adanya kepastian hukum.disamping itu peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah hanyalah tertuju pada proyek – proyek pemerintah, sedangkan bagi proyek swasta tidak dapat perhatian sepenuhya. Bahkan peraturan yang dipakai pada proyek
- proyek
pemerintah yang sudah ketinggalan zaman tetapi masih dipakai. Kenyataan sekarang dapat kita lihat dengan meningkatnya jumlah gedung dan aneka bentuk bangunan serta meningkatnya pembangunan alat – alat modern yan lain – lain akan menimbulkan permasalahan dimasa yang akan datang jika tidak diimbangi peraturan – peraturan maupun kemampuan dalam pelaksanaannya.
Hukum perizinan adalah merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah; melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada dibidang hukum publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penepatan dari permohonan seseorang maupun Badan Hukum terhadap masalah yang dimohonkan. Namun kenyataannya dapat kita lihat banyak didalam masyarakat yang belum menyadari pentingnya Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dari instansi yang berwenang. Kadang – kadang sebagian masyarakat itu mendirikan, menambah atau mengurangi suatu bangunan tanpa mengurus Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dengan alsan yang bermacan – macam sepeti tingginya biaya pengurusan ,prosedur yang berbelit –belit dan sebagainya. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) sesuai peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang yang menyebutkan ; 1) IMB merupakan izin operasional pelaksanaan pemanfaatan ruang khususnya tahap dimulainya pekerjaan fisik atas tanah yang telah dikuasai hingga selesai. 2) Ketentuan menyangkut pelaksanaan pekerjaan fisik maupun persyaratan yang harus dipenuhi untuk permohonan IMB adalah sbagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, dengan menyatakan pula izin prinsip, izin lokasi dan izin penggunaan pemanfaatan tanah.1
Berdasakan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai penyalahgunaan oleh masyarakat terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diangkat dalam sebuah penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :
“ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) RUMAH TINGGAL SEBAGAI TEMPAT KOST DI KOTA CIREBON’’ 1
Peraturan walikota cirebon Nomer 46 tahun 2012 tentang pemanfaatan ruang
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil suatu identifikasi masalah sebagai berikut ; 1. Apakah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah tinggal dapat dialih fungsikan menjadi tempat kost ? 2. Bagaimana pengawasan dan penertiban berkaitan dengan adanya perubahan fungsi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal menjadi tempat kos-kosan ?
C. Tujuan Penelitian Didalam penyusunan skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak penulis capai , yaitu ; 1. Untuk mengetahui apakah Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) rumah tinggal dapat dialih fungsikan sebagai kos –kosan . 2. Untuk mengetahui pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum bagian PESDM dan BPMPT berkaitan dengan perubahan fungsi izin mendirikan bangunan (IMB ) rumah tinggal menjadi kos – kosan .
D. Kegunaan Penelitian Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada berbagai pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah ; 1. Kegunaan Teoritis a. Memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum admnistrasi negara, khususnya hukum perizinan terutama mengenai Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ), b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen atau pembaca yang tertarik dalam hukum administrasi Negara, khususnya hukum perizinan. c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneitian dimasa yang akan datang.
2. Kegunaan praktis d. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang akan diteliti. e. Untuk melatih mengembangkan pola fikir yang sistematis dan mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
E. Kerangka Pemikiran Sesuai dengan lingkup masalah yang telah ditentukan maka untuk menghindari agar jangan sampai timbul suatu pembahasan yang nantinya keluar dari pokok permasalahan dalam kaitannya dengan judul yang telah dipilih tersebut, maka perlu adanya keserasian yang sinergis dalam pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini hanya dalam lingkup proses alih fungsi perizinan ( IMB ) rumah tinggal
menjadi kos –kosan dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dimana dalam hal ini dilakukan di instansi pemerintah yatu dinas PUPESDM dan BPMPP. Pengaturan dalam pemberian izin pendirian dan penggunaan bangunan dilakukan untuk menjamin agar pertumbuhan fisik perkotaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tidak menumbulkan kerusakan penataan kota tersebut. Oleh karenanya maka setiap akan membangun harus mengurus dulu Izin Medirikan Bangunan (IMB). Sedangkan pada saat akan menggunakan bangunan juga harus lebih dahulu memperoleh Izin Penggunaan Bangunan (IPB).
