BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pemilihan Judul Pembangunan diberbagai bidang tumbuh dengan pesat khususnya
pembangunan dibidang ekonomi yang merupakan salah satu aspek penting dalam kemajuan suatu negara. Bidang Ekonomi perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah maupun dari masyarakat umum, karena melalui bidang tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat yang merata diseluruh pelosok tanah air. Pembangunan daerah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk membiayai pembangunan daerah tersebut diperoleh melalui pemungutan pajak. Berdasarkan pengelolaannya pajak dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pendapatan yang diterima untuk mengisi kas negara dan meliputi seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan Pajak Daerah adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan perpajakan yang ditetapkan daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut. Pajak Pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor-kantor operasional daerah, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Pajak Pusat terdiri atas Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai. Pajak Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pajak Daerah ditingkat propinsi dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Sedangkan ditingkat Kabupaten/Kota dikelola oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung. Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri 1
2
dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, serta Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan. Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dapat memberikan nuansa baru sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Sewa Menyewa/Kontrah Rumah perlu dilakukan secara intensif. Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau bangunan merupakan salah satu pendapatan yang sangat potensial, dimana banyak bangunan atau rumah yang disewakan dan digunakan sebagai tempat usaha atau tempat tinggal dikenakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun dalam melaksanakan pemungutan pajak sewa rumah/kost ini terdapat banyak kendala yang dihadapi Dipenda diantaranya, ketidaktahuan masyarakat bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak sewa rumah/kost, keterbatasan petugas untuk mendata rumah yang disewakan dan kurangnya sosialisasi dari Dipenda yang mengakibatkan pemugutan pajak sewa rumah/kost menjadi terhambat. Sehingga dengan terhambatnya pemungutan pajak tersebut mengakibatkan pembangunan pun menjadi terhambat, misalnya pembangunan jalan, jembatan, jaminan kesehatan, fasilitas pendidikan dan sebagainya. Menyadari bahwa penerimaan dari Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan merupakan pendapatan yang potensial, maka untuk meningkatkan pemasukan kas daerah secara maksimum perlu adanya usaha penyempurnaan dalam sistem pemungutannya. Misalnya dengan lebih memperbanyak petugas agar pendataan dapat dilakukan secara maksimal, adanya koordinasi antara Dipenda dengan RT/RW setempat serta
3
memberikan sanksi bagi pemilik sewa rumah/kost yang tidak mau membayar pajak, sehingga dapat memperlancar pembangunan jalan, jembatan, jaminan kesehatan dan fasilitas pendidikan tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan peninjauan sampai sejauh mana usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak sewa menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menetapkan judul Laporan Tugas Akhir sebagai berikut : “Tinjauan
Atas
Pelaksanaan
Pemungutan
dan
Perhitungan
Pajak
Pendapatan atas Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung”.
1.2
Identifikasi Masalah Bertitik tolak pada latar belakang peninjauan tersebut di atas, maka
identifikasi masalah yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sewa rumah/kost yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung dalam pemungutan pajak tersebut.
2.
Apakah hambatan dalam pemungutan pajak sewa rumah/kost tersebut.
3.
Bagaimana upaya-upaya Dinas Pendapatan Kota Bandung untuk mengatasi dan memperbaiki kinerja dalam pemungutan pajak tersebut.
1.3
Maksud dan Tujuan Kerja Praktik Tujuan peninjauan ini adalah :
1.
Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Sewa Rumah/Kost yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Bandung.
2.
Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung dalam pelaksanaan pemungutan pajak dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Sewa Rumah/Kost.
4
3.
Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung dalam pemungutan Pajak Sewa Rumah/Kost.
1.4
Kegunaan Laporan Tugas Akhir Hasil laporan tugas akhir ini diharapkan dapat berguna untuk berbagai
pihak antara lain : 1.
Bagi penulis, berguna untuk memperoleh tambahan pengetahuan mengenai bagaimana pelaksanaan pemungutan dan perhitungan pajak sewa menyewa/kontrak rumah dalam praktik di lapangan.
2.
Bagi Dispenda, sebagai bahan acuan terhadap kinerja yang ada, supaya dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah baik serta memperbaiki kinerja yang masih kurang sehingga menjadi lebih baik.
3.
Bagi pembaca, Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta diharapkan dapat menjadi bahan masukkan dan kajian lebih lanjut.
1.5
Metode Laporan Tugas Akhir Metode yang digunakan oleh penulis pada laporan tugas akhir ini adalah
metode deskriptif. Teknik pengumpulan data sebagai berikut : 1.
Studi Lapangan (Field Research) Yaitu peninjauan langsung pada perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas untuk memperoleh data primer yang diperlukan dengan cara : a.
Wawancara (interview) Yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pihak terkait untuk memperoleh data dan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
b.
Pengamatan (observasi) Yaitu memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi peninjauan.
5
2.
Studi Kepustakaan (Library Research) Merupakan data yang diperoleh dari buku dan literatur tulisan lainnya yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian dan dapat digunakan sebagai landasan teoritis.
1.6
Lokasi dan Waktu Kerja Praktik Lokasi peninjauan yang menjadi objek penulis yaitu pada Dinas
Pendapatan Kota Bandung yang berlokasi di jalan Wastukencana No.2 Bandung. Sedangkan waktu kerja praktik dilakukan pada bulan Juli 2009 sampai dengan selesai.
