BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah Pemuda adalah generasi yang diharapkan memiliki kemampuan berfikir

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pemuda adalah generasi yang diharapkan memiliki kemampuan berfikir kritis, inovatif, dan kreatif dalam menghadapi tantangan dan persoalan bangsa. Dengan semangatnya yang besar diharapkan mampu menjadi penerus perjuangan bangsa. Dalam sejarah bangsa Indonesia tidak lepas dari peran aktif pemuda dalam menyalurkan ide dan gagasan kritis dan inovatif. Generasi muda menjadi ujung tombak perjuangan merubah kondisi bangsa ke arah yang lebih baik. Pemuda dikategorikan sebagai “agent of social change”. Pemuda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber insani bagi pembangunan. Kedudukan pemuda yang sangat strategis sehingga membuat setiap bangsa menggantungkan harapan ke pundak para pemudanya. Konsep tentang pemuda sesungguhnya memiliki makna yang kompleks, sehingga tidak jarang orang selalu mempermasalahkan definisi baku dari arti pemuda, jadi dalam kesimpulannya bahwa kepemudaan adalah suatu konsep budaya sekaligus sebagai konsep politik. Pengertian Pemuda menurut Undang – Undang No. 40 tahun 2009 adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Princeton mendefinisikan kata pemuda (youth) dalam kamus Webstersnya sebagai

1 Universitas Sumatera Utara

"Waktu hidup antara masa kanak-kanak dan kedewasaan, kematangan diri; keadaan yang muda atau belum matang atau belum berpengalaman, kesegaran dan vitalitas karakteristik orang muda". Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. 1 Sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan keterlibatan pemuda dalam memperjuangkan ‘kemerdekaan’ tidak bisa dipungkiri memiliki andil yang besar. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, dinamika politik generasi muda mulai mengalami kemunduran. Berdasarkan hasil survei

Kompas tahun

2011 dan 2012, sebagian besar pemuda mengakui tonggak perjuangan dan kebangkitan bangsa digerakkan oleh pemuda. Namun, hanya 9,4 persen pemuda yang menyebutkan dengan benar isi sumpah pemuda. Selain itu, ada sekitar 60 persen lebih pemuda lebih menfokuskan pencapaian pribadi ketimbang terlibat aktif dalam persoalan sosial di masyarakat.

2

Kondisi ini tidak lepas dari sikap pemuda saat ini yang lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya praktis. Memilih jalan yang lebih menguntungkan secara pribadi. Saat ini pemuda diharapkan untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial

1

Pembukaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

2

Yohan Yahwu. 2013. http://nasional.kompas.com/read/2013/10/28/1123542/Jajak.Pendapat.KOMPAS. Pemuda.di. Simpang. Jalan. Diakses tanggal 5 Maret 2014, pukul 21.30 WIB.


dan politik, baik pemuda yang berada pada lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya. Penilaian publik pada peran pemuda, terutama pada persoalan kebangsaan dan kenegaraan, cenderung dinilai masih jauh dari harapan. Pada survei kompas menyebutkan bahwa pemuda saat ini belum memadai dalam sejumlah bidang. Dalam urusan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara, misalnya, 73,6 persen responden memandang pemuda tidak ikut ambil bagian dalam mewujudkan butir-butir sila dalam Pancasila. Saat ini terdapat berbagai masalah dalam proses demokrasi Indonesia, seperti pertama, tidak sejalannya aspirasi masyarakat dengan wakil rakyat di lembaga legislatif. Kedua, terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap aspek teknis pemilu berserta aturannya seperti parleamentary, presidential dan electoral treshold, Ketiga, terjadinya kecurangan beberapa manipulasi data dan politik uang yang berdampak pada maraknya konflik horisontal antar warga. 3 Pada

pemilihan

gubernur

dan

wakil

gubernur

Sumatera

Utara

mununjukkan tingkat partisipasi masyarakat rendah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya 48,5 persen. Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan beberapa faktor, seperti sosialisasi yang kurang maksimal dari KPU,

