BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan diperlukan dana yang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan diperlukan dana yang tidak sedikit sebagai modal yang merupakan salah satu faktor penting dalam penyelengaraan aktivitas masyarakat di bidang perekonomian, baik masyarakat perorangan maupun badan usaha. Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para nasabah debitur. Hubungan interpersonal di bidang perkreditan bertumpu pada suatu kepercayaan atau lebih lazim disebut kredit. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya akan disebut Undang-Undang Perbankan) memberikan panduan agar bank dalam melaksanakan pemberian kredit senantiasa mendasarkan pada keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan kredit yang diperolehnya pada waktu yang telah diperjanjikan. Dengan perkataan lain kredit yang diberikan terjamin pengembaliannya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum bank memberikan persetujuan atas kredit yang diminta, perlu dilakukan penilaian cermat terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Setelah memperoleh keyakinan tersebut pihak bank dengan debitur mengadakan kesepakatan tertulis yaitu perjanjian kredit.

Universitas Sumatera Utara

Adanya perjanjian kredit tertuang di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa kredit adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Pihak bank mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kredit sesuai dengan kesepakatan bersama dan berhak atas pengembalian dari debitur (nasabah) beserta bunganya. Demikian juga dengan debitur, mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan bersama dan berhak atas prestasi yaitu berupa pinjaman dari bank beserta fasilitas-fasilitas lain sesuai perjanjian. Langkah yang tidak kalah pentingnya yang menunjang kreditur dalam memperoleh kepastian pengembalian atau pelunasan utangnya, perlu ditetapkan suatu jaminan sebagai suatu syarat permohonan kredit. Agunan atau jaminan sebagai salah satu unsur yang dinilai, dapat berupa barang, proyek, hak tagih yang dibiayai dengan kredit.1 Penyediaan jaminan sebagai syarat pemberian kredit ini dimaksudkan apabila debitur tidak memenuhi kewajiban melunasi utangnya ataupun debitur sengaja tidak menepati batas waktu pengembalian utangnya (wanprestasi), maka dalam hal ini jaminan dapat dijual di muka umum dan hasil dari penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi utangnya kepada debitur.

1

Indrawati Soewarso, Aspek Hukum Jaminan Kredit, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002), Hal. 3


Untuk memberi landasan yuridis bagi kreditur dalam melaksanakan hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur atau penjamin debitur, maka atas barang jaminan tersebut lebih dahulu dilakukan pengikatan menurut hukum yang berlaku, misalnya dalam hal ini gadai.2 Menurut sifatnya, lembaga jaminan dapat dibedakan dalam bentuk jaminan perorangan

(persoonlijke zekerheid)

yang menimbulkan hak perseorangan;

dan jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid) yang menimbulkan hak kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, selalu berupa suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban dari si berutang (debitur), bahkan jaminan perorangan ini dapat diadakan tanpa pengetahuan dari si berutang (debitur) tersebut sehingga jaminan perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain. Termasuk dalam jaminan perorangan adalah: personal guarantee, coorporate guarantee dan atau perikatan tanggung-menanggung. Sedang jaminan kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda dengan ciri-ciri mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu dari debitur atau pihak ketiga sebagai penjamin, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat

diperalihkan.

Jaminan

kebendaan

ini

selain

dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya juga dapat diadakan antara kreditur

2

Ibid., Pengikatan jaminan yang dikenal lainnya adalah dengan pengikatan Hak Tanggungan, Fidusia, Jaminan Perorangan dan Jaminan Perusahaan.


dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur) sehingga hak kebendaan ini memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya.3 Yang termasuk dalam jaminan kebendaan adalah: hak tanggungan, hipotik, gadai dan jaminan fidusia. Ada dua pertimbangan yang setidak nya menjadi prasyarat utama untuk sesuatu benda dapat diterima sebagai jaminan, yaitu4 : 1. Secured, artinya benda jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi. 2. Marketable, artinya benda jaminan tersebut bila hendak dieksekusi dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Bank menerima jaminan pokok5 maupun jaminan tambahan6, contohnya adalah deposito berjangka yang dapat dijadikan jaminan kredit. Jika deposito berjangka dapat dijadikan jaminan kredit tentunya deposito berjangka mempunyai tata cara dan lembaga tertentu dalam hal pengikatan jaminannya. Dilihat dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan, deposito adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.” Deposito berjangka

