BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Keberhasilan
pembangunan
suatu
negara
berdasarkan
tingkat
pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan belum menjamin kesejahteraan rakyatnya. Banyak negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat namun belum dapat mensejahterakan rakyatnya. Hal demikian terjadi di negara-negara berkembang, seperti halnya Indonesia, sehingga, secara bertahap pemerintah Indonesia selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu alternatif memenuhi tingkat kesejahteraan rakyat adalah menekan tingkat pengangguran secara nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bahwa pada tahun 2013 pengangguran di Indonesia meningkat sebesar 6,25 persen atau 7,39 juta orang dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 6,96 juta atau sebesar 6,14 persen.1 Terbatasnya kesempatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi membuat pemerintah turut andil dalam menyikapi hal tersebut. Pemerintah berupaya untuk mengurangi pengangguran melalui penetapan beberapa kebijakan diantaranya program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri yang dilakukan sejak 1970. Pengiriman 1
Tribun News. 2013. Pengangguran di Indonesia Mencapai 739 Juta Orang. http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/11/06/pengangguran-di-indonesia-mencapai-739juta-orang. Diakses pada tanggal 23 Januari 2014 pada pukul 19.00 Wita
1
dilakukan dengan mengirimkan tenaga kerja ke beberapa negara. Seperti yang dinyatakan oleh UNHCR pada resolusi International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of Their Families, bahwa “....Millions of people now earning their living-or looking for paid employment-came as strangers to the State where they reside. There is continent, no region of the world, which does not have its contingent of migrant workers” 2 yang berarti pekerjaan migran atau tenaga kerja asing (TKA) merupakan pekerjaan yang membudaya di seluruh negara termasuk Indonesia. Pengiriman TKI ke luar negeri oleh pemerintah dilakukan sejak tahun 1970 dibawah naungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) yang saat ini disebut Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans). Sejak saat itu juga pengiriman sekaligus melibatkan pihak swasta. Pengiriman dilakukan ke berbagai negara di Asia, Amerika, Afrika, hingga beberapa negara kawasan Eropa yang tersebar di 178 negara.3 Hingga tahun 2012 terdapat 6,5 juta TKI yang bekerja di luar negeri.4 Saat ini yang menjadi fokus pemerintah adalah dengan melakukan pengiriman ke negara-negara yang memberikan pekerjaan kepada TKI yaitu bekerja di sektor formal. Sektor formal merupakan pekerjaan yang mana tenaga kerja akan bekerja di perusahaan ataupun pabrik. TKI yang bekerja pada sektor formal akan memiliki kontrak kerja dengan pemilik perusahaan 2
Edi Suharto. 2011. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal.216 BNP2TKI. 2013. Kepala BNP2TKI Pengiriman TKI Karena Keterbatasan di Dalam Negeri. http://www.bnp2tki.go.id Diakses pada tanggal 10 September 2013 pukul 15.05 Wita 4 Kompas. 22 Mei 2012. Jabatan Sektor Domestik. Hal. 12 3
2
yang berbadan hukum sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dilakukan mengingat TKI banyak mengalami pelanggaran HAM pada pekerja rumah tangga atau sektor kerja informal. Terdapat beberapa negara penerima yang menempatkan TKA di sektor formal. Negara tersebut tidak hanya menyediakan pekerjaan di sektor formal, namun juga masih memiliki penempatan untuk pekerja sektor informal, sehingga masih memungkinkan terjadi pelanggaran HAM bagi TKI. Pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi pengiriman TKI, menerapkan program Government to Government (G to G). Program ini merupakan program pemerintah Indonesia dengan negara yang diajak kerjasama dengan tujuan agar pengiriman lebih transparan dimana pemerintah dari masing-masing pihak dapat saling bertukar informasi mengenai kebutuhan maupun kekurangan yang terjadi dalam kerjasama pengiriman. Hal tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati kedua negara. Berdasarkan Pedoman Dasar Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri (PTKLN), salah satu negara yang fokus pada sektor kerja formal dibawah naungan program G to G adalah Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara yang tumbuh dengan perputaran roda perekonomian yang cepat jika dilihat dari masa pertumbuhan ekonomi Korea sejak tahun 1980-an. Peningkatan perekonomian Korea Selatan sebagian besar diperoleh dari industri-industri yang berfokus pada industri manufaktur dan pengembangan teknologi.
