BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Sesuai dengan kodrat alam manusia sejak lahir sampai meninggal dunia hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sesuai dengan kodrat alam manusia sejak lahir sampai meninggal dunia hidup bersama-sama dengan manusia lain atau tidak dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok lainnya.1 Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam suatu kelompok. Di samping itu, manusia juga punya hasrat untuk bermasyarakat. Manusia sebagai mahluk individu biasa saja mempunyai sifat untuk hidup menyendiri tetapi manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat hidup menyendiri. Manusia sebab ia lahir, hidup berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat.2 Pola hidup tersebut merupakan susunan daripada kaidah-kaidah yang mencakup kaidah-kaidah kepercayaan, kesusilaan, sopan santun dan hukum. Tidak jarang bahwa suatu kepentingan manusia dilindungi oleh keempat macam kaidah tersebut. Untuk menelaah perbedaan-perbedaannya, maka kaidah-kaidah tersebut perlu dihubungkan dengan adanya dua aspek hidup, yaitu pribadi dan hidup antar pribadi.

1 2

Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 1. Ibid.

1

Universitas Sumatera Utara

2

Setelah dewasa, keinginan untuk melakukan perkawinan telah terbayang di dalam pikirannya. Kemauan

ini

semakin terasa

apabila

manusia

tersebut

telah mempunyai penghasilan dan mampu untuk membiayai kehidupan rumah tangga sendiri.3 Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin.4 Di samping itu perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang perempuan yang telah dewasa menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku dan bersifat kekal dan abadi menuju kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan menyangkut banyak segi yang melibatkan kedua belah pihak (suami-isteri), keturunan mereka dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, harta benda, menyangkut hubungan masyarakat melalui kontak sosial, hubungan hukum melalui kontak negara. Tidak mengherankan bila perkawinan melahirkan berbagai masalah hukum baik perdata maupun pidana yang tidak mungkin dicakup secara keseluruhan pada saat sekarang ini. Bagi suku bangsa yang memiliki adat dan budaya, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan yang dilaksanakan

3

Purnadi Purbacaraka, Pengantar Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, hal 3. 4 Rien G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 97.


3

dalam suatu upacara yang terhormat serta mengandung unsur sakral di dalamnya. Upacara tersebut biasanya diselenggarakan secara khusus, menarik perhatian dan disertai penuh kenikmatan. Selain itu, upacara ini juga menggunakan benda-benda maupun tingkah-laku yang mempunyai kaitan makna khusus yang tidak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu bertujuan untuk menyatakan agar kedua pengantin senantiasa selamat dan sejahtera dalam mengarungi kehidupan bersama, terhindar dari segala rintangan, gangguan, dan malapetaka. Bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi pegangan hidup mereka sejak dahulu bahwa mengenai perkawinan, kelahiran dan kematian adalah sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan agama.5 Orang yang taat pada agamanya tidak mudah berbuat sesuatu yang melanggar larangan agamanya dan kepercayaannya. Selain larangan-larangan, agamanya juga mempunyai peraturan-peraturan yang memuat perintah-perintah yang wajib dan harus ditaati.6 Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang besar dalam kehidupan seseorang, juga bagi orang tua anak gadis, perkawinan anaknya itu sangat mengharukan, orang tua tersebut melepaskan anak mereka yang dicintainya itu, lalu berangkat menempuh hidup baru bersama suaminya.7 Dalam peraturan perkawinan yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk 5 Rusdi Malik, Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 1990, hal 11. 6 Chainur Arrasjid, Op Cit, hal 5. 7 Retnowulan Sutanto, Wanita dan Hukum, Himpunan Karangan Hukum yang Penting Bagi Kaum Wanita, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hal. 35.


