BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. yang dimilikinya. Perilaku tersebut sesuai dengan hukum permintaan yang

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Permintaan (Demand) Dalam usaha memenuhi kebutuhannya, pertama kali yang akan dilakukan seseorang adalah pemilihan atas berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan. Selain itu juga dilihat apakah harganya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jika harganya tidak sesuai, maka ia akan memilih barang dan jasa yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Perilaku tersebut sesuai dengan hukum permintaan yang mengatakan bahwa bila harga suatu barang atau jasa naik, maka ceteris paribus jumlah barang dan jasa yang diminta konsumen akan mengalami penurunan. Sebaliknya bila harga suatu barang atau jasa turun, maka ceteris paribus jumlah barang dan jasa yang dimintai konsumen akan mengalami kenaikan. (Samuelson & Nordhaus, 2004) Fungsi

permintaan

(demand

function)

adalah

persamaan

yang

menunjukkan hubungan antara jumlah permintaan akan sesuatu barang dan semua faktor-faktor yang memengaruhi. Menurut Boediono (1989), permintaan suatu barang dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga barang lain yang memengaruhi, pendapatan, selera. Fungsi permintaan akan suatu barang dituliskan sebagai berikut : Dx = f (PX, PY, M, S) ................................................................... (2.1)

9 Universita Sumatera Utara

Keterangan : Dx = Permintaan barang PX = Harga barang itu sendiri PY = Harga barang lain yang memengaruhi M = Pendapatan S = Selera Menurut Boediono, permintaan suatu barang dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu, harga barang itu sendiri, harga barang lain yang memengaruhi, pendapatan pembeli itu sendiri, dan selera (Boediono, 1989). 2.1.1. Konsep Demand dalam Kesehatan Dalam pemikiran rasional, semua orang ingin menjadi sehat. Kesehatan merupakan modal untuk bekerja dan melangsungkan keturunan,sehingga timbul keinginan yang bersumber dari kebutuhan hidup manusia. Demand untuk menjadi sehat berbeda antar manusia. Seseorang yang sangat bergantung pada kesehatannya, tentu akan mempunyai demand yang lebih tinggi akan status kesehatannya. Pendekatan ekonomi menekankan bahwa kesehatan merupakan suatu modal untuk bekerja. Pelayanan kesehatan merupakan suatu input untuk menghasilkan hari-hari sehat. Dengan berbasis pada konsep produksi, pelayanan kesehatan merupakan salah satu input yang digunakan untuk proses produksi yang menghasikan kesehatan. Demand terhadap pelayanan kesehatan tergantung terhadap demand akan kesehatan ( Trisnantoro,2006 ).

Universita Sumatera Utara

Grossman (1972) dalam Trisnantoro (2006), menggunakan teori modal manusia (human capital) untuk menggambarkan demand untuk kesehatan dan demand untuk pelayanan kesehatan. Dalam teori ini disebutkan bahwa seseorang melakukan investasi untuk bekerja dan menghasilkan uang melalui pendidikan, pelatihan dan kesehatan. Grossman menguraikan demand untuk kesehatan memiliki beberapa hal yang membedakan pendekatan tradisional demand dalam sektor lain : 1.

Yang diinginkan konsumen adalah kesehatan bukan pelayanan kesehatan. Pelayananan kesehatan adalah sebagai derived demand yang menghasilkan input kesehatan

2.

Masyarakat tidak membeli kesehatan dari pasar secara pasif. Masyarakat menghasilkannya, menggunakan waktu untuk meningkatkan kesehatan disamping menggunakan pelayanan kesehatan

3.

Kesehatan dapat dianggap sebagai bahan investasi karena tahan lama dan tidak terdepresiasi dengan segera.

4.

Kesehatan dapat dianggap sebagai bahan konsumsi sekaligus sebagai bahan investasi Secara umum keadaan demand dan need pelayanan kesehatan dapat

dilukiskan dalam suatu konsep yang disebut fenomena gunung es (Iceberg phenomenon). Konsep ini mengacu pada pengertian bahwa demand yang benar seharusnya merupakan bagian dari need. Secara konsepsual, need akan pelayanan kesehatan dapat berwujud suatu gunung es yang hanya sedikit puncaknya terlihat sebagai demand. "Sedikit" tersebut bersifat variatif. Di negara-negara maju mungkin


puncak gunung es akan terlihat relatif besar bila dibanding dengan negara-negara yang masih dalam keadaan miskin (Trisnantoro,2006). 2.1.2. Faktor-Faktor Kesehatan