3
Secara diplomatik, kerjasama pengiriman TKI ke Korea Selatan melalui program G to G dilakukan sejak tahun 2004 yang ditangani oleh Kemenakertrans. Namun, sejak tahun 2007 pemerintah menyerahkan pengurusan TKI dibawah naungan lembaga pemerintah non-kementrian yaitu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 5 Meski demikian, BNP2TKI tetap berada dalam koordinasi Kemenakertrans. Hal ini dilakukan agar segala urusan mengenai pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tetap terpantau dan terkoordinasi. Penempatan TKI di Korea Selatan memberikan minat yang cukup besar terhadap Calon TKI (CTKI). Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah TKI tujuan Korea melebihi kuota pada tahun 2008. 6 Ini disebabkan karena Korea merupakan negara yang memberikan gaji yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan negara lain untuk pekerja low-skill dan memiliki daya tarik sebagai negara yang sedang berkembang pesat. Demi memenuhi kebutuhan kepentingan masing-masing pihak, Indonesia dan Korea Selatan selalu berupaya memperbaharui MoU setiap dua tahun sekali. Pembaharuan MoU terakhir yaitu memberikan penyamarataan dan fasilitas bagi TKI dan tenaga kerja warga Korea. 7 Hal ini sejalan dengan kebijakan
Indonesia
dimana
Kemenakertrans
mengumumkan
untuk
5
BNP2TKI. 2013. BPK Penempatan TKI Program G to G Terbaik. www.bnp2tki.go.id/beritamainmenu-231/7928-bpk-penempatan-tki-program-g-to-g-terbaik.html .Diakses pada tanggal 14 Juni 2013 pukul 16.00 Wita. 6 BNP2TKI. 2012. BNP2TKI Dapatkan Kuota TKI Korea 9900 Orang. http://news.liputan6.com/read/398267/bnp2tki-dapatkan-kuota-tki-korea-9900-orang. Diakses pada tanggal 5 Februari 2013 pukul 19.00 Wita. 7 Je Seong Jeon & Yuwanto. 2014. Era Emas Hubungan Indonesia-Korea: Pertukaran Kultural Melalui Investasi dan Migrasi. Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara. Hal. 113
4
menaikkan rasio TKI yang bekerja di sektor formal hingga diatas 50 persen sampai tahun 2014. Ditahun yang sama juga akan menghentikan pengiriman pekerja sektor informal pada tahun 2017 karena kesulitan melindungi keselamatan pekerja sektor informal.8 Minat TKI tinggi dan penyempurnaan beberapa kebijakan kerjasama pengiriman, oleh kedua negara sebagai upaya meningkatkan kerjasama demi kepentingan masing-masing pihak. Hal tersebut Penulis menyimpulkan akan menjabarkan penelitian ini mengenai bagaimana peluang Indonesia terhadap pengiriman TKI ke Korea Selatan dan juga melihat seberapa jauh tantangan yang akan dihadapi terhadap pengiriman tersebut. Oleh sebab itu, muncul bahan pemikiran penulis dengan judul; Peluang dan Tantangan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan. B. Batasan dan Rumusan Masalah Beradasarkan
pemaparan
diatas,
beberapa
hal
Penulis
ingin
menjelaskan yaitu bagaimana peluang dan tantangan bagi pemerintah Indonesia terhadap pengiriman TKI ke Korea Selatan sejak berlakunya G to G yaitu, tahun 2004 dimana pengiriman berfokus pada sektor tenaga kerja formal. Dikaitkan dengan tingginya minat CTKI Korea Selatan. Untuk itu, Penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang dapat menjadi acuan selama 10 tahun terakhir (2004 – 2014), sebagai batasan Penulis dalam memaparkan hasil penelitian yang ingin dicapai. Berikut pertanyaaan yang penulis jabarkan, yaitu: 8
Ibid. Hal.112
5
1. Bagaimana peluang pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan? 2. Bagaimana tantangan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan? 3. Bagaimana strategi menghadapi tantangan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Menjelaskan peluang pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan. b. Menjelaskan tantangan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan. c. Menjelaskan strategi menghadapi tantangan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan. 2. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan berguna untuk: a. Memberikan masukan kepada pemimpin dan stakeholder, yang terkait dengan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan. b. Sebagai kontribusi pemikiran yang berdasarkan kajian akademik dalam studi Hubungan Internasional.