4

menjadi suami-istri. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga, yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak dalam pembentukan peradaban di dalam masyarakat. Mulai secara tradisional, suami dalam semua sistem tersebut bertugas menyiapkan tempat tinggal, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan melindungi keluarga secara umum. Sementara itu isteri berkewajiban mengurus rumah tangga, tinggal di rumah, melakukan hubungan seksual dengan suami dan memelihara anak-anak. Konsep perkawinan sebagai kontrak yang sah seperti ini sampai sekarang belum berubah, tetapi karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat mengikuti hukum kehidupan maka kewajiban-kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut tidak lagi persis seperti pada masa lalu.8 Melangsungkan

suatu

perkawinan,

undang-undang telah

menentukan

beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak. Di dalam undang-undang perkawinan ditetapkan beberapa azas untuk mempersulit terjadinya penyimpangan, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam suasana di mana masyarakat menghadapi perubahan sosial ekonomi yang serba cepat, perhatian tidak lagi diarahkan pada seputar penggarapan hukum sebagai suatu sistem peraturan yang logis dan konsisten, akan tetapi hukum lebih dikaitkan dengan perubahan-perubahan sosial. Dalam sebuah keluarga, suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, karena suami adalah kepala keluarga dan tugas isteri adalah sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga.9

8

Ibid., hal 7. Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 1. 9


5

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.10 Akan tetapi pembagian peran sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan) bahwa hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah seimbang. Menurut Soerjono Soekanto bahwa hukum dengan tegas mengatur perbuatanperbuatan manusia yang bersifat lahiriah dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antar kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. 11 Dari kenyataan tersebut, maka pembuat UU Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1)). Agama yang dimaksud adalah merujuk kepada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa: negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk, untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing.12 Pembagian tugas sebagaimana diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut nampaknya memang mengkekalkan apa yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat dan justru pembagian tugas inilah yang sedang mengalami proses perubahan dalam ruang lingkup yang luas. Banyak rumah tangga sekarang ini suami bukan satu-satunya pencari nafkah, isteri bekerja

10

Ibid. Retnowulan Sutanto, Op.Cit, hal. 35. 12 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Penerbit UI-Press, Jakarta, 1983, hal 4. 11


6

dan karena itu mempunyai waktu lebih sedikit atau bahkan tidak punya waktu sama sekali untuk mengurus rumah tangga.13 Beragamnya kepentingan antar manusia dapat terpenuhi secara damai, tetapi juga menimbulkan konflik jika tata cara pemenuhan kepentingan tersebut dilakukan tanpa ada keseimbangan sehingga akan melanggar hak-hak orang lain.14 Dalam perkembangannya, perceraian dalam sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dihindari. Alasan pengajuan perceraian sangat bervariasi seperti: masuknya orang ketiga dalam perkawinan, adanya perbedaan pandangan mengenai kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dan seringnya isteri ditinggal suami, perubahan peran suami isteri, serta pertengkaran dan konflik yang berkepanjangan sehingga tidak mungkin lagi kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga itu dapat dipertahankan. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara suami isteri dalam keluarga mulai berubah. Jika memang ada kecenderungan pergeseran nilai, maka formulasi nilai-nilai tersebut dalam bentuk undang-undang perlu ditinjau kembali. Oleh karena itu nampaknya perlu dilihat proses itu benar-benar terjadi dan kalau seandainya terjadi hanya bersifat sementara saja atau sesuatu yang semakin lama semakin cenderung meningkat. Setiap pasangan tidak selamanya dapat menyelesaikan konflik-konflik yang mereka alami dan mengundang orang-orang yang dianggap lebih tua, perceraian

13

Rifyal Ka’bah, Permasalahan Perkawinan, Varia peradilan No. 271, Makalah Juni, 2008,

14

SP. Wasis, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit UMM Press, Malang , 2002, hal. 7.

hal 8.


