BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Perkembangan zaman yang pesat menyebabkan hubungan antara produsen

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perkembangan zaman yang pesat menyebabkan hubungan antara produsen sebagai penghasil barang atau jasa dengan konsumen sebagai pemakai barang atau jasa sebagian besar tidak dilaksanakan secara langsung. Terdapat suatu jarak, dimana umumnya konsumen tidak mengenal pembuat barang atau jasa yang mereka peroleh untuk kebutuhannya. Selain itu kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa semakin meningkat dan semakin canggih baik kegunaannya maupun penampilannya, sehingga diperlukan suatu informasi yang lengkap dari produsen kepada konsumen tentang suatu barang atau jasa yang mereka hasilkan. Banyak cara yang ditempuh oleh suatu perusahaan untuk mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan kepada konsumen, salah satunya adalah iklan, yang merupakan bagian penting dari pemasaran suatu produk. Periklanan tidak bisa dilepaskan dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan, terutama dalam hal pemasaran produk-produk yang dihasilkan. Iklan menentukan hubungan antara produsen dan konsumen.1 Produk barang atau jasa itu sendiri, baik penamaannya, pengemasannya maupun penetapan harga dan distribusinya, semuanya tercermin dalam kegiatan

1

Morissan, 2010, Periklanan: Komunikasi Pemasaran Terpadu, Prenada Media Group, Jakarta,

hlm. 35.

1

Universitas Sumatera Utara

periklanan. “Tanpa adanya periklanan, berbagai produk atau jasa tidak akan dapat mengalir secara lancar ke para distributor atau penjual, apalagi sampai ke tangan konsumen atau pemakainya”.2 Perkembangan iklan sebagai media informasi suatu produk “booming” seiring dengan perkembangan media periklanan itu sendiri, seperti radio, televisi dan surat kabar. Penggunaan lembaga penyiaran pada umumnya, khususnya radio sebagai sarana promosi atas produk oleh produsen semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sekurang-kurangnya ada dua alasan mengapa para produsen memilih media radio sebagai sarana promosi melalui pemasangan iklan, harga relatif lebih murah, dan daya jangkau lebih luas baik dari aspek jarak maupun lapisan masyarakat. 3 Harga (rate) pemasangan iklan pada Radio KISS FM Medan sebagaimana tertera pada tabel berikut. Tabel 1. Rate Iklan pada Radio KISS FM Medan Tahun 2010 No. Uraian I. SPOT a. Prime Time

b. Regular Time

II. III.

ADLIB SPONSOR PROGRAM a. Blocking Time

JAM 06.00 – 10.00 15.00 – 18.00 19.00 – 21.00 10.00 – 15.00 18.00 – 19.00 21.00 – 24.00 60 Detik 30 Menit

1 s/d 30 Detik

31 s/d 60 Detik

Rp. 210.000,-

Rp. 300.000,-

Rp. 170.000,-

Rp. 240.000,-

Rp. 360.000,Rp. 1.800.000,- nett

2

Frank Jefkins, 1997, Periklanan, diterjemahkan oleh Haris Munandar, edisi Ketiga, Grafindo, Jakarta, hlm. 1. 3 Robert W. Bly, 2006, The Complete Ideal’s Guide: Direct Marketing. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 51.


45 Menit 60 Menit

Rp. 2.400.000,- nett Rp. 3.000.000,- nett

30 Menit 45 Menit 60 Menit

Rp. 1.500.000,- nett Rp. 2.000.000,- nett Rp. 2.500.000,- nett

60 Menit 30 Menit 60 Menit V. INSERT / QUIZ 5 Menit VI. LIVE REPORT 5 Menit Sumber: PT. Radio KISS FM, Medan, 2010.

Rp. 5.000.000,- nett Rp. 2.000.000,- nett Rp. 4.000.000,- nett Rp. 750.000,- nett Rp. 750.000,- nett

