BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Penelitian Pasal 1 Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut jelas bahwa pada dasarnya pembayaran pajak ditujukan untuk kemakmuran rakyat atau dengan kata lain dari rakyat dan untuk rakyat dimana salah satu faktor kemakmuran rakyat adalah pembangunan fasilitas di segala bidang.. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dan yang paling besar pada APBN. Oleh karena itu, dalam mensukseskan penerimaan pajak perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak , terutama para wajib pajak untuk membayar pajak. Perkembangan dunia perpajakan dapat dilihat dari reformasi perpajakan dan meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan yang dapat dilihat dalam APBN dan APBD. Negara semakin memiliki tuntutan untuk meningkatkan penerimaan
negara
demi
kemandirian
negara
dalam
membiayai
seluruh
pengeluarannya. Apabila Indonesia ingin merealisasikan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka negara harus melaksanakan
1
pembangunan dari berbagai bidang yang membutuhkan dana besar, yang berarti bahwa pajak yang harus diterima negara juga tidak dalam jumlah yang sedikit. Untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari sektor pajak, pemerintah senantiasa berusaha membuat kebijaksanaan dan peraturan perpajakan yang diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif serta mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam pembangunan bangsa dan Negara yaitu ketaatan membayar pajak. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan niai (PPN) merupakan salah satu penerimaan terbesar dari sumber penerimaan negara di luar migas. Penerimaan PPh dan PPN ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia nasional. Untuk itu pemerintah menerapkan dan senantiasa melakukan pembaharuan sistem atau aturan pemungutan pajak penghasilan, dimana dimaksud dalam pembahasan penelitian ini adalah pajak penghasilan final. Salah satu objek pengenaan pajak penghasilan final adalah perusahaan konstruksi. Berbagai peraturan maupun Undang-Undang mengenai jasa konstruksi diatur khusus oleh Pemerintah yang dalam pengenaan pajaknya berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan 2
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Atas semua jasa pekerjaan konstruksi yang diberikan oleh perusahaa akan dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif tertentu berdasarkan kualifikasi usaha yang dimiliki dan berdasarkan Undang undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008. Tetapi perusahaan konstruksi tidak hanya memiliki penghasilan dari pekerjaan konstruksi saja tetapi bisa saja penghasilan dari luar pekerjaan konstruksi, misalnya pendapatan sewa alat berat, dimana dikenakan PPh Non Final, yaitu PPh 23 yang diatur dalam 244/PMK.03/2008 dan berdasarkanUndang Undang PPN No.42 Th 2009 untuk pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa kena pajak yaitu 10% dari jumlah imbalan bruto atau 10/110% bila nilai sudah termasuk PPN. Untuk pemotongan bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri yang ditunjuk oleh DJP, dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka termin, selain itu disetor sendiri oleh penerima penghasilan pada saat pembayaran termin, dimana pajak terutang tersebut disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, jika pajak penghasilan terutang disetor sendiri, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, untuk PPN terutang pada saat pembayaran atau penyerahan jasa hasil konstruksi disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan tanggal 20 bulan berikutnya untuk pelaporan ke KPP. Untuk PPh dan PPN perlu perhitungan yang cermat sehingga tidak terjadi salah dalam penyajian PPh dan PPN terutang pada SPT Badan yang bisa 3
mengakibatkan Kurang Bayar yaitu diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) oleh DJP atau Lebih bayar yang bisa dikompensasi ke masa/tahun berikutnya atau direstitusi dan Ketetapan Pajak untuk sanksi administrasi terlambat lapor dan setor 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, membayar denda 100.000 untuk terlambat lapor SPT PPh Masa, 500.000 untuk terlambat lapor SPT PPN masa, dan 1.000.000 untuk bunga terlambat lapor SPT Tahunan Badan. . Karena latar belakang tersebut diatas maka, peneliti tertarik untuk membahas mengenai
”ANALISA
PENGHASILAN
DAN
PERHITUNGAN PAJAK
DAN
PELAPORAN
PERTAMBAHAN
NILAI
PAJAK PADA
PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI (Studi Kasus pada PT Dwi Agung Sentosa Pratama)”
4
B.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian
ini adalah : 1. Apakah perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan PT Dwi Agung Sentosa Pratama telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan Nomor 36 Th 2008 tentang pajak penghasilan dan UU No. 28 Th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. Apakah perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) PT Dwi Agung Sentosa Pratama telah sesuai dengan Undang undang PPN No. 42 Th 2009
C.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: a.
Untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan PT. DASP dalam satu tahun pajak, sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.
b.
Untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai PT DASP dalam periode pajak tertentu, sesuai dengan ketentuan perpajakan Indonesia.
5
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: a. Bagi perusahaan Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk perlakuan perpajakan yang lebih baik dan benar pada perusahaan di masa yang akan datang sehingga perusahaan bisa membuat laporan keuangan sendiri sesuai dengan real data yang ada
b. Bagi penulis Penelitian ini untuk menambah, ketrampilan, wawasan dan pengetahuan sebagai bekal untuk dapat diterapkan di dalam dunia kerja khususnya di bidang perpajakan. c. Bagi pembaca Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik bahasan dalam skripsi ini, selain itu penelitian ini juga diharapakan dapat memberikan masukan buat kita semua selaku manajemen dalam perusahaan, untuk pemahaman pentingnya pelaksanaan kewajiban pajak
6
