BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Pemilihan Judul Pembangunan
nasional
bertujuan
untuk
mewujudkan
masyarakat
Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dari tahun ke tahun terus meningkat. Bersama dengan itu jumlah penduduk terus bertambah, dan sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan dan hasilhasilnya maka semakin meningkat dan beragam juga kebutuhan penduduk. Termasuk dalam kegiatan Pembangunan nasional adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan kepentingan umum ini harus terus diupayakan pelaksanaanya seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan semakin meningkatnya kemakmuran. Penduduk yang semakin bertambah dengan tingkat kemakmuran yang semakin baik tentunya akan seiring dengan pertumbuhan berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum. Berdasarkan jurnal yang di publish di www.ekonomirakyat.org
yang
diakses pada tanggal 7 mei 2011, Mardiasmo mengatakan bahwa dampak dari sistem yang selama ini kita anut menyebabkan Pemerintah Daerah tidak responsif dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakat daerah. Banyak proyek pembangunan daerah yang tidak menghiraukan manfaat yang dirasakan masyarakat, karena beberapa proyek merupakan proyek titipan yang sarat dengan petunjuk dan arahan dari Pemerintah Pusat. Dengan adanya Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang– undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah maka setiap Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya dan diharapkan
dapat
mengembangkan inisiatif
dan kreatifitas
daerah dan
sumberdayanya untuk mendorong ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu unsur kunci untuk mewujudkan
kepemerintahan
yang
baik
(good
governance)
adalah
pengelolaan/administrasi keuangan yang baik dan sehat. Sejalan dengan itu, maka
dalam kerangka reformasi penyelenggaraan pemerintah secara umum, pemerintah telah mengambil sejumlah inisiatif untuk mereformasi manajemen (pengelolaan) keuangan negara. Hal ini antara lain ditunjukan dengan diajukannya satu paket Rancangan Undang-Undang di bidang keuangan negara. Dua Undang-Undang dari paket RUU tersebut saat ini telah resmi berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sebelum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ini, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, telah lahir sejumlah Undang-Undang,
peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan
pelaksanannya mengenai otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semua peraturan tersebut pada dasarnya didasari oleh semangat yang sama yaitu dalam rangka memperbaiki pengelolaan pemerintahan secara menyeluruh sejalan dengan tuntutan good governance , dan pengelolaan keuangan negara/daerah (sektor publik) pada khususnya. Semua peraturan ini merupakan acuan formal (legal) dalam pengelolaan keuangan di sektor pemerintahan (publik). Dengan perkataan lain, pengelolaan atau administrasi keuangan negara/daerah harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam peraturan-peraturan tersebut. Salah satu sasaran dari good governance ini ialah pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik secara administratif maupun riil. pembangunan dalam hal ini baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Berkaitan dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pun dalam rangka upaya meningkatkan kerja aparatnya maka telah melakukan penataan kelembagaan yang telah disesuaikan dengan konsep otonomi daerah tersebut yaitu dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor. 20 tahun 2007 tetang Pembentukan Organisasi Dinas Bina Marga Daerah Kabupaten Bandung serta Peraturan Bupati Nomor.5 tahun 2008 tetang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas daerah Kabupaten untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan pada pasal 38 peraturan daerah, Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung mempunyai fungsi operasional dibidang kebinamargaan yang meliputi
pembangunan dan pemeliharaan, jalan dan jembatan, peralatan dan pembekalan, pengendalian dan pemanfaatan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas, serta pelayanan pelaksanaan teknik seketariat. Jalan ialah salah satu bentuk nyata pembangunan daerah yang mana merupakan prasarana transportasi yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dimana fungsi jalan adalah menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya serta peningkatan wilayah secara menyeluruh baik daerah maupun pusat. Hak dan kewenangan yang luas dari adanya Pembangunan dalam otonomi daerah itu harus di pertanggung jawabkan kepada masyarakat sehingga timbul transparansi dalam mengelola pemerintahan daerah maka dibentuklah UndangUndang nomor. 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. untuk itu dibutuhkan badan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah terutama mengenai keadaan fisik jalan, badan pengawasan itu dikenal sebagai Inspektorat dalam pertanggung jawaban tersebut maka inspektorat sebagai auditor mengaudit jalannya pelaksanaan pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan di beberapa tempat. Inspektorat adalah lembaga teknis daerah berbentuk badan yang melaksanakan unsur pemerintahan dibidang pengawasan yang secara struktur berada dibawah Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung terhadap Bupati, adapun dasar pembentukan Inspektorat Kabupaten Bandung yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas juga dibutuhkan informasi yang handal yaitu informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Laporan keuangan merupakan sarana informasi keuangan yang dapat dikomunikasikan, dengan bantuan pengawasan dari aparatur Inspektorat sebagai internal auditor Pemerintah Daerah maka laporan keuangan itu dapat menghasilkan informasi yang handal. Juga dapat mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas sehingga segala bentuk penyimpangan bisa dihindarkan.
