BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Bahasa pada dasarnya sudah menyatu dengan kehidupan manusia. Manusia menyampaikan gagasan, ide, pikiran, harapan dan keinginan lewat bahasa. Bahasa yang digunakan oleh manusia memiliki unsur-unsur yang sangat beragam. Unsur-unsur tersebut dimulai dari bagaimana manusia memproduksi bunyi yang kemudian berubah menjadi kata dan kalimat yang diujarkan oleh manusia. Kalimat yang diujarkan manusia pasti memiliki makna serta maksud tertentu. Hal ini ditandai oleh beragamnya tindak tutur yang dilakukan oleh manusia ketika berkomunikasi dengan manusia lainnya. Bahasa yang digunakan oleh manusia memiliki berbagai kepentingan dan fungsinya masing-masing. Bahasa yang digunakan oleh manusia dapat digunakan untuk kepentingan berbudaya, pendidikan, hukum, beragama dan masih banyak lainnya. Salah satu peran bahasa yang kini tengah menjadi sorotan adalah peran bahasa dalam dunia hukum. Peran bahasa dalam dunia hukum sudah menjadi hal yang sangat vital. Hal tersebut dapat terlihat dari mulai banyaknya para ahli bahasa yang dilibatkan untuk menangani sebuah kasus. Apabila biasanya suatu penyidikan terhadap sebuah kasus ditumpukan pada aspek-aspek di dalam dunia hukum,
maka kini aspek dari segi ilmu bahasa sudah menjadi salah satu aspek
yang dapat membantu dalam penyidikan sebuah kasus. Para ahli bahasa menggunakan suatu ilmu kebahasaan (linguistik) untuk menangani sebuah kasus. Ilmu kebahasaan yang digunakan adalah ilmu linguistik forensik.
Linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan
hukum di mana di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan mendapatkan
beberapa
penyelesain
hukum
pelanggaran (Olsson,
hukum yang ditujukan untuk 2008:
3).
Adapun
M uhammad Fariz Az Zarqi, 2014 D iskrepansi informasi dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum di pengadilan negeri bandung (sebuah analisis linguistik forensik) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
menurut
2
McMenamin (2002: 4) linguistik forensik adalah studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum. Berbekal ilmu linguistik forensik, para ahli bahasa dapat meneliti sebuah kasus dari awal mula penyidikan polisi, proses penyusunan surat dakwaan, surat tuntutan, hingga proses persidangan. Dalam proses penyidikan polisi terhadap perkara pidana, terkadang didapati sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Polisi seharusnya berperan sebagai animator yang mewakili sebuah institusi negara untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan perkara pidana maupun perdata. Akan tetapi, kenyataannya polisi seringkali beralih peran menjadi principal, author, dan figure. Hal tersebut didukung oleh peryataan Goffman dalam Heydon (2005: 21) bahwa partisipan dalam pembicaraan diidentifikasi memiliki empat
peran
yang
dapat
berganti-ganti,
diantaranya
animator, principle, author, dan figure. Ketika polisi melakukan pergantian peran di saat melakukan proses penyidikan terhadap tersangka, maka hal tersebut dapat menimbulkan suatu kondisi yang tidak sehat. Hal tersebut disebabkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dihadirkan dalam proses penyidikan, terkadang didapati polisi memberikan janji-janji yang sebenarnya di luar kuasanya kepada tersangka di saat proses penyidikan. Selain dari kasus di atas, peran bahasa sangat berperan penting dalam proses penyusunan surat dakwaan. Seorang Jaksa Penuntut Umum diwajibkan memenuhi syarat formil dan materil dalam menyusun surat dakwaan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dalam penyusunan surat dakwaan perlu dicermati dengan baik, karena ketika terdapat sedikit kesalahan dalam penggunaan bahasa dapat berdampak perubahan hukum yang diberikan. Hal ini dapat dicontohkan ketika terdapat kesalahan dalam penggunaan prefiks di- dan ter- dalam surat dakwaan untuk kasus pembunuhan yang terjadi di Bandung. Dalam kasus tersebut, terdapat sebuah