yang

Memengaruhi

Demand

terhadap

Pelayanan

Menurut Fuchs (1998), Dunlop dan Zubkoff (1981) dalam Trisnantoro (2006), faktor-faktor yang memengaruhi demand pelayanan kesehatan antara lain: 1. Kebutuhan Berbasis Fisiologis Kebutuhan berbasis pada aspek fisiologis menekankan penting-nya keputusan petugas medis yang menentukan perlu tidaknya seseorang mendapat pelayanan medis. Keputusan petugas medis ini akan memengaruhi penilaian seseorang akan status kesehatannya. 2. Penilaian Pribadi akan Status Kesehatan Secara sosio-antropologis, penilaian pribadi akan status kesehatan dipengaruhi oleh kepercayaan, budaya dan norma-norma sosial di masyarakat. Di samping itu, masalah persepsi mengenai risiko sakit merupakan hal yang penting. Sebagian masyarakat sangat memperhatikan status kesehatannya, sebagian lain tidak memperhatikannya. 3. Variabel-Variabel Ekonomi Tarif Hubungan tarif dengan demand terhadap pelayanan kesehatan adalah negatif. Semakin tinggi tarif maka demand akan menjadi semakin rendah. Sangat penting untuk dicatat bahwa hubungan negatif ini secara khusus terlihat pada keadaan pasien yang mempunyai pilihan. Pada keadaan yang membutuhkan


penanganan medis segera, maka faktor tarif mungkin tidak berperan dalam memengaruhi demand, sehingga elastisitas harga bersifat inelastik.Sebagai contoh, operasi segera akibat kecelakaan lalu lintas. Apabila tidak ditolong segera, maka korban dapat meninggal atau cacat seumur hidup. 4. Penghasilan Masyarakat Kenaikan penghasilan keluarga akan meningkatkan demand untuk pelayanan kesehatan yang sebagian besar merupakan barang normal. Akan tetapi, ada pula sebagian pelayanan kesehatan yang bersifat barang inferior, yaitu adanya kenaikan penghasilan masyarakat justru menyebabkan penurunan konsumsi. Hal ini terjadi pada rumah sakit pemerintah di berbagai kota dan kabupaten. 5. Asuransi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Faktor asuransi kesehatan menjadi penting dalam hal demand pelayanan kesehatan.

Adanya

asuransi

kesehatan

dan

jaminan

kesehatan

dapat

meningkatkan demand terhadap pelayanan kesehatan. Dengan demikian, hubungan asuransi kesehatan dengan demand terhadap pelayanan kesehatan bersifat positif. Asuransi kesehatan bersifat mengurangi efek faktor tarif sebagai hambatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada saat sakit. Dengan demikian, semakin banyak penduduk yang tercakup oleh asuransi kesehatan maka demand akan pelayanan kesehatan (termasuk rumah sakit) menjadi semakin tinggi.


6. Variabel-Variabel Demografis dan Umur Faktor umur sangat memengaruhi demand terhadap pelayanan preventif dan kuratif. Semakin tua seseorang sendiri meningkat demand-nya terhadap pelayanan kuratif. Sementara itu, demand terhadap pelayanan kesehatan preventif menurun. Dengan kata lain, semakin mendekati saat kematian, seseorang merasa bahwa keuntungan dari pelayanan kesehatan preventif akan lebih kecil dibandingkan dengan saat masih muda. Fenomena ini terlihat pada pola demografi di negara-negara maju yang berubah menjadi masyarakat tua. Pengeluaran untuk pelayanan kesehatan menjadi sangat tinggi. 7. Jenis Kelamin Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa demand terhadap pelayanan kesehatan oleh wanita ternyata lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Hasil ini sesuai dengan dua perkiraan. Pertama, wanita mempunyai insidensi penyakit yang lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Kedua, karena angka kerja wanita lebih rendah maka kesediaan meluangkan waktu untuk kesehatan lebih besar dibanding dengan laki-laki. Akan tetapi, pada kasus-kasus yang bersifat darurat perbedaan antara wanita dan laki-laki tidaklah nyata. 8. Pendidikan Seseorang dengan pendidikan tinggi cenderung mempunyai demand yang lebih tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kesadaran akan status kesehatan, dan konsekuensinya untuk menggunakan pelayanan kesehatan.