3

Asep Kurnia, dkk. 2011. Penelitian Peran Partai Politik dalam Memberikan Pendididikan Politik Bagi Masyarakat, Jakarta: Pancabudi. hal.V.


hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, masyarakat tidak mengenal calon gubernur dan wakil gubernur. 4 Dalam menunjang suksesnya pemilukada, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam keluruahan prosesnya, termasuk partisipasi dalam menggunakan hak politik rakyat. Partisipasi politik termasuk pertisipasi dalam pemilukada sangat penting artinya dalam pembangunan politik dan idealnya rakya tahun siapa yang akan mewakili kepentingannnya. Hal itu dapat tercapai apabila masyarakat memahami hakekat dari pemilu serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konstituen. Pendapat almond dan Verba menunjukkan hubungan yang erat antara partisipasi dalam berbagai institusi terhadap edukasi poelitik. Selain itu menujukkan bahwa sosialisasi politik melalui berbagai agen sosialisasi itu mempunyai orientasi politik pada umumnya dan edukasi politik pada khususnya dan selanjutnya menuju taraf partisipasi politik seseorang, termasuk taraf kesadara menggunakan hak pilih dalam pemilukada. Untuk menumbuhkan dan/atau meningkatkan partisipasi politik yang otonom dari setiap warga negara, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar, mutlak diperlukan. Pelaksanaan pendidikan politik ini, selain dapat dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada,

4

Aries Setiawan. 2013. http://nasional.news.viva.co.id/news/read/397904-angka-golput-tinggi--ini-alasankpu-sumut. Diakses pada tanggal 5 Maret 2014, pukul 22.15 WIB.


juga bisa dilaksanakan secara non-formal oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil. 5 Memilih dan dipilih adalah salah satu hak yang sangat asisi bagi manusia, untuk ini partai politik adalah salah satu pilar demokrasi yang idealnya memberikan pendidikan politik dan pencerahan kepada rakyat sebagai konstituennya. 6 Partai politik sebagaimana dalam pasal 11 Ayat (1) UndangUndang No.02 Tahun 2008 tentang fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyakat, berbangsa, dan bernegara. Sampai saat ini peran partai politik dalam pendidikan politik bagi masyarakat belum terasa makasimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI mengatakan bahwa pendidikan politik tidak sepenuhnya dilakukan oleh partai politik. Pendidikan politik merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana guna meningkatkan kesadaran politik rakyat sehingga ia dapat berperan sebagai pelaku dan partisipan dalam kehidupan politik kenegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai politik yang berlaku serta dapat menjalankan peranannya secara aktif, sadar dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh nilai-nilai politik yang berdasarkan pancasila. 5

Paul Sinla Eloe-Aktifis PIAR NTT. 10 Agustus 2008. Parpol Dan Pelaksanaan Pendidikan Politik, http://sumbawanews.com/berita/Opini/parpol-dan-pelaksanaan-pendidikan-politik.html/ Diakses pada tanggal 5 Maret 2014, pukul 23.30 WIB. 6 Asep Kurnia. Opcit., hal. 3-4.


Oleh karena itu pendidikan politik merupakan wahana pembinaan dan pembentukan kesadaran warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai dan idiologi yang dianut oleh suatu bangsa, dan pembentukan kesadaran itu akan dicerminkan oleh nilai-nilai, sikap dan idologi yang dianut. Defenisi pendidikan politik mengandung tida arti penting, yakni: pertama, adanya

perbuatan

memberi

latihan,

ajaran,

serta

bimbingan

utnuk

mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusisa: kedua, perbuatan dimaksus harus melalui proses dialogik yang dilakukan dengan sukarela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin; dan ketiga, perbuatan tersebut ditujukan untuk para penerima pesan agar dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalan kehidupan bernegara. 7 Saat ini organisasi masyarakat telah turut ambil bagian dalam pendidikan politik bagi masyarakat. Pemuda sebagai agen perubahan dapat diwujudkan dengan turut aktif dalam memerikan pendidikan politik kepada masyarakat. Organisasi pada hakekatnya dijalankan dari sekumpulan orang yang memiliki dasar ideologi yang sama. Dasar ideologi yang dimaksud adalah pondasi yang dijadikan dasar dari pola pikir anggotanya. Keberadaan organisasi diinginkan

