BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Kita hidup dalam zaman ketika orang semakin tidak bergantung lagi pada

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kita hidup dalam zaman ketika orang semakin tidak bergantung lagi pada jarak, tempat, dan secara relatif juga dari perbedaan waktu. Sejak orang memulai kegiatan ekonomi dengan perdagangan barter, banyak sekali yang telah terjadi. Kegiatan perdagangan berkembang hingga mencapai tingkat frekuensi dan kerumitan yang tinggi seperti yang terjadi dewasa ini.1 Era perdagangan bebas mengacu bukan hanya pada sektor perdagangan, namun terkait juga pada aspek permodalan. Semakin banyak modal yang digunakan akan

memacu

tingkat

pertumbuhan

tenaga

kerja.

Indonesia tidak

hanya

mengandalkan modal dalam negeri, tetapi juga menerima masukan dari modal asing. Isu Penanaman Modal Asing (PMA) dewasa ini semakin ramai dibicarakan. Hal ini mengingat bahwa untuk kelangsungan pembangunan nasional dibutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan untuk investasi tidak mungkin dicukupi dari pemerintah dan swasta nasional. Keadaan ini yang makin mendorong untuk mengupayakan semaksimal mungkin menarik penanaman modal asing ke Indonesia. 2 Dengan adanya Penanaman Modal Asing (PMA), banyak memberikan kelebihan, selain sifatnya yang permanen/jangka panjang, penanaman modal asing 1

Budiono Kusumohamidjodjo, Dasar-Dasar Merancang Kontrak, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 1 2 Pandji Anoraga, Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing, Pustaka jaya, Jakarta, 1995, hal. 46

1

Universitas Sumatera Utara

2

memberi andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini penting diperhatikan

mengingat bahwa

masalah menyediakan lapangan kerja merupakan masalah yang cukup memusingkan pemerintah.3 Adanya pemasukan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tersebut telah memungkinkan masuknya atau digunakannya tenaga kerja warga negara asing pendatang.4 Masuknya TKA diawali dengan Indonesia yang menjadi bagian dari komunitas seperti WTO (World Trade Organization), AFTA (Asean Free Trade Area), dan APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) yang memberi peluang besar bagi masuknya TKA ke Indonesia. Awal sejarah orang asing masuk ke Indonesia tidak lepas dari masa-masa jika mengingat tentang sejarah migrasi di Indonesia. Migrasi dalam awal sejarah Indonesia ditandai dengan kedatangan suku bangsa asing yang membawa dan memperkenalkan sebuah sistem ekonomi baru yang didasarkan pada hubungan kepemilikan budak.5 Kemudian bangsa-bangsa yang lebih maju peradabannya seperti India, Arab dan Cina datang ke Indonesia mulanya sebagai tempat persinggahan, kemudian lama-lama berkembang menjadi upaya untuk penguasaan wilayah, hasil bumi dan jalur perdagangan. Pada masa kolonialisme Belanda proses migrasi

3

Ibid. H.S. Syarif, Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Peraturan peraturannya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.2 5 Ibid. 4


3

berlangsung sepenuhnya dikontrol oleh kebijakan dan kolonial Belanda. VOC banyak mendatangkan orang-orang dari luar yaitu Cina, India, Eropa ,dan Arab untuk diperkerjakan membantu perdagangan dan pengelolaan pertanian di Batavia.6 Pada masa Soeharto Indonesia menjadi sasaran imperialisme asing (Amerika Serikat, Inggris dan Jepang). Pembangunan Indonesia sangat bergantung pada investasi modal asing baik berupa bantuan maupun hutang dan sumber kekayaan alam dikuasai perusahaan asing. Oleh sebab itu hutang Indonesia pada luar negeri terbilang cukup banyak dan besar jumlahnya. Sejak dibukanya pasar kerja bebas pada abad 20, seiring dengan globalisasi dan liberalisasi dan semenjak tingkat persaingan kerja dalam negeri dan luar negeri semakin meningkat yang ditandai dengan banyaknya penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia membawa dampak yang cukup signifikan terhadap bertambahnya tenaga kerja yang berasal dari luar negara Indonesia yang masuk ke Indonesia dan mengancam keberadaan Tenaga Kerja Indonesia khususnya yang tidak memiliki keahlian khusus. Sejak adanya organisasi WTO yang membahas perdagangan dalam sektor jasa, dan mewajibkan kepada setiap negara anggotanya untuk membuka akses pasarnya bagi penyedia jasa asing. Oleh karena itu Indonesia yang telah ikut sebagai anggota dan telah sepakat menyetujui bahwa pasar kerja bebas khususnya sektor perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN sudah dimulai pada tahun 2003,

