BAB 3 KETENTUAN SUNSET POLICY DAN DASAR HUKUM PERPANJANGAN SUNSET POLICY

47

BAB 3 KETENTUAN SUNSET POLICY DAN DASAR HUKUM PERPANJANGAN SUNSET POLICY

3.1. Ketentuan Sunset Policy dalam Pasal 37 A UU KUP Dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sunset policy diatur dalam Pasal 37 A UU KUP yang berbunyi: Pasal 37 A (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya

undang-undang

ini,

dapat

diberikan

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan

bahwa

Surat

Pemberitahuan

yang

disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Analisis perpanjangan sunset ..., Hertina Oktalia, FISIP UI, 2009

Universitas Indonesia

48

Berdasarkan Pasal 37A UU KUP tersebut, terdapat dua kriteria Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan

fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi berupa bunga (sunset policy) yaitu Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2008 baik Orang Pribadi maupun Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftar sukarela pada tahun pajak 2008. Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2008 (baik Orang Pribadi maupun Badan), akan diberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, jika membetulkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008. Sedangkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftar NPWP secara sukarela pada tahun 2008, akan diberikan penghapusan sanksi administrasi jika menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009.. Fasilitas sunset policy ini hanya berlaku 1 tahun yaitu mulai 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008. Namun pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah menetapkan memperpanjang sunset policy sampai tanggal 28 Februari 2009 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 3.2. Aturan Pelaksanaan Sunset Policy Pemerintah mengeluarkan beberapa aturan pelaksanaan mengenai sunset policy ini, di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat PP No. 80 Tahun 2007). PP No. 80 Tahun 2007 disahkan tanggal 28 Desember 2007. Dalam PP No. 80 Tahun 2007, pasal yang mengatur mengenai sunset policy terdapat pada Pasal 33 ayat (1) sampai dengan

ayat

(6).

Berikutnya

adalah

Peraturan

Menteri

Keuangan

No.

18/PMK.03/2008 tertanggal 6 Februari 2008 Tentang Penghapusan Sanksi



49

Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2007 (selanjutnya disingkat PMK No. 18/PMK.03/2008). Kemudian Menteri Keuangan pada tanggal 29 April 2008, mengganti aturan tersebut dengan PMK No. 66/PMK.03/2008. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 5 Tahun 2008, lalu pada tanggal 2 Februari 2009 Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 12/PMK.03/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat dengan PMK No.12/PMK.03/2009) untuk menyesuaikan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Setelah itu pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2007 (Per. DJP No.27/PJ/2008) pada tanggal 19 Juni 2008. Kemudian, peraturan tersebut diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.30/PJ/2008, Tanggal 27 Juni 2008, Tentang Perubahan atas Per. DJP No.27/PJ/2008 (selanjutnya disingkat Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008). Terkait dengan terbitnya PMK No. 12/PMK.03/2009 dalam rangka penyampaian batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), maka Per. DJP/No.30/PJ/2008 diubah dengan Per-13/PJ/2009. Aturan internal mengenai pelaksanaan Sunset Policy diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-33/PJ/2008, Tanggal 27 Juni 2008 Tentang Tata Cara Pemberian



50

NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait dengan Pelaksanaan Pasal 37A UU KUP (selanjutnya disingkat Surat Edaran No. SE33/PJ/2008). Surat Edaran tersebut dilengkapi lagi dengan Surat Edaran Nomor SE34/PJ/2008, Tanggal 31 Juli 2008, Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Ketentuan Pelaksanaannya (selanjutnya disingkat SE-34/PJ/2008). 3.2.1. Aturan Pelaksanaan Sunset Policy dalam PP No. 80 Tahun 2007 Dalam PP No. 80 Tahun 2007 aturan mengenai sunset policy tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) sampai (6) yang menyatakan: Pasal 33 (1) Wajib Pajak yang dalam Tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. (2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun

Pajak

2007

dan

sebelumnya,

diberikan

penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. (3) Terhadap SPT Tahunan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.



51

(4) SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2009. (5)

Penghapusan

sanksi

administrasi

berupa

bunga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan cara tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan sanksi administrasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam PP No. 80 Tahun 2007 diatur bahwa WP yang mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yaitu WP yang telah terdaftar sebelum tahun 2008 (WP lama) maupun WP yang baru mendaftar untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun 2008. PP ini menyatakan bagi WP Baru diberikan tambahan fasilitas tidak dilakukan pemeriksaan dengan syarat data yang disampaikannya benar dan menunjukkan posisi kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh-nya dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh-nya paling lambat tanggal 31 Maret 2009. PP ini mengatur penghapusan sanksi administrasi berupa bunga diberikan dengan cara tidak menerbitkan Surat Taguhan Pajak (STP). Selain itu, PP ini memberi kewenangan kepada PMK untuk mengatur lebih lanjut tata cara penghapusan sanksi administrasi.