7

Asep Kurnia. Opcit., hal. 6.


untuk membantu setiap anggotanya keluar dari masalahnya. Sehingga adanya organisasi diharapkan ntuk mencari solusi dari visi dan misi organisasi itu. 8 Melalui organisasi pemuda dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depan dalam bermasyarakat dan bernegara. Melalui kebebasan yang bertanggungjawab segenap warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata. Kesetaraan merupakan prinsip yang memungkinkan segenap warganegara (pemuda) berpikir dalam kerangka kesedarajatan sekalipun kedudukan, fungsi dan peran masing-masing. Kebersamaan merupakan wahana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sehingga segala bentuk tantangan lebih mudah dihadapi. Organisasi masyarakat yang telah berperan aktif dalam melaksanakan pendidikan politik adalah Pemuda katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara. Pemuda Katolik dalam menjalankan tujuan dan sasaran organisasi tidak lepas dari persoalan politik kenegaraan. Rakernas Pemuda Katolik tahun 2013 di Jakarta telah menghasilkan beberapa rekomendasi dalam bidang politik dimana terdapat salah satu rekomendasi menjadi pelopor dalam pendidikan politik masyarakat. Pemuda Katolik adalah organisasi pengkaderan yang memiliki tujuan dalam membentuk dan membina setiap anggotanya menjadi kader yang memiliki kemampuan dan kapabilitas yang tangguh agar siap diterjunkan ke tengah-tengah 8

Lihat Skripsi Andi Pandapotan Samosir : Partisipasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Dalam Perubahan Orde Lama – Orde Baru. USU e-Repository 2013. hal. 29.


masyarakat. Anggota Pemuda Katolik yang memiliki sifat militan agar bisa ditempatkan di mana saja terkhusus di dalam masalah kampus, masyarakat maupun negara. Dimana pada awalnya munculnya Pemuda Katolik didasarkan dengan jiwa perjuangan para pahlawan kita yang rela mati di dalam merebut kemerdekaan di tangan penjajah. Dasar semangat inilah yang memberikan semangat bagi para pendirinya untuk bersama membentuk orang-orang yang mampu bertarung dalam mempertahankan keberadaan pancasila sebagai dasar negara. Karenanya dalam menjadi Pemuda Katolik akan menghadapi beberapa tahap pengkaderan agar menjadi anggota Pemuda Katolik yang utuh. Selain itu, Pemuda Katolik hadir melibatkan posisi anggota dalam melihat partisipasi sosial dengan cara menumbuhkan kepribadian yang bisa dihandalkan dan memiliki intelektualitas ya ng tinggi dengan cara memperkaya pengetahuan, meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Anggota Pemuda Katolik harus memiliki kemampuan untuk berkarya dan peduli di tengahtengah kehidupan masyarakat dan mendapatkan posisi tawar dalam pergerakannya terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara sebagai organisasi kepemudaan telah mengambil bagian dalam pendidikan politik kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang mereka laksanakan kepada masyarakat, seperti seminar pendidikan politik bagi pemilih pemula, pemberian materi tentang politik bagi anggota organisasi dan simpatisan sampai tingkat daerah. Pemuda Katalik


mempunyai tanggung jawab dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dengan semboyan 100 % katolik 100% Indonesia. Pemuda Katolik dalam memberikan pendidikan politik kepada anggota dan masyarakat terdapat kepentingan politis dimana pengurus Pemuda Katolik Komda Sumut terdapat calon DPR/DPRD. Menurut peneliti pendidikan politik yang dilaksanakan oleh pemuda Katolik terdapat Indikasi kampanye terselubung dimana Ketua Pemuda Komda Sumut adalah calon Dewan Perwakilan Rakyat dan Seketaris Pemuda Katolik Komda Sumut adalah Calon DPRD Sumut dan Seketaris Dewan Pembina adalah calon DPRD Sumut. Atas dasar itu peneliti mengambil hipotesis adanya kampanye terselubung yang dilaksanakan oleh Pengurus Pemuda Katolik Komda Sumut. Walaupun demikian pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Pemuda Katolik merupakan usaha meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap politik. B. Rumusan Masalah Dinamika

