BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan yang diselenggarakan baik pada pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Penyelenggaraan pendidikan harus fokus diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik seperti yang tercantum dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 bahwa satuan pendidikan diupayakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu : “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Secara harfiah makna yang terkandung dalam tujuan tersebut adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan pendidikan yang berkualitas pula, yang mampu merealisasikan harapan tersebut secara nyata. Pendidikan secara operasional menjadi tanggung jawab bersama antara orangtua sebagai pelaksana informal, masyarakat sebagai pelaksana non formal dan sekolah sebagai pelaksana formal. Ketiga unsur tersebut dikenal dengan nama tri pusat pendidikan. Sampai saat ini program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan belum memberikan hasil yang memuaskan, banyak cara yang sudah dilaksanakan Ikhbal Firdaus, 2014 Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2

namun sampai saat ini,

semua upaya tersebut belum memperlihatkan hasil

menggembirakan karena hasil yang dicapai belum maksimal. Keadaan ini hendaknya menjadi bahan bagi penyelenggara satuan pendidikan dalam mengembangkan kualitas sekolah sehingga sekolah mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan pendidikan yang dalam perkembangannya terus meningkat. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pendidikan ditandai dengan tingginya permintaan masyarakat terhadap satuan pendidikan yang mampu memberikan layanan pendidikan secara maksimal sehingga kondisi ini menuntut satuan pendidikan atau lembagalembaga pendidikan berkompetisi. Pesatnya arus informasi memungkinkan masyarakat dapat selektif dalam memilih satuan pendidikan atau lembaga pendidikan untuk anak-anak mereka. Dalam upaya untuk terus mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah dan salah satunya digulirkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diharapkan mampu memberikan arah dan koridor pelaksanaan bagi para penyelenggara pendidikan sehingga tujuan pendidikan nasional mampu diupayakan dengan dukungan seluruh jajaran pelaksana dan penyelenggara pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses,

standar

kompetensi

lulusan,

standar

pendidik

dan

tenaga

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan yang secara langsung dapat menjadi penunjang terlaksananya manajemen pendidikan yang berkualitas sehingga dapat menciptakan generasi yang memiliki kualifikasi seperti apa yang diharapkan yaitu mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain dan secara akif Ikhbal Firdaus, 2014 Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3

berperan mengatasi dampak negatif dari era globalisasi. Sebagai suatu lembaga pendidikan, sekolah melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan layanan belajar dan lulusan yang bermutu sesuai standar yang dipersyaratkan serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Mutu pendidikan sekolah, baik mutu proses pendidikan maupun mutu lulusannya terutama, ditentukan oleh kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan pada sekolah tersebut. Salah satu dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi tidak dapat dilepaskan dari sistem pengadaan dan pendayagunaan unsur-unsur penunjang fasilitas bermutu dan tepat guna. Penyediaan dan pendayaagunaannya erat kaitannya dengan kurikulum yang akan atau sedang dilaksanakan, yang mencakup fasilitas belajar, perlengkapan dan perlatan, tenaga pengajar, dan tersedianya dana dalam jumlah yang mencukupi. Kewajiban dan tanggung jawab sekolah yaitu fungsi, peran, dan kurikulum pada akhirnya bermuara pada sistem pembelajaran yang relevan dan efesien dalam rangka mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. Unsur penunjang belajar merupakan salah satu komponen dalam strategi belajar. Pelaksanaan kegiatan belajar akan menjadi lebih efesien dan efektif jika tersedia unsur penunjang belajar yang memadai. Dengan kata lain, tanpa unsur penunjang belajar yang memenuhi persyaratan, tentunya kegiatan dan keberhasilan belajar akan terhambat. Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian, yakni media atau alat bantu belajar, peralatan- perlengkapan belajar, dan ruangan belajar. Secara keseluruhan, ketiga komponen tersebut memberikan kontribusinya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar di sekolah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar di sekolah yaitu “ sarana dan prasarana yang memadai hal ini menyangkut alat-alat belajar yang memadai, tempat belajar yang nyaman, serta biaya yang mencukupi” (Sudarman, 2004: 87). Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang Ikhbal Firdaus, 2014 Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4

penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, untuk itu

perlu

dilakukan

peningkatan

dalam

pendayagunaan

dan

pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Menurut Bafadal , I (2008: 2) bahwa " Sarana pendidikan adalah semua perangkat perlatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses di sekolah". Sedangkan prasarana pendidikan menjelaskan bahwa "prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah". Penjelasan di atas bahwa sarana dan prasarana sangat menunjang proses belajar mengajar. Fungsi manajemen sarana dan prasarana sebagai suatu penunjang pendidikan muncul dari pengelolaan kebutuhan fasilitas untuk memberikan arah pada perkembangan proses kegiatan belajar mengajar, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam operasional sekolah. Standar pelayanan minimum pendidikan merupakan bentuk operasional dari manajemen sarana dan prasarana sekolah, yang diarahkan menciptakan efektivitas proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Standar pelayanan minimum pendidikan di sekolah dapat menjadi kunci terbentuknya pendidikan yang sesuai dengan harapan seluruh stakeholder pendidikan termasuk masyarakat pengguna pendidikan. Standar pelayanan minimum pendidikan berorientasi pada peningkatan layanan sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisiensi sehingga menunjang proses pendidikan yang berlangsung secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Menurut undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Bab XII Pasal 45 tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan yaitu: “ (1) setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. (2) ketentuan menengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”. Ikhbal Firdaus, 2014 Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5

Peraturan menteri yang mengatur standar sarana dan prasarana tercantum dalam peraturan menteri No. 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan yang berbunyi: “Standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA) mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana”. Standarisasi

sarana

prasarana

sangat

diperlukan

untuk

menilai,

menetapkan, dan menilai kelayakan material yang akan digunakan dan menjadi pendukung kegiatan sekolah. Standarisasi sarana prasarana, pada saatnya akan menjadi tolok ukur yang harus dipenuhi oleh Sekolah untuk merancang, menetapkan, dan menilai perangkat kebutuhan sarana dan prasarana. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah unggulan tentu saja akan sangat mengharapkan hasil yang memiliki kualitas atau mutu yang tinggi, dan hasil pendidikan yang bermutu merupakan fenomena yang sudah harus melekat dalam setiap aspek atau tahapan proses kegiatan pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana. Oleh karena itu, untuk mendukung upayaupaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana sekolah unggulan, Dinas Pendidikan bermaksud menyiapkan Pedoman tentang standarisasi sarana prasarana Sekolah unggulan. Pedoman ini merupakan acuan bagi pengelola sarana dan prasarana sekolah unggulan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Tidak sedikit sekolah dikatakan unggul namun tidak memenuhi kualifikasi keunggulan seperti yang diharapkan. Berdasarkan pendapat penulis, Sekolah Laboratorium-Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung sebagai salah satu lembaga yang mampu memberikan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan secara optimal dapat dijadikan salah satu pilihan sekolah unggul yang mampu memenuhi harapan stakeholders pendidikan dalam menciptakan generasi handal yang dapat memenuhi tantangan global dan berdaya saing tinggi.

Ikhbal Firdaus, 2014 Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

6

Sekolah Laboratorium-Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung sebagai salah-satu sekolah unggulan dapat dibuktikan dengan tingginya daya minat masyarakat yang sangat tinggi dikarenakan pelayanan sarana prasarana sekolah yang memadai dalam menunjang proses pendidikan dengan tujuan untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas belajar mengajar, dan juga standarisasi dalam pengelolaan sarana prasarana pendidikan sehingga memiliki out put lulusan 100% serta prestasi lainnya yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan peserta didik secara maksimal. Dalam

hal memberikan pelayanan pendidikan khususnya sarana dan

prasarana pendidikan

Sekolah Laboratorium-Percontohan Universitas

Pendidikan Indonesia Bandung tidak sedikit mendapatkan kendala, salah satu kendala yang muncul mengenai anggaran pembelanjaan sarana dan prasarana yang berperan sangat penting dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Informasi yang didapat melalui wawancara terhadap karyawan BPS Sekolah Laboratorium-Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung diantaranya seperti, belum sesuainya ketepatan waktu dalam pengeluaran anggaran pembelian sarana dan prasarana dengan pengadaan sarana dan prasarana yang akan dilaksanakan. Kendala lain yang terjadi di Sekolah

Laboratorium-Percontohan

Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yaitu belum adanya ketentuan pokok atau pedoman

khusus untuk pengelolaan sarana dan prasarana.