7

dihindarkan karena berakibat luas, apabila keluarga tersebut telah mempunyai keturunan (anak). Tetapi apabila usaha dan upaya itu gagal, maka dengan terpaksa gugatan tentang perceraian harus diputus dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Masalah perceraian ini di dalam peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang lembaga-lembaga yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara tersebut. Bagi warga masyarakat yang beragama Kristen, Budha, dan Hindu peradilan yang berhak memeriksa dan memutuskannya adalah Pengadilan Negeri. UU Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya di sebut PP Nomor 9 Tahun 1975) merupakan hasil produk perundang-undangan nasional, yang telah disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kepribadian bangsa Indonesia. Maka hukum agama dan hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dan dapat dipertahankan oleh bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian nasional dimana hukum adat yang dapat diterima untuk dimasukkan ke dalam undang-undang perkawinan tersebut adalah hukum adat yang dapat menyesuaikan diri serta dapat mengikuti perkembangan zaman menuju kepada negara yang maju dan modern.15 Di dalam undang-undang tersebut memang tidak tegas digunakan istilah hukum adat, namun tidak berarti bahwa undang-undang ini terlepas sama sekali dari hukum adat. Hal ini dapat dilihat misalnya pada Bab VII Pasal 35-37 UU Perkawinan tentang

15

Ibid., hal. 9


8

harta benda di dalam perkawinan masih juga digunakan istilah Harta bersama dan Harta Bawaan. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukumhukum lainnya. Secara keseluruhan undang-undang perkawinan maupun aturan pelaksanaannya hanya mengenal dua jenis proses perceraian dengan talak dan cerai gugat. Selanjutnya dalam Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa tujuan sidang pengadilan dimaksud dalam Pasal 14 hanyalah untuk menyaksikan perceraian tersebut. Dalam Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian. Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian. Dari ketentuan tersebut diatas jelaslah bahwa yang diajukan suami bukanlah surat permohonan, akan tetapi, surat pemberitahuan bahwa ia akan bercerai (menceraikan) isterinya dan untuk itu ia meminta kepada pengadilan di tempat tinggalnya untuk mengadakan sidang menyaksikan perceraian itu. Dan jika sudah terjadi perceraian di muka pengadilan, maka ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian (bukan surat penetapan atau putusan). Ketentuan mengenai akibat perceraian, maka suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk itu, jika suami dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.16 16

Pasal 41 butir b dan c UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan


9

Bila dilihat dari ajaran Kristen terkhusus agama Kristen Protestan bahwa perceraian itu jelas dilarang oleh agama Kristen. Dalam agama Kristen, perceraian itu jelas ditolak seperti yang tertulis pada: ”Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." (Markus 10 - 10:9 dan Matius 19 - 19:6).17 Beban akibat perceraian terutama yang bersifat finansial yang sekarang ini terutama menjadi kewajiban suami, nampaknya perlu juga dipertimbangkan. Dalam kenyataan cukup banyak isteri yang berpenghasilan lebih banyak atau sama dengan suami. Undang-Undang perkawinan mengantisipasi perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat saat ini, salah satunya perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.18 Oleh karena itu mempersulit prosedur tidak menjadi alasan untuk mengurangi angka perceraian. Undang-Undang perkawinan yang mengatur antara lain soal peran suami isteri dan prosedur perceraian sudah perlu dipertimbangkan kembali setidaktidaknya didalam penerapannya. 17 18

Rusdi Malik, Op. Cit., hal. 15 Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan


10

B. Permasalahan Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan mengenai perceraian dalam agama Kristen berdasarkan hukum perkawinan dan peraturan lain? 2. Bagaimana alasan perceraian dalam masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen? 3. Bagaimana akibat hukum perceraian dalam masyarakat hukum Batak Toba yang beragama Kristen?

C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perceraian dalam agama Kristen berdasarkan hukum perkawinan dan peraturan lain. 2. Untuk mengetahui alasan perceraian dalam masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen. 3. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian dalam masyarakat hukum Batak Toba yang beragama Kristen.