9. Berbagai Faktor-Faktor Lain Faktor lain yang memengaruhi demand pelayanan kesehatan, yaitu pengiklanan, tersedianya dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta inflasi. Iklan merupakan faktor yang sangat lazim digunakan dalam bisnis komoditas ekonomi untuk meningkatkan demand. Pelayanan kesehatan tradisional seperti para tabib, dukun, dan pengobatan alternatif sudah lazim melakukan iklan di surat kabar dan majalah. Berbagai rumah sakit di Indonesia telah memperhatikan faktor pengiklanan sebagai salah satu cara peningkatan demand. (Trisnantoro, 2006) Menurut Santerre dan Neun (2000) ada beberapa faktor yang memengaruhi jumlah permintaan pemeliharaan pelayanan kesehatan (Quantity demanded) yaitu : 1. Harga pembayaran secara langsung oleh rumah tangga. 2. Pendapatan bersih (real income) 3. Biaya waktu (time cost), termasuk di dalamnya adalah biaya (uang) untuk perjalanan termasuk muatan bis atau bensin di tambah biaya pengganti untuk waktu. 4. Harga barang substitusi dan komplementer 5. Selera dan preferensi, termasuk di dalamnya status pernikahan, pendidikan dan gaya hidup. 6. Fisik dan mental hidup 7. Status kesehatan 8. Kualitas pelayanan (quality of care)


Menurut Mills & Gilson (1990) hubungan antara teori permintaan dengan pelayanan kesehatan di negara-negara berkembang dipengaruhi oleh faktor-faktor : 1. Pendapatan, ada hubungan (asosiasi) antara tingginya pendapatan dengan besarnya permintaan akan pemeliharaan kesehatan, terutama dalam hal pelayanan kesehatan modern. 2. Harga berperan dalam menentukan permintaan terhadap pemeliharaan kesehatan. Meningkatnya harga mungkin akan lebih mengurangi permintaan dari kelompok yang berpendapatan rendah dibanding dengan kelompok yang berpendapatan tinggi. 3. Sulitnya pencapaian sarana pelayanan kesehatan secara fisik akan menurunkan permintaan 4. Kemanjuran dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan sangat berpengaruh

dalam pengambilan keputusan untuk meminta pelayanan dan pemberi jasa tertentu. Selanjutnya Azwar (2010) mengemukakan bahwa kebutuhan dan demand seseorang terhadap pelayanan kesehatan amat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, sosial budaya dan sosial ekonomi. Jika tingkat pendidikannya baik, keadaan sosial budaya dan sosial ekonominya juga baik, maka secara relatif kebutuhan dan demand terhadap kesehatan juga baik. Hal sebaliknya, dimana tuntutan terhadap kesehatan akan menurun apabila tingkat pendidikan, sosial budaya dan sosial ekonomi belum memuaskan atau tidak memungkinkan untuk menjangkau pelayanan kesehatan.


2. 2. Jampersal (Jaminan Persalinan) 2.2.1. Pengertian Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (Kemenkes RI, 2011). 2.2.2. Ruang Lingkup Jaminan Persalinan Sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, pelyanan Jampersal meliputi pelayanan persalinan diselenggarakan secara terstruktur berjenjang berdasarkan rujukan dan prinsip Portabilitas dengan demikian jaminan persalinan tidak mengenal batas wilayah. Ruang lingkup pelayanan jaminan persalinan terdiri dari: a. Pelayanan persalinan tingkat pertama Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter atau bidan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas dan pelayanan KB pasca salin, serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir serta KB paska salin) tingkat pertama. Pelayanan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan Puskesmas PONED (untuk kasus-kasus tertentu), serta jaringannya termasuk Polindes dan Poskesdes,


fasilitas kesehatan swasta (bidan, dokter, klinik, rumah bersalin) yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota Jenis pelayanan Jaminan persalinan di tingkat pertama meliputi: 1. Pelayanan ANC sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali 2. Deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir 3. Pertolongan persalinan normal; 4. Pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit per vaginam yang merupakan kompetensi Puskesmas PONED. 5. Pelayanan Nifas (PNC) bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali; 6. Pelayanan KB paska persalinan serta komplikasinya. 7. Pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janin/bayinya. Penatalaksanaan rujukan kasus ibu dan bayi baru lahir dengan komplikasi dilakukan sesuai standar pelayanan KIA. b. Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan Pelayanan persalinan tingkat lanjutan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan spesialistik untuk pelayanan kebidanan dan bayi baru lahir kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan resiko tinggi dan atau dengan komplikasi yang tidak dapat ditangani pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dilaksanakan berdasarkan rujukan atas indikasi medis.