6

Komite pendidikan IMWU, Sejarah Singkat Migrasi di Indonesia, Http://imwuinhkmultiply.com/reviews/item/28?&showinterstitial=%2previews%2fiten, diakses tanggal 12 Oktober 2012


4

sedangkan kawasan Asia Pasifik diberlakukan mulai tahun 2010 dan perdagangan bebas GATS-WTO di kawasan dunia direncanakan mulai tahun 2020. Di tingkat AFTA-ASEAN perdagangan bebas di ASEAN ditargetkan tahun 2015.7 Gelombang liberasasi pasar kerja ini diprediksi akan bergerak semakin cepat dan sulit dibendung. Hal ini akan membuat Indonesia harus siap menghadapi serbuan liberalisasi khususnya di bidang jasa menyangkut kemampuan untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga kerja agar mampu bersaing merebut pasar kerja lokal dan internasional.8 Dengan masuknya Tenaga Kerja Asing (untuk selanjutnya disebut TKA) ke Indonesia untuk bekerja maka sepatutnya perlu dibuat suatu perjanjian kerja layaknya seperti perjanjian kerja pada umumnya. Perjanjian kerja adalah merupakan syarat terjadinya hubungan kerja antara buruh/karyawan dengan pengusaha (majikan)/pemberi kerja. Zaman dahulu sebelum manusia mengenal tulisan, setiap perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang tetap dilakukan dengan secara lisan untuk menimbulkan adanya suatu hubungan kerja antara majikan dengan buruh. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju perjanjian kerja semakin mempunyai pandangan dan arti yang luas bagi setiap individu yang melakukannya. Wiwoho Soedjono menyebutkan bahwa “pengertian perjanjian kerja ialah suatu perjanjian antara orang-perorangan pada satu pihak dengan pihak lain sebagai pengusaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah.”9

7

Agusmidah, Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,USU Press, Medan, hal 111 Ibid, hal. 111-112. 9 Saiful Anwar, Sendi-sendi Hubungan Pekerja dengan Pengusaha, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hal 44 8


5

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 19 tahun 2003), mengatur tentang perjanjian kerja yang sebelumnya diatur dalam Bab 7A buku III KUH Perdata, dan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER 02/MEN/1993 tentang kesepakatan kerja waktu tertentu sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian lahirlah sudah perjanjian kerja nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, termasuk perjanjian kerja yang dibuat antara warga negara asing (dalam hal ini TKA) dengan pengusaha, prinsipnya sama dengan perjanjian kerja yang dilakukan pengusaha dengan tenaga kerja dalam negeri (lokal). Macam perjanjian kerja, perjanjian kerja terdiri atas: 1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu selanjutnya disebut PKWT. 2. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap, selanjutnya disebut dengan PKWTT10. Menurut Pasal 42 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bagi TKA yang dapat dipekerjakan di Indonesia adalah hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

10

F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 11


6

Perjanjian kerja harus dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perjanjian kerja, ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja sekurang-kurangnya harus memuat besarnya upah dan cara pembayarannya, serta syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh. Kedua aspek perjanjian kerja tersebut harus sesuai dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut

Undang-Undang

Ketenagakerjaan

bagi

perusahaan

yang

memperkerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang, yang tidak memiliki perjanjian kerja bersama wajib membuat peraturan perusahaan yang harus disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sekurang-kurangnya peraturan ini harus memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh dalam perusahaan, syaratsyarat kerja, tata tertib perusahaan dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan yang masa berlakunya adalah paling lama dua tahun. Kehidupan berbangsa dan bernegara pada kenyataannya memungkinkan suatu bangsa mempunyai hubungan dengan bangsa atau negara lain. Bahkan dapat dikatakan suatu negara atau bangsa tidak akan maju dan berkembang apabila mengisolasi dirinya dari perkembangan dunia luar baik itu dalam bidang internasional, politik, ekonomi, kebudayaan, militer, dan kepentingan lainnya. Berkaitan dengan hal itu mayoritas negara di dunia menggunakan TKA di negaranya


