BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Dengan kondisi bangsa Indonesia yang masih dalam kategori

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dengan kondisi bangsa Indonesia yang masih dalam kategori negara berkembang maka bangsa Indonesia masih harus terus menerus melaksanakan

pembangunan

untuk

mewujudkan

kesejahteraan

nasional. Dalam melaksanakan pembangunan nasional maka bangsa Indonesia

membutuhkan

dana

yang

digunakan

sebagai

biaya

pembangunan yang tidak sedikit. Freise et al. (2008) (dalam Lanis dan Richardson, 2012) menyatakan, dari prespektif sosial, pembayaran pajak pasti digunakan untuk membiayai fasilitas atau aset publik. Hal ini dilakukan demi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Menurut Waluyo (2011) salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Mengenai penghindaran pajak tidak dapat dilepaskan dari suatu pandangan bahwa karena tidak ada hukum yang dilanggar, penghindaran pajak seharusnya tidak dilarang. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur urusannya masing-masing sebagaimana dia kehendaki, dan selama tidak ada peraturan yang dilanggar maka otoritas pajak tidak dapat melakukan intervensi. Pelaksanaan pemungutan pajak

1

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2

oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentingan inilah menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Bagi negara yang mengandalkan sektor pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan akan menghadapi masalah besar jika para wajib pajak (WP) nya masih sering melakukan penghindaran pajak, hal tersebut merupakan salah satu penyebab tidak maksimalnya penerimaan pajak. Berdasarkan data UNCTAD (United Nations Conference on Trade And Development), lebih dari 60 persen perdagangan global terjadi dalam grup perusahaan multinasional. Inilah yang menciptakan potensi kegagalan dalam melaporkan keuntungan serta mengalihkan keuntungan dari yurisdiksi pajak-tinggi ke pajakrendah. Hal ini sering dilakukan melalui penghindaran pajak ilegal. Tapi terkadang, hal ini juga dilakukan melalui bentuk penghindaran pajak legal dan manipulasi, termasuk perdagangan dan transfer ‘mispricing’, pembayaran meragukan antara perusahaan induk dengan anak usahanya, serta

mekanisme

pemindahan

laba


yang

dirancang

untuk

3

menyembunyikan pendapatan. Untuk melawan penghindaran pajak, negara-negara di dunia harus memiliki kebijakan yang transparan, kapasitas

administratif

untuk

mengidentifikasi

transaksi

yang

mencurigakan, serta kemampuan untuk melakukan pengawasan pajak yang efektif, ujar Sri Mulyani dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Minggu (26/4) (www.kemenkeu.go.id). Dalam

kasus

“Panama

Papers”

menguat

adanya

praktik

penghindaran pajak yang sengaja dilakukan oleh pejabat publik dunia, politis, dan perusahaan besar maupun kalangan artis. Dokumen Panama Papers mengungkapkan rahasia keuangan yang mengindikasikan perilaku tidak terbuka, tidak etis, atau tidak patut dari para pejabat publik dunia, politis, dan kalangan superkaya. Informasi yang selama ini bersifat sangat rahasia, dengan tidak terduga muncul dan menjadi konsumsi publik. Lebih dari 214.000 informasi perusahaan cangkang (Shell Company) yang terdaftar di 21 negara suaka atau surga pajak (tax havens countries) diungkapkan dalam bocoran dokumen terbesar sepanjang sejarah. Negara-negara seperti Cayman Islands, British Virgin Island (BVI), Panama, Bermuda, Bahama, Belize, Cook Islands, Seychelles, Marshall Islands, Siprus, dan Mauritius menawarkan kerahasiaan keuangan tingkat tinggi. Di Indonesia, Menteri Keuangan telah meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk mempelajari dokumen tersebut. Data Panama Papers menjadi informasi tambahan dalam


4

pengujian kepatuhan pembayaran pajak, melengkapi data yang sudah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (www.cnnindonesia.com). Pajak yang minimal (bahkan tidak ada sama sekali) dan kerahasiaan yang ketat benar-benar menjadi paket yang komplet untuk menarik investasi yang masuk. Meski tidak selalu bertujuan melawan hukum, investasi atau pendirian perusahaan di negara-negara surga pajak hampir pasti bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak. Tindakan tersebut dianggap sebagai penghindaran pajak yang legal (Tax Avoidance). Meski legal, tindakan tersebut dipandang tidak etis karena bertentangan dengan tujuan pembuatan undang-undang perpajakan, yaitu pajak seharusnya dibayar di negera tempat penghasilan diperoleh. Ada tiga tahapan/langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan (Marihot Pahala Siahaan, 2010). Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah kedua, mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupul ilegal. Langkah ketiga atau terakhir, adalah apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut. Inilah strategi dalam melakukan perencanaan pajak (tax planning) dengan tujuan untuk meminimalisasikan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.