politik

Indonesia

sejak

gerakan

reformasi

digulirkan,

menunjukkan bangunan politik Indonesia mengalami kerapuhan. Pendidikan politik cenderung diabaikan oleh pemerintah dan partai politik. Partai politik yang seharusnya memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pendidikan politik bagi kadernya dan simpatisan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, proses demokrasi yang berjalan di Indonesia mengalami banyak persoalan.


Pemuda

Katolik

melihat

pentingnya

pendidikan

memperbaiki bangunan politik Indonesia. Pemuda Katolik

politik

untuk

tidak mau diam

melihat kurang maksimalnya pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik dan pemerintah. Oleh karena itu, Pemuda Katolik melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan simpatisannya. Pendidikan politik bagi masyarakat sangat diperlukan agar mereka dapat menentukan pilihan politiknya secara cerdas dan untuk menjamin kualitas demokrasi.

Pendidikan politik

merupakan proses mempengaruhi individu agar dia memperoleh informasi lebih lengkap tentang kehidupan sosial dan politik sehingga individu lebih kritis. Adapun

landasan

Pemuda

Katolik

Komisariat

Daerah

Sumut

melaksanakan pendidikan politik adalah hasil Rakernas tahun 2013 yang salah satu poinnya adalah sebagai pelopor dalam pendidikan politik masyarakat dan UU No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan dimana dalam UU itu tertulis bahwa salah peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi. Pendidikan politik idealnya menjadikan masyarakat melek politik. Tetapi penulis berasumsi bahwa pada pelaksanaannya sering terdapat praktek-praktek yang lebih menguntungkan lembaga/individu tersebut sehingga tujuan dari pendidikan politik kurang tepat sasaran. Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah: “Bagiamana konsep pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Pemuda Katolik Komda Sumut?


C. Tujuan Penelitian Secara umum penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui bagaimana proses dan pelaksanaan Pendidikan Politik Pemuda Katolik Komda Sumut. 2. Untuk mengetahui peranan Pemuda Katolik dalam pendidikan politik Sumatera Utara. 3. Untuk mengetahui masalah/hambatan dalam melaksanakan pendidikan politik. D. Signifikasi Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 1. Secara akademis penelitian ini bermamfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu politik khususnya dalam kajian organisasi kepemudaan. 2. Bagi penulis, untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah melalui penelitian ini. 3. Bagi masyarakat, dapat menjadi bahan acuan ataupun referensi dalam konteks Ilmu Politik dan organisasi kepemudaan di Indonesia. E. Kerangka Teori Salah satu unsur penting dalam sebuah penelitian adalah penyusunan kerangka teori, karena teori berfungsi sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari mana peneliti melihat objek yang diteliti sehingga penelitian dapat lebih sistematis. Teori adalah rangkaian asumsi, konsep, konstruksi, defenisi


dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. 9 Fungsi kerangka teori dalam penulisan skripsi digunakan untuk melihat dan membantu menganalisis sebuah fakta karena teori itu pada dasarnya adalah sebuah penyataan yang menjelaskan kejadian yang sebenarnya yang terdiri dari dua atau lebih variable. Dalam penelitian ini, teori digunakan untuk melihat apakah konsep-konsep teori yang dipaparkan terjadi dalam pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Organisasi

Pemuda Katolik Komda Sumatera Utara.

