BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah
Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian
wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan. Pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) dan UU No. 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004). Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan
pembentukan daerah dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom menjadi asas desentralisasi. Otonomi daerah menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan
1
2
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. Selanjutnya disebutkan pula bahwa otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan
pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan
kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah
dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun
anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu (Ghozali, 1993). Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Darise, 2008). Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masingmasing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh
3
kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008).
Pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah. Demikian salah satu
kesimpulan Bank Dunia yang dilaporkan dalam World Development Report 2004 dan hasil penelitian Governance and Desentralization Survey (GDS) 2002
(Dwiyanto & Kusumasari, 2003).
Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen
kualitas
jasa
(service
quality
management),
yakni
upaya
meminimalisasi kesenjangan (gap) antara tingkat layanan dengan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai dengan baik karena belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Dinas Kesehatan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki program-program pelayanan publik, diantaranya adalah puskesmas. Puskesmas merupakan salah satu bagian dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Dengan adanya program tersebut diharapkan akan tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dan optimal. Meskipun sasaran akhir dari
4
pembangunan kesehatan adalah seluruh lapisan masyarakat, namun secara operasional dilpilih menurut golongan secara bertahap. Hal ini dilakukan
meningkatnya kepentingan yang mendesak sesuai prioritas dan ketersediaan dana,
sarana dan prasarana.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992,
kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial
yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial ekonomi (Departemen
kesehatan RI, 1998:11).sedangkan menurut sudarti dkk umumnya masyarakat awam mengartikan sehat sebagai keadaan tubuh yang enak, nyaman, gembira, dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Kesehatan merupakan modal utama bagi manusia untuk dapat menikmati kehidupan, dan merupakan suatu investasi kualitas manusia baik fisik maupun intelektual.untuk itu berbagai usaha dilakukan agar manusia dapat berkarya dan menikmati kehidupan secara optimal. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke dr Stefanus Osok, M.Kes dalam dialognya bersama harian Bintang Umum pada tanggal 06 Maret 2012 mengakui, mutu pelayanan kesehatan Puskesmas, khususnya di daerah terpencil masih rendah. Selain sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, salah satu faktor pemicu rendahnya mutu pelayanan kesehatan tersebut karena masih ada terdapat petugas yang malas melaksanakan tugas pengabdianya melayani masyarakat di tempat tugas. Visi Kota Sukabumi adalah sebagai pusat pelayanan jasa terpadu dibidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan, maka Pemerintah Kota Sukabumi
5
menaruh perhatian khusus pada pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Salah satunya dengan membangun berbagai sarana pelayanan kesehatan antara
lain 15 Puskesmas Induk dan 20 Puskesmas Pembantu.
Adapun hasil penelitian Tesis karya Johan Yustisianto (2009) dengan
Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Gambir Jakarta Pusat
simpulan dimana rata-rata tingkat pencapaian kepuasan pelayanan terhadap
kualitas pelayanan Puskesmas Kecamatan Gambir mencapai di atas tujuh puluh lima persen atau sudah baik. Ini menunjukkan keberhasilan dari pihak manajemen dalam menerjemahkan apa yang menjadi harapan dari pengguna layanan terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Kecamatan Gambir meskipun belum dapat mencapai seluruh harapan pengguna layanan. Sehingga dapat dikatakan manajemen mengerti dan mengetahui apa yang diinginkan para pengguna layanan. Tugas Akhir karya Arlando Putra Avrianto (2011) dengan judul :
Pengaruh Kualitas Belanja Pelayanan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan
Publik (Survei pada Badan Pelayanan Perizin mengungkapkan simpulan dimana kualitas belanja pelayanan publik, tidak berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik dan hanya memiliki tingkat pengaruh sebesar 4%, dengan kata lain kualitas belanja pelayanan publik, memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Dikatakan bahwa hal tersebut membuktikan bahwa kualitas pelayanan publik dimana mengandung unsur realibilitas, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti
6
fisik yang baik tidak disebabkan oleh belanja pelayanan publik yang ekonomis, efisien dan efektif.
Merujuk dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis merasa
PENGARUH BELANJA MODAL,
BELANJA BARANG DAN JASA, DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA SUKABUMI (Survei pada 15
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis
menguraikan identifikasi masalah sebagai berikut: 1. Seberapa besar pengaruh belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai terhadap kualitas pelayanan kesehatan? 2. Seberapa besar pengaruh belanja modal terhadap kualitas pelayanan kesehatan? 3. Seberapa besar pengaruh belanja barang dan jasa terhadap kualitas pelayanan kesehatan? 4. Seberapa besar pengaruh belanja pegawai terhadap kualitas pelayanan kesehatan? 5. Seberapa besar pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas pelayanan kesehatan?
7
1.3
Batasan Masalah
Penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh belanja modal, belanja
barang dan jasa, dan belanja pegawai terhadap kualitas pelayanan kesehatan di
Kota Sukabumi (survei pada lima belas puskesmas di Kota Sukabumi).
1.4
Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan, yaitu : 1. Apakah belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan? 2. Apakah belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan? 3. Apakah belanja barang dan jasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan? 4. Apakah belanja pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan?
1.5
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.5.1
Tujuan Penelitian Berdasarkan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, maka
tujuan dari penelitian ini adalah :
8
1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja modal terhadap kualitas pelayanan kesehatan?
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja barang dan jasa terhadap
kualitas pelayanan kesehatan? 3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja pegawai terhadap kualitas pelayanan kesehatan?
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja modal, belanja barang dan
jasa, dan belanja pegawai secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan kesehatan?
1.5.2
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai
pihak, diantaranya : 1. Bagi Penulis Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis di bidang belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai terhadap kualitas pelayanan kesehatan. 2. Bagi SKPD Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau Dinas dimana tempat penulis melakukan penelitian.
9
3. Bagi Ilmu Pengetahuan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana mengenai pengaruh
belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai terhadap kualitas
pelayanan kesehatan di Kota Sukabumi. 4. Bagi Peneliti Selanjutnya Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti
selanjutnya yang ingin meneliti dalam bidang kajian yang sejenis dengan memperluas ruang lingkup penelitian.
