BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Akuntansi memiliki dua fungsi dasar yang saling melengkapi, yaitu : untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dan menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan bagi pihakpihak yang berkepentingan. Fungsi ini dipenuhi oleh pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh serangkaian aktivitas akuntansi. Akibat berubahnya tatanan sosial ekonomi masyarakat, pemakai laporan keuangan semakin menuntut untuk disajikannya transparansi atas laporan keuangan yang akan disampaikan. Penyusunan laporan keuangan yang informatif akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan mengenai kejelasan usaha dan posisi perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Seiring dengan berkembangnya kegiatan usaha, menyebabkan semakin kompleksnya
permasalahan
yang
timbul.
Diantaranya
adalah
terjadi
penyelewengan dana baik pada badan-badan pemerintah maupun swasta, sehingga informasi keuangan yang andal tidak akan diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan membawa dampak yang besar terhadap perekonomian. Audit dapat dikatakan sebagai alat pengendalian yang paling murni, karena ia merupakan proses penilaian terhadap bukti-bukti atau aktivitas ekonomi manajemen untuk menilai seberapa baik hal tersebut dilakukan. Audit tersebut dapat dilakukan oleh pihak perusahaan itu sendiri (auditor intern) atau pihak ketiga yang independen yaitu akuntan publik. Auditor yang bekerja pada suatu
1
2
kantor akuntan publik harus merupakan seseorang yang profesional dan mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap profesinya. Dalam melaksanakan audit, profesi akuntan publik mempunyai posisi yang unik dibandingkan dengan profesi lainnya. Sebagai contoh misalnya profesi pengacara, mereka bekerja dan dibayar untuk kepentingan klien dan sebagai imbalannya maka klien tersebut akan memberikan “fee”. Profesi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit bukan hanya untuk kepentingan yang memberikan “fee” tetapi juga untuk pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan klien yang diaudit. Pihak ketiga tersebut adalah pemegang saham, pemerintah, kreditur, lembaga-lembaga keuangan lainnya dan sebagainya. Seringkali auditor tidak mengenal atau tidak mengadakan hubungan dengan pemakai laporan keuangan tetapi lebih sering mengadakan pertemuan dan hubungan yang berkesinambungan dengan klien. Profesi Akuntan Publik mendapat kepercayaan dari klien dan pihak ketiga untuk membuktikan kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan oleh klien maupun pihak ketiga tersebut. Kemungkinan yang dapat terjadi adalah bahwa tujuan dan kepentingan dari manajemen perusahaan dalam menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan bertentangan dengan tujuan dan kepentingan pihak-pihak tertentu yang menggunakan laporan audit tersebut. Sehubungan dengan posisi unik tersebut, maka akuntan publik dituntut agar dapat mempertahankan kepercayaan yang telah mereka terima dari klien dan pihak ketiga dengan cara tidak boleh memihak pada siapapun (independen), harus bersifat objektif dan jujur. Seperti yang dinyatakan dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), standar umum ke-2 yang berbunyi:
3
“Dalam suatu hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Audit atas laporan keuangan ini dilakukan untuk menyatakan pendapat atau opini apakah laporan keuangan itu secara keseluruhan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Tujuan dilakukannya audit atas laporan keuangan oleh auditor independen menurut Ikatan Akuntan Indonesia (1994) adalah sebagai berikut : “Tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum”. Dalam memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan klien yang diauditnya, akuntan publik harus bersikap independen terhadap tujuan dan kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun diri mereka sendiri. Yang dijadikan dasar dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksanya, akuntan publik akan mengumpulkan bukti-bukti pemeriksaan selama proses audit menurut Ikatan Akuntan Indonesia (1994) pada standar lapangan pekerjaan ketiga yang berbunyi : “Bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditor”. Auditor dalam mengeluarkan opini audit suatu perusahaan perlu memberikan
pernyataan
mengenai
kemampuan
perusahaan
dalam
mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Apabila ada keraguan mengenai
4