D. Manfaat Penelitian Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:


11

1. Manfaat Teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan perceraian yang terjadi pada Batak Toba terlebih pada Batak Toba yang beragama Kristen. 2. Manfaat Praktis Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literature kajian terhadap perkembangan dalam lapangan hukum keperdataan. Sekaligus menjadi acuan bagi penelitian berikutnya khususnya kajian yang berhubungan dengan perceraian dalam Batak Toba yang beragama Kristen.

E. Keaslian Penelitian Dari hasil penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Sumatera Utara, khususnya dilingkungan Pascasarjana Kenotariatan Universitas Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan judul Perceraian adat batak toba ditinjau dari hukum perkawinan,hukum adat batak dan agama Kristen protestan belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun penelitian tentang perceraian pernah dilakukan oleh: 1. Edi Sucipto, Nim 002105006, Mahasiswa Program Studi Kenotariatan, Program Pasca Sarjana USU, Medan, dengan Judul Hadhanah Setelah Terjadi Perceraian Kompilasi Hukum Islam Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Medan 2. Syaifuddin, Nim 002105018, Mahasiswa Program Studi Kenotariatan, Program Pasca Sarjana USU, Medan, dengan Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi


12

Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Kaitannya Sebagai Alasan Perceraian. 3. Yusriana, Nim 047005016, Mahasiswa Program Studi Kenotariatan, Program Pasca Sarjana USU, Medan, dengan Judul Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Dan Pelaksanaannya Pada Masyarakat (Studi Di Kecamatan Percut Sei Tuan) 4. Yakup Ginting, Nim 002111052, Mahasiswa Program Studi Kenotariatan, Program Pasca Sarjana USU, Medan, dengan Judul Penerapan Nilai-Nilai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Oleh Hakim Dalam Perkara Perceraian Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kabanjahe) 5. Lusinda Maranatha Siahaan, Nim 027011037, Mahasiswa Program Studi Kenotariatan, Program Pasca Sarjana USU, Medan, dengan Judul Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Pada Masyarakat Batak Toba Kristen Di Kota Medan) 6. Jonson, Nim 027005015, Mahasiswa Program Studi Kenotariatan, Program Pasca Sarjana USU, Medan, dengan Judul Dalihan Natolu Sebagai Suatu Lembaga Hukum Dalam Sistem Kemasyarakatan Adat Batak (Suatu Studi Dalam Upacara Perkawinan Jujur Adat Batak Toba) 7. Gideon Harunta, Nim 067011036, Mahasiswa Program Studi Kenotariatan, Program Pasca Sarjana USU, Medan, dengan Judul Akibat Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Batak Karo Di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.


13

8. Fatma Novida Matondang, Nim 077011021, Mahasiswa Program Studi Kenotariatan, Program Pasca Sarjana USU, Medan, dengan Judul Konsep Nusyuz Suami Dalam Persektif Hukum Perkawinan Islam 9. Fransiska, Nim 087011007, Mahasiswa Program Studi Kenotariatan, Program Pasca Sarjana USU, Medan, dengan Judul Persintuhan Hukum Perkawinan Adat Minangkabau Dengan Hukum Perkawinan Islam Dikaitkan Dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Apabila dihadapkan dengan judul penelitian sebelumnya maka judul yang diteliti adalah berbeda oleh karenanya tesis ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannnya.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi 19, dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.20 Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan

19

J.J.J M. Wuisman dengan Penyunting M. Hisyam, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Penerbit FE -UI, Jakarta, 1996, hal. 203. 20 Ibid , hal. 16.