3

Ibid. Johannes Ibrahim (1), Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004) hal. 71 5 Jaminan pokok adalah Jaminan Pokok adalah kepercayaan yang diberikan oleh pihak Kreditur pada debitur untuk mengangsur hutangnya. Rachmadi Usman, aspek hukum perbankan, halaman 290 6 Jaminan Tambahan adalah jaminan lain yakni tambahan atas jaminan utamanya berupa jaminan atas barang yang dibiayai dengan kredit tersebut yang bersifat kontraktual seperti hak tanggungan atas tanah, gadai, hipotik, fidusia, dan sebagainya. Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan, hal. 290 4


menurut undang-undang termasuk sebagai salah satu benda bergerak yang tidak berwujud karena dianggap surat yang berharga.7 Deposito berjangka merupakan suatu piutang atas nama dilihat dari bukti kepemilikan bilyet deposito berjangka sehingga jika dijadikan jaminan kredit dengan cara digadaikan.8 Bank, mengklasifikasikan deposito sebagai jaminan yang menguntungkan karena memiliki tingkat kepastian nominal yang sudah pasti dan likuiditasnya pun paling likuid dibanding dengan jaminan lainnya.

Oleh karena itu, jika

memungkinkan, jaminan inilah yang dimintakan kepada calon debitur untuk diserahkan. Selain faktor kepastian dan likuiditas tersebut, alasan lain bank memberikan jaminan deposito atas kreditnya adalah proses persetujuan kreditnya mudah, cepat, tidak berbelit-belit serta biayanya kecil. Selebihnya adalah faktor psikologis penggunaan kredit juga turut menjadi pertimbangan nasabah dimana dengan menggunakan kredit bank, debitur merasa lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangannya. Pemberi kredit khususnya bank yang berpengalaman akan sedapat mungkin mengusahakan adanya jaminan, dengan harapan ia akan memperoleh kembali uangnya tepat waktu. Jika pembayaran utang tidak terjadi, ia akan mencoba memperoleh pelunasannya dari kekayaan debitur yang lalai.9 Hukum menyediakan berbagai bentuk lembaga jaminan yang dapat dimanfaatkan bank sebagai kreditur 7

Pasal 511 KUH Perdata Pasal 1151 dan Pasal 1152 KUH Perdata. 9 O.K. Brahn, Fiduciare Overdracht, Stille Vervanding En Eigendomsvoorbehoud Naar Huidig En Komend Recht, Fidusia, Penggadaian Diam-Diam dan Retensi Milik menurut Hukum yang Sekarang dan yang Akan Datang. Penerjemah Linus Doludjawa, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hal. 2. 8


untuk menyalurkan kredit dan juga debitur untuk memperoleh dana. Salah satu diantaranya adalah gadai. Gadai adalah lembaga jaminan untuk benda-benda bergerak. Karena deposito adalah benda bergerak maka lembaga jaminan untuk deposito adalah gadai. Sehingga jika seseorang memperoleh kredit/berutang kepada bank, ia dapat menjaminkan deposito sebagai jaminan jika utangnya untuk waktu yang ditentukan tak dapat dibayar olehnya. Kreditur dianggap sebagai kreditur konkuren jika hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.10 Agar menjadi kreditur preferen, harus dibuat perjanjian jaminan, dalam hal ini perjanjian gadai deposito. Para kreditur yang mempunyai posisi yang khusus seperti pemegang gadai, mempunyai hak parate eksekusi (parate executie) atau menjual dengan kekuasaan sendiri seperti yang diatur dalam Pasal 1155 Buku II KUHPerdata,11 yang menurut O.K. Brahn harus dibuat janji terlebih dahulu.12

10

Pasal 1131 KUHPerdata: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Pasal 1132KUHPerdata: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.” 11 Pasal 1133 KUHPerdata: “Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik”; dan Pasal 1155 KUHPerdata: “Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera-janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.” 12 Sebagaimana menurut O.K. Brahn sesuai dengan yang dimaksud Pasal 1223 ayat (2) NBW.


Gadai (pand) diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai dengan 1161 KUHPerdata. Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang wujudnya adalah hak (antara lain hak tagihan). 13Kata “gadai” dalam KUHPerdata digunakan dalam dua arti, pertama menunjukkan kepada bendanya (benda gadai yaitu benda bergerak

bewujud dan tak berwujud). Kedua,

tertuju kepada haknya (hak gadai),14seperti terlihat dalam rumusan Pasal 1152 dan Pasal 1155 KUHPerdata. Dengan adanya Pasal 1152 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa gadai dapat diletakkan atas barang-barang15 bergerak bertubuh (berwujud) maupun tak bertubuh. 16 Deposito sebagai jaminan utang merupakan benda bergerak dan deposito adalah objek jaminan gadai. Gadai (pand), merupakan hak jaminan kebendaan,17 yang timbul dari perjanjian gadai.18 Perjanjian gadai ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan

13

Mariam Darus Badrulzaman (1), Bab-bab tentang Credietverband, Gadai & Fiducia, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 55-56. 14 J. Satrio (1), Hukum Jaminan Kebendaan, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 99. 15 Barang adalah sebagian dari benda berujud. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 499 KUHPerdata, namun pembuat KUHPerdata dengan pasal-pasal lain juga tidak konsekuen dengan istilah tersebut. 16 Djuhaendah Hasan dalam bukunya Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal 283, menjelaskan, yang menjadi objek jaminan gadai adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Benda tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan utang antara lain adalah surat-surat berharga, deposito-deposito, obligasi, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, hak tagih. 17 Tan kamello, Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang didambakan, (Bandung: Alumni, 2006), hal.2. M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 2-3. 18 J. Satrio (2), Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 17-18.


perjanjian ikutan atau accessoir dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok tersebut dalam hal ini adalah perjanjian kredit bank.19 Pada Pasal 1154 KUHPerdata menyatakan bahwa “dalam hal debitur wanprestasi kreditur tak berhak untuk memiliki barang-barang yang digadaikan dan semua perjanjian yang bertentangan dengan itu adalah batal.” Sebagai alasan praktis untuk mengeksekusi deposito yang digadaikan, kreditur meminta debitur untuk membuat surat kuasa mutlak terhadap kreditur untuk mencairkan deposito tersebut secara dibawah tangan. Tentu saja kreditur memiliki wewenang untuk memutuskan bagaimana harga yang ditentukan terhadap benda gadai tersebut. Namun apakah surat kuasa tersebut yaitu yang merupakan hak yang diberikan debitur sebelum tenggang waktu yang ditentukan lewat dalam pelunasan utang (sebelum terjadinya wanprestasi), dapat dilaksanakan setelah tenggang waktu pelunasan lewat waktu. Apabila pemberi gadai, (debitur/si berutang) tidak memenuhi kewajibannya dan meskipun telah ditegur dan diperingatkan tetap ingkar janji, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh penerima gadai. Berdasarkan Pasal 1155 KUHPerdata, penerima gadai (si berpiutang/kreditur) dapat mempergunakan haknya untuk mencairkan deposito tersebut. Pasal 1155 alinea 1 KUHPerdata bahwa kecuali telah diperjanjikan lain antara para pihak, kreditur berhak menjual barang gadainya di muka umum tanpa izin

19

Pasal 1151 KUHPerdata:”Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuannya pokok.”


pengadilan seperti pada ketentuan hipotik, jika debitur gagal membayar utang pada tenggang waktu yang telah ditentukan. Dalam perjanjian pemberian kredit selalu ada pernyataan bahwa bank dapat langsung melakukan penjualan langsung (parate eksekusi) atas aset yang dijaminkan jika debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sampai tenggang waktu yang ditentukan. Sebenarnya Pasal 1155 KUHPerdata, secara Ipso Jure, memberi parate executie dengan hak menjual atas kuasa sendiri (rechts van eigenmachtige verkoop, the right to sale) objek barang gadai.20 Adanya sifat hak gadai yang memberikan hak preferen kepada pemegang gadai, yaitu hak untuk menjual barang gadai, baik melalui penjualan di muka umum maupun penjualan langsung untuk mengambil pelunasan utang yang belum dibayar oleh debitur secara didahulukan dari kreditur lainnya. Hal ini terdapat pada Pasal 1155 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: “Apabila para pihak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan sejumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjuaan tersebut.”

Berdasarkan pasal tersebut, jika debitur wanprestasi atau lalai, maka kreditur berhak untuk menjual berdasarkan kekuasaan sendiri benda-benda debitur yang dijaminkan. Menjual berdasarkan kekuasaan sendiri maksudnya adalah bahwa 20

Pasal 1155 KUHPerdata.


penjualan tersebut tidak disyaratkan adanya titel eksekutorial. Hak penerima gadai untuk menjual barang gadai tanpa titel eksekutorial disebut parate eksekusi. Disebut parate eksekusi karena tak perlu suatu titel eksekutorial, tanpa perlu perantaraan pengadilan, tanpa butuh bantuan juru sita, maka seakan-akan hak eksekusi selalu siap (paraat) di tangan penerima gadai. Jadi penerima gadai dapat menjual atas kekuasaannya sendiri.21 Dengan demikian parate eksekusi merupakan bentuk eksekusi yang paling mudah dan sederhana untuk mempercepat pelunasan piutang kreditur dibandingkan dengan bentuk eksekusi yang lain, karena kreditur pemegang hak jaminan tersebut dapat menjual objek jaminannya atas kekuasaan sendiri. Adanya kemudahan dan kedudukan didahulukan dalam lembaga jaminan, maka sangat besarlah harapan pembuat undang-undang agar roda perekonomian berjalan dengan lancar, khususnya pada bidang pembiayaan usaha (corporate financing), dimana suatu usaha dapat dijalankan atau dapat berkembang pesat dengan adanya pinjaman utang atau kredit. Karena bagi pihak yang memberikan pinjaman akan tidak segan-segan untuk mengucurkan pinjaman kepada debitur, karena adanya perasaan aman bagi kreditur bahwa piutangnya akan dilunasi di kemudian hari, karena kreditur telah memegang hak kebendaan milik debitur yang memberikan jaminan secara khusus, yang dapat kreditur jual suatu saat apabila debitur wanprestasi.