b. Non Blocking Time

IV. TALK SHOW a. Prime Time b. Regular Time

Sebagai konsekuensi logis dari booming periklanan melalui media tersebut di atas adalah terjadinya sengketa yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan tersebut. Bentuk-bentuk sengketa yang mungkin terjadi bermacammacam, baik dalam bentuk wanprestasi maupun dalam bentuk perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk wanprestasi yang pernah terjadi antara PT. Java Festival Production (JFP) dengan PT. Radio Kidung Indah Selaras Suara (KISS FM) Medan adalah keterlambatan pembayaran oleh JFP kepada pihak radio KISS FM. Dalam hal sengketa tersebut, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara damai, karena alasan keterlambatan yang diajukan oleh JFP dapat diterima oleh pihak radio KISS FM.4 Perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban yang mengikat untuk ditaati oleh para pihak. Dalam perjanjian siaran iklan antara pihak 4

Perjanjian Kerjasama antara PT. Java Festival Production dengan PT. Radio Kidung Indah Selaras Suara No. 006/PKS-MP/JSF-RKISS/IX/2010.


pemasang iklan dan pihak radio juga berlaku syarat perjanjian seperti tertuang dalam Pasal 1320 dan 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dimana pihak pemasang iklan mengikatkan dirinya dengan pihak radio yang akan menyiarkan iklan, dan pihak pemasang iklan berkewajiban untuk membayar sejumlah biaya penyiaran iklan oleh radio sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Tidak terpenuhinya prestasi ini bisa karena kesalahan dari salah satu pihak yang mengakibatkan wanprestasi. Overmacht atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggungjawab para pihak, yang membuat perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.5 Dalam penyiaran iklan juga harus dihindari terjadinya iklan yang menyesatkan, menipu yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen. 6 Hakekat iklan bagi perlindungan konsumen ialah merupakan janji dari para pihak yang mengumumkannya, karena itu iklan dalam segala bentuknya mengikat para pihak tersebut dengan akibat hukumnya.7 Dalam Pasal 1 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara No.02/P/KPI/12/2009: 1) Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menjadi panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan tidak 5

S.B. Marsh dan J. Soulsby, 2006, Hukum Perjanjian, Alih Bahasa: Abdul kadir Muhammad, Alumni, Bandung, hlm. 27. 6 Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, 2006, Etika Pariwara Indonesia, Jakarta, hlm. 11. 7 Badan Pembina Hukum Nasional, Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum dan Etika Bisnis Periklanan di Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1993/1994, hlm. 12.


diperbolehkan dalam menyelenggarakan

penyiaran dan

mengawasi

sistem penyiaran nasional Indonesia. 2) Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan 3) Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk gratis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima rnelalui perangkat penerima siaran 4) Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk gratis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Perjanjian kerjasama pemasangan iklan dibuat dalam bentuk kontrak, dimana dalam perjanjian kerjasama penyiaran iklan tersebut, telah ditentukan hak dan kewajiban para pihak termasuk jika terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, sehubungan dengan perjanjian kerjasama pemasangan iklan di radio, dilakukan suatu kajian mengenai tanggung jawab lembaga penyiaran radio dan produsen dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan, dalam undang-undang Hak Cipta dicantumkan penerapan. Pengadilan niaga sebagai sarana penyelesaian perkara perdata, keragaman sanksi pidana dan/atau denda terhadap para pelanggar hak cipta, percantuman sanksi


pidana terhadap pelanggar penggunaan perbanyakan atau disebut end user piracy dan sebagainya. 8

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : 1. Bagaimana ruang lingkup hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemasangan iklan melalui radio ? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan melalui radio tersebut ? 3. Bagaimana

pelaksanaan

perlindungan

Pemerintah

terhadap

Lembaga

Penyiaran dan konsumen dari iklan yang menyesatkan?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui ruang lingkup hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemasangan iklan melalui radio. 2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan melalui radio tersebut.

8

Imam Budi Maulana, 2005, Bianglala Haki, PT.Hecca Mitra Utama, hlm. 147


3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan Pemerintah terhadap Lembaga Penyiaran dan konsumen dari iklan yang menyesatkan.

