1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Perkembangan profesi auditor internal dalam era globalisasi saat ini sangat pesat, bahkan audit internal telah diikuti keberadaannya sebagai bagian dari organisasi perusahaan (corporate governance) yang dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan.The Institute of Internal Auditor pada tahun 2001 telah melakukan redifinisi terhadap internal auditing. Dimana disebutkan bahwa internal auditing adalah suatu aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang aktivitas konsultasi (consultacy activity) yang bernilai tambah (valued added) dan meningkatkan operasi perusahaan. Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak di tentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme dan juga komitmennya terhadap bidang yang ditekuninya. Suatu komitmen organisasional menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasikan keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi (Mowday, porter dan steers, 1982 dalam Sri Trisnaningsih 2003). Dalam menjalankan profesinya, auditor mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis mereka terhadap organisasi dimana mereka bekerja, profesi mereka,masyarakat dan diri mereka sendiri (Anni, 2004). Etika telah menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum. Guna menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas audit harus berpedoman pada stanadar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sementara bagi perusahaan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab
1
http://digilib.mercubuana.ac.id/
2
lansung kepada Presiden yang melakukan pengawasan intern terhadap akuntanbilitas keuangan negara yang meliputi kegiatan : lintas sektoral, kebendaharaan umum negara, dan penugasan dari Presiden. Auditor BPKP sebagai auditor internal pemerintah harus meningkatkan kinerjanya baik untuk kebutuhan masa kini maupun antisipasi kebutuhan masa yang akan datang (Suharmadi dan Hardiningsih, 2009). Kinerja auditor menunjukan tingkat auditor dalam mencapai hasil output) terutama dilihat dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Kemampuan auditor sangat mempengaruhi kinerja audit yang menunjukan bahwa bila auditor memiliki perilaku profesional yang lebih besar, dia akan efektif dalam mencerminkan kinerja audit yang lebih tinggi (baotham 2007). Begitu juga dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) keberhasilan BPKP dalam mengembangkan misi pemeriksaan sangat tergantung dari upaya kualitas para auditornya, guna menunjang keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi sangatlah diperlukan kinerja auditor BPKP yang baik dan berkualitas. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat masih menemukan banyaknya kelemahan terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan (Widyananda, 2008). Terkait dengan hal tersebut, Widyananda (2008) mengungkapkan pentingnya merevitalisasi peran auditor internal pemerintah untuk penegakan good governance. Dengan demikian, dapat disimpulkanbahwa kinerja auditor internal masih belum optimal. Pemahaman auditor atas profesionalisme dapat disebut sebagai persepsi auditor atas profesiomalisme. Tertarik mengadakan penelitian di BPKP ( Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ) karena BPKP menjadi salah satu unit kerja instansi pemerintah yang dijadikan piloting implementasi Sasaran Kinerja Individu (SKI). Penerapan SKI merupakan bagian dari pelaksanaan program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat yang menekankan pada kompetensi dalam rangka mencapai kinerja organisasi yang ditetapkan. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membangun aparatur negara untuk meningkatkan profesionalitas aparatur negara dan untuk mewujudkan tata
2
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
pemerintahan yang baik, di pusat maupun daerah (Effendi, 2009).Sebagai konsekuensi profesional, auditor harus menjunjung tinggi profesionalismenya. Dengan memahami dan menerapkan profesionalisme, maka pelaksaan kinerja profesional sesuai dengan tujuan penugasan sehingga kinerja optimal dapat tercapai. Jadi, dapat dikatakan peningkatan kinerja auditor tersebut tidak hanya disebabkan oleh tuntutan masyarakat, namun disebabkan juga karena auditor BPKP RI, telah menerapkan etika profesionalisme yang mengatur etika profesi mereka secara baik.Independensi, integritas dan profesionalisme adalah nilai dasar etika BPKP. Etika profesi auditor merupakan hal penting yang harus dipeggang teguh oleh seorang auditor. Jika etika profesi yang mengatur profesi auditor tersebut telah dilaksanakan dengan baik maka dapat dipastikan bahwa kinerja dari seorang audito pun akan meningkat. Widodo
(2015)
menyatakan
kekecewaaanya
atas
kinerja
badan
