BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pemilihan Judul Tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Untuk dapat menciptakan pembangunan nasional ke segala arah yang lebih baik dibutuhkan adanya peran serta masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Untuk dapat menciptakan suatu pembangunan nasional yang lebih baik dibutuhkan dana dalam pembangunan salah satunya adalah dari pajak. Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang- undang yang berlaku, untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah. Pajak merupakan alat pemersatu bangsa, juga salah satu alat pemerintah dalam melakukan pembangunan. Iuran yang dibayar kepada pemerintah akan dikembalikan lagi kepada rakyat melalui pembuatan fasilitasfasilitas umum. Untuk lebih memaksimalkan penerimaan, pemerintah mengatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarka n UU tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan UU. Dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas; Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelola Kekayaan daerah yang dipisahkan, Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari; Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari ; Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pendapatan Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan, yang pertama yaitu Pajak Propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Yang kedua, yaitu Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restauran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan. Sementara itu,
Retribusi Daerah
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, yang dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar dan kota pariwisata di Indonesia yang memiliki berbagai macam sarana hiburan, dan memiliki potensi besar dalam pemasukan kas daerah yang didapat dari pajak salah satunya yaitu pajak hiburan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan pertama peraturan daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, penyelenggaraan hiburan merupakan suatu objek yang dapat dikenakan pajak, oleh karena itu timbul suatu kegiatan yang dinamakan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan.
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang objeknya adalah dari semua jenis pertunjukan, permainan, nama, dan semua bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk fasilitas berolah raga. Pemungutan Pajak Hiburan di dalam Pajak daerah, disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat, dimaksudkan untuk
lebih
memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan. Salah satu pemasukan terbesar pada periode tahun 2008 bagi Dinas Pendapatan (DIPENDA) sektor pajak hiburan Kota Bandung yaitu berasal dari pajak hiburan bioskop yaitu sebesar 38,27%, dari 14 (Lima Belas) jenis pajak hiburan lainnya diantaranya adalah Pagelaran Kesenian 0,57%, Diskotik 7,05%, Karaoke 24,29%, Klub Malam 4,09%, Sulap/Akrobat/Sirkus 0.00%, Billyard 4.86%, Bowling 0,96%, Permainan Ketangkasan 6,09%, Panti Pijat/Reflekai 6,77%, Kebugaran/Fitness 0,71%, Pertandingan Olah Raga 0,33 %, Tempat Rekreasi 4,06%, Kolam Renang 1,93%, Gedung Kesenian 0,02%. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba memaparkannya dalam bentuk laporan Tugas Akhir dengan Judul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.” 1.2
Identifikasi Masalah Bertitik tolak pada latar belakang pemilihan judul, maka identifikasi masalah
yang akan dibahas dalam laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan, penyetoran, pelaporan Pajak Hiburan Bioskop? 2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Hiburan Bioskop Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung?
1.3
Maksud dan Tujuan Kerja Praktik Adapun tujuan kerja praktik ini adalah :
1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Hiburan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung. 2. Untuk
mengetahui
kendala-kendala
yang
dihadapi
dalam pelaksanaan
pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Hiburan Bioskop Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung 1.4
Kegunaan Laporan Tugas Akhir Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :
1.
Bagi penulis, hasil penelitian ini berguna dalam memberikan tambahan pengetahuan mengenai pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Hiburan Bioskop pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.
2.
Bagi Dinas Pendapatan Kota Bandung, sebagai bahan masukan terhadap kinerja yang ada, khususnya bagi pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Hiburan Bioskop.
1.5
Metode Laporan Tugas Akhir Metode yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yaitu
Metode Deskriptif yang
menggambarkan
mengenai masalah yang sedang
berlangsung berdasarkan data yang diperoleh, kemudian ditarik kesimpulannya serta saran-saran bilamana diperlukan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 1. Studi Lapangan (Field Research) a. Pengamatan (Observasi) Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang dijad ikan pembahasan melalui kerja praktik.
b. Wawancara (Interview) Yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pihak atau sumber yang memiliki pengetahuan dan menguasai mengenai segala permasalahannya. 2. Studi Kepustakaan (Library Research) Yaitu menggunakan literatur yang ada sebagai landasan teori yang menjadi dasar untuk pengumpulan data serta bahan pertimbangan dari data yang diperoleh. 1.6
Lokasi dan Waktu Kerja Praktik Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini, penulis melaksanakan kerja praktik
pada Dinas Pendapatan (DIPENDA) Kota Bandung yang beralamat di JL. Wastukencana No. 2 Bandung. Telp (022) 4232338, EXT : 237. Adapun waktu pelaksanaannya terhitung mulai 6 April s.d 6 Mei 2009.