21

J. Satrio (2), Op.Cit., hal 120-125


Salah satu kemudahan bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan hak tagihnya, adalah dengan diakomodirnya lembaga parate eksekusi oleh undangundang.22 Mengenai parate eksekusi ini, dapat dilihat pendapat Hoogerrechtschof van Nederlands Indie (HGH) yang menyatakannya sebagai ”hak untuk mengambil pelunasan tanpa putusan pengadilan” jadi seakan-akan hal eksekusi selalu siap atau paraat di tangan kreditur. Sejalan dengan pelaksanaan penjualan tanpa melibatkan Pengadilan ini dikatakan oleh Maria Elisabeth Elijana, mengenai apa yang dimaksud dengan Parate Eksekusi, yaitu: ”Eksekusi secara serta merta yang dapat dilakukan tanpa perantara/bantuan Pengadilan.”23 Namun pada kenyataannya di dalam praktek, tidak ada eksekusi yang dilakukan tanpa fiat eksekusi dari pengadilan. Melihat dari penjelasan diatas, keistimewaan dari parate eksekusi ini terdapat pada dua hal, yaitu: 1. Penjualan tanpa melibatkan debitur Hal ini terkait dengan adanya kuasa mutlak yang tidak dapat ditarik kembali atau onherroepelijk kepada kreditur, untuk menjual atas kekuasaannya sendiri. Perlu diperhatikan, bahwa wewenang parate eksekusi atas barang gadai oleh kreditur penerima gadai terjadi dengan sendirinya demi hukum, tidak harus diperjanjikan sebelumnya. Parate eksekusi dalam gadai terjadi karena undang-undang, sehingga di antara debitur dan kreditur tidak diharuskan untuk memperjanjikannya, namun boleh-boleh saja untuk mempertegas adanya wewenang parate eksekusi atas barang gadai tersebut diperjanjikan pula dalam pemberian gadainya. 2. Penjualan tanpa melalui Pengadilan. Hal ini terkait dengan kuasa mutlak sebagaimana dijelaskan diatas, dan juga doktrin “eksekusi yang disederhanakan dan murah”. 22

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal.

211. 23

Elijana, Maria Elisabeth, Eksekusi Barang Jaminan Sebagai Salah Satu Cara Pengembalian Hutang Debitur, Prosiding Seminar Sehari Perbankan, Aspek Hukum Corporate Financing Oleh Perbankan di Indonesia: Aturan Penegakan dan Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Hubungan Kreditur dan Debitur, (Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI, Jakarta, 2006), hal. 56.


Dengan demikian hak parate eksekusi atas barang gadai ini akan berlaku bila debitur pemberi gadai benar-benar telah wanprestasi setelah diberikan peringatan untuk segera membayar atau melunasi hutangnya. Perlu diperhatikan, bahwa wewenang parate eksekusi atas barang gadai oleh kreditur penerima gadai terjadi dengan sendirinya demi hukum, tidak harus diperjanjikan sebelumnya. Parate eksekusi dalam gadai terjadi karena undang-undang.24 Ketika sebuah bank memutuskan memberi kredit kepada nasabahnya, maka sudah sewajarnya bagi bank tersebut meminta jaminan. Jaminan itu akan menjadi benteng terakhir pertahanan bank.25 Kualitas jaminan itu pulalah yang menentukan apakah bank dapat memperoleh kembali dana yang disalurkan bila debitur tersebut dikemudian hari ternyata gagal melakukan pembayaran kembali utangnya, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan Tahun 1998.26 Perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang parate eksekusi terhadap gadai deposito berjangka paling tidak karena ketentuan tentang gadai deposito belum memadai sampai saat ini dan tidak ditemukannya ketentuan gadai deposito secara

24

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) hal. 136. 25 Faktor yang dijadikan pedoman untuk mengabulkan permintaan kredit penilaian ditujukan terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha seperti yang dikenal dengan prinsip 5 C’s yakni Character (watak, kepribadian), Capital (modal), Collateral (jaminan, agunan), Capacity (kemampuan), dan Conditions of Economic (kondisi ekonomi) sesuai dengan penjelasan Pasal 8 UUPerbankan Tahun 1998. 26 Pasal 8 UUPerbankan ayat (1):”Dalam memberikan kredit atau pmbiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”Dalam penjelasan UUPerbankan dijelaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.