14

teoritis21 bagi peneliti yuridis empiris tentang Perceraian dan Akibat Hukumnya Pada Masyarakat Batak Toba yang Beragama Kristen Protestan. Kerangka teori bertujuan menjadi kepastian hukum dari perbandingan yang dilakukan. Dengan demikian dalam kerangka teori ini memakai teori perbandingan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hall menegaskan, ”to be sapiens is to be a comparatist’.22 Melalui sejarah yang panjang, teknik perbandingan ternyata telah memberikan kontribusi yang teramat penting dan berpengaruh di seluruh bidang ilmu alam dan ilmu sosial. Dalam hal ini, perbandingan hukum mempunyai signifikansi terhadap aplikasi yang sistematis dari teknik perbandingan terhadap bidang hukum. Artinya, perbandingan hukum mencoba untuk mempelajari dan meneliti hukum dengan menggunakan perbandingan yang sistematik dari dua atau lebih sistem hukum, bagian hukum, cabang hukum, serta aspek-aspek yang terkait dengan ilmu hukum. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan pemufakatan saja antara suami isteri, tetapi harus ada alasan yang sah.

21

80.

M. Solly Lubis , Filsafat Ilmu dan Penelitian, Penerbit Mandar Maju, Bandung , 1994 , hal.

22

Hall, Comparative Law and Social Theory, Baton Rouge, 1963, hal. 9. Sebagaimana dikutip oleh Doddi Panjaitan dalam web sitenya, yaitu http://doddipanjaitan. blogspot.com / feeds / 6463358296405325399/comments/default, Friday, January 25, 2008 mengenai Perbandingan Hukum (3)


15

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian cerai adalah pisah, talak, putus perhubungannya sebagai laki bini, perceraian berarti perpisahan, perihal bercerai laki bini, perpecahan, perbuatan talak.23 Soerojo Wignjodipoero mengatakan bahwa perceraian menurut adat merupakan peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah.24 Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut : a. Zina (overspel) b. Ditinggalkan dengan sengaja (kwaadwillige verlating) c. Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan dan, d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 KUHPerdata) Menurut Goode yang mengutip dari Bird dan Melville mengemukakan bahwa alasan bercerai disebabkan oleh ketidakpuasan dan konflik dengan pasangan dan kurangnya peran suami dalam rumah tangga.25 Sedangkan Thompson, diacu dalam Bird dan Melville berpendapat bahwa perceraian bias terjadi dikarenakan oleh peran serta dalam rumah tangga yang berbasis gender-laki-laki (suami) sebagai pencari

23

1998.

WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta,

24

Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Penerbit PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 143. 25 G. Bird dan K. Melville, Families and Intimate Relationship, USA: McGraw-Hill, 1994.


16

nafkah dan perempuan (isteri) merawat anak dan mengurus rumah, kualitas hubungan seksual, komunikasi pasangan dan perubahan sikap pasangan.26 Menurut Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusnya perkawinan apabila 5 (lima) tahun telah lewat waktu dan tidak juga ada perdamaian kembali antara suami dan isteri, masing-masing pihak dapat meminta kepada hakim supaya perkawinan diputuskan dengan perceraian.27 Kelahiran UU Perkawinan bukan sekedar bermaksud menciptakan suatu hukum perkawinan yang bersifat dan berlaku “nasional” dan “menyeluruh”. Melainkan juga dimaksudkan dalam rangka mempertahankan, lebih menyempurnakan, memperbaiki atau bahkan menciptakan konsepsi-konsepsi hukum perkawinan baru yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman bagi rakyat Indonesia yang pluralistik.28 Menurut Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa: ”Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita suami isteri dengan

26

Ibid. Ibid , hal. 43. 28 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 231. 27


17

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”29 Dalam penjelasan UU Perkawinan menegaskan bahwa: Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.30 Pernyataan tersebut memberi arti bahwa dalam suatu perkawinan dimana perkawinan bukan hanya merupakan hubungan jasmani dan rohani antara wanita dan pria, tetapi juga sangat erat hubungannya dengan mempunyai dan membesarkan keturunan mereka. Didalam hidup bersama orang harus biasa mengindahkan sejumlah besar peraturan-peraturan. Dari peraturan-peraturan tersebut sebagian besar sama sekali tidak ada hubungan dengan “hukum”. Misalnya mengenai kebanyakan aturan-aturan kesopanan dan juga mengenai berbagai kewajiban-kewajiban kepatutan. Hal-hal ini dapat saja dilanggar tanpa memperoleh hukuman.31