Sehingga dapat menghambat dalam pengelolaan sarana prasarana semisalnya dalam

inventarisasi barang yang belum adanya barcode dan data yang

permanen untuk aset milik sekolah dan BPS. Fakta lain menyebutkan bahwa, dalam melakukan pendataan sarana dan prasarana pendidikan di Sekolah Laboratorium-Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung masih terdapatnya perbedaan format yang akan digunakan misalnya terdapat sejumlah format data aset yang tidak singkron atau berbeda antara dengan pihak pengelola sarana dan prasaranadengan pihak BPS atau sekolah. Ikhbal Firdaus, 2014 Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

7

Mengingat pentingnya peran sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang proses pendidikan dan melihat fenomena yang muncul tentang perrmasalahan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan dasar di atas penulis berpendapat bahwa kualitas Sekolah Laboratorium-Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung perlu di evaluasi dan dikaji lebih dalam supaya dapat mengidentifikasi kunci kesuksesan standar minimum dari perencanaan, implementasi serta efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan sarana prasarana pendidikannya. Dengan tujuan akhir hasil evaluasi dan pengkajian ini dapat dijadikan rujukan bagi penyelenggara pendidikan dalam menetapkan standar minimum untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sarana prasarana pendidikan baik pada ruang lingkup persekolahan maupun pengambil kebijakan. Untuk mengetahui sejauh mana standar pelayanan minimum dalam pengelolaan sarana prasarana pendidikan di sekolah unggulan maka perlu dilakukan evaluasi dalam bentuk penelitian yang mendalam. Berdasarkan halhal yang telah dikemukakan, menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam bentuk penelitian, dengan judul: " Standar Pelayanan Minimum Pendidikan (Studi Kasus Manajemen Sarana dan Prasarana di Sekolah Laboratorium-Percontohan UPI Bandung)".


8

B. Fokus Penelitian Dalam upaya untuk terus mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah dan salah satunya digulirkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. “Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diharapkan mampu memberikan arah dan koridor pelaksanaan bagi para penyelenggara pendidikan sehingga tujuan pendidikan nasional mampu diupayakan dengan dukungan seluruh jajaran pelaksana dan penyelenggara pendidikan”. Pada standar nasional pendidikan adanya standar tentang manajemen sarana dan prasarana. Standarisasi

sarana

prasarana

sangat

diperlukan

untuk

menilai,

menetapkan, dan menilai kelayakan material yang akan digunakan dan menjadi pendukung kegiatan sekolah. Standarisasi sarana prasarana, pada saatnya akan menjadi tolok ukur yang harus dipenuhi oleh Sekolah untuk merancang, menetapkan, dan menilai perangkat kebutuhan sarana dan prasarana. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah unggulan tentu saja akan sangat mengharapkan hasil yang memiliki kualitas atau mutu yang tinggi, dan hasil pendidikan yang bermutu merupakan fenomena yang sudah harus melekat dalam setiap aspek atau tahapan proses kegiatan pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana. Oleh karena itu, untuk mendukung upayaupaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana perlu adanya standar pelayanan minimum pendidikan di bidang sarana dan prasarana pendidikan. Standar pelayanan minimum pendidikan bidang sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan acuan bagi pengelola sarana dan prasarana sekolah unggulan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Berdasarakan latar belakang masalah berikut, maka penelitian ini akan memfokuskan kajian tentang standar pelayanan minimum pendidikan dalam


9

bidang manajemen

sarana

dan

prasarana

dan

mengetahui

tingkat

ketercapaian manajemen sarana dan prasarana pendidikan serta mengetahui sejauh mana kesesuaian standar pelayanan pendidikan dengan penerapan manajemen sarana prasarana di lingkungan sekolah LaboratoriumPercontohan UPI Bandung.

C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka tujuan penelitian ini dirumuskan ke dalam dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus : 1. Secara Umum Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang standar pelayanan minimum pendidikan dalam manajemen sarana prasarana di lingkungan Sekolah Laboratorium-Percontohan UPI. 2. Secara Khusus a. Memperoleh informasi tentang kondisi nyata manajemen sarana dan prasarana di lingkungan sekolah Laboratorium-Percontohan UPI Bandung b. Mengetahui sejauh mana kesesuaian standar pelayanan minimum pendidikan dengan penerapan manajemen sarana prasarana di lingkungan sekolah Laboratorium-Percontohan UPI Bandung

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh staf yang ada di Sekolah Laboratorium-Percontohan UPI Bandung untuk bahan memperbaiki atau meningkatkan standar pelayanan sarana dan prasarana pendidikan.