7

untuk alih teknologi dan memenuhi kebutuhan untuk mengisi lowongan kerja apalagi dalam era globalisasi yang telah disepakati bersama. Arus masuk TKA ke Indonesia tidak dapat dihindari hanya dengan memperhatikan kepentingan pasar kerja bebas (globalisasi dan liberalisasi) serta kepentingan nasional (national interest), bahwa dalam pembangunan nasional diperlukan modal/investasi, teknologi dan tenaga ahli asing, karena pasar kerja dalam negeri belum sepenuhnya mampu menyediakan tenaga ahli/skill baik secara kuantitas maupun kualitas.11 Berdasarkan hal tersebut tentunya peranan TKA sangat besar dan penting bagi pembangunan nasional Indonesia. Indonesia yang dikenal sebagai negara sedang berkembang, memerlukan banyak sokongan dan bantuan dari negara-negara lain termasuk negara tetangga yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama dengan negara lain/luar, hal itu semata karena Indonesia ingin mampu maju dan bersaing di pasar kerja bebas (globalisasi dan liberalisasi). Walaupun Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2004 tentang Tata Cara Mempekerjakan Tenaga Asing telah diberlakukan (kini berubah menjadi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2008). Namun faktanya hampir semua industri masih banyak pelanggaran yang terjadi misalnya dalam hal penempatan TKA ke Indonesia yang mana misalnya seperti jabatan atau posisi-posisi yang seharusnya dapat dilakukan atau diisi oleh tenaga kerja Indonesia sendiri, tapi tidak diisi oleh tenaga kerja kita,malah lebih cenderung menggunakan tenaga kerja asing, misalnya dalam jabatan manajer keuangan, manajer administrasi, dan juga beberapa bidang-bidang pekerjaan yanag

11

Saiful Anwar, Op.Cit., hal 13


8

sebenarnya tidak begitu terlalu penting untuk diadakan posisi manajer,maka diadakan/diciptakan posisi tersebut. Contohnya Manajer Welder, Quality Control, dan lain-lain. Hal ini sangat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti untuk industri perminyakan, petrokimia, tambang, dan lain sebagainya. Sebagai pilot project mungkin seharusnya pemerintah dapat mensosialisasikannya ke industri yang memang tidak perlu lagi penempatan TKA secara mencolok seperti posisi HRD, administrasi umum atau lembaga-lembaga khusus yang harusnya sudah dapat dilakukan oleh putra-putri Indonesia yang cerdas dan brilian.12 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 02/MEN/III/2008 tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyebutkan bahwa “ Tenaga Kerja Asing selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia, sedangkan pengusaha yang tidak lain adalah disebut sebagai pemberi kerja bagi tenaga kerja asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”13 Pengusaha dalam hal ini ialah perusahaan yang memperkerjakan TKA tersebut. Perusahaan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah: a.

Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum baik swasta maupun milik negara

12 NM. Wahyu Kuncoro, Tenaga Kerja Asing Kenapa Gitu loohh, http://advokatku.blogspot.com/2006/01/tenaga-kerja-asing-kenapa-gitu-loohhh.html, diakses pada tanggal 4 April 2011 13 Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, dan Undangundang Nomor 2 tahun 2004, Exaudi, 2006 hal 190 (lihat pasal 1 angka (1) dan (3))


9

b.

yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalan bentuk lain.14 Salah satu bentuk hak asasi adalah persamaan kesempatan, dan perlakuan

dalam pekerjaan dan jabatan. Persamaan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27.15 Oleh karena itu TKA yang bekerja di Indonesia pun berhak atas persamaan hak-hak asasi tersebut. Adanya kebutuhan akan penggunaan TKA dan masuknya TKA ke Indonesia melalui perjanjian kerja antara perusahaan dengan TKA, tidak dapat dilepaskan dalam rangka “Indonesianisasi”, ialah usaha pemerintah untuk menyediakan dan mendidik tenaga kerja Indonesia untuk menggantikan tenaga kerja asing.16 Oleh karena sebab alasan itu yang menjadi salah satu faktor dari kekurangan negara kita, sehingga tidaklah heran adanya bila Indonesia sampai saat ini masih perlu tenaga asing. Proses “Indonesia” tenaga kerja di perusahaan asing merupakan masalah yang cukup berat dan kompleks. Untuk itu kebijakan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia (lokal) dari serbuan tenaga kerja asing (TKA) dibutuhkan karena hal-hal seperti problem pengangguran dari angkatan kerja yang produktif yang meluas akibat dampak melemahnya rupiah oleh karena kenaikan harga minyak dunia serta alokasi TKA yang semakin tidak terkontrol oleh instansi pemerintah sehingga regenerasi tenaga kerja Indonesia (lokal) untuk menggantikan TKA menjadi lambat. 14

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UUD RI No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, Karina, Surabaya, 2003, hal.155 16 H.S. Syarif, Op.Cit hal. 2-3 15