3.2.2. Aturan Pelaksanaan Sunset Policy dalam PMK No. 66/PMK.03/2008 jo PMK No. 12/PMK.03/2009 •

Yang Dapat Memanfaatkan Fasilitas Sunset Policy Dalam Pasal 1 PMK No. 66/PMK.03/2008, disebutkan bahwa yang dapat

memanfaat fasilitas sunset policy berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak adalah:



52

Pasal 1 (1)

Wajib

Pajak

orang

pribadi

yang

secara

sukarela

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya. (2)

Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan: a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007: atau b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan

sebelum

Tahun

Pajak

2007,

yang

mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Salah satu syarat diberikannya fasilitas sunset policy ini adalah adanya kekurangan pajak yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar pada pembetulan SPT Tahunan Tahun Pajak yang dibetulkan. •

Lingkup Penyampaian SPT Dalam Pasal 2 PMK No. 66/PMK.03/2008, yang termasuk dalam lingkup

penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi dan WP Badan meliputi penyampaian atau pembetulan SPT Tahunan PPh terkait dengan pembayaran: a. Pajak Penghasilan Pasal 29; b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau c. Pajak Penghasilan Pasal 15 Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang No. 17 Tahun 2000 (selanjutnya disingkat UU PPh). PPh sebagaimana



53

dimaksud dalam huruf b dan huruf c adalah PPh yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. •

Syarat Diberikannya Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Terkait Dengan Penyampaian SPT Berdasarkan Pasal 3 PMK No. 66/PMK.03/2008, syarat-syarat Wajib Pajak

yang dapat diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah sebagai berikut. Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan: a. secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008; b. tidak sedang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; c. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan d. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Data dan informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya. Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali: a. terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar; atau



54

b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menyatakan lebih bayar atau rugi. Dalam hal terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan dilakukan pemeriksaan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas seluruh kewajiban perpajakan. •

Lingkup Pembetulan SPT Menurut Pasal 6 PMK No. 66/PMK.03/2008 yang termasuk dalam lingkup

pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran: a. Pajak Penghasilan Pasal 29; b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau c. Pajak Penghasilan Pasal 15, Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. •

Syarat Diberikannya Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Terkait Dengan Pembetulan SPT Pasal 7 ayat (1) PMK. No. 66/PJ/2008 mengalami perubahan sebagaimana

tercantum dalam PMK No. 12/PMK.03/2009. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa WP yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh, baik bagi WP Badan maupun WP Orang Pribadi juga harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar dapat memperoleh penghapusan sanksi administrasi yang timbul akibat pembetulan SPT Tahunan PPh yang menyatakan kurang bayar. Persyaratan tersebut adalah: a. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;



55

b. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak; c. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; d. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karma tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan; e. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 28 Februari 2009; dan g. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang juga meliputi jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau



56

b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan. •

Penghentian Pemeriksaan Pajak Ketentuan PMK No. 66/PMK.03/2008 juga menegaskan bahwa terhadap SPT

Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun 2007 dan sebelumnya yang telah disampaikan oleh WP Orang Pribadi yang baru ber-NPWP di tahun 2008 tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan tidak benar dan SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar. Sementara itu, bagi WP Orang Pribadi dan WP Badan yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh, apabila SPT Tahunan PPh tersebut sedang dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan tersebut dapat dihentikan sepanjang pemeriksa pajak belum menyampaikan SPHP. Penghentian pemeriksaan pajak tersebut juga berlaku untuk pemeriksaan pajak lainnya yang terkait dengan SPT Tahunan PPh yang diperiksa, kecuali SPT lainnya tersebut menyatakan lebih bayar. Namun, dengan pertimbangan tertentu, Dirjen Pajak dapat terus melanjutkan pemeriksaan tersebut. Demikian pula untuk SPT Tahunan PPh WP yang sedang dibetulkan tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Dalam hal tersebut, pemeriksaan pajak dapat dihentikan kecuali pemeriksaan pajak atas SPT lainnya tadi menyatakan lebih bayar. Namun, dengan pertimbangan tertentu, Dirjen Pajak juga dapat terus melanjutkan pemeriksaan pajak.