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu : 1. Secara Teoritis Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya bidang keperdataan terutama yang berhubungan dengan perjanjian. 2. Secara Praktis Diharapkan akan bermanfaat sebagai masukan bagi praktisi periklanan terutama pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian kerjasama.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada, maupun sedang dilakukan, khususnya pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, belum ada penelitian yang membahas mengenai Tanggung Jawab Lembaga Penyiaran Radio dan Produsen Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan Iklan.


F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa teori hukum menjadikan nilai-nilai dan postulat-postulat hukum, maka tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai serta postulatpostulat hukum sampai pada landasan filosofisnya.9 Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum.10 Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan caracara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. 11 Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.12 Menurut H. Zainuddin Ali, kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri, yaitu: teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum,

dan

ulasan

pakar

hukum

berdasarkan

dalam

pembidangan

kekhususannya.13 Keempat ciri khas teori hukum tersebut dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis dan atau salah satu ciri tersebut, maka kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut adalah teori-teori 9

Satjipto Raharjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 159. M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, hlm. 27. 11 Burhan Ashshofa, 1998, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23. 12 M. Solly Lubis, Op.Cit., hlm. 23. 13 H. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79. 10


hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan. Berkaitan dengan pendapat tersebut, maka teori adalah serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala.14 Selanjutnya dijelaskan bahwa teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi penjelasan yang sifatnya umum.15 Dengan adanya perjanjian internasional tentang aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan kekayaan inteleketual (TRIPs), materi yang harus dilindungi diperluas dengan ciptaan-ciptaan sebagai berikut: a. Karya-karya yang harus dilindungi menurut Konvensi Bern; b. Program komputer; c. Kumpulan data/informasi; d. Pertunjukan-pertunjukan (berupa pertunjukan langsung, disiarkan atau perekaman gambar pertunjukan); e. Rekaman Suara; dan f. Penyiaran.

14

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 141. Mukti Fajar Nurdewata et al, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 134. 15


Indonesia turut menandatangani TRIPs pada tahun 1997 dan setuju untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan TRIPs pada tahun 2000. 16 Sehubungan dengan hal tersebut dengan meneliti tentang perjanjian pemasangan iklan dalam praktek yang dihubungkan dengan perjanjian kontrak menggunakan teori untuk menjelaskan permasalahan yang ada yaitu teori kehendak. Menurut teori kehendak, suatu kontrak menghadirkan suatu ungkapan kehendak diantara para pihak, dalam teori kehendak terdapat asumsi bahwa suatu kontrak melibatkan kewajiban yang dibebankan terhadap para pihak yang mana dalam teori kehendak, yaitu teori penawaran dan penerimaan. Teori penerimaan dan penawaran merupakan teori dasar dari adanya kesepakatan kehendak adalah teori offer and acceptance yang dapat dimaksudkan bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (offer) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (acceptance) oleh pihak lain dalam kontrak tersebut. Teori ini diakui secara umum diretiap system hukum, sungguhpun pengembangan dari teori ini banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law.17 Dalam undang-Undang Hak Cipta No19 tahun 2002 pasal 1 angka 12 disebutkan Lembaga Penyiaran adalah organissi penyelenggara siaran yang

16

Tim Lindsay dkk, 2006, Hak Kekayaan Intelektual, PT.Alumni Bandung, hlm.99. HS Salim, 2006, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47. 17


berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui system elektromagnetik. Lembaga Produsen adalah organisasi atau badan hukum yang pertama kali memproduksi dari sebuah karya cipta, Lembaga iklan adalah organisasi yang melakukan pengiklanan terhadap suatu karya. Dalam pasal1 Komisi Penyiaran Indonesia disebutkan dalam : Ayat 2 : “Penyiaran

adalah

kegiatan

pemancarluasan

siaran

melalui

sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Ayat 3 : Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4 : Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Ayat 8 : Siaran langsung adalah program siaran yang ditayangkan dengan waktu dan lokasi yang sama.


