BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Penelitian. Program pembangunan telah memberikan arahan kebijakan yang mengamanatkan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Program pembangunan telah memberikan arahan kebijakan yang mengamanatkan bahwa pengembangan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan tenaga kerja. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual. Upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja dilakukan melalui suatu upaya hukum perlindungan sosial ekonomi serta perlindunga hukum fisik teknis yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini mengingat bahwa tenaga kerja merupakan subyek utama dari pembangunan.

9 repository.unisba.ac.id

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dan pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terns mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.1 Mengingat pentingnya faktor tenaga kerja, maka kualitas sumber daya manusia perlu diperhatikan dan diberdayakan supaya mereka memiliki nilai lebih dalam arti mampu, lebih terampil, dan lebih berkualitas agar dapat diberdayakan secara optimal dalam pembanguna nasional dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Manusia merupakan unsur produksi yang utama, oleh karena itu, kemampuan, keterampilan, dan keahlian manusia perlu terns menerus ditingkatkan melalui perencanaan dan program ketenagakerjaan. Jika manusia mempunyai kemampuan dan kualitas yang tinggi, maka akan mampu menyukseskan pembangunan yang sedang dilaksanakan. 2 Sebagai tujuan pembangunan, tenaga kerja perlu memperoleh perlindungan dalam semua aspek, termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam dan di luar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas dasar keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan jaminan social tenaga kerja, sehingga menjamin rasa terpenuhinya keadilan serta terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin.

1

Bagian Umum Penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Gunawi Karta Sapoetra, Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja, Armico, Bandung, 1993, hlm.1. 2


Dengan demikian dalam mempekerjakan tenaga kerja, pengusaha diharapkan untuk : 3

Menganggap para tenaga kerja sebagai partner yang akan membantunya untuk

menyukseskan tujuan usaha.

a. Memberikan timbal balik yang layak terhadap jasa-jasa yang telah dikerahkan oleh partnernya itu berupa penghasilan yang layak dan jasajasa social tertentu sehingga partnernya (tenaga kerja) dapat lebih tertarik untuk bekerja lebih produktif.

b. Menjalin hubungan baik dengan para tenaga kerja itu, sehingga mereka merasakan bahwa tenga dan kemampuannya perlu dikerahkan dengan sebaikbaiknya seakan-akan mereka bekerja di perusahaan miliknya sendiri yang perlu dikembangkan dengan penuh rasa tanggungjawab.4 Sebaliknya para tenaga kerja yang bekerja di perusahaan itu harus mengimbangi hubungan kerja tersebut dengan kerja nyata yang baik, berprestasi, penuh kedisiplinan, penuh tangguangjawab agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan optimal. Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat seperti dalam suatu keluarga. Dengan demikian perusahaan tidak terganggu usahanya karena kedua belah pihak saling menghargai, saling peduli daan saling membantu dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan.

3

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.23 Gunawi Karta Sapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia berlandaskan Pancasila, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm.7 4


Kehidupan perusahaan yang demikian, nilai-nilai Pancasil a sangat diperhatikan oleh pengusaha maupun tenaga kerjanya Karena memprioritaskan musyawarah dan mufakat yang selalu digunakan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi.5 Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1992, bahwa sebelum tahun 1977 sebenarnya sudah terdapat beberapa ketentuan yang mewajibkan pengusaha untuk memberikan jaminan dan ganti rugi jika terjadi musibah atau risiko yang menimpa pekerjaannya, antara lain :6

1. Peraturan Kecelakaan (Ongevallenregeling) 1939 2. Peraturan Kecelakaan Pelaut (Schepen Ongevallenregeling) 1940 3. Undnag-undnag Kecelakaan Nomor 33 Tahun 1947 Namun, pada kenyataannya masih banyak pengusaha yang tidak mematuhi peraturan yang sudah ada, agar setiap pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan wajib diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 7

5

Ibid, hlm.8 Abdul Khakim, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.124 7 Rusli Hardijan, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm.101 6