10

Permasalahan yang esensial dari pada TKA lebih banyak di sektor ketergantungan kita pada investor asing.17 Salah satunya adalah perusahaan PT. Toyo Kanetsu Indonesia, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan penanaman modal asing yang berada di Indonesia. PT. Toyo Kanetsu adalah perusahaan penanaman modal asing milik negara Jepang yang bergerak dibidang pembuatan (fabrikasi) tanki-tanki minyak dan gas bumi seperti di LNG dan Pertamina, khususnya dalam spesifikasi pembuatan tanki bola. PT. Toyo Kanetsu Indonesia didirikan pada tanggal 9 September 1974, sebagai usaha patungan antara Pertamina sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia, dengan PT. Toyo Kanetsu Kobe, Jepang (TKK) yakni perusahan pemimpin dalam bisnis tangki yang terkenal di dunia dan kegiatan lainnya. Terakhir pada awal tahun 1999, PT Toyo Kanetsu Indonesia menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing Lengkap (PMA), yang berkantor pusat di Jakarta dan pabriknya berada di Batam Jalan Tenggiri, Batu Ampar, Batam PT. Toyo Kanetsu Indonesia mempunyai fasilitas pabrik yang berada di Batam, melayani industri perminyakan, gas alam dan petrokimia di Indonesia dan Negara tetangga dalam bidang rekayasa, fabrikasi dan kontruksi dari berbagai tipe dan ukuran tangki selama beberapa tahun. PT. Toyo Kanetsu Indonesia telah berhasil membangun beberapa tangki LNG terbesar di dunia, dengan kapasitas 127.000 m3. Dengan ratusan tangki yang telah terpasang di seluruh Indonesia, PT. Toyo Kanetsu

17

NM. Wahyu Kuncoro, Tenaga Kerja Asing Kenapa Gitu Loohh, http://advokatku.blogspot.com/2006/01/tenaga-kerja-asing-kenapa-gitu-loohhh.html, diakses pada tanggal 4 April 2011


11

Indonesia telah dikenal sebagai pemimpin di bidangnya. Dan terus membuat catatan baru untuk ukuran dan tingkat keamanan.18 Metode fabrikasi yang handal, dipadukan dengan pengalaman kontruksi yang kaya yang telah dibangun selama beberapa tahun telah mendapatkan pujian dan penghargaan yang tinggi dari para klien. Dalam menghargai kepemimpinannya, PT. Toyo Kanetsu Indonesia mendapatkan sejumlah proyek utama di Indonesia. Termasuk tangki, proyek ini termasuk fabrikasi atau pembuatan fasilitas baja struktur, tungku dan lingkungan. Pengalaman dan komitmen PT. Toyo Kanetsu Indonesia untuk memproduksi produk yang handal dengan mutu tinggi telah membuat PT. Toyo Kanetsu Indonesia diakui sebagai pemimpin industri. Peraturan tentang ketenagakerjaan khususnya mengenai tenaga kerja asing diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan uraian di atas, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Asing Pada PT. Toyo Kanetsu Indonesia: Studi Pada Kawasan Industri Batu Ampar, Batam. B. Perumusan Masalah Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

18

Company Profile PT. Toyo Kanetsu Indonesia, 2012


12

1.

Bagaimana pengaturan perundang-undangan tentang tenaga kerja asing di Indonesia?

2.

Bagaimanakah kedudukan perjanjian kerja terhadap tenaga kerja asing dalam kerangka hukum di Indonesia?

3.

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi perselisihan hubungan kerja pada PT. Toyo Kanetsu Indonesia di kota Batam?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan pada beberapa permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1.

Untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan tentang tenaga kerja asing di Indonesia.

2.

Untuk mengetahui bagaimana kedudukan perjanjian kerja terhadap tenaga kerja asing dalam kerangka hukum di Indonesia

3.

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi perselisihan hubungan kerja pada PT. Toyo Kanetsu Indonesia di kota Batam.

D. Manfaat penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, yakni: 1.

Secara Praktis Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat pada

masyarakat, para praktisi hukum, pemerintah dan pengusaha untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja asing.


13

2.

Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih

mendalam tentang suatu perjanjian kerja khususnya mengenai masalah tenaga kerja asing. Selain itu juga menambah literatur dan bahan kajian mengenai masalah tenaga kerja asing tersebut. E. Keaslian Penelitian Sepanjang sepengetahuan dan berdasarkan informasi yang ada dan didapat serta melalui penelusuran dan pemeriksaan yang dilakukan baik itu di kepustakaan Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dan kepustakaan umum Universitas Sumatera Utara, bahwa penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Asing Pada PT. Toyo Kanetsu Indonesia: Studi Pada Kawasan Industri Batu Ampar Batam” belum pernah dilakukan oleh karena itu penelitian ini adalah asli adanya, artinya penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan kemurniannya. Adapula penelitian-penelitian yang lain yang ditemukan peneliti yang hampir mendekati dengan judul penelitian ini adalah penelitian yang dibuat oleh Yulianti dengan judul “Tinjauan Yuridis Atas Kontrak Perjanjian Pekerjaan Perbaikan Kapal di PT. Sinbad Precast Teknindo Indonesia di Pulau Batam”. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan hukum kontrak perjanjian pekerjaan perbaikan kapal di PT. Sinbad Precast Teknindo berdasarkan hukum Indonesia? 2. Bagaimana kedudukan para pihak dalam kontrak di PT. Sinbad Precast Teknindo dilihat dari hak dan kewajiban masing-masing?


