BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Perkembangan global mengharuskan Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara di dunia internasional. Kecenderungan tersebut yang kemudian mendorong bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan dalam berbagai bidang, terutama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu hal yang mulai digalakkan oleh pemerintah dalam menghadapi persaingan adalah pemerintah mulai memperbaiki sektor pendidikan, karena pendidikan merupakan bekal utama dalam pembentukan manusia yang berdaya guna serta berwawasan luas. “ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat”.1 Melalui pendidikan diharapkan bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang tertinggal dengan bangsa lain, karena selain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik lagi. Pendidikan juga merupakan
sarana
bagi
anggota
masyarakat
untuk
mencari
nafkah,
mengembangkan bakat perseorangan demi kepentingan pribadi maupun masyarakat, melestarikan budaya, serta menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi demokrasi.
1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
1
2
Dalam pengembangan sumber daya manusia, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis. Langkah yang dilakukan antara lain memfokuskan
pembangunan pada
bidang
pendidikan.
Mengingat
maju
mundurnya atau berkualitas tidaknya sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pelaksanaan pendidikan sebagai pencetak sumber daya manusia. Sejak awal orde baru hingga awal Repelita IV (1984 – 1989) sektor pendidikan mengalami perkembangan yang cukup baik secara kuantitatif. ” Strategi dasar pembangunan pendidikan nasional yang diperkenalkan pada akhir Repelita II (1974 – 1979) terdiri atas empat butir, yaitu : peningkatan kualitas pendidikan,
pemerataan
kesempatan
memperoleh
pendidikan,
relevansi
pendidikan, dan efisiensi pendidikan”.2 Dimensi pemerataan pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah, terutama bagi anak-anak di pedesaan. Pemerataan kesempatan berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. “ UUD 1945 pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.3 Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah mulai membentuk program-program guna meningkatkan kualitas pendidikan dari tahun ke tahun. Dimulai dengan pencanangan program wajib belajar sekolah dasar enam tahun (WAJAR 6 Tahun) dan telah mencapai kesuksesan pada tahun 1984. 2
Ali, Mohammad, 2009, Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional, Grasindo, Jakarta,
hal:16 3
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1)
3
Program tersebut kemudian dilanjutkan dengan program wajib belajar sembilan tahun (WAJAR 9 Tahun) yang mulai pada tahun 1994. Wajib belajar sembilan tahun merupakan perwujudan pendidikan dasar untuk anak usia 7 – 15 tahun. Program ini mewajibkan setiap warga negara untuk bersekolah selama sembilan tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas sembilan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). “ Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat (1) setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 7 ayat (2) orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”.4 Program wajib belajar sembilan tahun sifatnya anjuran, tetapi program ini hendaknya memiliki kekuatan untuk mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat, sehingga program ini mampu menuntaskan kesempatan kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan sampai jenjang SMP, sementara orang tua yang memiliki anak usia sekolah dianjurkan bahkan diwajibkan menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang tersebut. Kenyataannya, pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun tersebut masih belum terlaksana di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Salah satunya di Desa Bendungan, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung. Mahalnya biaya pendidikan, serta budaya masyarakat yang telah lama melekat di masyarakat desa Bendungan perlu mendapat perhatian khusus.
4
UU No. 20 tahun 2003 Sisdiknas.
4
1.2 Fokus Permasalahan Keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun tidak pernah terlepas dari peran masyarakat dan pemerintah. Pemerintah sebagai penggalak program wajib belajar hendaknya memperhatikan serta melengkapi segala sarana dan prasarana pendukung untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Peran serta masyarakat juga tidak kalah pentingnya. Masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun. Kondisi wajib belajar sembilan tahun di Desa Bendungan, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung masih belum terlaksana sebagaimana mestinya, di mana tingkat pendidikan yang ada dapat terlihat dalam tabel berikut : Tabel 1. Kondisi Anak Sekolah dan Anak Putus Sekolah di Desa Bendungan Kecamatan Tretep
Dusun
∑ Anak Usia (7-15) Tahun
Tidak tamat SD
Tamat SD
Tidak Lanjut SMP
Lanjut SMP
1.