khusus dan terperinci. Selain itu pengikatan jaminan gadai deposito berjangka yang dibuat oleh kreditur dan debitur diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga mekanisme pembayaran utangnya tergantung kepada kedua belah pihak, sedangkan pelunasannya tergantung pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian di bawah tangan. Perjanjian di bawah tangan tersebut dibuat oleh kedua belah pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Penerimaan deposito sebagai jaminan kredit oleh bank tentu menjadi suatu hal yang sangat menguntungkan, karena dari sisi ketersediaan nilai yang akan diperoleh oleh bank ketika suatu kredit telah menjadi bermasalah (macet) dapat dikatakan telah terjamin (kepastian penerimaan kembali kredit yang diberikan) . Berbeda halnya jika jaminan yang diterima oleh bank hanyalah berbentuk benda atau

tagihan

yang memiliki

sifat fluktuatif dari segi nilai (jika dieksekusi).

Bagaimanakah bentuk pengikatan deposito sebagai jaminan dalam praktek perbankan sehingga jika kelak kredit yang diberikan menjadi tidak perfom (bermasalah) apakah bank dapat melakukan eksekusi sendiri atas jaminan deposito tersebut. Namun pada sisi lain apakah bank sudah cukup aman jika kelak ada keberata natau gugatan dari pihak debitur atau bagaimanakah kedudukan lembaga parate eksekusi dalam gadai eksekusi ini dalam ketentuan peraturan saat ini. Sehubungan dengan hal di atas, maka dapat dineliti pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka pada Bank Yudha Bhakti sehingga penulis dalam menyusun penulisan tesis ini memilih judul: Eksekusi Terhadap Gadai deposito Berjangka Pada PT. Bank Yudha Bhakti Cabang Medan.


B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan deposito sebagai jaminan hutang dalam sistem hukum jaminan di Indonesia? 2. Bagaimanakah mekanisme pengikatan jaminan deposito sebagai jaminan kredit pada Bank Yudha Bhakti Cabang Medan? 3. Bagaimanakah penerapan parate eksekusi untuk pencairan jaminan deposito pada Bank Yudha Bhakti terhadap debitur yang wanprestasi? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengaturan gadai deposito dalam kerangka hukum jaminan. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan gadai deposito pada PT. Bank Yudha Bhakti. 3. Untuk mengetahui pelaksanaan parate eksekusi terhadap deposito berjangka terhadap debitur wanprestasi pada PT. Bank Yudha Bhakti Cabang Medan. D. Manfaat Penelitian Penulisan ini tentunya mempunyai manfaat bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dikemudian hari. Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan tesis ini bagi penulis adalah sebagai berikut:


1. Secara teoretis, penelitian tesis ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu bagi peneliti, khususnya mengenai jaminan deposito berjangka. 2. Secara praktis, penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan berpikir untuk pengembangan bagi penulis jika suatu saat nanti berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan secara khusus di lingkungan Pascasarjana program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara penelitian tentang gadai deposito pernah ada. Meskipun terhadap peneliti yang pernah melakukan penelitian terkait gadai deposito, namun secara judul dan substansi berbeda dengan penelitian ini yang berjudul: Parate Eksekusi Terhadap Gadai deposito Berjangka Pada PT. Bank Yudha Bhakti Cabang Medan. Adapun penelitian yang berkaitan dengan gadai deposito tersebut yang pernah dilakukan adalah: Judul:

Analisa Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan Deposito PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Caban Lhokseumawe

Peneliti:

Rina Nizardi

NIM

067011126

:

Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah lembaga jaminan dalam pengikatan deposito sebagai jaminan kredit?


2. Bagaimanakah pelaksanan pengikatan deposito yang dijadikan sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Mandiri? 3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh PT. Bank mandiri dalam penyelesaian pencairan kredita dengan jaminan deposito? Penulisan tesis ini tidak terlepas dari pendapat atau kutipan baik dari buku ataupun bahan yang berkenaan, semata-mata adalah sebagai faktor pendukung dan pelengkap dalam penulisan yang memang sangat dibutuhkan demi menyempurnakan penulisan ini. F. Kerangka Teori Dan Konsepsi Teori adalah serangkaian praposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala. Sedikitnya terdapat tiga unsur dalam suatu teori, yaitu: 1. penjelasan tentang hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori. 2. teori menganut sistem deduktif, yaitu suatu yang bertolak dari suatu yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus dan nyata. 3. teori memberikan penjelasan atas gejala yang dikemukakannya. Fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang dilakukan.27