Adapun beberapa teori yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan Politik Terdapat dua elemen dalam pendidikan politik yaitu pendidikan dan politik. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia dengan upaya pengajaran dan pelatihan. 10 Sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani polis yang artinya kota atau negara yang kemudian kata polities yang artinya warga negara. Politik adalah seni tentang kenegaraan yang dijabarkan dalam praktik di lapangan, sehingga dapat dijelaskan tentang bagaimana hubungan antar manusia (penduduk) yang tinggal di suatu tempat (wilayah) yang meskipun memiliki perbedaan

9 10

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1998. Metode Penelitian Survei, Jakarta : LP3ES. hal. 37. B.N. Marbun. 2002. Kamus Politik, Jakarta: Mulia Sari. hal. 416.


pendapat dan kepentingan, tetap mengakui adanya kepentingan bersama untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. 11 Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Menurut Ramlan Surbakti sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialog diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. 12 Pendapat tersebut secara tersirat menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Fred I. Greenstain dalam bukunya Political Socialization berpendapat bahwa: Sosialisasi politik adalah semua pembelajaran politik formal dan informal, yang dijalankan secara sengaja dan terencana, yang pada setiap tahap siklus hidup tidak hanya tentang politik yang eksplisit tetapi 11

Asep Kurnia, dkk. 2011. Penelitian Peran Partai Politik dalam Memberikan Pendididikan Politik Bagi Masyarakat, Jakarta: Pancabudi, hal. 47. 12 Ramlan Surbakti. 1999. Memahami Ilmu Polilik, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 177.


juga belajar nominal non politis tetapi juga kebohongan politik sikap sosial yang relevan dan akuisisi dari karakteristik kepribadian relevan secara politik 13. Kartini Katono berpendapat pendidikan politik dapat disebut sebagai political Forming atau Politische Bildung. Disebut “Forming” karena terkandung intensi untuk membentuk insan politik yang menyadari status/kedudukan politiknya ditengah masyarakat dan disebut sebagai “Bildung” (pembentukan atau pendidikan diri sendiri) karena istilah ini menyangkut aktivitas: membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik. 14 Pendidikan politik menurut Kartini Kartono adalah proses mempengaruhi individu agar dia memperoleh informasi lebih lengkap, wawasan lebih jernih, dan keterampilan politik yang lebih tinggi, sehingga dia bisa bersikap kritis dan lebih intensional/terarah hidupnya. Adapun unsur pendidikan dalam pendidikan politik itu pada hakekatnya merupakan aktifitas pendidikan diri sendiri yang terusmenerus berproses dalam diri sendiri, sehingga yang bersangkutan mampu memahami

dirinya

sendiri

dan

situasi-kondisi

lingkungan

sekitarnya. 15

Berdasarkan pengertian diatas Kartini Kartono memberikan dua tujuan pendidikan politik yaitu:

13

Al Muchtar, Suwarma (2000) Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia. Bandung. Gelar Pustaka Mandiri, hal.39.

14 Kartini Kartono. 1996. Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa, Bandung: Mandar Maju, hal. 63. 15 Ibid, ha.l 65.


a. Membuat masyarakat: mampu memahami situasi sosial politik penuh dengan konflik, berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap

kondisi

masyarakat

yang

tidak

mantap

dan

sanggup

memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu terkhusus yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama. b. Memperhatikan dan mengupayakan: peranan insani dari setiap individu sebagai warga Negara dalam melaksanakan aktulisasi diri dari dimensi sosialnya, mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik), agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik demi membangun diri, masyarakat sekitar dan Negara. Adapun fungsi pendidikan politik bagi individu menurut Kartini Kartono mempunyai beberapa fungsi, yaitu: pertama, peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh-sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit sosial dan kedurjanaan. Kedua, memahami mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat. Menurut Idrus Affandi dan Leni Anggraeni, mamfaat pendidikan politik yaitu bisa dilihat mulai dari berubahnya pola pemikiran dari masyarakat, dimana ketika masyarakat tidak mengetahui pengetahuan banyak berkenaan dengan pendidikan politik, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pun