14

3. Bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam kontrak di PT. Sinbad Precast Teknindo? Selain itu ada pula penelitian dengan judul “Analisis Hukum Perjanjian Kerja Outsourcing di Sumatera Utara (Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003)” yang dibuat oleh

Swari Natalia Tarigan yang mana

penelitian tersebut lebih memfokuskan pada masalah perjanjian kerja outsourcing. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana klasifikasi pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang perusahaan yang merupakan dasar pelaksanaan outsourcing? 2. Bagaimana hubungan hukum antara karyawan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap karyawan outsourcing yang melanggar aturan kerja pada perusahaan pemberi kerja? Dilihat dari judul dan permasalahan, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan keaslian dan kebenarannya dari penulisan ini. F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1.

Kerangka Teori Sebelum membahas tentang kerangka teori penelitian ini, ada baiknya

mengetahui bahwa bagi suatu penelitian teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: 19 19

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hal 121


15

a. b. c. d.

e.

Teori berguna untuk lebih mempertajam dan mengkhususkan faktor-faktor yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistim klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti. Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik

atau suatu proses tertentu terjadi.20 Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proporsi-proporsi yang telah diuji kebenarannya. Suatu teori juga mungkin memberikan pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan dan memberikan taraf pemahaman tertentu.21 Karena itu teori dapat dikatakan merupakan suatu pencapaian akan sesuatu secara generalisasi, yang telah diuji dan hasilnya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas terhadap fakta-fakta yang bersangkutan, teori hukum akan senantiasa berkembang sesuai dinamika masyarakat. Sedangkan kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan, teoritis.22 Kerangka teori yang dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan juga didukung oleh teori tujuan hukum. Menurut pendapat John Rawls

20

J.J.J. M. Wisman, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-asas, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hal 203 21 Soerjono Seokanto, Op Cit, hal 6 22 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 80


16

yang menginginkan “Keadilan sebagai Kesetaraan” (Justice as Fairness). Maksudnya ialah bahwa teori tersebut dapat mengakomodasikan pribadi individu secara serius tanpa mempertahankan kesejahteraan atau hak-hak demi kebaikan orang lain. Menurut Rawls “ setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap sistem total yang paling luas bagi kebebasan-kebebasan dasar yang mirip dengan sistem kebebasan serupa bagi semuanya”. Artinya mereka akan memisahkan kebebasan manusiawi dasar kita dan melindunginya terhadap pembagian apapun yang tidak setara.23 Menurut pendapat Ulpianus keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi hak atau memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing perseorangan terhadap hal lainnya serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya demikian pula sebaliknya.24 Sejalan dengan pendapat itu LJ. Van Apeldoorn, J. Van Kan dan J.H. Beekhuis juga mengemukakan bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang

sama

dan

memperlakukan

yang

tidak

sama

sebanding

dengan

ketidaksamaannya.25 Tentang tujuan hukum, menurut Jhering, hukum itu dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan. Hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.26

23

Karen Lebacqz, Teori-teori Keadilan Six Theories of Justice, Nusa Media, Bandung, 2011, hal 53 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 48 25 Ibid, hal. 51 24

26

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 12.


17

Tujuan tersebut antara lain: a) tercapainya kepastian hukum, b) keadilan hukum, c) kemanfaatan hukum. Adanya kepastian hukum dikatakan apabila, seseorang yang mengalami persoalan hukum maka aturan-aturan atau Pasal-Pasal yang terkandung dalam undang-undang dapat diterapkan dengan benar. Adanya kemanfaatan hukum, apabila hukum bermanfaat bagi masing-masing individu. Manfaat bagi masing-masing individu berbeda-berbeda, ada ukuran-ukuran tentang yang dipakai untuk itu. Terkait juga dengan hal tujuan keadilan juga dipandang sesuai ukuran atau standar dari masing-masing individu. Oleh karenanya adil itu relatif. Maka tujuan hukum dapat dipandang sesuai ukuran atau standar masing-masing individu dengan tidak mengabaikan teori, doktrin, serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa teori tersebut bila ditelaah ada kaitannya dengan ketenagakerjaan dan hukum perjanjian kerja. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perjanjian kerja antara tenaga kerja asing dengan perusahaan maka terlebih dahulu

perlu

diketahui apa yang dimaksud dengan perjanjian dan tenaga kerja asing. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata dikatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka (para pihak) yang membuatnya. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang berisi bahwa pihak pertama (buruh/pekerja) mengikatkan diri untuk bekerja dengan pihak kedua (pengusaha)


18

selama waktu yang disepakati dengan menerima imbalan berupa upah (KUH Perdata Pasal 1601.a). Sedangkan perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang menurut syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Kemudian dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang memuat unsur pekerjaan, upah dan perintah. Agar disebut sebagai perjanjian kerja harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu sebagai berikut: 27 1.