Pengusaha yang diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerjanya sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan pada badan penyelenggara dengan formulir yang telah disediakan. Bagi yang tidak mendaftarkan dan setelah diberikan peringatan, tetap tidak melakukan kewajibannya, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.8 Sebagai manusia, tenaga kerja mempunyai bermacam-macam kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder yang menuntut pemenuhan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini diperlukan untuk mempertahankan hidup sehingga harus terpenuhi. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, kebutuhsn primer khususnya, diperlukan suatu usaha dengan melakukan kegiatan ekonomi dengan bekerja. Bekerja dapat dilakukan dengan mengikatkan diri kepada pihak lain (didalam hubungan kerja) ataupun dengan tanpa mengikatkan diri kepada pihak lain (diluar hubungan kerja), tetapi bila diperhatikan dengan cermat antara diluar hubungan kerja dengan didalam hubunga kerja, lebih banyak didalam hubungan kerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin sempitnya lapangan kerja dan semakin banyaknya pengangguran di usia kerja atau usia produktif yang berarti menunjukkan tingkat kemandirian kerja sangat sedikit, sehingga mengakibatkan ketergantungan kepada pihak lain dengan melakukan hubunagn kerja dengan pihak lain.

8

Ibid, hlm.103


Mengikatkan diri kepada pihak lain didasarkan pada perjanjian kerja, selanjutnya akan melahirkan hubungan kerja terhadap para pihaknya. Hubungan kerja yang terlahir akan menimbulkan hubungan hukum. Digunakannya kata "Hubungan kerja" adalah untuk menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihaknya yang akan menimbulkan akibat hukum bagi pelanggarnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (pacta sunt servanda)9 Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (15), yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah : "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah." Pola hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja terjadi setelah disepakatinya perjanjian kerja, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa : "Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak." - Pihak tenaga kerja dalam melakukan perjanjian kerja dengan pengusaha sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kondisi ekonomi

9

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.49


yang sangat lemah, pemenuhan kebutuhan hidup, serta upaya untuk meningkatkan taraf hidup, oleh Karena itu pihak pengusaha seringkali mengabaikan masalah keamanan dan kesehatan kerja. Keamanan kerja merupakan salah satu usaha utntuk melindungi tenaga kerja dan resiko kecelakaan kerja pada saat dia melaksanakan kerja. Setiap pekerjaan mengandung resiko kerja, sehingga tenaga kerja memerlukan perlindungan terhadap resiko kerja dari perusahaan yang memperkerjakannya agar mereka dapat beketja dengan rasa aman, tentram, dan tenang sehingga dapat mengurangi resiko kerja, dan pada akhirnya dapat menghasilkan pekerjaan yang optimal. Selain tenaga kerja dan pengusaha, pihak yang terkait dengan hubungan ketenagakerjaan adalah penguasa atau pemerintah. Pemerintah berperan dalam mengatur masalah

ketenagakerjaan

yang

secara

langsung

dilakukan

oleh

Departemen

Ketenagakerjaan. Tujuan utama dan Departemen Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi tenaga kerja dan memperhatikan keselamatan kerja pars buruh atau tenaga kerja yang umumnya berada pada posisi yang lemah dan selalu dirugikan oleh pengusaha. Keselamatan kerja yang merupakan salah satu upaya untuk melindungi tenaga kerja, memegang peran penting untuk diperhatikan dengan seksama Karena keselamatan kerja sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat


mengakibatkan timbulnya bahaya kecelakaan kerja baik di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan (kerja lapangan). Masalah keselamatan dan kesehatan kerja bukanlah merupakan masalah kecil, karena apabila kurang atau tidak diperhatikan pasti akan menimbukan kerugian baik materiil maupun non materiil bagi tenaga kerja. Kerugian tersebut diantaranya adalah kasus kecelkaan kerja, kasus kebakaran, kasus penyakit akibat kerja, kasus luka berat dan ringan, bahkan sampai mengakibatkan kematian. Banyak pengusaha yang kurang memperhatikan dan tidak perduli dengan masalah ini karena mereka cenderung hanya mengejar keuntungan untuk memenuhi target perusahaan. Salah satu wujud konkrit kecelakaan kerja terjadi pada perawat wanita RS Rajawali Bandung. Kecelakaan kerja perawat wanita di RS Rajawali Bandung dilatar belakangi oleh kelalaian orang lain (pasien) maupun alat-alat kesehatan yang digunakan untuk mempercepat kesembuhan pasien. Adapun resiko yang akan dihadapi oleh pekerja wanita baik fisik maupun secara moral lebih rentan daripada pekerja laki-laki. Pekerja wanita memiliki perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita, hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.


Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja diatur bahwa pekerja wanita yang berumur dibawah dan 18 (delapan belas) tahun dilarang bekerja antara pukul 23.00 sampai 07.00. pengusaha juga dilarang memperkerjakan pekerja wanita hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00.10 Menurut

Undang-undang

Keselamatan

Kerja

dan

Undang-undang

Ketenagakerjaan, pekerja wanita dilarang bekerja pada malam hari, kecuali apabila wanita tersebut bekerja dalam bidang sosial seperti : Rumah Sakit, diperbolehkan memperkerjakan pekerja wanita pada malam hari, karena pekerjaannya menyangkut keselamatan orang banyak. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 juga menyebutkan bahwa pengusaha yang memperkerjakan pekerja wanita antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 wajib Memberikan makanan dan minuman bergizi; Menjaga kesusilaan dan keamanan di tempat kerja; dan menyediakan pengangkutan antar-jemput bagi pekerja wanita yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.11 Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan Kerja, fasilitias yang diberikan meliputi pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit akibat

10 11

Rusli Hardijan, Op.Cit, hlm.82 Abdul Khakim, Op.Cit, hlm.109


kerja. RS Rajawali memberikan fasilitas kesehatan kerja untuk semua perawat termasuk perawat wanita. Perlindungan di RS Rajawali diberikan pada saat perawat berada dalam lingkungan RS Rajawali, kecelakaan yang terjadi diluar lingkungan RS Rajawali menjadi tanggungan pribadi. Setiap perawat wanita membawa kendaraannya masing-masing atau di jemput oleh salah satu dari kelurganya dan ada pula yang memakai angkutan umum. Tidak ada fasilitas angkutan antar jemput untuk setiap perawat wanita. Berkaitan dengan uraian diatas, mengingat pentingnya keselamatan kerja dalam upaya melindungi tenaga kerja terhadap bahaya timbulnya kecelakaan kerja, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja bagi tenaga kerja khususnya Perawat wanita disuatu Rumah Sakit (RS) dengan melakukan penelitian. Hasil dari penelitian ini dituangkan dalam bentuk penulisan hukum dengan judul : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN KERJA BAGI PERAWAT

WANITA

DI

RUMAH

SAKIT

RAJAWALI

BANDUNG

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) "


B. ldentifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan hukum ini, sebagai berikut :

1.

Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap kecelakaan kerja bagi pekerja wanita di RS Rajawali di tinjau dari Undang-undang nomor 3 Tahun 1992 tentang jamsostek?

2.

Apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh Rumah Sakit Rajawali dalam pelaksanaan perlindungan kecelakaan kerja terhadap perawat wanita di RS Rajawali Bandung?

C. Tujuan Penelitian Mengacu pada pokok permasalahan yang telah diidentifikasikan, penelitian ini bertujuan untuk :

1.

Mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap kecelakaan kerja bagi pekerja wanita di RS Rajawali di tinjau dari Undang-undang nomor 3 Tahun 1992 tentang jamsostek.

2.

Mengetahui masalah-masalah yang akan dihadapi oleh RS Rajawali dalam pelaksanaan perlindungan kecelakaan kerja terhadap perawat di RS Rajawali Bandung.