Mengapa mendirikan bangunan dan menggunakannya itu membutuhkan IMB, Dalam hal ini ada beberapa alasan, yaitu : a. Agar tidak menimbulkan gugatan pihak lain setelah bangunan berdiri, untuk itu sebelum mendirikan bangunan harus ada kejelasan status tanah yang bersangkutan. b. Lingkungan kota memerlukan penataan dengan baik dan teratur, indah, aman, tertib, dan nyaman. Untuk mencapai tujuan itu penataan dan pelaksanaan pembanguna bangunan di perkotaan harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota. c. Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) juga dimaksudkan
untuk
menghindari bahaya secara fisik bagi penggunaan bangunan. Untuk itu dibutuhkan rencana bangunan yang matang dan memenuhi standar/ normalisasi teknis bangunan yang telah diterapkan yang meliputi arsitektur, kontruksi dan lainya. d. Pemantauan
terhadap
standar/normalisasi
teknis
bangunan
melalui
izin
Penggunaan Bangunan diharapkan dapat mencegah bahaya yang mungkin timbul. Tentang pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebenarnya dapat dilakukan dengan pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan pemberian izin
yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat/lokasi oleh beberapa instansi pemerintah yang terlibat dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada dasarnya, setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Adapun persyaratan administratif tersebut salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Kegiatan renovasi rumah atau bangun rumah merupakan salah satu kegiatan pembangunan yang harus mendapatkan IMB sebagaimana yang dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, yang berbunyi sebagai berikut: “Izin Mendirikan Bangunan atau IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi / renovasi , dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.”2 Tujuan diadakannya IMB adalah agar terciptakan ketertiban bangunan dan tata guna lahan agar sesuai dengan peruntukannya, sehingga setiap orang tidak leluasa membangun walau di atas tanah hak milik sendiri kalau tidak sesuai peraturan. Penyalahgunaan perizinan dan pengeluaran perizinan yang dikeluarkan terus bertambah dan tidak pernah terselesaikan, diantara pembangunan Rumah yang dijadikan sebagai kosan ataupun toko diantaranya banyak tidak memiliki izin dan banyak pula izin yang dikeluarkan telah disalahgunankan,misalnya Izin rumah tinggal digunakan untuk kosan toko dan lainnya. Selain itu pula banyak penyalahgunaan tentang perizinan yang terjadi dilingkungan masyarakat.
F. Metode Penelitian
2
Peraturan menteri dalam negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang pedoman pemberian izin mendirikan bangunan
Untuk mebahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah Yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan melakukan penggalian data langsung dari sumbernya.penelitian ini juga didukung dengan pendekatan normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah teori – teori. Konsep – konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. a. Metode pendekatan Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode untuk mengkaji dan menguji aspek – aspek hukum penyelesaian proses perizinan pengalihfungsian IMB rumah tinggal menjadi kos – kosan.3 b. Spesipikasi Penelitian Spesifikasi penelitian pada skripsi ini adalah Deskriptif Analisis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atas sebuah permasalahan dengan melalui kegiatan analisis data penelitian. Pada
skripsi ini hal yang digambarkan adalah
implementasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. c. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian ini .akan dilakukan dengan jenis dan sumber data sebagai berikut : 1. Data primer yaitu data yang berisi mengenai peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan proses perizinan dan hasil wawancara dengan narasumber dalam hal ini dilakukan di Dinas PUPESDM dan BPMPP kota Cirebon. 2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Bahan pustaka ini disebut dengan 3
Peter mahmud marzuki, penelitian hukum, kencana, Jakarta, 2005
bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari berbagai literature, buku – buku, artikel, jurnal, yang berkaitan dengan penelitian ini. c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan yang terdiri dari media internet dan website. d. Teknik pengumpulan data Pengumpulan data dengan cara mencari dan mengumpulkan data – data yang bersumber dari buku – buku, artikel, peraturan perundang – undangan,dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
b) Metode Pengumpulan Data Mengenai penelitian ini
bertitik tolak pada data sekunder, maka
langkah pertama dalam pengumpulan data yaitu dilakukan dengn cara mengadakan telaah bahan pustaka dan studi dokumen, bahan pustaka dan dokumen ini yang diteliti berkaitan dengan permasalahan,baik yang berkaitan dengan masalah fungsi pelayanan pemerintah khususnya dibidang Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) maupun berkaitan dengan kinerja pelayanan
publik. Disamping itu, juga dilakukan studi lapangan melalui serangkaian wawancara pada instansi terkait, wawancara dilakukan setelah melakukan inventarisasi permasalahan secara lebih konkrit. a.
Study Pustaka Pengumpulan data dengan cara mencari dan mengumpulkan data–data yang bersumber dari buku–buku, artikel, peraturan perUndang –undangan, serta internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
b.
Wawancara / interview Pengumpulan data dengan cara wawancara / interview secara langsung utuk memperoleh data yang diperlukan, dalam hal ini kepada pejabat atau lembaga pemerintahan yang terkait dengan masalah yang diteliti.
c.
Metode Analisis Data Metode analisis data dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode analisis data bersifat kualitatif karena penulis menggambarkan dan menjelaskan data yang disusun secara sitematis kemudian dituangkan kedalam bentuk karya tulis ilmiah.
G. Lokasi Penelitian Hal ini dilandasi pemikiran bahwa dengan banyaknya kos – kosan
Kota
Cirebon serta penggunaan atau pemakaian fungsi ganda Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) rumah tempat tinggal sebagai kos – kosan. Dan instansi yang yang berwenang untuk masalah tersebut yaitu Dinas Pekerjaan Umum ( DPU) PESDM dan BPMPP.
H. Sistematika Pertanggungjawaban Penelitian Penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari : A. BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, kegunaan penilitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.
B. BAB II Bab ini membahas ruang lingkup materi dan landasan teori tentang istilah, pengertin Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dan syarat – syarat serta fungsi dari Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ). C. BAB III Bab ini berisi tentang objek penelitian dari instansi yang bersangkutan dengan Prosedur perubahan fungsi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal yang mengalami renovasi menjadi tempat kos dan Penyelesaian administrasi alih fungsi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah tinggal menjadi kost– kosan yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya dan Mineral (PUPESDM) dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan. D. BAB IV
Bab ini berisi pembahasan pokok atas isi skripsi dengan menganalisa masalah dan merupakan jawaban dari identifikasi masalah yaitu terhadap prosedur alih fungsi, pengawasan dan penertiban dari pihak yang bersangkutan serta kendala yang dihadapi dalam penerbitan izin. E. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN yang merupakan bab penutup dalam penelitian.