kelangsungan hidup suatu perusahaan maka auditor perlu mengungkapkannya dalam laporan opini audit. Independensi berarti sikap yang tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun. Independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk menilai jasa audit. Sebelumnya mari kita lihat kembali perkembangan auditor di Indonesia dan kegunaan auditor untuk perusahaan. Dalam perkembangan usahanya, baik perusahaan perorangan maupun berbagai perusahaan lain yang berbadan hukum tidak dapat menghindarkan diri dari penarikan dana dari pihak luar, yang tidak selalu dalam bentuk pernyataan modal dari investor, tetapi berupa penarikan pinjaman dari kreditur. Dengan demikian, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tidak lagi hanya terbatas pada para pemimpin perusahaan, tetapi meluas kepada para investor dan kreditur serta calon investor dan calon kreditur. Pihak-pihak luar perusahaan memerlukan informasi mengenai perusahaan untuk pengambilan keputusan tentang hubungan mereka dengan perusahaan lain. Umumnya mereka mendasari keputusan mereka berdasarkan informasi yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian akan terdapat dua kepentingan yang berlawanan dalam situasi ini. Di satu pihak, manajemen
perusahaan
ingin
menyampaikan
informasi
mengenai
pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari pihak luar, di pihak lain, pihak luar perusahaan ingin memperoleh informasi yang andal dan akurat dari manajemen perusahaan mengenai pertanggungjawaban dana yang mereka
5
investasikan. Dengan adanya dua kepentingan ini, menyebabkan timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik. Dalam melakukan tugasnya, manajemen perusahaan membutuhkan jasa dari pihak ketiga agar pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya, sedangkan dari pihak luar perusahaan itu sendiri memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan-keputusan yang akan diambil. Dapat disimpulkan bahwa manajemen perusahaan maupun pihak luar perusahaan yang berkepentingan terhadap perusahaan, akan memerlukan jasa dari pihak ketiga yang dapat dipercaya. Tanpa menggunakan jasa auditor independen, manajemen perusahaan tidak akan dapat meyakinkan pihak luar perusahaan bahwa laporan keuangan yang disajikan berisi tentang informasi yang dapat dipercaya, karena dari sudut pandang pihak luar perusahaan, manajemen perusahaan mempunyai kepentingan, baik kepentingan keuangan maupun kepentingan yang lain. Karena pihak luar membutuhkan jasa pihak ketiga untuk menilai keandalan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangannya, keadaan ini memicu timbulnya kebutuhan jasa dari profesi akuntan publik. Profesi ini merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Agar mesin perekonomian suatu negara dapat menyalurkan dana masyarakat ke dalam usaha-usaha produktif yang beroperasi secara efisien, maka dalam perekonomian perlu disediakan informasi keuangan yang andal dan akurat, yang memungkinkan para investor untuk memutuskan kepada usaha apa, dana mereka akan diinvestasikan. Dana yang berada di tangan masyarakat akan ditarik oleh
6
perusahaan yang mampu menghasilkan tingkat pengembalian (return) yang besar atas investasi dan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat. Jika manajemen suatu perusahaan dengan sengaja mengelabui masyarakat dengan menyajikan laporan keuangan yang tinggi dan posisi keuangan yang seolah-olah sehat, maka dana dari para investor akan mengalir secara salah ke perusahaan tersebut. Akibatnya, dana akan mengalir dari masyarakat ke perusahaan yang beroperasi secara tidak efisien, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kerugian ekonomi secara menyeluruh. Tujuan informasi keuangan disajikan oleh manajemen kepada masyarakat keuangan (masyarakat) adalah untuk dapat menilai pertanggungjawaban keuangan manajemen dan untuk menilai kemampuan perusahaan tersebut menghasilkan tingkat pengembalian investasi (return on inveestment) dan posisi keuangan. Namun bagi masyarakat, laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen mengandung kemungkinan adanya pengaruh kepentingan pribadi manajemen dalam
menyajikan
informasi
hasil
usaha
dan
posisi
keuangan
yang
menguntungkan bagi mereka dan keteledoran serta ketidakjujuran yang dilakukan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan jasa profesional yang berguna untuk menilai kewajaran dari suatu informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen kepada masyarakat. Dengan adanya informasi keuangan yang andal dan akurat, maka masyarakat memiliki suatu dasar yang kuat untuk menyalurkan dana mereka kepada usaha-usaha yang menjalankan operasinya secara efisien dan memiliki posisi keuangan yang sehat, sehingga perekonomian negara itu akan menjadi sehat pula.