Ayat 9 : Siaran tidak Iangsung adalah program siaran yang direkam untuk ditayangkan pada waktu yang berbeda. Ayat 15: Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Ayat 16 : Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran

radio

atau

televisi

dengan

tujuan

memperkenalkan,

memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. Ayat 17 : Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan,

memasyarakatkan,

gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau

dan/atau

pesan-pesan

mempromosikan lainnya

kepada

masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut. Ayat 18 : Progam siaran berlangganan adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk gratis, dan karakter yang disiarkan oleh Iembaga penyiaran berlangganan.


Ayat 19 : Program penggalangan dana adalah program siaran yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial. Hak penyiaran adalah merupakan Hak terkait yang termasuk dalam hak ekonomi,

18

dalam hal

melakukan pengumuman iklan adalah merupakan

pengumuman atau pemberitaan tentang sesuatu karya cipta atau terhadap suatu kegiatan baik bersifat sosial maupun bersifat komersil, pengiklanan yang dilakukan terhadap sebuah stasiun radio adalah merupakan bentuk kerja sama dalam hal kepentingan masing-masing baik sifatnya saling menguntungkan. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Rumusan tersebut selain tidak lengkap artinya juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja, artinya sangat luas karena hanya dipergunakan perkataan ‘perbuatan’ tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.19 Pasal 1338 KUH Perdata menentukan, “Semua persetujuan yang dibuat secara sah dan sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

18 19

Otto Hasibuan, 2008, Hak Cipta di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, hlm. 78 Wirjono Prodjodikoro, 2000, Azas-azas Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, hlm, 52.


Perjanjian adalah perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, dimana untuk itu diperlukan syarat-syarat seperti dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Asas kepastian hukum merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas pacta sunt servanda diberi arti sebagai pactum, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja. Asas Itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, menyatakan bahwa : “Semua perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama,


seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.20 Suatu perjanjian dalam pelaksanaannya ada kemungkinan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau mungkin tidak dapat dilaksanakan karena adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat terjadi berupa wanprestasi dan keadaan memaksa21. a)

Wanprestasi Wanprestasi menurut Abdul Kadir Muhamad mempunyai arti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian22. Sedangkan menurut J. Satrio, wanprestasi mempunyai arti bahwa debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi23. Debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi baik karena lalai maupun

karena kesengajaan 24 . Untuk menentukan dan menyatakan apakah seseorang melakukan wanprestasi, tidaklah mudah karena seringkali tidak diperjanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang telah diperjanjikan. Sebelum dinyatakan wanprestasi, seorang debitur harus lebih dahulu ditagih atau diberi teguran atau somasi, sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUH 20

JM.Van Dunne dan Van der Burght,Gr. 1988, Perbuatan Melawan Hukum, Dewan Kerja sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang, hlm 15. 21 J. Satrio, 1988, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya,Alumni, Bandung, hlm. 83. 22 Abdul Kadir Muhamad, 1998, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20. 23 J. Satrio, Op.Cit, hlm. 122. 24 Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 122.


Perdata yang menyebutkan : “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan terus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Pernyataan lalai sebenarnya merupakan suatu peringatan dari kreditur agar debitur berprestasi, selambat-lambatnya pada suatu saat tertentu25. Menurut Pasal 1267 KUH Perdata, pihak kreditur dapat menuntut pihak debitur yang lalai dengan memilih beberapa kemungkinan tuntutan Sedangkan menurut R. Subekti26, akibat hukum bagi debitur yang telah wanprestasi adalah suatu sanksi, terdapat 4 (empat) macam sanksi yaitu : 1) Ganti Rugi Debitur harus membayar ganti rugi sebagai akibat kerugian yang diderita kreditur, seperti yang tersebut dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Undang-undang juga memberikan ketentuan yang merupakan pembatasan tentang apa yang dituntut sebagai ganti rugi, ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata, yaitu menyatakan sebagai berikut : Pasal 1247 KUH Perdata menentukan: “Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya dapat diduga

25 26

Purwahid Patrik, 2004, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, hlm. 12. R. Soebekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28.


sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.” Pasal 1248 KUH Perdata menentukan: “Bahwa jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya di berutang, pengganti biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.” Dengan demikian walaupun debitur dalam kenyataan lalai atau alpa tetap diberi perlindungan oleh undang-undang terhadap kesewenangan pihak kreditur. Akan tetapi pembatasan tersebut hanya meliputi kerugian yang dapat diduga pada kemungkinan timbulnya kerugian dan besarnya kerugian. 27 Serta kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari wanprestasi, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1248 KUH Perdata. 2) Pembatalan Perjanjian Pembatalan ini mempunyai maksud bahwa kedua belah pihak berkehendak kembali kepada keadaan semula sebelum perjanjian diadakan. Bila salah satu pihak telah memenuhi atau menerima prestasi dari pihak lain (baik barang maupun uang), maka harus dikembalikan seperti sedia kala. 28 Pemutusan perjanjian karena wanprestasi debitur diatur dalam Pasal 1265-1267 KUH Perdata, yaitu terdapat dalam bagian V Bab I buku III KUH Perdata. Menurut 27

Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hlm. 72. Suharnoko, 2008, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.124. 28


undang-undang dalam hal wanprestasi, harus memenuhi syarat untuk melaksanakan pembatalan perjanjian, yaitu : (a) Debitur harus dalam keadaan wanprestasi; (b) Pemutusan perjanjian dengan perantaraan hakim; (c) Harus dalam perjanjian timbal balik. 3) Peralihan Resiko Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi sesuatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Disebutkan dalam Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata, bahwa atas kelalaian dari seseorang debitur maka ia akan dikenai sanksi peralihan resiko. 4) Pembayaran Ongkos Perkara Dalam hal debitur yang lalai dan sebagai pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara, seperti yang disebutkan dalam suatu hukum acara pidana maupun acara perdata (Pasal 181 ayat (1) H.I.R). Kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan ataupun sanksinya terhadap debitur tersebut. Kreditur dapat menuntut satu atau lebih sanksi kepada debitur. Jadi selain dapat menuntut pemenuhan perjanjian saja juga dapat disertai dengan menuntut ganti rugi29. Sedangkan bagi seorang debitur yang dituduh wanprestasi dapat mengajukan beberapa alasan sebagai alat untuk membela diri, yaitu30:

29 30

Handri Raharjo, 2010, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm.82. Purwahid Patrik, Op.Cit, hlm, 24.


(a) Mengajukan alasan bahwa kreditur telah lalai; (b) Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa; (c) Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. b) Akibat dari Wanprestasi Sebagai akibat terjadinya wanprestasi maka debitur harus : 1) Mengganti kerugian. 2) Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur. 3) Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian. Di samping debitur harus bertanggung gugat tentang hal-hal tersebut, maka apa yang dapat dilakukan oleh kreditur menghadapi debitur yang wanprestasi itu. Kreditur dapat menuntut salah satu dari 5 kemungkinan sebagai berikut : 1) Dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian. 2) Dapat menuntut pemenuhan perjanjian. 3) Dapat menuntut pengganti kerugian. 4) Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian. 5) Dapat menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian. Wanprestasi memang dapat terjadi dengan sendirinya tetapi kadangkadang tidak. Banyak perikatan yang tidak dengan ketentuan waktu pemenuhan prestasinya memang dapat segera ditagih. Ini diperlukan tenggang waktu yang


layak dan ini diperbolehkan dalam praktek. Tenggang waktu dapat beberapa jam, dapat pula satu hari bahkan lebih. Maka dari itu dalam perjanjianperjanjian yang tidak ditentukan waktunya wanprestasi tidak terjadi demi hukum, karena tidak ada kepastian kapan ia betul-betul wanprestasi. Kalau perikatan itu dengan ketentuan waktu, kadang-kadang ketentuan waktu mempunyai arti yang lain yaitu : bahwa debitur tidak boleh berprestasi sebelum waktu itu tiba. Jalan keluar untuk mendapatkan kapan debitur itu wanprestasi undangundang