57

3.2.3. Aturan Pelaksanaan Sunset Policy dalam Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.13/PJ/2009 •

Ketentuan Khusus bagi Wajib Pajak yang telah Memiliki NPWP sebelum 1 Januari 2008 Pembetulan SPT PPh yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa

bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak bagi WP yang telah memiliki NPWP sebelum 1 Januari 2008 adalah pembetulan SPT PPh yang disampaikan pertama kali dalam tahun 2008 yaitu satu kali pembetulan setelah 30 Juni 2008-31 Desember 2008. Artinya, setelah aturan pelaksanaan ini berlaku, pembetulan yang kedua, ketiga, dan seterusnya tidak diperlakukan sebagai pembetulan berdasarkan Pasal 37 A UU KUP. Selanjutnya, bagi Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki NPWP dan sampai tanggal 28 Februari 2009 belum menyampaikan SPT PPh sebelum Tahun Pajak 2007, dapat menyampaikan SPT PPh sebelum Tahun Pajak 2007. SPT PPh yang disampaikan tersebut diperlakukan sebagai pembetulan SPT PPh sebelum Tahun Pajak 2007. Sehingga, atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. •

Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan SPT Tata cara penyampaian atau pembetulan SPT dalam rangka sunset policy adalah:

1. Menggunakan formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang bersangkutan 2. Menuliskan “Pembetulan berdasarkan Pasal 37 A UU KUP” atau “SPT berdasarkan Pasal 37 A UU KUP” di bagian atas tengah SPT Induk dan setiap lampirannya. 3. Kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh harus dilunasi dengan menggunakan SSP. 4. Melampirkan SSP Lembar ke-3 pada SPT Tahunan PPh yang disampaikan. 5. SPT disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. •

Data yang Disampaikan Tidak Dapat Digunakan untuk Menerbitkan SKP atas Pajak Lainnya

Pasal 9 ayat (1) dan (2) Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.13/PJ/2008 menyebutkan bahwa:



58

Pasal 9 (1) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya. (2) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya. Ketentuan di atas memberikan jaminan bahwa data dan/atau informasi apapun yang tercantum dalam SPT PPh yang disampaikan tidak akan digunakan fiskus sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak lainnya. •

Ketentuan Sunset Policy Terkait dengan Pemeriksaan Aturan pelaksanaan sunset policy Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP

No.30/PJ/2008 memberikan insentif khusus terkait dengan pemeriksaan. Peraturan sunset policy yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak diakomodir dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008. 1. SPT Tahunan PPh sedang dalam Pemeriksaan Pajak Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh suatu tahun pajak yang sedang dalam pemeriksaan pajak, namun atas SPT atas jenis pajak lainnya dalam tahun pajak tersebut tidak sedang dilakukan pemeriksaan. Maka, pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan dalam hal: a. pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi atau Badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3); atau



59

b. terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan yang dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak karena terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. 2. SPT Tahunan PPh dan SPT Jenis Pajak Lain sedang dalam Pemeriksaan Pajak (All Taxes) Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh suatu tahun pajak yang sedang dalam pemeriksaan pajak dan pemeriksaan pajak tersebut juga meliputi pemeriksaan terhadap jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pemeriksaan atas seluruh jenis pajak dihentikan, kecuali pemeriksaan terhadap SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar. b. Pemeriksaan atas seluruh jenis pajak tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak: 󲐀 Pajak yang terutang berdasarkan pembetulan lebih rendah daripada temuan sementara pemeriksaan yang didukung bukti yang cukup (bukan analisis) dan disetujui atasan kepala UP3; atau 󲐀 terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan yang dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak karena terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. 3. SPT Tahunan PPh Belum Dilakukan Pemeriksaan Pajak namun SPT Jenis Pajak Lain sedang dalam Pemeriksaan Pajak Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh suatu tahun pajak yang belum dilakukan pemeriksaan, namun atas SPT jenis pajak lainnya dalam tahun pajak tersebut sedang dilakukan pemeriksaan berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pemeriksaan terhadap SPT jenis pajak lainnya dihentikan kecuali pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap SPT yang menyatakan lebih bayar; atau b. Pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan jika berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.