keterangan
yang
tidak
sesuai dengan keterangan tersangka yang
menyatakan bahwa korban terseret oleh motor yang dikendarai oleh tersangka. Akan tetapi, di dalam surat dakwaan tertulis bahwa korban diseret oleh tersangka. kesalahan di atas dapat menyebabkan kesalahan dalam vonis hukum kepada M uhammad Fariz Az Zarqi, 2014 D iskrepansi informasi dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum di pengadilan negeri bandung (sebuah analisis linguistik forensik) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
3
tersangka, atau bahkan surat dakwaan dapat batal demi hukum. Maka dari itu, penggunaan bahasa dalam proses penyusunan surat dakwaan perlu dicermati dengan baik agar surat dakwaan dapat segera dilimpahka n ke Pengadilan Negeri. Proses penyidikan perkara pidana dan proses penyusunan surat dakwaan merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana di mana didalamnya sangat berkaitan erat dengan undang-undang pidana yang berkaitan dengan kasus pidana yang terjadi. Menurut Basian (2009:91) sistem peradilan pidana adalah suatu institusi kolektif yang harus dijalani seorang tersangka atau terdakwa hingga suatu putusan pidana dijatuhkan dan dilaksanakan. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang terlibat dalam kasus pidana harus mengikuti serangkaian proses hukum hingga akhirnya seseorang tersebut mendapat kepastian hukum. Proses penyidikan perkara oleh polisi dan proses penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa merupakan salah satu rangkaian yang harus dijalani oleh tersangka atau terdakwa. Berangkat dari pernyataan di atas, penelitian kali ini akan membahas mengenai diskrepansi informasi yang acap kali terjadi dalam proses penyusunan surat dakwaan. Peneliti memilih surat dakwaan sebagai objek penelitian karena surat dakwaan merupakan dasar dari proses pemeriksaan dalam persidangan. Surat dakwaan merupakan akta yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan merupakan ornamen yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang didasari asas oportunitas yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam menuntut atau mendakwa terdakwa pelaku kasus pidana. Format surat dakwaan haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dalam tata cara penyusunan surat dakwaan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 143 ayat 2 huruf KUHAP yang berisikan bahwa surat dakwaan haruslah memenuhi dua syarat utama yang diantaranya syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil wajib dipenuhi oleh JPU yang berisi mengenai data lengkap terdakwa, tanggal surat dibuat, dan tanda tangan JPU. Apabila salah satu poin dari M uhammad Fariz Az Zarqi, 2014 D iskrepansi informasi dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum di pengadilan negeri bandung (sebuah analisis linguistik forensik) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
4
syarat formil tidak terpenuhi, maka surat dakwaan dapat dibatalkan oleh Hakim. Akan tetapi surat tersebut tidak dibatalkan demi hukum, melainkan batal karena dinilai tidak jelas kepada siapa dakwaan tersebut ditujukan. Sama halnya dengan surat formil, syarat materiil juga wajib dipenuhi dengan baik oleh JPU. Syarat materiil meliputi tindak pidana apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dimana tindak pidana dilakukan, bilamana tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana dilakukan, akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut, apa yang
mendorong
terdakwa
melakukan
tindak
ketentutan-ketentuan pidana yang diterapkan.