1. Kerangka Teori Kegunaan teori hukum dalam penelitian adalah sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah

27

Duane R. Monette, Thomas J. Sullivan, Comell R. Dejong, Applied Social Research, (New York, Chicago, San Fransisco: Holt, Rinehart and Winston Inc., 1986), hal. 27.


penelitian.28 Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori kehendak. a. Teori keadilan dalam perjanjian gadai deposito Kerangka teori utama yang digunakan dalam menganalisis parate eksekusi terhadap gadai deposito dalam perjanjian kredit berdasarkan pokok pikiran keadilan yang ditawarkan oleh Aristoteles. Dalam buku Nicomachean Ethics yang khusus membahas keadilan, Aristoteles telah mengajarkan bahwa hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan dan keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan yang proporsional.29 Ada dua macam keadilan. Keadilan distributief dan keadilan commutatief. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang

yang

menjadi jatahnya. Keadilan ini menguasai hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat, khususnya negara dengan perseorangan (khusus), yang berlaku dalam hukum publik.30 Teori keadilan menurut Aristoteles, keadilan commutatief, yaitu semua orang mendapat hak yang sama. Keadilan commutatief berlaku dalam bidang hukum perdata tepatnya wilayah peradilan. Keadilan ini juga disebut keadilan korektif yang berfokus pada pembetulan 28

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hal. 16. 29 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum, Perspektif Historis, Diterjemahkan dari The Philosophy Of Law in Historical Perspective, (The University of Chicago Press, 1969), hal. 24-25. 30 Ibid.


yang salah. Bahwa hukum hanya dapat diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan dan keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan, kesamaan yang dimaksud bukan kesamaan numerik, tapi kesamaan yang menurut Aristoteles sebagai kesamaan yang proporsional.31 Dalam gadai deposito sebanyak mungkin harus terdapat kesamaan proporsional antara hak dan kewajiban antara debitur pemberi gadai deposito dan kreditur pemegang gadai deposito. Dalam

penulisan tesis ini, arah dari penelitian dimulai dari pembahasan

tentang parate eksekusi terhadap gadai deposito yang tak terpisah dari teori keadilan dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sudah lama dikenal dalam sejarah hukum, juga analisis terhadap keadilan dengan memasukkan teori-teori tentang kebebasan individu (freedom), persamaan (equality), dan hak-hak dasar lainnya,32 antara lain dapat dilihat pada perlakuan yang adil33 dengan adanya kepastian hukum dalam perjanjian gadai deposito antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit bank, keseimbangan hak dan kewajiban yang proporsional antara debitur dan kreditur dalam perjanjian gadai deposito dalam perjanjian kredit bank;

31

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Yokyakarta: Laks Bank Mediatama, 2008), hal. 3. 32 Edgar Bodenheimer. Treatise on Justice. (New York, USA: Philosophical Library, Inc, t.t.), hal 100. 33 Hans Kelsen, TeoriHukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif, Alih Bahasa Somardi, Judul Asli General Theory of Law and State (Rimdi Press, 1995), hal. 47 menyatakan bahwa:” Nilai-nilai keadilan tidak terletak dalam hubungan dengan suatu kepentingan melainkan dalam hubungan dengan suatu norma. Namun demikian, norma ini, seperti yang diyakini oleh orang yang memberi pertimbangan, tidaklah objektif, melainkan bergantung pada suatu kepentingan subjektifnya. Oleh sebab itu, tidak ada satu standart keadilan saja tetapi banyak standar keadilan semacam ini yang berbeda-beda dan saling tidak konsisten satu sama lain”.


serta menghormati hak milik debitur atas deposito yang digadaikan dan yang akan dijual apabila ternyata debitur tidak dapat melunasi utangnya sampai tenggang waktu yang ditentukan. Adapun refleksinya di dalam gadai deposito tentang pemberlakuan prinsip keadilan adalah adanya kepastian hukum bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya, namun tak berarti harus merugikan kepentingan

debitur dalam hal

debitur gagal membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Apabila debitur gagal membayar utang pada waktu yang ditentukan, kemudian bank (kreditur) berhak menjual benda yang dijaminkan dalam hal ini deposito dan mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan tersebut. Apabila ada sisa hasil penjualan, harus dikembalikan kepada debitur dan apabila hasil penjualan deposito kurang untuk melunasi utang maka debitur harus menambah pembayaran agar utang dapat dilunasi seluruhnya. Adalah adil apabila kreditur (bank) sebagai yang berpiutang untuk menerima pelunasan utang dari debitur, selain untuk menjaga kesinambungan fungsi bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana ke masyarakat,34 namun sekali lagi tak boleh pula kreditur dalam melakukan penjualan benda jaminan deposito merugikan debitur. Pada dasarnya gadai baik barang bergerak secara umum ataupun deposito secara khusus tetap harus menggunakan aturan-aturan yang tertuang dalam

34

Pasal 1 angka 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan 1998.