relatif rendah. Akan tetapi ketikan pengetahuan akan pemahaman pendidikan politik sudah banyak, otomatis berdampak terhadapa partisipasi masyarakat untuk menggunakan haknya. 16 Tema sentral pendidikan politik adalah situasi-situasi konkrit yang menyebabkan secara sosial, untuk dianalisa secara kritis dengan cara-cara sah serta demokratis ditanggulangi bersama-sama dengan pemerintah. Dengan begitu berlangsung demokratisasi di segala bidang kehidupan; khususnya untuk menentang anakronisme feodal dalam kempemimpinan politik, mengarah pada proses demokratisasi yang lebih maju. Oleh sebab itu harus sejajar dengan pembaharuan terhadap stuktur-struktur politik dan struktur kemasyarakatan. Pendidikan politik tidak hanya diarakan pada perubahan-perubahan sikap-sikap individu-individu saja, akan tetapi juga diarahkan pada pembahruan bentukbentuk struktur politik dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pendidikan politik dengan tugas pokok membangun kekuatan-kekuatan kontra untuk memberantas macan-macam distorsi (pemutar-balikan, pengubahan bnetuk ke arah yang salah, pemuntiran) dan situasi-situasi yang tidak melegakan hati penuh disharmoni, pertentangan dan persaingan. Dengan begitu pendidikan politik diarahkan pada humanisasi masyarakat Indonesia, agar melegakan untuk dihuni oleh rakyat; dan tidak boleh indoktrinatif sifatnya. Semua upaya untuk memelekkan secara politik penduduk Indonesia itu tidak luput dari kesulitan dan hambatan, antara lain berupa: 16

Affandi, Idrus dan Aggraeni, Leni. 2011. Pendidikan Politik. Bandung: Lensa Medai Pustaka Indonesia. hal. 40.


a. Amat sulit menyadarkan rakyat akan kondisi diri sendiri yang diliputi banyak kesengsaraan dan kemiskinan, sebagai akibat terlalu lamanya hidup dalam iklim penindasan, penghisapan dan penjajahan, sehingga mereka menjadi “terbiasa” hidup dalam keseba kekurangan dan ketertinggalan. Sulit mendorong mereka ke arah konsientisasi-diri mengungkapkan segala problema yang tengah dialami. b. Apatisme politik dan sinisme politik yang cenerung mejaadi sikap putus asa itu mengakibatkan rakyat sulit mempercayai usaha-usaha edutkati dan gerakan-gerakan politik yang dianggap palsu dan menina-bobokan rakyat belaka; sulit pula untuk mengajak mereka berpikir lain dengan nalar jernih. Bahkan banyak diantara masa rakkya yang takut pada kemerdekaan (dirinya). c. Dengan latar pendidikan yang rendah atau kurang, rakyat kebanyakan sulit memahami kompleksitas sutuasi sosial dan politik yang ada disekitarnya. d. Para penguasa yang otoriter cenderung tidak menghendaki adanya pendidikan politik, karena mereka berkepentingan sekali dengan status quo dan pelestarian rezimnya. Partisipasi aktif dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan oleh rakyat itu tidak dikehendaki, sebab mengurangi kebebasan dan kekuatan organ-organ ketatanegaraan. 17 Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, maka teori pendidikan politik menurut Kartini Katono dalam penelitian ini digunakan untuk memahami

17

Kartono, kartini. 2009. Opcit. hal. 71-73.


pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Pemuda Katolik. Teori ini akan melihat sejauh mana proses pendidikan politik yang dilaksanakan Pemuda Katolik untuk membuat masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kegiatan-kegiatan politik yang mengarah tingkat kritis masyarakat dalam melihat fenomena politik. Peneliti menggunakan teori ini didasarkan pada orientasi penelitian ini yang ingin menggambarkan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Pemuda Katolik. Teori ini akan digunakan oleh peneliti untuk mengalisis sejauh mana pendidikan politik yang telah dilaksanakan. Berdasarkan fungsi pendidikan politik diatas peneliti dapat menggunakannya sebagai acuan dalam mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden sesuai dengan rumusan masalah. 2. Perilaku Organisasi Organisasi menurut Stephen Robbins adalah: “Unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, dan didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” 18 Adapun tujuan bersama adalah adanya anggapan bahwa tujuan yang ingin dicapain oleh masing-masing anggota organisasi tidak berbeda dengan yang ingin dicapai oleh organisasi itu sendiri. Anggapan ini didasarkan pada asumsi bahwa tujuan didirikannya organisasi adalah agar para anggotanya bisa mencapai tujuan

