BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup banyak dan beragam. Hal ini disebabkan karena Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau yang memiliki kekayaan alam yang cukup besar. Kekayaan alam tersebut khususnya digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat secara luas dan juga organisasi yang mempunyai kepentingan untuk mengelola sumber daya tersebut. Pengelolaan hasil sumber daya alam Indonesia, diatur oleh Undang-undang yang telah dibuat sebelumnya oleh pemerintah. Dengan adanya peraturan itu, organisasi atau individu mempunyai batasan dalam mengelolanya. Dengan banyaknya sumber daya alam dan banyaknya daerah yang menjadi wilayah Indonesia, pemerintah pusat akan sulit untuk mengontrol sumber daya di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah membuat berbagai macam organisasi pemerintahan yang kemudian disebut instansi atau dinas yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam mengelola keragaman sumber daya Indonesia di setiap provinsi atau wilayah. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah tidak perlu secara intensif mengawasi setiap wilayah karena sudah dilimpahkan kepada instansi yang menjadi wakil dari pemerintah pusat. Instansi yang dibentuk oleh pemerintah tersebut dibagi-bagi menurut bidang yang menjadi konsentrasinya masing-masing. Instansi pemerintah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang ada dan pada suatu periode, instansi harus melporkan kegiatannya kepada pemerintah pusat sebagai pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban itu, menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan dalam mengelola sumber daya Indonesia yang menjadi kepentingan masyarakat. Instansi atau dinas yang ada di Indonesia antara lain : dinas perikanan, yang memiliki kepentingan dalam mengelola sumber daya perairan darat dan hal-hal yang berhubungan dengan perairan; dinas kelautan, yang memiliki kepentingan dalam mengelola sumber daya yang ada di laut Indonesia; dinas kehutanan, yang memiliki kepentingan dalam mengelola sumber daya yang ada di wilayah hutan Indonesia, dan lain-lain. Di samping menjalankan tugasnya sebagai instansi pemerintah yang mempunyai kepentingan dan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing, dinas pemerintahan diberikan
kebebasan dalam mengatur sendiri manajemennya. Pada awalnya, manajemen dinas pemerintahan akan melakukan penataan pada lingkungan internal terlebih dahulu. Perubahan pada lingkungan internal tersebut dapat dimulai dengan membuat suatu perencanaan strategi tahunan yang handal. Perencanaan tersebut dijadikan pedoman dan acuan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya dalam satu periode. Dengan kesamaan visi, misi, dan tujuan SDM dalam dinas pemerintahan akan dapat bekerja dengan baik dalam mencapai tujuan pemerintah. Suatu dinas pemerintahan biasanya telah mempunyai kebijakan-kebijakan mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga aset dinas pemerintah yang jumlahnya cukup besar dan dapat mempengaruhi aktivitas dimasa yang akan datang. Di samping itu, kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi aset dinas pemerintah dari penyalahgunaan dan penyelewengan. Dalam melakukan aktivitasnya, perusahaan juga perlu untuk melakukan pengendalian intern terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pemakaian fasilitas perusahaan. Pengendalian intern ini akan menunjukan indikasi keberhasilan kebijakan yang telah dibuat perusahaan dalam menjaga kekayaan dan kelangsungan hidup perusahaan. Kebijakan terhadap kekayaan (aset) perusahaan disusun berbeda-beda sesuai dengan jenis aset yang dimiliki perusahaan. Apabila aset yang dimiliki perusahaan cukup banyak, maka kebijakan yang disusun akan beragam juga. Aset yang dimiliki oleh dinas pemerintah, baik pusat maupun daerah beraneka ragam, antara lain: kas, investasi, piutang, aset tetap, dan lain-lain. Aset yang dimiliki oleh dinas pemerintahan, nantinya akan dilaporkan dalam Neraca Pemerintah Pusat/Daerah. Dinas pemerintah juga harus dapat mengatur kegiatan keuangannya, seperti: pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan lain-lain yang nantinya akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai ketaatan terhadap APBN/APBD. Salah satu kebijakan dalam pengelolaan aset instansi pemerintahan adalah kebijakan aktiva tetap. Aktiva tetap mempunyai umur ekonomis lebih dari satu periode akuntansi dan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Aktiva tetap biasanya mempunyai nilai material yang cukup besar dan sangat mempengaruhi posisi keuangan pemerintah. Penurunan nilai atau penyusutan aktiva tetap dalam mengahasilkan barang atau jasa harus dicatat secara tepat. Pencatatan penyusutan aktiva tetap tersebut dalam catatan akuntansi meliputi kebijakan aktiva
tetap untuk menetukan harga perolehan, cara perolehan, dan metode depresiasi yang digunakan. Mengingat pentingnya aktiva tetap, maka kebijakan aktiva tetap harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Metode penyusutan aktiva tetap yang diterapkan dalam perusahaan sangatlah penting untuk mengetahui harga aktiva tetap di pasaran, apabila aktiva tetap tersebut dijual, ditukar, atau dihapuskan karena habisnya umur ekonomis. Dalam instansi pemerintahan, penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode di akui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodikdan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyesuaian yang dapat digunakan dalam intansi pemerintahan antara lain: metode garis lurus (straight line method), metode saldo menurun ganda (double declining balance method), metode unti produksi (unit of production method). Dari tiga metode diatas, suatu instansi pemerintahan biasanya hanya memakai salah satu metode dan dilakukan dengan konsisten setiap tahunnya. Dengan dilatarbelakangi oleh hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti aktiva tetap dan mencoba untuk mengajukan judul tetang TINJAUAN ATAS AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA PERUM PERHUTANI UNIT 3 JAWA BARAT-BANTEN.