Berdasarkan Uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Internal Audit Pemerintah dengan judul: “TINJAUAN
PELAKSANAAN
AUDIT
FISIK
PROYEK
PENINGKATAN JALAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG”.
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka
permasalahan pokok dari penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 1. Bagaimana Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bandung ? 2. Bagaimana pelaksanaan Audit Fisik pada proyek peningkatan jalan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung ? 3. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Audit Fisik Proyek peningkatan jalan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung ?
1.3
Maksud dan Tujuan Tugas Akhir Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan audit
fisik yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung serta telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan tidak. Ada pun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bandung 2. Untuk mengetahui secara jelas tahapan pelaksanaan audit fisk pada proyek peningkatan jalan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala bagi Inspektorat Kabupaten Bandung dalam melaksanakan audit fisik pada proyek peningkatan jalan di wilayah Kabupaten Bandung.
1.4
Kegunaan Hasil Tugas Akhir Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi: 1. Penulis Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan Audit Fisik pada proyek peningkatan jalan di Pemerintah Daerah. 2. Instansi Pemerintah Sebagai bahan masukan untuk mengkaji kembali pelaksanaan Audit Fisik pada proyek peningkatan jalan agar lebih efektif dan efisien. 3. Pihak lain. Kegunaan bagi pihak lain yaitu berbagai tema bagi penulis selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan audit fisik serta memberikan gambaran untuk melakukan lebih lanjut penelitian dan pengetahuan mengenai pelaksanaan audit fisik proyek peningkatan jalan yang dilakukan oleh instansi pemerintah
1.5
Metodologi Tugas Akhir Penyusunan tugas akhir ini menggunakan peninjauan deskriptif yaitu suatu
metode yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa data yang diperoleh pada lokasi penelitian ( praktek kerja lapangan ) dan kemudian membuat kesimpulan untuk melengkapi data yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sabagai berikut: 1. Studi kepustakaan (Library Reaseach) Tujuan kepustakaan ini adalah mengumpulkan data referensi untuk melakukan penelitian dan pembuatan Laporan tugas akhir ini dengan data yang diperoleh dari: a. Data primer Yaitu data yang didapat langsung dari objek kerja praktek. Data tersebut didapat dengan cara memantau langsung terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan atau badan yang berhubungan dengan praktek kerja.
b. Data Sekunder Yaitu data diperoleh dari buku-buku relevan dengan masalah yang diteliti dan dapat digunakan sebagai dasar penunjang dalam menganalisa masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja praktek. 2
Studi lapangan (Field Reaseach)
Studi lapangan adalah peninjauan secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan
data
dilapangan
secara
nyata.
Selanjutnya
penulis
melaksanakan pengumpulan data sesuai dengan judul kerja praktek. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: a. Wawancara (Interview) Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan bagian yang terkait sesuai dengan judul yang penulis teliti. b. Pengamatan (Observation) Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan audit fisik.
1.6 Lokasi dan Waktu Tugas Akhir Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengambil lokasi di Inspektorat pemerintah kabupaten bandung yang beralamat di Jalan Raya Soreang Km.17 Soreang. Tugas Akhir ini dimulai pada bulan 2 Mei 2011 sampai dengan 2 September 2011