60

Pemeriksaan yang dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak karena terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaa 4. Tata Cara Penghentian Pemeriksaan Pajak Penghentian Pemeriksaan Pajak sebagaimana terkait dengan pemberian fasilias sunset policy dilakukan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan berupa Laporan Penghentian Pemeriksaan dalam rangka sunset policy dan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak Namun, pemeriksaan yang telah dihentikan tersebut dapat diperiksa kembali atau ditindaklanjuti dengan bukti permulaan apabila terdapat data atau keterangan lain yang menunjukkan bahwa pembetulan SPT PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka Pasal 37 A UU KUP ternyata tidak benar.

3.3. Ketentuan Sunset Policy Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) Nomor 5 tahun 2008 Dalam Perppu Nomor 5 tahun 2008, masa penerapan sunset policy yang semula hanya sampai dengan 31 Desember 2008 sebagaimana tercantum dalam Pasal 37A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diperpanjang menjadi 28 Februari 2008. Sehingga pasal 37A UU KUP berbunyi: Pasal 37 A (1)

Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga

atas

keterlambatan

pelunasan

kekurangan

pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.



61

3.4. Analisis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 5 Tahun 2008 Untuk Memperpanjang Sunset Policy Berdasarkan aspek hukum penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) harus didasarkan pada keadaan yang darurat atau memaksa. Sedangkan dalam kebijakan perpanjangan sunset policy ini menurut sebagian pengamat tidak ada keadaan yang memaksa. Sebagaimana dijelaskan oleh Eddy Mangkuprawira, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia berikut: “Gitu ya… Klo saya ditanya sebagai orang hukum, tidak pada tempatnya dibentuk. Dimana keadaan daruratnya? Keadaan yang memaksanya tidak ada. Perpanjangan sunset policy yang ada sebetulnya akibat keteledoran, akibat kelalaian dari Dirjen Pajak waktu menerbitkan ketentuan pelaksanaan dari sunset policy.” Hal yang senada juga diungkapkan oleh Gunadi, Guru Besar Ilmu Administrasi Pajak FISIP UI, beliau mempertanyakan apakah kebijakan perpanjangan sunset policy memenuhi keadaan darurat sehingga harus diterbitkan Perppu. Berikut pernyataannya: “Sunset policy ini sebenarnya secara legal formal tidak seharusnya diberlakukan ya, namanya kan udah sunset tapi ternyata gak set lagi tapi masih rise lagi kan gitu ya, Cuma perpanjangannya kan sebetulnya pake Perppu itu ka nada suatu yang darurat, yang daruratnya itu apa? Itu yang jadi masalah. Sebetulnya kan karena masih banyak yang ingin memanfaatkannya di akhir bulan. Apa itu memenuhi ketentuan darurat untuk Perppu? Dradjat

Wibowo,

anggota komisi XI

DPR RI

dari

fraksi PAN

mengungkapkan bahwa diputuskan diterbitkan Perppu karena pemerintah dan legislatif malu baru mengetuk palu mensyahkan UU KUP lalu direvisi lagi, maka dipilihlah Perppu untuk mengubah Pasal 37A UU KUP. Berikut pernyataannya: “Gak ada kegentingan memaksa. Harusnya bukan Perppu memang harusnya Undang-undangnya direvisi tapi kan kita malu. Ini jujur aja saya ngomong blak-blakan. Jadi DPR dan pemerintah kan malu, Undang-undang baru



62

diketok sudah direvisi lagi. Jadi ini alasannya kegentingan yang memaksa agar DPR dan pemerintah tidak malu. Jujur tidak ada kegentingan yang memaksa.” Namun demikian, Eddy Mangkuprawira berpendapat: “Saya kira itu menunjukkan itikad baik pemerintah untuk menampung wajib pajak yang karena dulu peraturan pelaksanaannya terlambat, disadari ini kesalahan pemerintah juga , untuk keadilan karena mereka belum sempet atau gak tau ya diperpanjang.” Dari pendapat beberapa narasumber di atas, penulis berkesimpulan bahwa penggunaan Perppu sebagai dasar hukum kebijakan perpanjangan sunset policy adalah suatu hal yang kurang tepat karena secara legal formal Perppu diterbitkan apabila terdapat keadaan yang memaksa sedangkan dalam kebijakan perpanjangan sunset policy tidak terdapat kegentingan yang memaksa tersebut. Namun demikian, penulis tetap melihat penetapan Perppu tersebut merupakan itikad baik dari pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum sempat memanfaatkan sunset policy hingga akhir Desember 2008 diberikan waktu hingga 28 Februari 2009.



BAB 3 KETENTUAN SUNSET POLICY DAN DASAR HUKUM PERPANJANGAN SUNSET POLICY

Recommend Documents