Pada kondisi kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal tidak diperlukan surat rujukan Pelayanan tingkat lanjutan menyediakan pelayanan terencana atas indikasi ibu dan janin/bayinya. Jenis pelayanan Persalinan di tingkat lanjutan meliputi: 1. Pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan risiko tinggi (risti) 2. Pertolongan persalinan dengan risti dan penyulit yang tidak mampu dilakukan di pelayanan tingkat pertama. 3. Penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir dalam kaitan akibat persalinan. 4. Pemeriksaan paska persalinan (PNC) dengan risiko tinggi (risti). 5. Penatalaksanaan KB paska salin dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) atau kontrasepsi mantap (Kontap) serta penanganan komplikasi. Pelayanan tingkat lanjutan untuk rawat jalan diberikan di poliklinik spesialis Rumah Sakit, sedangkan rawat inap diberikan di fasilitas perawatan kelas III di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota 2.2.3. Sasaran Sasaran yang dijamin oleh Jaminan Persalinan adalah: a. Ibu hamil b. Ibu bersalin c. Ibu nifas ( sampai 42 hari pasca melahirkan) d. Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari)


2.2.4. Manfaat Pelayanan Jaminan Persalinan 1.

Pemeriksaan kehamilan (ANC) Pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan tata laksana pelayanan mengacu pada buku Pedoman KIA, dimana selama ibu hamil diperiksa sebanyak 4 kali disertai konseling KB dengan frekuensi : a. 1 kali pada triwulan pertama b. 1 kali pada triwulan kedua c. 2 kali pada triwulan ketiga Penatalaksanaan komplikasi kehamilan antara lain: a. Penatalaksanaan abortus imminen, abortus inkompletus dan missed abortion b. Penatalaksanaan mola hidatidosa c. Penatalaksanaan hiperemesis gravidarum d. Penanganan Kehamilan Ektopik Terganggu e. Hipertensi dalam kehamilan, pre eklamsi dan eklamsi f. Perdarahan pada masa kehamilan g. Decompensatio cordis pada kehamilan h. Pertumbuhan janin terhambat (PJT): tinggi fundus tidak sesuai usia kehamilan i. Penyakit lain sebagai komplikasi kehamilan yang mengancam nyawa.

2. Penatalaksanaan Persalinan: a. Persalinan per vaginam 1) Persalinan per vaginam normal 2) Persalinan per vaginam melalui induksi


3) Persalinan per vaginam dengan tindakan 4) Persalinan per vaginam dengan komplikasi 5) Persalinan per vaginam dengan kondisi bayi kembar. Persalinan per vaginam dengan induksi, dengan tindakan, dengan komplikasi serta pada bayi kembar dilakukan di Puskesmas PONED dan/atau RS. b. Persalinan per abdominam 1) Seksio sesarea elektif (terencana), atas indikasi medis 2) Seksio sesarea segera (emergensi), atas indikasi medis 3) Seksio sesarea dengan komplikasi (perdarahan, robekan jalan lahir, perlukaan jaringan sekitar rahim, dan sesarean histerektomi). c. Penatalaksanaan Komplikasi Persalinan : 1) Perdarahan 2) Eklamsi 3) Retensio plasenta 4) Penyulit pada persalinan. 5) Infeksi 6) Penyakit lain yang mengancam keselamatan ibu bersalin d. Penatalaksanaan bayi baru lahir 1) Perawatan esensial neonates atau bayi baru lahir 2) Penatalaksanaan bayi baru lahir dengan komplikasi (asfiksia, BBLR, Infeksi, ikterus, Kejang, RDS (Respiratory Distress Syndrome) atau Sindrom Gawat Pernafasan).


e. Lama hari inap minimal di fasilitas kesehatan 1) Persalinan normal dirawat inap minimal 1 (satu) hari 2) Persalinan per vaginam dengan tindakan dirawat inap minimal 2 (dua) hari 3) Persalinan dengan penyulit post sectio-caesaria dirawat inap minimal 3 (tiga) hari 3. Pelayanan nifas (Post Natal Care) a. Tatalaksana pelayanan Pelayanan nifas (PNC) sesuai standar yang dibiayai oleh program ini ditujukan pada ibu dan bayi baru lahir yang meliputi pelayanan ibu nifas, pelayanan bayi baru lahir, dan pelayanan KB pasca salin. Pelayanan bayi baru lahir dilakukan pada saat lahir dan kunjungan neonatal. Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir dilaksanakan 4 kali : 1) Kunjungan pertama untuk Kf1 yaitu kunjungan nifas pertama kali dan KN1 kunjungan neonatus pertama kali (6 jam s/d hari ke-2) 2) Kunjungan kedua untuk KN2 (hari ke-3 s/d hari ke-7) 3) Kunjungan ketiga untuk Kf2 dan KN3 (hari ke-8 s/d hari ke-28) 4) Kunjungan keempat untuk Kf3 (hari ke-29 s/d hari ke-42) Pelayanan KB pasca persalinan dilakukan hingga 42 hari pasca persalinan. Pada Jaminan Persalinan dijamin penatalaksanaan komplikasi nifas antara lain perdarahan, sepsis, eklamsi, asfiksia, ikterus, BBLR, kejang, abses/Infeksi diakibatkan oleh komplikasi pemasangan alat kontrasepsi dan penyakit lain yang mengancam keselamatan ibu dan bayi baru lahir sebagai komplikasi persalinan