memberikan

upaya

hukum

dengan

suatu

pernyataan

lalai

(ingebrekestelling, sommasi) Pasal1242 KUHPerdata. Pernyataan lalai ialah merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan saat terjadinya wanprestasi. Sedangkan pernyataan lalai adalah pesan (pemberitahuan) dari kreditur kepada debitur yang menerangkan kapan selambat-lambatnya debitur diharapkan memenuhi prestasinya. Biasanya diberikan waktu yang banyak bagi debitur terhitung saat pernyataan lalai itu diterima oleh debitur. Pernyataan lalai ada yang diperlukan dan ada yang tidak diperlukan mengingat adanya bentuk wanprestasi31. 1) Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan lalai tidak diperlukan, kreditur langsung minta ganti kerugian. 2) Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasi maka pernyataan lalai diperlukan, karena debitur dianggap masih dapat berprestasi. 3) Kalau debitur keliru dalam memenuhi prestasi, Hoge Raad berpendapat pernyataan lalai perlu, tetapi Meijers berpendapat lain apabila karena

31

Ibid. hlm. 26


kekeliruan debitur kemudian terjadi pemutusan perjanjian yang positif (positive contrackbreuk), pernyataan lalai tidak perlu.32 Pemutusan perjanjian yang positif adalah dengan prestasi debitur yang keliru itu menyebabkan kerugian kepada milik lainnya dari kreditur. Lain halnya pemutusan perjanjian

yang negatif, kekeliruan prestasi tidak

menimbulkan kerugian pada milik lain dari kreditur, maka pernyataan lalai diperlukan. Suatu perjanjian pada umumnya akan berakhir apabila tujuan dari perjanjian itu telah dicapai, yang masing-masing pihak telah memenuhi prestasi yang diperjanjikan, sebagaimana yang mereka kehendaki bersama dalam mengadakan perjanjian tersebut. Di samping berakhirnya perjanjian seperti disebutkan di atas, terdapat beberapa cara lainnya yang dapat mengakhiri perjanjian, yaitu33: 1) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak yang membuatnya. Misalnya; dalam perjanjian telah ditentukan batas waktu berakhirnya dalam waktu tertentu. 2) Undang-undang menentukan batas waktu perjanjian tersebut. Misalnya : Pasal 1520 KUH Perdata, bahwa hak membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu tertentu, yaitu lebih lama dari lima tahun. 3) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir. Misalnya : jika salah satu pihak meninggal, perjanjian menjadi hapus, sesuai dengan Pasal 1603 KUH Perdata. 4) Karena perjanjian para pihak (herroeping). Seperti tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan dengan perjanjian para pihak yang membuatnya.

32 33

Agus Yudha Hernoko, Op.Cit, hlm. 137. Ibid, hlm. 69.


5) Pernyataan penghentian perjanjian, dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau oleh satu pihak hanya pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja dan perjanjian sewa menyewa. 6) Berakhirnya karena putusan hakim, misalnya jika dalam perjanjian terjadi sengketa yang diselesaikan lewat jalur pengadilan, kemudian Hakim memutuskan perjanjian tersebut berakhir. Perjanjian pemasangan iklan melalui lembaga penyiaran radio adalah salah satu upaya produsen dalam mempromosikan produk atau jasa yang dihasilkan. Iklan merupakan karya cipta yang disiarkan yang juga menjadi karya siaran, sehingga memiliki aspek hukum dan dilindungi oleh undangundang. Pasal 7 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan bahwa Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu. Dengan demikian iklan sebagai karya yang dirancang oleh produsen merupakan ciptaan produsen itu sendiri dalam hal ini produsen bisa sipemberi iklan atau Lembaga penyiaran . Periklanan dalam bahasa Inggris disebut advertising yang berasal dari bahasa Latin Advertere, artinya mengalihkan perhatian. Dengan demikian periklanan merupakan bentuk komunikasi massa, komunikasi yang dilakukan oleh suatu pengiklan (perusahaan) untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada konsumen melalui (media). 34 Agar pengiklan dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan konsumen, mereka dibantu biro iklan untuk merancang pesan iklan yang kreatif dapat menarik konsumen untuk melihat,

