BAB I INTRODUKSI 1.1. Latar Belakang Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Sistem pengendalian internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses integral dalam kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan sistem pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) memungkinkan suatu organisasi untuk mengembangkan dan menjaga sistem pengendalian internal secara efektif dan efisien yang kemudian dapat memperbesar kemungkinan atas pencapaian tujuan entitas (Janvrin et al, 2012). Oleh karena itu, pengendalian yang baik dapat menjamin operasional berjalan dengan baik dan memberikan kinerja yang optimal sesuai dengan tujuan entitas. Bentuk komponen-komponen pada pengendalian internal mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan (COSO, 2013). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara umum menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian, kemanfaatan umum berupa penyedia barang atau jasa untuk pemenuhan hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan dengan tata kelola
1
2
perusahaan yang baik dan memperoleh laba. Pada pasal 334 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa perusahaan daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Modal tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Perusahaan milik daerah menerima subsidi dari pemerintah daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan intruksi Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pemerintah daerah dalam mengelola BUMD bertujuan untuk memperoleh profit yang disetor ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan daerah melaui basis APBD (Harahap, 2011). Kas merupakan komponen terpenting dalam kegiatan operasional perusahaan. Sebagian besar transaksi yang dilakukan perusahaan menggunakan kas. Kas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 03 Tahun 2010 merupakan pemenuhan kebutuhan dalam investasi yang harus diubah menjadi kas ke dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada perubahan risiko nilai yang signifikan. Sifat kas yang liquid dan mudah digelapkan menjadikan pihak manajemen membentuk suatu sistem pengendalian internal terhadap kas dengan memisahkan fungsi-fungsi, penyimpanan, dan pencatatan. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju merupakan BUMD yang bergerak pada usaha pelayanan air minum dan penyedia air bersih untuk masyarakat umum. Pelaksanaan operasional PDAM Tirta Manakarra melekat pada rangkain kegiatan bisnis yang terkait dengan aktivitas siklus pengeluaran mulai dari permintaan pembelian, pemesanan, pene-
3
rimaan, sampai pada pembayaran barang atau jasa (Romney et al, 2009). Berikut pengeluaran kas PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju pada laporan Keuangan Tahun 2011-2015 yang terlihat pada Tabel 1.1. Tabel 1.1 Pengeluaran Kas PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju Tahun 2011-2015 JUMLAH PENGELUARAN KAS NO KETERANGAN 1
Laporan Keuangan 2011
Rp. 5.908.808.731
2
Laporan Keuangan 2012
Rp. 6.719.078.672
3
Laporan Keuangan 2013
Rp. 7.903.248.142
4
Laporan Keuangan 2014
Rp. 10.249.312.964
5
Laporan Keuangan 2015
Rp. 11.197.677.107
Sumber: PDAM Tirta Manakarra (2016).
Tabel 1.1 menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran kas pada PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju yang meliputi laporan keuangan pada tahun 2011-2015. Menurut temuan audit, pengeluaran kas pada laporan keuangan tahun 2013 sampai tahun 2014 PDAM Tirta Manakarra mengalami kenaikan yang paling signifikan jumlahnya. Peningkatan yang signifikan disebabkan adanya pengeluaran kas yang berasal dari biaya kenaikan gaji karyawan yang tidak sesuai kebijakan, dan adanya pengeluaran kas terhadap biaya pensiun yang tidak sesuai dengan Kepmendagri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum. Peristiwa ini tentunya akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengendalian internal pada pengeluaran kas untuk
4
menjamin keamanan aset, keandalan laporan keuangan, kepatuhan peraturan, serta bentuk tindakan yang merugikan perusahaan. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan pihak Satuan Pengawas Internal (SPI) perusahaan, saat ini PDAM Tirta Manakarra masih memiliki kendala terhadap mekanisme pengendalian internal. Pihak SPI menyebutkan bahwa pedoman akuntansi yang diterapkan oleh PDAM Tirta Manakarra tidak sepenuh-nya terlaksana. Hal tersebut menyebabkan PDAM Tirta Manakarra melakukan tran-saksi pengeluaran kas yang tidak sesuai dengan Kepmendagri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Mi-num. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan paparan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini didasari pada hasil temuan audit PDAM Tirta Manakarra tahun 2015. Hasil temuan audit menjelaskan bahwa terdapat transaksi pengeluaran kas pada laporan keuangan PDAM Tirta Manakarra sejumlah Rp1.586.358.951,00 yang tidak sesuai peraturan. Menurut temuan audit, pengeluaran kas ini dikarenakan PDAM Tirta Manakarra telah membentuk biaya pensiun yang telah dibebankan ke laporan laba/rugi pada tahun 2013 sejumlah Rp1.267.728.683,00 dan dibebankan kembali pada tahun 2014 sejumlah Rp318.630.286,00 Proses pelaksanaan pengeluaran kas ini dalam pelaporannya tidak didasarkan dengan bukti-bukti transaksi pengeluaran kas, hanya menjelaskan pengeluaran kas dalam bentuk investasi. Menurut hasil temuan audit, pembebanan biaya pensiun pada laporan laba/rugi tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah
5
Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum. Dalam hal ini perusahaan daerah tersebut tidak mengikuti standar akuntansi keuangan entitas publik (SAK ETAP) dalam penyusunan laporan keuangan PDAM Tirta Manakarra sebagaimana yang diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri pada peraturan Kepmendagri Otonomi Daerah Nomor 8 tersebut. Ketidakpatuhan ini mengindikasikan lemahnya pengendalian internal atas pengeluaran kas pada perusahaan daerah tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terkait pada sistem pengendalian internal pada siklus pengeluaran kas pada PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju. 1.3. Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, pertanyaan penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas siklus pengeluaran kas pada PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju? 2. Mengapa sistem pengendalian internal pada PDAM Tirta Manakarra atas siklus pengeluaran kas diduga tidak efektif? 1.4. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas pengeluaran kas pada PDAM Tirta Kabupaten Mamuju. 2. Untuk menganalisis penyebab tidak efektifnya sistem pengendalian internal pada PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju atas pengeluaran kas.
6
1.5. Motivasi Penelitian Penelitian ini dimotivasi fenomena penurunan kinerja yang di-indikasi oleh lemahnya sistem pengendalian internal sehingga menyebabkan pelaksanaan operasi badan usaha milik daerah berjalan tidak efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan laporan evaluasi sistem pengendalian internal yang memiliki kontribusi bagi perusahaan daerah PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1.6. Kontribusi Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut. 1. Kontribusi Praktisi Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal atas siklus pengeluaran kas yang memadai. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para karyawan dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal. 2. Kontribusi Pembaca Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang efektivitas sistem pengendalian internal atas siklus pengeluaran kas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya terutama pada aspek sistem pengendalian internal.
7
1.7. Sistematika Penulisan Sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut. BAB I INTRODUKSI Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan. BAB II KAJIAN PUSTAKA Bab ini berisi tinjauan pustaka yang terkait dengan teoritas pendukung penelitian dan penelitian terdahulu. BAB 3 III RANCANGAN PENELITIAN Bab ini berisi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta penyusunan kesimpulan. BAB IV ANALISIS DAN DISKUSI Bab ini berisi gambaran umum perusahaan dan penjelasan terkait ringkasan eksekutif dan pembahasan yang menjelaskan hasil pemaparan. BAB V KONKLUSI DAN REKOMENDASI Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan.