5

Perencanaan pajak yang masih dalam koridor Undang-Undang disebut penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong dalam penggelapan pajak (tax evasion). Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan rumit dan unik. Di satu sisi

penghindaran pajak

diperbolehkan, tapi disisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012). Corporate Social Responsibility merupakan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang diterapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegerasi dengan organisasi secara menyeluruh. (ISO 26000, draft 3, 2007 Corporate Social Responsibility tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup baik bagi pekerja dan


6

keluarganya, komunitas lokal, maupun masyarakat dalam lingkungan luas pada umumnya. Di Indonesia CSR merupakan sesuatu yang voluntary atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan. Namun bagi beberapa perusahaan di Indonesia CSR merupakan sebuah hal yang mandatory atau yang wajib dilakukan. Hal ini diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: (1)Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); (2) TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanuya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga perusahaan yang menjalankan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan CSR. Penelitian tentang hubungan antara penghindaran pajak dengan CSR sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa penelitian dengan hasil yang mix atau berbedabeda. Diantaranya Watson (2011), dan Lanis dan Richardson (2012) yang menemukan bahwa semakin tingkat tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Namun hasil dari penelitian Muadz Rizki Muzakki (2015) menyatakan


7

bahwa

pengungkapan

corporate

social

responsibility

(CSR)

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Struktur

modal

adalah

pembelanjaan

permanen

dimana

ditunjukkan dengan perimbangan antara modal sendiri dengan hutang jangka panjang. Perimbangan antara kedua hal tersebut akan mempengaruhi tingkat pengembalian (return) yang diharapkan oleh perusahaan (Riyanto, 2010). Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas. Rasio ini sering digunakan para analisis dan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi angka DER maka diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman yang tinggi, maka perusahaan juga akan membayar beban bunga yang tinggi kepada kreditur. Beban bunga yang terjadi akan mengurangi laba sehingga dengan berkurangnya laba maka akan mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Perusahaan dapat menggunakan tingkat debt to equity ratio untuk mengurangi laba dan akan berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak (Brigham & Houston, 2010).


8

Dalam penelitian sebelumnya, Darmadi (2013) menyatakan bahwa tingkat kewajiban perusahaan berpengaruh negatif terhadap pajak efektif. Dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat kewajiban yang tinggi maka akan memiliki beban atas bunga kewajiban yang tinggi sehingga mengurangi laba bersih periode berjalan. Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan danaya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Rasio Profitabilitas akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan. Rasio ini memberi gambaran tentang efektifitas pengelolaan perusahaan. Salah satunya dengan menggunakan rasio profitabilitas Return On Assets (ROA). Rasio profitabilitas ini dijadikan sebagai ukuran untuk menillai kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba dan rasio ini diharapkan dapat mewakili beberapa penilaian yang seharusnya dijadikan sebagai patokan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Return On Assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan performa keuangan perusahaan. Pendekatan ROA


9

menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan menggunakan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. Kurniasih dan Sari (2013) dan I Gede dan Sukharta (2014) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap Tax Avoidance dan diperoleh hasil

bahwa ROA berpengaruh signifikan

terhadap Tax Avoidance. Atas keberagaman penelitian sebelumnya dan maraknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh banyaknya perusahaan besar dan munculnya kasus “Panama Papers” menunjukan penghindaran pajak secara global yang banyak dilakukan oleh perusahaan besar dan orangorang kaya dalam menyembunyikan aset mereka di perusahaan offshare. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang dengan mengambil judul “Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Return On Assets (ROA)” Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar & Kimia Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2013-2015.


10

B. Rumusan Masalah Penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah Corporate Social Responsibiity (CSR) berpengaruh terhadap Tax Avoidance ? 2. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Tax Avoidance ? 3. Apakah Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap Tax Avoidance ?

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Untuk menguji secara empiris pengaruh Corporate Social Responsibiity (CSR) terhadap Tax Avoidance. b. Untuk menguji secara empiris pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Tax Avoidance. c. Untuk menguji secara empiris pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Tax Avoidance.


11

2. Kontribusi Penelitian a. Praktik Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk instansi atau badan perpajakan agar dapat meminimalkan penghindaran pajak. b. Akademik Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai acuan bagi penelitian yang akan datang


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Dengan kondisi bangsa Indonesia yang masih dalam kategori

Recommend Documents