2. Konsepsi Konsepsi adalah suatu bagian terpenting yang dapat diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari yang abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan operational definition. Pentingnya definisi operasional adalah untuk

29

Penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sudarsono, Op. Cit, hal. 9. 31 H.F.A Vollmar, (Terjemahan I.S.Adiwinata), Pengantar Studi Hukum Perdata, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal. 1. 30


18

menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (du bius) dari suatu istilah yang dipakai. 32 Konsepsi juga dapat diketemukan di dalam putusan-putusan pengadilan termasuk putusnya perkawinan akibat perceraian.33 Oleh karena dalam penelitian ini harus di defenisikan mengenai konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditemukan yaitu: 1. Perceraian adalah putusnya hubungan antara suami atau istri yang telah dibina dalam suatu ikatan yang sah baik itu di dalam acara adat Batak Toba maupun secara hukum Kristiani, dimana pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. 2. Akibat hukum perceraian adalah dapat dilihat dari orang tua atau anak dan pembagian harta benda selama perkawinan. a. Akibat perceraian dari segi orangtua / anak, yaitu: 1) Terhadap orang tua a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana

32

Dadang Hawari, Psikiater dan Konsultan Pernikahan, yang dikutip dari Majalah Bulanan Cek dan Ricek No. 447/Thn.IX/Rabu, 21-27 Maret 2007. 33 Rusdi Malik, Op. Cit , hal. 15.


19

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak,

Pengadilan

memberi keputusannya; b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 2) Mengenai kedudukan anak, apabila anak sudah besar dapat mengikuti ayahnya dan apabila masih kecil mengikuti ibunya. Apabila anak-anak sudah menjadi dewasa, keputusan diserahkan kepada mereka hendak mengikuti ayah atau ibunya. Dalam melakukan pembagian harta benda perkawinan harus memperhatikan kepentingan anak dan kepada siapa akan diserahkan tentang pemeliharaan, dan pendidikan anak. b. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bawaan suami atau istri kembali kepada pihak masing-masing, yang membawa harta benda tersebut ke dalam perkawinan. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bawaan


20

masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum adat Batak Toba dan hukum agama Kristen. 3. Masyarakat Suku Batak Toba merupakan salah satu dari ratusan suku yang ada di Indonesia. Suku Batak berasal dari Pulau Sumatera, yang terbagi dalam enam suku yaitu suku Batak Karo, Pakpak, Simalungun, Toba, Angkola, dan suku Batak Mandailing. 4. Adat dalam Batak Toba itu sangat di junjung tinggi sehingga perceraian itu sangat rendah. Agama juga yang sangat mendukung untuk menolak terjadinya perceraian. Dengan adanya agama Kristen Protestan yang menolak perceraian itu maka kesempatan masyarakat juga akan semakin sempit dalam melakukan perceraian. Dalam agama Kristen, bahwa sahnya suatu perkawinan harus diberkati di gereja oleh Pendeta. Setiap agama merasa perlu mengajarkan tentang kepercayaan, adat istiadat dan kebaktian agama itu. Dengan penegasan dari ajaran Kristen terkhusus agama Kristen Protestan tersebut bahwa perceraian itu jelas dilarang oleh agama Kristen.

G. Metode Penelitian 1. Spesifikasi Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu


21

atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.34 Untuk tercapainya penelitian ini, sangat ditentukan dengan metode yang dipergunakan dalam memberikan gambaran dan jawaban atas masalah yang dibahas, yaitu penelitian deskripsi analistis, maksudnya penelitian pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.35 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian dimana dilakukan pendekatan terhadap permasalahan36 yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum dengan mempelajari ketentuan perundangundangan, buku-buku, putusan hakim, yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto bisa juga disebutkan dengan penelitian Non doctrinal yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.37

2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di Desa Martoba (yang dulunya disebut Desa Tolping atau Bius Tolping), Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir.