D. Kegunaan Penelitian Sejalan dengan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini akan memeberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Secara Teoretis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran clan pengembangan ilmu hukum bagi mereka yang akan ataupun telah terjun dalam bidang hukum pada umumnya dengan aspek-aspek hukum ketenagakerjaan khususnya dalam perlindungan hukum akibat kecelakaan kerja.

2.

Secara Praktis

a. Diharapkan dapat memberikan manfaat serta gambaran secara umum bagi masyarakat tentang tenaga kerja dan perlindungan hukumnya.

b. Memberikan informasi mengenai penanganan Rumah Sakit (RS) Rajawali dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap Perawat yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dihubungkan dengan UndangUndang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja.

c. Sebagai bahan masukan bagi pengusaha dalam menjalankan aktivitas produksinya dalam meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pekerjanya.


E. Kerangka Pemikiran Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV disebutkan mengenai Tujuan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan Negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasilan dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan Negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional di segala aspek kehidupan bangsa. Hak atas pekerjaan bagi warga Negara Indonesia dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa : "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghargaan yang layak bagi kemanusiaan." Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, termasuk perlakuan yang sama terhadap Para penyandang cacat. Pasal 6 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.12

12

Rusli Hardijan, Op.Cit, hlm.7


Pengertian pengusaha menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (7), yaitu : "

pengusaha adalah :

a. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri.

b. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan

c. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia." Secara umum, pengertian pengusaha adalah mencakup orang pribadi, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan.

Tenaga kerja sebagai salah satu pelaku pembangunan memberi kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Sektor tenaga kerja merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan devisa Negara. Maka dan itu pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Pembangunan ketenagakerjaan disamping memberikan dampak positif, juga dapat memberikan dampak yang negative terhadap usaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja,


sehingga sudah sewajarnya apabila tenaga kerja diberi perlindungan yang layak dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan sesungguhnya adalah unntuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga Negara untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak serta memberikan jaminan sosial yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai penjabaran dari UUD 1945 telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja, antara lain :13

a. Perlindungan PHK b. Jaminan sosial tenaga kerja c. Upah yang layak d. Tabungan pensiun Bersamaan dengan tujuan diatas, maka pemerintah Indonesia menuangkannya dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 yang salah satu programnya adalah pada bidang pembangunan Ketenagakerjan. Tercapainya pembangunan ketenagakerjaan juga tidak dapat terlepas dari hal-hal yang terkait dengan tenaga kerja itu sendiri dalam melakukan pekerjaannnya, karena pekerja merupakan asset perusahaan yang sangat penting. Sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja di tempat ia bekerja. Hal ini penting karena dalam melakukan pekerjaannya untuk mendapatkan

13

Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Rajawali, 1992, hlm.19


penghasilan adalah sangat bergantung pada kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik, yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas kerjanya. Hukum ketenagakerjaan memiliki sifat yang dianamis, dimana berarti merupakan bagian dari ilmu hukum yang terus berkembang dan bergerak mencari jalannya berupa ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan. Ini tercermin dari perkembangan materi hukum yang diatur dalam bentuk hukum positif atau ius constitutum, yang dalam banyak hal parallel dengan perkembangan konseptual ilmuu hukum ketenagakerjaan itu sendiri. Salah satu contoh yaitu masalah kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Maslah K3 ini merupakan bagian dari perlindungan pekerja yang mencakup kesehatan kerja, keselamatan kerja dan hygiene perusahaan.14 Perlindungan terhadap keselamatan kerja tenaga kerja dapat dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia beserta materi-materi yang diatur di dalamnya yang semata-mata dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan tersebut yang tentunya sejalan dengan arah pembangunan ketenagakerjaan itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja di Indonesia dapat kita lihat seperti antara lain pada undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakeijaan, (sebagai pengganti undang-undang No.14 tahun 1969 tentang pokokpokok tenaga kerja, undang-undang

14

R Goenawan Oetomo, Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di Indonesia, Ghardika Press, Jakarta, 2004, hlm.52