6
c. Bagi peneliti merupakan studi kasus yang masih terbatas diangkat dalam kajian akademik, sehingga dapat menjelaskan pengetahuan dan wawasan tentang pengiriman tenaga kerja Indonesia. D. Kerangka Konseptual Korea Selatan dulu dikenal sebagai salah satu negara miskin di dunia akibat perpecahan, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan kini sukses membuktikan perkembangan negaranya melalui perekonomian industri yang mampu bersaing hingga rana internasional. Ini dapat dilihat pada kesuksesan, seperti pada perkembangan industri Korea Selatan yang tumbuh pesat dalam beberapa dekade. Seperti pada industri manufaktur Korea Selatan yang mana merupakan penunjang perekonomian negaranya sehingga kebutuhan tenaga kerja asing semakin meningkat. Indonesia memanfaatkan momen yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan pada kepentingan nasionalnya melalui keunggulankeunggulan yang dimiliki, seperti kerjasama dengan Korea Selatan. Ini menjelaskan bahwa peran Indonesia dalam menjadikan suatu objek sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.
9
Kindleberger memaparkan mengenai
kepentingan nasional merupakan;
9
P.Anthonius Sitepu. 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.163
7
“…hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam berproduksi. Keunggulan komparatif (comparative advantage) tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai kepentingan nasional…”10 Kepentingan nasional juga dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa; Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.11 Sehingga
jelas
seperti
yang
dipaparkan
Morgenthau,
bahwa
kepentingan nasional menciptakan sebuah kerjasama yang dilakukan demi mempertahankan,
melindungi,
serta
mensejahterakan
negaranya,
jika
memperoleh hasil kemampuan minimum yang dimiliki tiap negara. Sehingga kemampuan tersebut dapat menjadi alasan dilakukannya kerjasama. Kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa terdapat aspekaspek yang menjadi identitas dari negara. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan bangsanya. Dari identitas yang diciptakan dapat dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, bersifat sementara ataupun juga demi kelangsungan jangka panjang. Hal ini menjelaskan bahwa kerjasama pengiriman TKI ke
10
Charles. P. Kindlerberger. 1993. Ekonomi Internasional. Jakarta: Erlangga, Ed.Ketujuh. Hal.21 Theodore A. Coulumbis dan James H. Walfe. 1990. Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power. Bandung: Bardin, Terj.Mercedes Marbun. Hal.115
11
8
Korea Selatan dapat merancang target untuk Indonesia dalam waktu dekat maupun untuk jangka panjang. Kepentingan nasional merupakan strategi untuk menjalankan sebuah kerjasama demi memenuhi kepentingan satu, dua, tiga dan seterusnya. Negara menggunakan strategi untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Dimana strategi dilakukan untuk memperkirakan seberapa jauh hasil yang akan dicapai nantinya. Hal ini yang dilakukan Indonesia dalam mempertahankan kerjasama pengiriman TKI dengan menggunakan program G to G dimana program sebelumnya merupakan pengiriman tenaga kerja ke Korea Selatan adalah sebagai training sejak tahun 1994. Di era globalisasi saat ini negara terus berusaha menunjukkan power yang dimiliki agar mendapat pengakuan di masyarakat internasional. Dengan power yang dimiliki sesuatu negara seperti Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat memanfaatkan SDM dengan mengirimkan ke Korea Selatan. Hal ini menegaskan bahwa pengiriman TKI ke Korea selain untuk mengurangi pengangguran, juga dapat memperoleh devisa dari remitansi TKI. Negara yang ingin maupun sedang membangun, tentu diperlukan pengamatan maupun pembelajaran dari negara-negara yang sebelumnya telah berhasil membangun negaranya. Dengan demikian, dibutuhkan hubungan antar negara. Seperti pada kerjasama pengiriman TKI ke Korea Selatan. Kerjasama seperti ini menjelaskan dari konsep suatu hubungan antara satu
9