7
Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan dari suatu laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi. Auditor bertugas untuk memastikan apakah laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Diakhir pekerjaannya, auditor akan memberikan suatu pendapat atau opini mengenai kewajaran dari laporan keuangan yang disusun oleh manajemen tersebut. Salah satu pendapat yang sangat disukai oleh manajemen adalah pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). Pendapat ini berarti bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen adalah wajar dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika auditor mengeluarkan pendapat selain wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), maka akan berdampak kurang baik bagi manajemen, yaitu : berdampak pada kompensasi manajer dan harga pasar saham perusahaan. Untuk menghindari dampak ini, manajemen akan menggunakan kekuatannya untuk menekan auditor dengan cara melakukan pergantian auditor. Seperti halnya dengan perusahaan, auditor juga menginginkan agar dapat mengekspresikan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) atas laporan keuangan. Dengan banyaknya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada, maka persaingan antar KAP juga akan semakin ketat. Keinginan KAP agar tetap eksis dalam melakukan persaingan, akan memberikan peluang bagi KAP untuk menghalangi objektifitas yang selanjutnya akan mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas audit.
8
Hal di atas bisa saja dilakukan, karena adanya asimetri kekuatan antara auditor dan manajer, di mana manajemen memiliki hak untuk menentukan atau memilih auditor mana yang diinginkannya. Selain itu pergantian auditor tidak dilarang, bahkan pada saat-saat sekarang ini masalah pergantian auditor telah diatur oleh SK Mentri keuangan No 423/KMK.06/2002, bahwa perusahaan hanya boleh memakai KAP yang sama selama 5 tahun dan auditor yang sama selama 3 tahun. Pada dasarnya manajemen sangat membutuhkan auditor yang lebih berkualitas
dan
mampu
memenuhi
tuntutan
dalam
meningkatkan
laju
pertumbuhan perusahaan. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, kemungkinan besar perusahaan akan melakukan pergantian auditor. Oleh karena itu, pendapat atau opini dari auditor atas laporan keuangan yang disajikan sangatlah menentukan nilai dari perusahaan tersebut baik di mata masyarakat keuangan ataupun di mata para investor. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mencoba melihat apakah terdapat pengaruh antara pendapat selain wajar tanpa pengecualian terhadap pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan, yang di sini berperan sebagai klien. Hal ini yang mendorong penulis melakukan penelitian dengan judul : “ ANALISIS PENGARUH PENDAPAT
SELAIN WAJAR TANPA
PENGECUALIAN TERHADAP PERGANTIAN AUDITOR”.
9
1.2 Perumusan Masalah Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Apakah pendapat selain wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) akan berpengaruh terhadap pergantian auditor ?
1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa sehubungan dengan pergantian auditor dalam hal : Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara pendapat selain wajar tanpa pengecualian terhadap pergantian auditor .
1.4 Kontribusi Penelitian Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kebijakan BAPEPAM, IAI dan pihak terkait lainnya mengenai peraturan yang berhubungan dengan pergantian auditor oleh perusahaan. 2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan auditing (khususnya masalah independensi pemberian opini) di Indonesia. 3. Menambah pengetahuan penulis mengenai pendapat-pendapat yang akan dikeluarkan oleh auditor.
10
1.5 Batasan Penelitian Populasi penelitian ini hanya terbatas pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Sedangkan sampelnya adalah seluruh perusahaan yang mendapatkan pendapat / opini selain wajar tanpa pengecualian dan perusahaan-perusahaan yang melakukan pergantian auditor untuk periode 1997 sampai dengan tahun 2001 dengan menggunakan metode purposive random sampling , yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan. Kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang mengganti auditornya selama periode tersebut. Penelitian ini hanya terfokus pada perpindahan auditor yang dilakukan oleh perusahaan
yang mendapat opini selain unqualified.. Penelitian ini
mengabaikan SK Mentri Keuangan No : 423/KMK.06/ 2002 tepatnya bab II bagian kedua : “Bidang Jasa” pasal 6 ayat 4 yang menyatakan bahwa : “Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan atas entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturutturut”.