No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja), serta undang-undang No.3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, yaitu perlindungan pekerja agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Berkaitan dengan kecelakaan kerja dan pemberian jaminan perlindungan sosial, maka diatur secara lebih jelas dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970, keselamatan kerja adalah :15 "Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta caracara melakukan pekerjaan." Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Sedangkan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan

15

Sumakmur, Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989, hlm.1


penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.16 Terutama bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari sangat perlu diperhatikan baik di lingkungan pekerjaannya maupun diluar lingkungan pekerjaannya yang menyangkut keselamatan dan kesehatan pekerja itu sendiri. Baik resiko fisik maupun secara moral pekerja wanita lebih rentan dari pekerja laki-laki, maka adanya perlindungan lebih untuk pekerja wanita agar pekerja wanita mendapatkan rasa aman dan nyaman. Undang- undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) diatur mengenai penyelenggaraan Jaminan-jaminan perlindungan sosial yang akan diterima oleh tenaga kerja dalam hal terkena kecelakaan kerja tersebut. Disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang No.3 tahun 1992 bahwa perlindungan bagi tenaga kerja, meliputi :17

1.

Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha

2.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

3.

Perlindungan khusus bagi pekerja /buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat dan

16 17

Abdul Khakim, Op.Cit, hlm.118 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.60


4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja. Bentuk dari jaminan perlindungan ini menurut pasal 1 ayat (1) Undangundang No.3 Tahun 1992 adalah :

" suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. " Setiap pengusaha yang memeperkerjakan minimal 10 orang pekerja atau membayar upah pekerja minimal 1.000.000,00 ( satu juta rupiah) sebulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja, hal ini diatur sebagaimana dalam PP No.14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Manfaat dari jaminan sosial tenaga kerja adalah memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. 18 Selanjutnya dalam Undang-undang No.40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dijelaskan mengenai jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

18

www.jamsostek.co.id


F. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Metode Pendekatan Pendekatan hukum yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penulisan ini menitikberatkan pada data sekunder berupa peraturan-peraturan yang di dukung dengan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan. 2. Spesifikasi Penelitian Dalam rangka penyusunan penulisan hukum ini, digunakan metode penelitian deskriptif

analitis,

yaitu

metode

memberikan

gambaran

tentang

ketenagakerjaan khususnya mengenai perlindungan terhadap pekerja dalam hal jaminan kecelakaan kerja lalu menganalisisnya. 3. Tahap penelitian Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Penelitian Kepustakaaan Penelitian dilakukan terhadap data-data sekunder baik yang merupakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang terdiri dari : 1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen hukum lainnya yang erat kaitannya


dengan masalah teori-teori hukum perburuhan dan program jamsostek. 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, makalah-makalah seminar hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum. 3. Bahan

hukum

tersier,

yaitu

bahan-bahan

lain

yang

ada

relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, artikel-artikel, majalah atau Koran, dan internet. b. Penelitian Lapangan Penelitian dilakukan terhadap instansi atau lembaga yang berkaitan dengan keikutsertaan perusahaan dalam program jamsostek dan jaminan perlindungan terhadap pekerja dalam hal kecelakaan kerja melalui wawancara untuk mendapatkan data dan bahan-bahan yang lebih lengkap dan akaurat. 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa : a.

Studi kepustakaan

b.

Wawancara


5. Lokasi Penelitian Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh penulis antara lain dari : a. Perpustakaan Pusat Universitas Islam Bandung (UNISBA), b. Perpustakaan Universitas Padjadjaran (UNPAD), c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS). Selain menggunakan studi kepustakaan, penelitian ini ditunjang dengan penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk menambah kelengkapan data yang diperoleh dalam studi

kepustakaan.

Lokasi

penelitian

lapangan

ini

akan

dilakukan

pada

lembaga/instansi yang terkait dengan masalah.

6. Metode Analisis Data Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dan penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Penelitian. Program pembangunan telah memberikan arahan kebijakan yang mengamanatkan

Recommend Documents