negara dengan negara lain yang dikenal dengan ‘hubungan bilateral’. Teuku May berpendapat bahwa; Hubungan bilateral adalah saling ketergantungan antara negara satu dengan negara lain di dunia yang merupakan realitas yang harus dihadapi oleh semua negara. Untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, maka terjalinlah suatu kerjasama diantara negara dalam berbagai bidang kehidupan.12 Hubungan bilateral pada dasarnya merupakan hubungan yang terjadi antara dua pihak. Dalam hal ini terdapat dua aktor yang berperan yang disebut dengan negara. Aktor disini bukan hanya sebatas pemerintah yang mewakili negara namun juga dapat berupa instansi atau pihak swasta yang berada dalam naungan sebuah negara. Instansi dapat berupa instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan kerjasama bilateral. Indonesia dalam menjalankan hubungan bilateral dengan Korea, menggunakan BNP2TKI sebagai instansi perwakilan pemerintah yang ditugaskan mengawasi dalam pengiriman dan perlindungan TKI. Hal demikian sejalan dengan kepentingan seperti apa yang diinginkan Indonesia dalam menjalin kerjasama. Untuk melakukan hubungan bilateral terlebih dalam waktu yang cukup lama, secara tidak langsung akan terjadi dinamika yang memiliki keterkaitan antara kedua negara akibat adanya kepentingan nasional kedua belah pihak. Kerjasama pengiriman TKI ke Korea Selatan merupakan kondisi yang menjelaskan bahwa kedua negara memiliki kebutuhan yang sama yaitu dalam
12
T. May Rudy. 1993. Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional. Bandung: PT. Angkasa. Hal.117
10
aspek ekonomi meskipun kembali lagi pada kepentingan nasional negara masing-masing. Kerjasama antara satu negara dengan negara lain dapat dibedakan dengan berbagai macam bentuk kerjasama, diantaranya adalah kerjasama bilateral, multilateral maupun regional yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya bahkan pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini hubungan kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan dikategorikan kedalam kerjasama bilateral. Suatu hubungan kerjasama yang berlandaskan hubungan bilateral menjelaskan tentang hubungan antara dua negara yang menyepakati sebuah kerjasama. Seperti yang dikemukakan oleh Kusumo Hamidjojo yang juga menjelaskan mengenai hubungan bilateral adalah; Suatu bentuk kerjasama diantara negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun jauh diseberang lautan dengan sasaran utama menciptakan perdamaian, dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan, dan stuktur ekonomi.13 Berdasarkan kesamaan struktur ekonomi, kedua negara ini sama-sama membutuhkan kontribusi lebih dalam penanggulangan perekonomian mereka. Dalam hal ini, Indonesia yang mengirimkan tenaga kerjanya ke Korea Selatan sebagai tindak lanjut negara dalam membantu mengurangi pengangguran ataupun yang mengalami kesulitan terhadap ekonomi. Sedangkan disisi lain, Korea
Selatan
yang
juga
berusaha
terus-menerus
mengembangkan
perekonomiannya yang mana lebih kepada mewakili pihak-pihak swasta yang
13
Budiono Kusumohamidjojo. 1990. Pengantar Hubungan Internasional. Bandung : Armico. Hal.48
11
mendominasi perekonomian Korea Selatan dalam menghadapi kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Beberapa negara berkembang yang memiliki SDM yang melimpah jika dibandingkan negara maju, kemudian dimanfaatkan sebagai salah satu kebutuhan akan negaranya. Negara-negara maju yang membuka peluang manusia untuk bekerja di negaranya disebabkan nilai upah yang diberikan oleh negara penempatan lebih tinggi sehingga menjadi minat bagi manusia yang ingin bekerja dengan upah lebih tinggi dari UMR negaranya. Hal ini kemudian disebut dengan ‘Migrant Worker’. Sesuai dengan treaty PPB mengenai tenaga kerja menyebutkan bahwa, migrant worker didefinisikan sebagai “someone who works in a place in which they are not a citizen. There are many reasons that workers may want to work in one country and have citizenship in another.”14 SDM yang dibutuhkan oleh Korea Selatan sebagai penunjang pembangunan negaranya, kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai pengirim tenaga kerja yang memiliki SDM yang melimpah. Para tenaga kerja asal Indonesia dikirimkan ke Indonesia guna mengurangi pengangguran dan memfasilitasi calon tenaga kerja yang ingin bekerja di Korea Selatan.
14
United Nations. 1990. "United Nations Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families". http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r158.htm. Diakses pada tanggal 17 Juli pada pukul 19.00 Wita.