KUHPerdata, namun seiring perkembangan zaman gadai deposito tidak selalu dapat ditangani oleh KUHPerdata yang telah dibuat lebih 200 tahun yang lalu, sehingga tidak adanya kepastian hukum menimbulkan ketidak adilan bagi kedua pihak khususnya debitur pemberi gadai deposito dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan atas ketentuan gadai deposito tersebut. b. Teori Kehendak Salah satu teori dari hukum kontrak klasik adalah teori kehendak. Menurut teori kehendak suatu kontrak menghadirkan suatu ungkapan kehendak diantara para pihak, yang harus dihormati dan dipaksakan oleh pengadilan. Dalam teori kehendak terdapat asumsi bahwa kontrak melibatkan kewajiban yang dibebankan terhadap para pihak. Sebagai teori pendukung digunakan teori kehendak karena gadai deposito merupakan kehendak antara si berpiutang dengan yang berutang dengan deposito sebagai jaminannya dan menimbulkan kewajiban diantara pihak yang melakukan kontrak tersebut. Mengingat bahwa gadai deposito adalah juga suatu perbuatan kontraktual maka peran pemerintah harus seminimal mungkin sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Morris Cohen: “Hubungan kontraktual dalam hukum adalah suatu pandangan di dalam suatu sistem yang diinginkan oleh hukum sehingga kewajiban-kewajiban akan bangkit berdasarkan kehendak dari individu secara bebas tanpa adanya


pengekangan. Hal yang terbaik bahwa peran pemerintah adalah seminimal mungkin.”35 2. Konsep Dalam rangka melakukan penelitian ini, perlu disusun serangkaian defenisi operasional (operational defenition) dari beberapa konsep yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu definisi dari, parate eksekusi, gadai, deposito berjangka, perjanjian kredit, bank. Ke-satu, hak parate eksekusi adalah hak untuk menjual untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur tanpa melalui eksekutoriale titel.36 Kedua, kata gadai dalam undang-undang digunakan dalam dua arti, satu sisi menunjukkan kepada bendanya (benda gadai), sisi lain, tertuju kepada haknya (hak gadai)37. Gadai atau Pand merupakan lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak yang diatur dalam KUH Perdata. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan daripada kreditur

35

Petter Heffey. Principles of Contract Law. (Sydney: Thomson Legal and Regulatory Limited, 2002), hal.5. 36 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1), Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, (Yokyakarta: Liberty, 1980), hal. 31-33. 37 J. Satrio (2), Op.Cit, hal 99.


lainnya, dengan kekecualian untuk mendahulukan biaya lelang, biaya penyelamatan benda setelah digadaikan.38 Ketiga, Deposito Berjangka adalah suatu piutang atas nama deposan (pemilik uang) kepada penerbit deposito (dalam hal ini adalah Bank) karena deposito ini merupakan

suatu

piutang

atas

nama

maka

tidak

dapat

dipindahtangankan/diperjualbelikan. Bunga deposito berjangka dibayar setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus pada saat jatuh tempo dan dapat dijadikan jaminan kredit39. Mengenai cara penyerahannya, maka dilakukan menurut ketentuan Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan nama hak-hak kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.“Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”. Ke-empat, perjanjian kredit. Sebelum sampai kepada perumusan (operational defenition) dari perjanjian kredit maka yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perjanjian kredit bank. Subekti, menyebutkan bahwa “suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu.40Demikian pula dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan

38

Pasal 1155 KUH Perdata. Johannes Ibrahim (2). Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif. (Bandung: CV.Utomo, 2004) Hal : 87. 40 R. Subekti (1), Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 1985), hal. 1. 39


Tertentu dipakai istilah persetujuan untuk overeenkomst.41 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, memakai istilah perjanjian untuk overeenkomst.42 Sejalan dengan uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan persetujuan dalam perkataan persetujuan pinjam meminjam dalam pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan Tahun 1998 tidak dapat diartikan lain daripada perjanjian. Kredit (defenisi ke-tujuh) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.43 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.44 Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan,45 baik dalam UndangUndang Perbankan Tahun 1998

ataupun Rancangan Undang-undang tentang

Perkreditan, namun di dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang 41

Wirjono Prodjodikoro (1), Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Bale Bandung, 1986),hal 8 dan 10. 42 Wirdjono Prodjodikoro (2),Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Bandung: Sumur, 1981), hal. 1. 43 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan Tahun 1998. 44 Pasal 1, angka 2 Undang-Undang Perbankan Tahun 1998. 45 Oleh karenanya perlu untuk memahami pengertian perjanjian kredit yang diutarakan oleh para pakar hukum. Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 13. Subekti berpendapat bahwa: “Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata. Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Pradnya Paramita, 1975), hal. 67. Marhainis mengemukakan pendapat yang sama:“Perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam- meminjam dan dikuasai oleh ketentuan bab XIII dari buku III KUHPerdata.