Ada orang di bawah pimpinan orang lain

2.

Penuaian kerja

3.

Adanya upah. Pada prinsipnya dalam perjanjian kerja unsur-unsur yang ditentukan dalam

Pasal 1320 KUH Perdata, masih menjadi pegangan yang harus diterapkan, agar suatu perjanjian kerja tersebut dianggap sah keberadaannya dan konsekuensinya dianggap sebagai undang-undang. Sebagian perjanjian kerja adalah merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian. Oleh karena itu sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka sahnya suatu perjanjian kerja harus sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut: 27

F.X. Djumialdji, Op Cit, hal. 7-8


19

a.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

b.

Cakap untuk membuat suatu perikatan

c.

Suatu hal tertentu

d.

Suatu sebab yang halal Terkait dengan asas hukum kontrak, perjanjian kerja seperti yang disebutkan

diatas merupakan bagian dari perjanjian pada umumnya, dimana dari berbagai asas hukum yang terdapat dalam hukum kontrak ada 4 asas yang dianggap sebagai saka guru hukum kontrak yaitu:28 a.

Asas Kebebasan Berkontrak Azas ini bemakna bahwa setiap orang bebas melakukan kontrak dengan siapapun dan mengenai apa pun itu, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

b.

Asas Konsensualisme Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.29

c.

Pacta Sunt Servanda (Asas Daya Mengikat Kontrak) Asas mengikat kontrak dipahami sebagai mengikatnya kewajiban kontraktual yang harus dilaksanakan para pihak. Pada dasarnya janji itu mengikat sehingga

28

Hal ini disampaikan oleh Nindyo Pramono dalam makalah yang berjudul, “Kontrak Komersial: Pembuatan dan penyelesaian Sengketa”,dalam acara Pelatihan hukum Perikatan bagi Dosen dan Praktisi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,Surabaya, 6-7 September 2006, hal.1-3 29 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit. hal.121


20

perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya kontrak, sehingga mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undangundang.30 d.

Asas Iktikad Baik Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Walaupun dikatakan bahwa kontrak formal lahir setelah dilakukan secara

tertulis tidak semua kontrak tertulis dikatakan kontrak formal karena kontrak yang dibuat secara tertulis kemungkinan dilatar belakangi dua hal yaitu: a.

Perintah Undang-undang

b.

Kehendak para pihak Kontrak yang tertulis dapat dibagi dalam kontrak yang seluruh isinya

dinegosiasikan oleh para pihak dan kontrak yang isinya pada umumnya ditentukan oleh salah satu pihak, kontrak seperti ini biasa disebut kontrak standar atau kontrak baku. Kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Penggunaan kontrak baku dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang sama terhadap pihak lain.31

30 31

Ibid.,hal.123-124 Ahmad Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.39


21

Seperti halnya dalam kontrak perjanjian kerja dimana pengusaha/ perusahaan banyak melakukan kontrak yang sama terhadap para karyawan/pekerjanya. Hal ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perjanjian kerja merupakan tergolong

jenis

perjanjian kontrak baku. Berdasarkan hal itu kontrak baku yang mendukung klausul eksonerasi cirinya adalah sebagai berikut: 1.

Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat.

2.

Pihak lemah pada umunya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalia dari perjanjian.

3.

Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaku menerima perjanjian tersebut.

4.

Bentuknya tertulis

5.

Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.32 Rijken mengatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausul yang

dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.33

32 33

Ibid , hal. 42 Ibid, hal. 40


22

Sluijter mengatakan bahwa kontrak baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undangundang, bukan perjanjian. Sedangkan Pitlo menggolongkan kontrak baku sebagai perjanjian paksa (dwang contract), yang walaupun secara teoretis yuridis kontrak baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataanya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.34 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 menyebutkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Pengertian tenaga kerja ini lebih luas dari pengertian pekerja atau buruh, karena pengertian tenaga kerja mencakup tenaga kerja atau buruh, yaitu tenaga kerja yang sedang terikat dalam suatu hubungan kerja.35 Yang dimaksud tenaga kerja asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia (Pasal 1 butir 13 UndangUndang Ketenagakerjaan). Ciri khas atau keterikatan antara tenaga kerja dan perjanjian kerja dalam hubungan kerja adalah sebagai berikut: 1. Adanya Upah 2. Adanya Perintah

34 35

Ibid , hal. 44 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan 2003, Ghalia Indonesia,Jakarta,2004,hal.12-13


23

3. Adanya Pekerjaan.36 Apabila membicarakan mengenai hak dan kewajiban antara para pihak yang satu dengan yang lainnya merupakan suatu kebalikan, jika di satu pihak merupakan suatu hak maka dipihak lainnya adalah merupakan kewajiban. Kewajiban dari penerima kerja yaitu TKA/pegawai pada umumnya tersimpul dalam hak majikan yaitu pengusaha/perusahaan, seperti juga sebaliknya hak TKA tersimpul dalam kewajiban pengusaha/perusahaan. Pada prinsipnya orang asing tidak dilarang bekerja di Indonesia, tetapi dibatasi sepanjang pekerjaan tersebut belum mampu dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia. Menteri Tenaga Kerja bekerjasama dengan instansi terkait menentukan jabatan/pekerjaan yang terbuka atau tertutup sama sekali bagi tenaga kerja.37 Sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu. Selanjutnya jabatan tertentu tesebut yang dimaksud lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri. Setiap pemberi kerja/perusahaan yang memperkerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk (Pasal 42 ayat (1) UndangUndang Ketenagakerjaan), yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Izin tertulis itu adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA

36

Whimbo Pitoyo, Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan, Visi Media, Jakarta, 2010,

hal 32. 37

Hadi Setia Tunggal, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Harvarindo, Jakarta, 2009, hal. 32


24

(Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing). Agar terkendali penggunaan TKA di Indonesia, maka penerbitan izin harus didasarkan alasan yang jelas dan realistis.38 Penerbitan izin tersebut lebih lanjutnya diatur dalam Per.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Selanjutnya alasan penggunaan TKA adalah antara lain : a. Alih keterampilan dan teknologi dari TKA kepada tenaga kerja lokal. b. Memenuhi jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja lokal c. Mengamankan modal investasi asing di Indonesia d. Meningkatkan hubungan bilateral antar dua negara atau lebih. Sasaran penggunaan TKA adalah agar terwujud alih teknologi melalui program pendidikan/latihan bagi pendamping Tenaga Kerja Warga Negara Asing pendatang (TKWNAP).39 Setiap hubungan kerja yang terjadi khususnya hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja/pegawai pasti sedikit banyaknya pernah terjadi perselisihan atau sengketa antara para pihak, oleh karena itu suatu hubungan kerja kadang tidak berlangsung dengan lancar. Keinginan dari salah satu pihak (umumnya pekerja) tidak selalu di penuhi oleh pihak lainnya (pengusaha) dan juga kondisi dalam masyarakat, kehidupan sehari-hari yang berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja, menemukan bahwa penyebab munculnya keresahan tersebut antara lain: tingkat pendidikan yang masih 38 39

Saiful Anwar, Op.Cit, hal. 15 Hadi Setia Tunggal, Loc.Cit, hal.32-33.


25

rendah yang menyebabkan kendala dalam berbagai hal, seperti kendala dalam berkomunikasi. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat emosi dan cenderung tinggi, sulit menerima pendapat orang lain dan mudah tersinggung. Dalam keadaan yang demikian, rasa solidaritas menjadi kuat.40 Dalam suatu perselisihan, ada lebih dari satu pihak atau setidaknya ada dua pihak, yang saling berbeda pendapat mengenai sesuatu hal. Perbedaaan pendapat ini mengakibatkan pertentangan. Iman soepomo menyebutkan dua bentuk perselisihan yang mungkin terjadi dalam suatu hubungan kerja. Pertama perselisihan hak (rechtsgeschillen), yaitu jika masalah yang diperselisihkan termasuk bidang hubungan kerja, maka yang diperselisihkan adalah mengenai hal yang telah diatur atau ditetapkan dalam suatu perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau dalam suatu peraturan perundangundangan. Kedua, perselisihan kepentingan (belangengeschillen), yaitu tidak adanya persesuaian paham mengenai syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan, biasanya berupa tuntutan kerja dan/atau keadaan perburuhan.41 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebut perselisihan ini dengan sebutan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Cara penyelesaian perselisihan antara TKA dengan pengusaha lebih ditekan dalam isi perjanjian kontrak kerja antara mereka. Hal ini disebabkan antara lain karena perbedaan negara yang otomatis juga tampak pada perbedaan

peraturan-peraturan

hukum

yang

berlaku

antar

negara

dalam

menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai perselisihan yang terjadi dalam hubungan kerja antara TKA dengan perusahaaan.