10

1. Secara Teoritis Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan informasi umum tentang pelayanan minimum sarana dan prasarana pendidikan di Sekolah LaboratoriumPercontohan UPI Bandung, dan informasi umum tentang pengelolaan sarana dan prasarana, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kajian bagi penelitian selanjutnya. 2. Secara operasional Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih umumnya kepada kepala sekolah serta guru, khususnya kepada wakil kepala sekolah bidang saran dan prasarana dalam peningkatan dan perbaikan pelayanan pendidikan yang diberikan kepada siswa serta semua pihak yang terkait.

E. Asumsi Penelitian Untuk melakukan suatu penelitian perlu adanya suatu dukungan anggapan dasar. Anggapan dasar ini dinyatakan sebagai titik tolak pemikiran dalam suatu penelitian yang kebenarannya tidak diragukan lagi oleh peneliti. Berdasarkan pernyataan asumsi tersebut, yang melandasi penelitian ini diantaranya : a. Standar pelayanan manajemen sarana prasarana mempunyai peran penting dalam proses merancang dan

melaksanakan

proses pendidikan yang

efisien dan efektif. Standar pelayanan manajemen sarana prasarana tersebut mengenai standar pelayanan minimum pendidikan di Sekolah Laboratorium-Percontohan UPI Bandung. b. Standar pelayanan manajemen sarana prasarana dapat dijadikan sebagai suatu tolak ukur atau memperbaiki rancangan dengan melihat komponen sarana prasarana apa saja yang perlu dipersiapkan dalam proses pembelajaran agar bisa lebih terfokuskan cakupan pendidikannya, sehingga diharapkan Sekolah Laboratorium-Percontohan UPI Bandung Ikhbal Firdaus, 2014 Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

11

menghasilkan output yang bermutu dan bermanfaat sesuai bidangnya. c. Standar pelayanan manajemen sarana prasarana ini dapat meningkatkan layanan dan mampu menyesuaikan dengan standar pelayanan minimum pendidikan yang sudah diterapkan pemerintah untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. d. Untuk melihat sejauhmana standar pelayanan minimum pendidikan dalam manajemen sarana prasana di Sekolah Laboratorium-Percontohan UPI Bandung.

F. Penjelasan Istilah Menjelaskan mengenai konsep-konsep, serta istilah yang digunakan dalam penelitian. Berikut istilah-istilah dalam penelitian ini: Standar Pelayanan Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diharapkan mampu memberikan arah dan koridor pelaksanaan bagi para penyelenggara pendidikan sehingga tujuan pendidikan nasional mampu diupayakan dengan dukungan seluruh jajaran pelaksana dan penyelenggara pendidikan, (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19, 2005: 2). Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan serta mempergunakan/mengikutsertakan semua potensi yang ada baik personal maupun material secara efektif dan efisien, Sukarti & Sururi (Tim Dosen Administrasi Pendidikan, 2008: 197). Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media (Suryosubroto, 2004). Sedangkan prasarana pendidikan menurut Ibrahim Bafadal (2003:2) adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Ikhbal Firdaus, 2014 Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

12

G. Struktur Organisasi Skripsi Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi penelitian, penjelasan istilah, dan struktur organisasi skripsi. Bab II menguraikan tentang kajian pustaka dan kerangka pemikiran. Kajian pustaka berisi teori yang sedang dikaji yaitu tentang standar nasional pendidikan, konsep dasar manajemen sekolah, konsep manajemen sarana dan prasarana pendidikan dan konsep tentang standar pelayanan minimum pendidikan bidang sarana dan prasarana. Kerangka pemikiran merupakan tahapan yang ditempuh dalam mendeskripsikan kajian pustaka yang diteliti. Bab III berisi penjabaran yang rinci mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari desain penelitian, metode penelitian dan pendekatan penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan uji keabsahan data. Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti akan menguraikan hasil pengumpulan data. Adapun isi yang tercakup dalam bab ini meliputi hasil temuan umum, hasil temuan penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. Bab V merupakan kesimpulan dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang berjudul “ Standar Pelayanan Minimum Pendidikan (Studi Kasus Manajemen Sarana dan Prasarana di Sekolah Laboratorium-Percontohan UPI Bandung).


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Penelitian

Recommend Documents