12
E. Metode Penelitian 1. Tipe Penelitian Dalam penelitian ini Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis dimana bertujuan untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Hal ini berorientasi terhadap pemecahan masalah dimana dilihat dari kasus yang sedang maupun telah terjadi. Sehingga, penelitian ini mencoba menggambarkan kondisi pengiriman TKI ke Korea Selatan terhadap peluang dan tantangan yang akan dihadapi. 2. Teknik Pengumpulan Data Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data sekunder dan data primer dari berbagai materi yang berkaitan dengan judul penelitian. Penulis menggunakan data sekunder dari beberapa media cetak, yaitu; buku, jurnal ilmiah, dokumen, artikel dari instansi terkait dan perpustakaan serta juga media internet. Adapun tempat-tempat dalam memperoleh data sekunder yaitu: 1. Kementrian Luar Negeri Indonesia di Jakarta; 2. Kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Jakarta; 3. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta; 4. Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia di Jakarta; 5. LIPI bagian Bidang Perkembangan Politik Internasional di Jakarta; 6. Freedom Institute di Jakarta;
13
7. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar; 8. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin di Makassar; dan Perpustakaan Ilmiah lainnya. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak dari beberapa instansi terkait yaitu perwakilan dari Human Resource Development (HRD) Korea Selatan sebagai pihak dari negara penerima yang berlokasi di Jakarta dan BNP2TKI sebagai pihak dari pemerintah Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Selain itu, Penulis juga akan mewawancarai beberapa TKI mengenai proses pengiriman dan kondisi kerja di Korea, sehingga dapat diketahui kekurangan maupun kelebihan dari kerjasama kedua negara. 3. Jenis Data Dari jenis data yang diperoleh Penulis menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber telaah studi pustaka seperti; buku, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, surat kabar, majalah dan nonpustaka yaitu situs internet. Sedangkan, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu; perwakilan dari instansi tempat akan melakukan penelitian, beberapa TKI, dan pihak lain yang dapat mendukung penelitian. 4. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis secara kualitatif dimana Penulis akan menganalisis permasalahan berdasarkan data yang diperoleh. Teknik analisis data untuk
14
menjawab tujuan penelitian pertama yaitu ‘Menjelaskan Peluang Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan’, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut; 1. Menganalisa data jumlah pengiriman TKI ke Korea Selatan tiap tahun; 2. Menganalisa data dari tahapan proses pengiriman TKI; 3. Menganalisis kebijakan yang dikeluarkan oleh Korea Selatan mengenai kerjasama pengiriman TKI; Selanjutnya, teknik analisis data untuk menjawab tujuan penelitian kedua yaitu ‘Menjelaskan Tantangan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan’, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut; 1. Menganalisa data CTKI Korea mengenai kesiapan TKI yang akan bekerja di Korea; 2. Menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dan Korea Selatan dalam kerjasama pengiriman; 3. Menganalisa masalah-masalah yang dihadapi TKI di Korea Selatan. Terakhir, teknik analisis data untuk menjawab tujuan penelitian ketiga yaitu ‘Menjelaskan strategi menghadapi tantangan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan’, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut; 1. Menganalisa data tantangan-tantangan pengiriman TKI ke Korea Selatan; 2. Membuat strategi yang dapat digunakan melalui analisa peluang dan tantangan pengiriman;
F. Sistematika Penulisan 15
Penulisan skripsi ini direncanakan terdiri dari beberapa bab, dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: BAB I:
PENDAHULUAN Bab ini merupakan pendahuluan dan pengantar keseluruhan skripsi. Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II:
TINJAUAN PUSTAKA Bab ini merupakan bahan acuan dari penelitian yaitu terdiri dari beberapa konsep yang digunakan. Konsep tersebut kemudian akan digunakan penulis dalam mengolah data hingga memperoleh hasil akhir.
BAB III: PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KE KOREA SELATAN (2004 – 2014) Bab ini merupakan pembahasan gambaran besar pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan dimana dijabarkan dari kebijakan Indonesia terhadap pengiriman, kebijakan Korea Selatan terhadap penerimaan Tenaga Kerja Indonesia dan proses selama pengiriman.
16
BAB IV: PELUANG DAN TANTANGAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA Pada bab ini menjelaskan hasil dari penilitian mengenai peluang dan tantangan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan serta menghadapi tantangan pengiriman. BAB V:
PENUTUP Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran hasil penelitian.
17