40 41

Ibid, hal.215 Ibid, hal. 215-216


26

2. Konsepsi Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkret dari pada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak, namun kerangka konsepsionil kadang-kadang dirasakan masih abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasionil yang akan dapat menjadi pegangan konkret di dalam proses penelitian.42 Defenisi-defenisi tersebut biasanya didasarkan atau diambil dari peraturan perundangan-undangan tertentu, sekaligus merumuskan defenisi-defenisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.43 Maka dari itu harus didefenisikan beberapa konsep dasar dalam penelitian ini agar secara operasional diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yakni sebagai berikut: a. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.44 b. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.45 c. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.46

42

Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal. 133 Ibid , hal. 137 44 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan 45 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Ketenagakerjaan 46 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan 43


27

d. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badanbadan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.47 e. Perusahaan adalah bentuk usaha yang berbadan hukum milik swasta yakni PT. Toyo Kanetsu Indonesia yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. f. Pengusaha adalah orang perseorangan,persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia yaitu PT. Toyo Kanetsu Indonesia yang mewakili perusahaan yaitu PT. Toyo Kanetsu Kobe yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. g. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh (TKA) dengan pengusaha atau pemberi kerja (PT. Toyo Kanetsu Indonesia) yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. h. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha (PT. Toyo Kanetsu Indonesia) dengan pekerja/TKA karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta hanya dalam satu perusahaan. G. Metode Penelitian 1.

Spesifikasi Penelitian Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka

penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif analistis maksudnya penelitian ini adalah penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum serta dimaksudkan juga untuk memberikan argumentasi berupa

47

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan


28

penilaian atas hasil penelitian yang telah dilakukan.48 Penelitian ini termasuk ruang lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan TKA serta perjanjian kerja yang dibuat antar TKA dengan perusahaan. 2.

Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan dilakukan dengan menganalisis data sekunder dengan cara melihat peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis, dan juga melihat bahan-bahan kepustakaan seperti literatur-literatur tentang pokok permasalahan yang diteliti yang berkaitan dengan perjanjian kerja TKA pada PT.Toyo Kanetsu Indonesia di kota Batam. 3.

Sumber Data Untuk terlaksananya penelitian ini diperlukan sejumlah data. Pengumpulan

data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung penelitian lapangan. Data tersebut dikelompokkan menurut jenis dan sumber bahannya, yaitu: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

48

Mukti Fajar.ND, Yulianto Achmad,MH, Dualisme penelitian Hukum Normatif dan empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 184


29

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil seminar dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, khususnya mengenai perjanjian kerja dengan TKA. c. Bahan hukum tertier atau non-hukum adalah bahan pendukung di luar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan artikel-artikel yang berkaitan dengan TKA. Selanjutnya sebagai data penunjang untuk lebih mendukung penelitian ini maka dilakukan wawancara dengan pihak yang dijadikan sebagai narasumber yaitu: Kepala Bagian Personalia/HRD (Human Resource Development) pada PT. Toyo Kanetsu Indonesia, Batam, Tenaga Kerja Asing pada PT. Toyo Kanetsu Indonesia, Batam, dan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. 4.

Alat Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat pengumpulan data yaitu: a. Studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang terkait dengan hukum ketenagakerjaan khususnya perjanjian kerja yang dibuat antara TKA dengan pihak PT.Toyo Kanetsu Indonesia di Batam. b. Pedoman wawancara, yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang terstruktur dan sistematis kepada beberapa narasumber yang mengetahui dan memahami tentang perjanjian kerja antara TKA dengan pihak perusahaan PT.Toyo Kanetsu Indonesia, di Batam.


30

5.

Analisis Data Setelah pengumpulan data dilakukan, baik dengan studi kepustakaan dan

wawancara mendalam maka data tersebut dianalisa secara kualitatif.49 Yaitu melakukan pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, setelah selesai pengolahan data baru ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Analisis data yang dilakukan dengan pembuktian induktif, yaitu didefenisikan dengan proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti-bukti. Proses pembentukan hipotesa dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang diobservasi dan dikumpulkan terlebih dahulu disebut proses induksi dan metodenya disebut metode induktif. Dengan demikian pendekatan induksi mengumpulkan data terlebih dahulu bagi hipotesis dibuat jika diinginkan atau konklusi langsung diambil jika hipotesis tidak digunakan.

49

Bambang Sunggono, Metodeologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 10


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Kita hidup dalam zaman ketika orang semakin tidak bergantung lagi pada

Recommend Documents