Perbankan Tahun 1998 menjelaskan bahwa pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mariam Darus Badrulzaman:46 “Dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam KUHPerdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna luas yaitu objeknya adalah benda yang menghabis jika Verbruiklening termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik benda yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Oleh karena itu perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah.”

Kelima, Bank. Tidak ada defenisi yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan sebuah bank. Hal ini karena bank terdiri dari sekumpulan aktivitas dan bukan suatu kegiatan yang unik. Aktivitas tersebut berbeda menurut tempat dan waktu dan belakangan ini aktivitas tersebut berubah dan bertambah luas secara tidak dapat diduga. Aktivitas-aktivitas tersebut bukan merupakan suatu hal yang khusus bagi perbankan tetapi juga dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank dan lembaga bukan keuangan. Pengertian bank dapat diambil dari peraturan perundang-undangan mengenai perbankan, maupun keputusan-keputusan pengadilan, namun untuk keperluan operasional defenisi penelitian, yang dimaksud bank adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUPerbankan Tahun 1998, yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan

46

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 1994), hal 110-111.


menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.47 G. Metode Penelitian Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang digunakan manusia sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yang dilakukan secara metodologis dan sistematis dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah dan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku dalam pembuatan karya tulis ilmiah.48 Metode penelitian adalah cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian. Sehingga penelitian tidak mungkin dapat dirumuskan, ditemukan, dianalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. Metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verivikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah,

47

Sutan Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia,(Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 12 48 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI-Press, 1986) Hal.3


peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.49 Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian.50 Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif (doctrinal) yang condong bersifat kualitatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis (non doctrinal) yang condong bersifat kuantitatif.51 Adapun untuk memperoleh bahan-bahan atau data yang diperlukan di dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu sebagai berikut: 1. Jenis dan Sifat Penelitian Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang harus tepat dan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan serta harus sistematis dan konsisten. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.52 Rony Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif teriri atas a) penelitian inventarisasi hukum positif; b) penelitian terhadap asas-asas hukum; c) penelitian untuk menemukan hukum in-concrito; d) penelitian terhadap sistematika hukum; e) penelitian terhadap sinkronisasi vertical dan horizontal.

49

Sunaryati Hartono (1), Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 105. 50 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, cetakan ke-1, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 57. 51 J. Supranto, Metode penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), hal. 2 52 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal. 13-14


Maka dengan kata lain peneliti akan melakukan penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari hukum positif yang berlaku, yang merupakan sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara horizontal terhadap parate eksekusi terhadap gadai deposito berjangka pada PT. Bank Yudha Bhakti cabang Medan. 2. Sumber Data dan Penelitian Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena dari data yang diperoleh akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek yang diteliti sehingga akan membantu untuk menarik kesimpulan dari obyek atau fenomena yang akan diteliti. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder terdiri dari53: a. Bahan hukum primer (primary law material), sumbernya adalah perundangundangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, naskah kontrak, dokumen hukum, dan arsip hukum. 53

Abdulkadir Muhammad, Op. Cit. hal. 67


b. Bahan hukum sekunder (secondary law material), sumbernya adalah buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, laporan hukum media cetak atau media elektronik. c. Bahan hukum tertier (tertiery law material), sumbernya adalah rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia. Sebagai pendukung data sekunder yang ada, peneliti juga melakukan wawancara dengan orang yang berkompeten pada PT. Bank Yudha Bhakti sebagai informan.

3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu menghimpun data dari hasil penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dalam penelitian ini akan menggunakan alat penelitian studi dokumen/pustaka

atau

penelitian

pustaka

(library

research)

dengan

cara

mengumpulkan semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan bukubuku yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.54

4. Analisis Data

54

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 156-159.


Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Kegiatan ini diharapakan akan memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan.55 Analisis kualitatif dilakukan terhadap paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep dan bahan hukum yang merupakan modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada bahan hukum yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sehubungan bahan hukum yang dianalisi beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu dengan lainnya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif, yakni penyimpulan yang dilakukan dimulai dari yang umum ke yang khusus.56

55

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), hal.

281. 56

Tampil Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Tesis, (Medan, Pustaka Bangsa Press, 2005), hal. 16.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan diperlukan dana yang

Recommend Documents