pengawasan keuangan internal yang masih jauh dari harapan. "Artinya aparat pengawasan intern masih belum dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pencegahan korupsi. Karena jumlahnya sangat besar skali, 86 persen pada level 1," (Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di BPKP. Laporan dari Kepala BPKP Ardan Adiperdana tentang internal audit yang menyatakan hasilnya di level terburuk pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, tercatat ada 85 persen. Dan juga dilevel berikutnya masih cukup banyak, sekitar 14 persen. Sedangkan dilevel 3, hanya ada 1 persen. Jadi guna mengatasi kinerja yang masih kurang memuaskan tersebut, diberikan target lima tahun untuk mengubah permasalahan termuan di dalam pengawasan keuangan. Widodo menyatakan agar selanjutnya BPKP dapat memperbaiki kinerjanya supaya perbandingan masalah di atas bisa berbalik semestinya.Dimana level III yang 85 persen, level I yang 1 persen. Pernyataan ini dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo dalam kegiatan rakornas Pengawasan Internal Pemerintah yang dilaksanakan untuk memperoleh gambaran nyata APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yang saat ini di Indonesia berdasarkan hasil penilaian terhadap 417 APIP daerah yang telah dilakukan BPKP sampai
3
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
Desember akhir 2014 dengan menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM), sebanyak APIP (11,99%) berada pada level 2 (Infrastructure) dan sebanyak 367 APIP (88,015) berada pada level 1 (Initial).(www.antaranews.com) Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat untuk mengevaluasi kinerja auditor BPKP Aceh.Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menyatakan bahwa BPKP Aceh diduga sering memperlambat proses perhitungan audit kerugian keuangan negara, sebagaimana permintaan yang dilakukan oleh institusi aparat hukum baik kepolisian maupun kejaksaan. Askhalani juga meminta BPKP Pusat membentuk tim khusus untuk mengontrol kinerja BPKP Aceh. Hal ini sangat penting dilakukan terutama untuk mempercepat penyelesaian perkara pidana dugaan korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum.Selain itu, GeRAK Aceh mendorong Kepala BPKP Aceh untuk merubah sistem kerja para auditor yang ditunjuk menghitung kerugian keuangan negara atas kasus-kasus yang sedang ditangani. Menurutnya mekanisme dan tata kerja yang baik akan dapat membantu BPKP bekerja profesional, sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara.Evaluasi seluruh auditor yang di SK-kan dalam penanganan kasus, termasuk koordinator tim auditor yang diduga selalu menjadi penyebab lambatnya penyelesaian kasus korupsi di Aceh yang ditangani oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan )Sumber : http://atjehpost.co/articles/read/10268/GeRAK-Minta-Kinerja-AuditorBPKP-Aceh-Dievaluasi . Melihat fenomena-fenomena yang terjadi diatas dan penjelasan yang mendukung, maka dapat dikatakan bahwa profesionalisme auditor merupakan hal penting yang harus dipeggang teguh dan diterapkan oleh seorang auditor. Penelitian mengenai Pengaruh Persepsi Audit Internal atas Kode Etik terhadap Kinerja Auditor Internal salah satunya (Tantri Febri Arini, 2010) yang mengemukakan bahwa persepsi auditor internal atas kode etik yang terdiri atas integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi secara simultan berpengaruh
4
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
signifikan terhadap kinerja auditorinternal. Secara parsial, obyektivitas dan kompetensi berpengaruh signifikanterhadap kinerja auditor internal.Sedangkan penelitian yang dilakukan Mochamad Nizar Akbar (2014) meneliti tentang Pengaruh independensi dan profesionalisme terhadap kinerja auditor internal. Hasilnya menunjukan bahwa (1) independensi berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja auditor internal (2) profesionalisme berpengaruh secara simultan terhadap kinerja auditor internal. Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi Auditor Internal, Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor Internal” (Studi pada Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI ).
B. Perumusan Masalah Masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah: 1.
Bagaimana pengaruh persepsi auditor internal terhadap kinerja auditor internal ?
2.
Bagaimana pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor internal?
C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 1.
Untuk mengetahui bagaimana pengaruh persepsi auditor internal terhadap kinerja auditor internal
2.
Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor interna
5
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk perencanaan program profesional khususnya mengenai pemahaman dan ketaatan terhadap profesionalisme dalam rangka optimalisasi kinerja auditor secara individual maupun kinerja organisasi secara keseluruhan. 2. Bagi Pemerintah, penelitian ini memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan kualitas aparat pemerintah terkait dengan profesionalisme pegawai dalam bekerja sehingga kinerja aparat pemerintah seperti yang diharapkan dapat tercapai dan melalui reformasi birokrasi, pada akhirnya good governance dapat terwujud. 3. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadapliteratur penelitian akuntansi dalam bidang pengauditan, khususnya mengenai internal audit.
6
http://digilib.mercubuana.ac.id/