Bendungan
360
2
358
112
246
2.
Gemawang
72
2 (0,46%)
72 430 (99,53%)
112 (26,04%)
72 318 (73,95%)
No.
Jumlah
432
Sumber : Laporan Penduduk Desa Bendungan, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung
Pada tabel 1. menunjukkan bahwa anak usia sekolah (7–15) tahun di Desa Bendungan Kecamatan Tretep yang berjumlah 432 orang, masih ditemukan anak yang tidak tamat SD dan tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Anak yang tidak tamat SD berjumlah 2 orang (0,46%), sedangkan yang tidak melanjutkan SMP ada 112 orang (26,04%). Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan
5
program wajib belajar sembilan tahun masih belum terlaksana sesuai apa yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan pendahuluan yang dilakukan di desa Bendungan, ada beberapa hal yang diduga sebagai penyebab rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun. Hal tersebut di antaranya : 1.
Persepsi orang tua terhadap pendidikan. Pola pikir masyarakat yang berasumsi
bahwa
pendidikan
itu
penting
namun
mereka
belum
menyekolahkan anak mereka hingga lulus pendidikan dasar sembilan tahun, di tambah lagi dengan adanya masyarakat yang menilai bahwa pendidikan bagi anak merupakan hal yang tidak penting karena pendidikan dianggap sebagai suatu tambahan beban bagi keluarga. 2.
Keadaan ekonomi orang tua. Masyarakat yang hanya bermata pencaharian sebagai buruh tani menjadikan mereka berada dalam keadaan ekonomi lemah. Penghasilan mereka yang tidak begitu besar menjadikan mereka enggan menyekolahkan anak-anak mereka karena merasa terbebani oleh mahalnya biaya pendidikan. Beberapa gejala yang timbul menunjukkan adanya masalah. Terdapat
orang tua yang memiliki persepsi bahwa pendidikan itu penting serta berpersepsi bahwa pendidikan itu tidak penting, namun anggapan-anggapan tersebut masih belum di dukung dengan kegiatan orang tua menyekolahkan anak-anak mereka hingga lulus pendidikan dasar.
6
Masalah lain yang timbul adalah keadaan ekonomi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dengan penghasilan yang tidak menentu menjadikan masyarakat enggan untuk berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak-anaknya. Hal ini yang kemudian berdampak pada pendidikan anak-anak mereka. Berangkat dari hal-hal tersebut, maka peneliti membuat rumusan masalah, sebagai berikut : “ Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di Desa Bendungan Kecamatan Tretep?” 1.3 Tujuan Penelitian “ Tujuan penelitian menyebutkan tentang apa yang ingin diperoleh”.5 Setiap kegiatan yang dilakukan oleh siapa pun, tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan masalahnya masing-masing. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : “ Mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di Desa Bendungan Kecamatan Tretep”. 1.4 Signifikansi Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
5
Arikunto, Suharsimi, 2010, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, hal: 15
7
a. Signifikansi Akademik Penelitian ini diharapkan dapat mendukung pernyataan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. “ Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 7 ayat (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”.6 b. Signifikansi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi faktual pengaruh pandangan orang tua terhadap pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi secara bersama-sama terhadap program wajib belajar sembilan tahun, selain itu diharapkan pemerintah ikut memikirkan dan mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. 2. Bagi orang tua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar mereka mengubah cara pandang mereka tentang pendidikan demi menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun. 3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
6
UU No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.
8
1.5 Batasan masalah Pelaksanaan penelitian ini tidak pernah lepas dari berbagai kendalakendala yang menyebabkan adanya keterbatasan dari penelitian ini. Selama melaksanakan penelitian, penulis mengalami banyak kesulitan dalam hal menetapkan responden, karena masyarakat sulit untuk diajak bekerja sama, selain itu informasi yang diberikan oleh narasumber terdapat beberapa unsur ketidakjelasan dalam memberikan penjelasan. Ruang lingkup penelitian ini hanya memfokuskan pada partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun. Lokasi penelitian hanya dilakukan di Desa Bendungan, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung.