pidana,
dan yang terakhir
Apabila syarat materiil tidak
terpenuhi secara menyeluruh, maka surat dakwaan akan batal demi hukum yang mengakibatkan terdakwa batal ditahan. Keterangan dalam surat dakwaan pun harus disampaikan dengan sangat jelas, yang artinya keterangan dalam surat dakwaan harus seimbang dengan keterangan dalam BAP. Kasus kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan pernah terjadi dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Bareskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji. Susno Duadji batal dieksekusi karena dalam surat dakwaam yang ditujukan kepadanya tidak memenuhi syarat pasal 197 KUHAP. Sehingga pihak dari Susno Duadji mengajukan penundaan eksekusi karena keputusan kasasi dinilai tidak memenuhi syarat pasal tersebut. Selain kasus di atas, yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah format gramatikal dari surat dakwaan yang dirasa terlalu rumit untuk dibaca karena terdapat banyak kalimat tidak efektif yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa penelitian ini perlu dilakukan demi tercapainya kelegalan sebuah surat dakwaan berdasarkan aspek kebahasaannya. Sejauh ini penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan analisis forensik adalah penelitian yang dilakukan oleh Bachari (2011). Penelitian ini menggunakan
analisis
tindak
tutur
untuk
membuktikan
tindak
penipuan,
penghinaan, dan pencemaran nama baik. Bachari berhasil membuktikan bahwa benar kedua terlapor melakukan penghinaan dengan cara mengevaluasi wujud fisik dan sifat pelapor dengan kategori yang rendah dan negatif. Kemudian dalam M uhammad Fariz Az Zarqi, 2014 D iskrepansi informasi dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum di pengadilan negeri bandung (sebuah analisis linguistik forensik) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
5
kasus penipuan, Bachari berhasil menemukan satu tuturan dari terlapor yang mengandung daya tipu muslihat. Akan tetapi dalam kasus pencemaran nama baik, Bachari berhasil membuktikan bahwa tuturan terlapor sulit untuk dikatakan sebagai tindak pencemaran nama baik. Selanjutnya, Bachari menemukan bahwa tidak benar adanya tindak penghinaan, penipuan, dan pencemaran nama baik dari segi implikaturnya. Terakhir, Bachari berhasil menemukan bahwa tiga tuturan terlapor benar untuk patut diduga sebagai tindak pidana jika dilihat dari analisis felicy conditions. Penelitian selanjutnya datang dari Bachari (2013). Dalam penelitian ini, Bachari berhasil menemukan pengalihan topik di dalam proses pemeriksaan polisi. Secara mikro memiliki tujuan untuk membantu terperiksa mengingat informasi yang dibutuhkan, menasihati, memberi keterangan, dan mengondisikan agar terperiksa merasa nyaman di saat pemeriksaan. Kemudian secara makro memiliki tujuan untuk membangun kedekatan antara penyidik dan terperiksa. Sehingga terperiksa dapat bersikap kooperatif di saat pemeriksaan. Selanjutnya,
penelitian
sebelumnya
datang
dari
Hermawan
(2013).
Penelitian ini membahas mengenai ketidakcocokan informasi antara keterangan tersangka dengan BAP Polisi. Hermawan menemukan informasi yang hilang atau tidak akurat dalam BAP. Kemudian Hermawan pun menemukan penambahan atau salah tafsir informasi dalam BAP. Penelitian terdahulu yang terakhir datang dari Bachari (2013). Dalam artikelnya, Bachari membahas mengenai pemenuhan syarat formal dan materil dalam transkripsi BAP polisi. Bachari memaparkan penemuan penelitian dalam artikelnya, yang diantaranya adalah 1) penghilangan informasi dari jawaban tersangka, 2) doktrinasi yang memiliki daya paksa pada tersangka untuk membuat persetujuan, dan 3) pemuatan jawaban yang tidak dinyatakan oleh tersangka. Penelitian
yang
akan
dilakukan
oleh
peneliti berjudul “Diskrepansi
Informasi dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bandung (Sebuah analisis Linguistik Forensik)”. Peneliti menggunakan pisau analisis linguistik forensik sebagai acuan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti M uhammad Fariz Az Zarqi, 2014 D iskrepansi informasi dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum di pengadilan negeri bandung (sebuah analisis linguistik forensik) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
6
menggunakan teori diskrepansi dan pasal 143 ayat 2 KUHAP sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sangatlah berbeda karena penelitian ini lebih difokuskan kepada diskrepansi informasi dalam surat dakwaan yang berdampak kepada proses persidangan.