1.2 Identifikasi Masalah Dari uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasikan masalah yang berkaitan dengan judul laporan tugas akhir ini, antara lain : 1. Bagaimana kebijakan mengenai Aktiva Tetap pada Perum Perhutani Unit III Jabar & Banten? 2. Bagaimana pengklasifikasian Aktiva Tetap pada Perum Perhutani Unit III Jabar & Banten?
3. Bagaimana metode penyusutan (Depresiasi) Aktiva Tetap pada Perum Perhutani Unit III Jabar & Banten? 4. Bagaimana pengendalian internal Aktiva Tetap pada Perum Perhutani Unit III Jabar & Banten?
1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktik Penulis mengadakan kerja praktik ini dengan maksud untuk melaksanakan penulisan Laporan Tugas Akhir untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian sidang Program Diploma III, Program Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui kebijakan mengenai Aktiva Tetap pada Perum Perhutani Unit III Jabar & Banten. 2. Untuk mengetahui pengklasifikasian Aktiva Tetap pada Perum Perhutani Unit 3 Jabar & Banten. 3. Untuk mengetahui metode penyusutan (Depresiasi) Aktiva Tetap pada Perum Perhutani Unit III Jabar & Banten. 4. Untuk mengetahui pengendalian internal Aktiva Tetap pada Perum Perhutani Unit III Jabar & Banten.
1.4 Kegunaan Kerja Praktik Hasil kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 1. Bagi Penulis Untuk mengetahui penerapan teori yang didapatkan di bangku kuliah dan dapat lebih memperdalam pengetahuan serta pengalaman tentang Aktiva Tetap pada suatu instansi pemerintah. 2. Bagi Instansi Pemerintah Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan bagi instansi pemerintah dan bermanfaat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi.
3. Bagi Pembaca Sebagai informasi dan bahan bacaan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Aktiva Tetap, menambah pengetahuan dalam prakteknya, disamping teori-teori yang diperoleh diperkuliahan maupun buku-buku yang telah dibaca.
1.5 Metode Penyusunan Laporan Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah :
1. Field Research (Riset Lapangan) Suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lokasi pelaksanaan Kerja Praktik untukmemperoleh data ini penulis melakukannya dengan menggunakan teknik sebagai berikut : a. Teknik Wawancara/Interview Teknik ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang berwenang dalam perusahaan untuk mendapatkan penjelasan terhadap masalah-masalah yang menjadi objek pengamatan atau pembahasan. b. Teknik Pengamatan/Observasi Teknik ini merupakan teknik peninjuan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi data pembahasan. c. Teknik Kerja Praktik Teknik ini menghimpun data dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek pengamatan pada penilaian. 2. Library Research (Riset Kepustakaan) Suatu metode untuk memberikan kesimpulan mengenai data yang bersifat teoritis yaitu dengan cara membaca buku, majalah, koran, dan catatan-catatan serta sumber-sumber lain yang ada hubungannya dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan pada PERUM PERHUTANI Unit 3 Jawa barat-Banten yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta No.628 Bandung. Penelitian ini akan dilaksanakan penulis pada bulan Juni sampai dengan selesai.