18

Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge. 2008. Pelilaku Organisasi. Edisi 12 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. hal. 14.


yang dikehendaki. Oleh karenanya, selama mereka masih mau bergabung dengan organisasi berarti mereka juga mau saling membantu dalam mencapai tujuan masing-masing . Keinginan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama itulah yang disebut sebagai tujuan bersama. Perilaku organisasi adalah bidang ilmu yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat guna membantu manajer dan masyarakat pada umumnya untuk memahami manusia secara lebih baik sehingga dapat dicapai peningkatan produktifitas, kepuasan pelanggan, dan potensi kompetitif yang lebih baik melalui penerapan manajemen yang baik. 19 Perilaku organisasi menurut Robbins adalah bidang ilmu yang menyelidiki dampak dari pengaruh indidividu, kelompok dan struktur dalam organisasi terhadap perilaku orang-orang yang terlibat didalamnya yang bertujuan untuk mengaplikasikan

pengetahuan

tersebut

dalam

meningkatkan

efektifitas

organisasi. 20 Perilaku

organisasi

mencakup

pembahasan

tentang

aspek

yang

ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia yang bekerja di dalamnya, juga aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi yang berada, serta bertujuan untuk memperlancar upaya pencapaian tujuan organisasi. Definisi tentang perilaku organisasi selalu titik awal pemberangkatannya dimulai dari perilaku manusia dan atau lebih banyak menekankan pada aspek-aspek

19 20

Setot Iman Wahjono. 2010. Perilaku Organisasi, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 5. Makmuri Muchlas. 2005. Perilaku Organisasi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 12.


psikologi dari tingkah laku individu. Hal-hal lain yang kiranya bisa dipertimbangkan, seperti yang dijelaskan oleh Duncan, antara lain:

21

a. Studi perilaku organisasi termasuk di dalamnya bagian-bagian yang relevan dari semua ilmu tingkah laku yang berusaha menjelaskan tindakan-tindakan manusia di dalam organisasi. Oleh karenanya, semenjak uang merupakan bagian dari alasan orang untuk mencari pekerjaan, maka aspek ekonomi tertentu adalah relevan bagi ilmu perilaku organisasi ini. b. Perilaku organisasi sebagaimana suatu disiplin mengenal bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana pekerjaan diatur dan siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya. Oleh karena ilmu ini memperhitungkan pengaruh struktur organisasi terhadap perilaku individu. Walaupun dikenal adanya keunikan pada individu, namun perilaku organisasi masih memusatkan pada kebutuhan manajer untuk menjamin bahwa keseluruhan tugas pekerjaan bisa dijalankan. Sehingga kesimpulannya perilaku organisasi mengusulkan beberapa cara agar usaha-usaha individu itu bisa terkoordinir dalam rangka mencapai tujuan organisasi. F. Defenisi Konsep Defenisi konsep merupakan penggambaran secara tepat fenomena yang hendak diteliti, yakni istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat

21

Miftah Thohah. 2011. Perilaku Organisasi-Konsep Dasar dan Aplikasinya, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 5.


penelitian ilmu sosial.22

Dalam penelitian ini penulis menggunakan defenisi

konsep sebagai berikut: 1. Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu yang meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan / wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. 2. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam sebuah organisasi serta dampaknya terhadap kinerja (baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi). G. Defenisi Operasional Defenisi operasional adalah merupakan penjelasan bagaimana variabelvariabel akan diukur.

Dengan adanya defenisi operasional, maka akan dapat

mempermudah peneliti yaitu dengan cara memberikan parameter-parameter dan indikator-indikator

dari

variabel

yang

diteliti.

Maka

adapun

defenisi

operasionalnya adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan politik, berarti mengajarkan. Pendidikan politik bisa dikatakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk memahami sistem politik negaranya. Untuk mengukur pendidikan politik terdapat 3 indikator, yaitu: a. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan 22

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1995. Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3ES Indonesia, hal 34


b. Komunikasi antara anggota dan calon anggota dengan pengurus c. Keikutsertaan anggota/simpatisan dalam kegiatan-kegiatan organisasi 2. Perilaku Organisasi, Organisasi berarti suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Perilaku organisasi mencakup pembahasan tetang aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia yang berkerja didalamnya. Untuk mengukur perilaku organisasi dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu: a. Partisipasi atau keikutsertaan b. Perilaku individu dalam organisasi c. Tujuan organisasi H. Metode Penelitian 1.

Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Situasi yang terjadi dalam proses pendidikan politik oleh Pemuda Katolik Komda Sumut akan digambarkan atau dideskripsikan yang pada akhirnya akan dilakukan analisis dalam mencari kebenaran yang diteliti. Metode penelitian ini dimaksudkan sebuah proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menerangkan keadaan sebuah objek maupun subjek penelitian seseorang, lembaga, maupun masyarakat pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta-fakta yang tampak bagaimana adanya.

23

23

Hadawi Nawawi. 1987. Metedologi Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajahmada University Press. hal. 63.


Peneliti akan mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan proses pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Pemuda Katolik dan alasan-alasan yang mendasari dilaksanakannya pendidikan politik, kemudian dianalisis dalam proses pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti. 2.

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pemuda Katolik Komda Sumut yang bertempat di Jl. Setia Budi Kompleks Setia Budi Point Blok B No. 02 Medan. 3.

Tehnik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer dan sekunder. a. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini, data primer yang diperoleh adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan

dengan

bertanya

langsung kepada

informan ataupun narasumber yang dianggap sesuai dengan objek penelitian, serta melakukan tanya jawab secara mendalam terkait


permasalahan yang ingin diteliti kepada informan atau narasumber dalam objek penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengambil informan yaitu: 1. Oloan Simbolon, ST selaku ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara 2007-2013. 2. Hotdiman Manik, SP, M.Si selaku Seketaris Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara 2010-2013. 3. Johannes Naibaho, S.Pd Selaku Wakil Ketua bidang organisasi Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara 2010-2013. 4. Drs. Maniur Rumapea, M.Si selaku Seketaris Penasehat Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara 20102013. b. Data Sekunder Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah mencari data dan informasi melalui buku, internet, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data-data tersebut hanya sebagai acuan untuk penulis sebagai gambaran terhadap konsep yang akan dituliskan dalam penelitian ilmiah ini. Selain itu, penulis juga mencari informasi dan referensi tambahan melalui buku-buku mengenai organisasi kepemudaan dan Pemuda Katolik, maupun artikel-artikel dari majalah atau koran, dan sebagainya yang bisa membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.


4.

Tehnik Analisa Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif, maka penelitian ini menggunakan bebarapa tahapan sebagai proses analisis untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Tahapan pertama adalah data-data dikumpulkan dari lembaga terkait baik yang masih mentah maupun sudah disusun secara sistematis. Kemudian data-data tersebut dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ingin dialisisis oleh peneliti. Selain itu, data yang didapatkan dengan metode wawancara akan sangat membantu peneliti untuk menganalisis yang akan dilakukan perbandingan terhadap konsep yang ada pada data tertulis yang didapatkan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menguatkan argumen dari hasil analisisnya. I.

Sistematika Penulisan Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan lebih terperinci serta

untuk mempermudah isi, maka penelitian ini terdiri kedalam 4 (empat) bab, yakni: BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika penelitian. BAB II : DESKRIPSI ORGANISASI PEMUDA KATOLIK Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah dan profil Pemuda Katolik Komda Sumut.


BAB III : PERAN PEMUDA KATOLIK KOMDA SUMUT DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI SUMATERA UTARA Pada bab ini, akan membahas secara garis besar permasalahan dari hasil penelitian tentang peranan Pemuda Katolik dalam pendidikan politik di Sumatera Utara dari lapangan dengan berlandaskan kepada teori-teori, perundang-undangan dan menyajikan pembahasan dan analisis dari data dan fakta yang ada. BAB IV : PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukanan oleh penulis.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah Pemuda adalah generasi yang diharapkan memiliki kemampuan berfikir

Recommend Documents