B. Masalah Penelitian Masalah penelitian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Adapun uraiannya sebagai berikut. 1. Identifikasi Masalah Pengidentifikasian masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Masalah dalam penelitian ini terkait dengan persoalan diskrepansi informasi. Bahasa sebagai alat yang digunakan dalam proses hukum, ini menjadi entitas yang tidak lagi menggambarkan fakta hukum yang sebenarnya. 2. Batasan Masalah Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Penelitian ini dibatasi pada persoalan diskrepansi informasi yang terdapat pada surat dakwaan sebagai produk hukum yang didasarkan pada BAP Kepolisian. 2) Penelitian ini hanya menggunakan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum di Bandung. 3. Rumusan Masalah Berdasarkan
identifikasi
dan
batasan
masalah,
selanjutnya
peneliti
merumuskan beberapa masalah sebagai berikut. 1) Bagaimana wujud diskrepansi informasi dalam surat dakwaan JPU? 2) Apa implikasi diskrepansi informasi yang terdapat di dalam surat dakwaan terhadap proses hukum yang dijalani para pihak?
C. Tujuan Penelitian Adapun
tujuan
dari
penelitian
ini
adalah
untuk
mengetahui
mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut. M uhammad Fariz Az Zarqi, 2014 D iskrepansi informasi dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum di pengadilan negeri bandung (sebuah analisis linguistik forensik) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
dan
7
1) Mendeskripsikan wujud diskrepansi informasi dalam surat dakwaan JPU. 2) Mendeskripsikan implikasi diskrepansi informasi yang terdapat di dalam surat dakwaan terhadap proses hukum yang dijalani para pihak.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun uraiannya sebagai berikut. 1. Manfaat Teoretis Penelitian pengembangan
ini
diharapkan
bidang
linguistik
dapat
memperkaya
forensik
terutama
kajian
teoretis
terkait
yang berkenaan dengan
diskrepansi antara BAP dan surat dakwaan (legal process) 2. Manfaat Praktis 1) Penelitian
ini
diharapkan
dapat
menegakkan
supremasi
hukum
yang
berkeadilan membantu memahami penyusunan surat dakwaan dan peranan bahasa di dunia hukum. 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif di dalam analisis adanya perbedaan antara BAP yang dibuat oleh polisi surat dakwaan JPU yang selama ini sering terdengan di ruang sidang pengadilan Indonesia. E. Struktur Organisasi Skripsi Pada bagian ini, Peneliti akan menjelaskan mengenai rincian dari setiap bab dan bagian bab dalam skripsi ini. Berikut adalah rincian bab dari skripsi ini. Bab satu merupakan pendahuluan dari skripsi. Bab satu terdiri atas latar belakang masalah,
masalah penelitian yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan
masalah, dan rumusan masalah. Selanjutnya, bab satu ini terdiri dari tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terbagi menjadi manfaat teoretis dan manfaat praktis, serta yang terakhir adalah struktur organisasi skripsi. Bab dua terdiri dari kajian teori dan penelitian terdahulu. Kajian teori yang digunakan dalam skripsi ini diantaranya, linguistik forensik yang di dalamnya termasuk bahasa dan hukum, penyusunan wacana institusi kepolisian, dan tindak tutur langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, teori yang digunakan adalah M uhammad Fariz Az Zarqi, 2014 D iskrepansi informasi dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum di pengadilan negeri bandung (sebuah analisis linguistik forensik) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
8
diskrepansi informasi, dan surat dakwaan sebagai acuan untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini. Bab tiga merupakan metode penelitian yang di dalamnya terdapat sumber data penelitian, data atau korpus data, desain penelitian dan justifikasi dari pemilihan desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Setelah itu, bab empat merupakan pembahasan hasil penelitian
mengenai strategi kebahasan
Jaksa
Penuntut
Umum dan
diskrepansi informasi pada surat dakwaan oleh JPU di Pengadilan Negeri Bandung. Lalu terakhir adalah bab lima yang merupakan penutup yang terdiri kesimpulan dan saran.
M uhammad Fariz Az Zarqi, 2014 D iskrepansi informasi dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum di pengadilan negeri bandung (sebuah analisis linguistik forensik) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