34

Morissan, Op.Cit., hlm. 52.


mendengar, lalu membaca melalui media (televisi, radio, surat kabar, majalah, billboard, dan sebagainya).35 Dalam kenyataannya, penyampaian pesan kepada konsumen melalui iklan akan selalu mendapat hambatan berupa pesan-pesan lain yang saling berebut perhatian audience-nya. Oleh karena itu, pesan iklan harus menarik agar dapat merebut perhatian dan mudah diingat konsumen. Pemasangan iklan digunakan untuk mencapai sasaran jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Sasaran jangka pendek yaitu menyampaikan pesan secara luas kepada calon pembeli yang prospektif (awarness). Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai jenis periklanan, seperti:36 a) b) c) d) e) f)

National advertising Retail advertising Cooperative Advertising Trade Advertising Industrial Advertising Farm Advertising Sebuah iklan diciptakan melalui sebuah proses yang cukup panjang.

Secara umum gambaran proses penciptaan sebuah iklan adalah menentukan segmentasi pasar, mengetahui motivasi pembelian, menciptakan pesan yang efektif, memilih media yang tepat, dan mengevaluasi setiap langkah yang diambil. Hal ini dapat dilakukan setelah pengarahan singkat (briefing) dari klien. 37 Setelah semua informasi didapatkan, langkah selanjutnya adalah

35

Ibid, hlm. 54. Mohammad Suyanto, 2007, Strategi Perancangan Iklan Outdoor Kelas Dunia, Andi, Yogyakarta, hlm. 72-73. 37 Morissan, Op.Cit, hlm. 57. 36


menentukan posisi produk, perencanaan pesan, dan perencanaan media. 38 Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: a) b) c) d) e)

Penjelasan Produk Pengumpulan Data Sasaran Memosisikan Merek Kreativitas Pesan Iklan.39

2. Konsepsi Suatu kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Suatu konsep merupakan gejala yang akan diteliti akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.40 Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertianpengertian konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya. 41 Tanggung jawab dalam hukum dimaksudkan sebagai keterikatan para pihak terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan usahanya, dalam penelitian ini adalah tanggung di bidang perdata. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan

38

Mohammad Suyanto, Op.Cit, hlm. 74. Ibid, hlm. 76-77. 40 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 132. 41 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 39


menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.42 Radio adalah salah satu bentuk media massa elektronik yang melakukan siaran dalam bentuk audio. Iklan adalah suatu bentuk komunikasi massa yang dilakukan oleh suatu perusahaan

untuk

mengkomunikasikan

informasi

tentang

produk

yang

dihasilkannya kepada konsumen.43 Pihak ketiga adalah masyarakat luas ataupun pemilik hak kekayaan intelektual yang merasa dirugikan kepentingannya akibat penyiaran iklan tersebut.

G. Metode Penelitian 1. Spesifikasi Penelitian Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.44 Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal perjanjian pemasangan iklan. 42

UU No. 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta, Pasal 1 point 12. Mohammad Suyanto, Op.Cit, hlm. 53. 44 Bambang Sunggono, 2001, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38. 43


2. Jenis dan Sumber Data Pada penelitian hukum, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.45 Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan, yaitu: a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu berhubungan dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perjanjian. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, artikel, buku-buku referensi, media informasi lainnya. c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi pentunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus umum, dan jurnal. 3. Teknik dan Alat Pengumpul Data Pengumpulan data dilakukan dengan penelurusan kepustakaan. Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat

45

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.


dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpul data dengan cara sebagai berikut: a) Studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. b) Wawancara yang dibantu dengan pedoman wawancara dengan nara sumber yang hanya berperan sebagai informan, yaitu manajemen radio Kiss FM. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. 4. Analisis Data Setelah diperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, maka dilakukan inventarisir dan penyusunan secara sistematik, kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif, yakni berpikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Perkembangan zaman yang pesat menyebabkan hubungan antara produsen

Recommend Documents