34

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI-Press, Jakarta, Cetakan 3, 1986, hal.43. 35 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan I, 1997, hal. 35. 36 Ibid , hal. 41. 37 Ibid , hal. 42.


22

Untuk melengkapi data tersebut didukung dengan data melalui informan yaitu: Hakim di Pengadilan Negeri Balige, Ketua Adat Batak Toba, Pendeta Kristen Protestan.

3. Populasi dan Sampel Penelitian 3.1 Populasi Dalam penelitian ilmiah dibutuhkan populasi dan sampel penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah pejabat Pemerintahan Desa Martoba (Bius Tolping) Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Hakim di Pengadilan Negeri Balige, Pengetua Adat Batak di Desa Martoba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dan Pendeta Agama Kristen 3.2 Sampel Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini menetapkan sampel, yaitu Bapak J. Silalahi selaku Kepala Desa Martoba (Bius Tolping) Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, K. Limbong Hakim di Pengadilan Negeri Balige, Amang Jobar Siallangan selaku

Pengetua Adat Batak di Desa Martoba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dan Pendeta Agama Kristen, yaitu antara lain Pdt. Balosan Rajagukguk, STh, MS, selaku Pendeta HKBP Resort P. Siantar, Pdt. Asbon Salomon Manurung, STh, Pendeta di Gereja Bethel Injil Penuh Pematang Siantar.


23

4. Sumber Data Sesuai dengan sifat penelitian sumber data terdiri dari: -

Data Primer Karena bersifat yuridis empiris maka sumber data diambil dari hasil data wawancara.

-

Data Sekunder Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. 1)

Bahan hukum primer Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Perkawinan, Hukum Acara Perdata dan Hukum Adat Batak Toba.

2)

Bahan hukum sekunder Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perceraian di kalangan Batak Toba yang beragama Kristen.

3)

Bahan hukum tertier Bahan yang bisa memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti ensiklopedi, majalah, artikel-artikel, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum perceraian bagi masyarakat Adat Toba yang beragama Kristen.


24

5. Tehnik Pengumpulan Data Tehnik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 2 (dua) cara yaitu : a. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literature/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. b. Penelitian Lapangan (field research), yaitu dilakukan untuk menghimpun data primer dengan wawancara, dilakukan secara langsung kepada informan, dengan mempergunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, agar lebih mendapatkan informasi yang lebih fokus dengan masalah yang diteliti.

6. Alat Pengumpul Data Alat pengumpul data yang dipergunakan di dalam penelitian ini antara lain: 1) Studi Dokumen dan bahan pustaka Studi dokumen, yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, teori-teori dan laporan-laporan yang bertalian dengan penelitian ini.


25

2) Wawancara Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara kepada responden yang telah ditetapkan dengan memilih model wawancara langsung yang terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara dengan sistematis, tujuannya agar mendapatkan data yang mendalam dan lengkap serta mempunyai kebenaran yang konkrit baik secara hukum maupun kenyataan yang ada di lapangan. Adapun nara sumber yang ditentukan adalah: a.

Hakim di Pengadilan Negeri Balige

b.

Kepala Desa Martoba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir

c.

Pengetua Adat Batak di Desa Martoba

d.

Pendeta Agama Kristen

7. Analisa Data Sesuai dengan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif kualitatif sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu setelah data primer diperoleh dilakukan pemeriksaan dan evaluasi untuk mengetahui validitasnya. Selanjutnya data itu dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis dalam penulisan tesis ini. Sedangkan evaluasi dan penafsiran data dilakukan secara kualitatif. Oleh karena itu data yang sudah dikumpulkan, dipilah-pilah dan dilakukan pengolahannya, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode kualitatif. Atas dasar pembahasan dan analisis ini diperoleh suatu kesimpulan


26

terhadap penelitian yang dilakukan. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Sesuai dengan kodrat alam manusia sejak lahir sampai meninggal dunia hidup

Recommend Documents