Pelayanan nifas dijamin sebanyak 4 kali, terkecuali pelayanan Nifas dengan komplikasi yang dirujuk ke Rumah sakit, maka pelayanan nifas dilakukan sesuai pedoman pelayanan Nifas dengan komplikasi tersebut. b. Keluarga Berencana (KB) 1) Jenis Pelayanan KB Pelayanan Keluarga Berencana pasca salin antara lain, kontrasepsi mantap (Kontap), IUD, implant, dan suntik. 2) Tatalaksana Pelayanan KB dan ketersediaan Alokon Tatalaksana pelayanan KB mengacu kepada Pedoman Pelayanan KB dan KIA yang diarahkan pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau Kontrasepsi Mantap (Kontap). 2.2.5. Pendanaan Jaminan Persalinan Pendanaan Jampersal di pelayanan dasar dan pelayanan rujukan merupakan belanja bantuan sosial (bansos) bersumber APBN yang dimaksudkan untuk mendorong pencapaian program, percepatan pencapaian MDG’s 2015 serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk persalinan oleh tenaga kesehatan difasilitas kesehatan. Dana Jampersal di pelayanan kesehatan dasar disalurkan ke rekening Dinas kesehatan kabupaten/kota, terintegrasi (menjadi satu kesatuan) dengan dana Jamkesmas. Pembayaran pelayanan persalinan dan KB bagi peserta Jamkesmas maupun penerima manfaat Jaminan Persalinan di pelayanan dasar dan di pelayanan rujukan oleh fasilitas kesehatan dilakukan dengan mekanisme “Klaim” (Kemenkes RI, 2011).


-

Penyaluran Dana Jamkesmas dan Jaminan Persalinan yang menjadi satu kesatuan pelayanan

lanjutan di Rumah Sakit/Balkesmas, disalurkan langsung dari bank operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab program a/n Institusi dan dikelola Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota untuk pelayanan kesehatan dasar dan persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Tabel. 2.1. Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan Pada Pelayanan Dasar No

Jenis Pelayanan

Frek

Tarif (Rp)

Jumlah (Rp)

1

Pemeriksaan kehamilan (ANC)

4 kali

20.000

80.000

2.

Persalinan normal

1 kali

500.000

500.000

3.

Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir

4 kali

20.000

80.000

4.

Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal

1 kali

100.000

100.000

5. a. Pelayanan penanganan perdarahan Pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir

1 kali

650.000

650.000

b. Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit

1 Kali

c. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (misal Manual Plasenta)

1 Kali

Sesuai tarif Hanya dilakukan rawat inap pada puskesmas yang berlaku perawatan 150.000

150.000


No

Jenis Pelayanan

Frek

6. KB Pasca persalinan: a. Jasa pemasangan alat kontrasepsi (KB) 1) IUD dan Implant 2) Suntik b. Penanganan Komplikasi KB pasca persalinan 7 Transport Rujukan

Tarif (Rp)

Jumlah (Rp)

60.000 10.000 100.000

60.000 10.000 100.000

1 Kali

1 Kali

Setiap Kali Besaran Biaya Transport sesuai (PP) dengan Standart Biaya Umum yang Berlaku di daerah

2.3. Ibu Hamil 1.3.1. Pengertian Kehamilan Kehamilan merupakan proses yang fisiologis dan alamiah. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir (Prawirohardjo, 2007). 1.3.2. Pemeriksaan Kehamilan Antenatal care adalah cara penting untuk memonitor dan mendukung ibu hamil normal dan mendeteksi kehamilan ibu normal. Pelayanan antenatal atau yang sering disebut pemeriksaan kehamilan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga profesional yaitu dokter spesialisasi bidan, dokter umum, bidan, pembantu bidan dan perawat bidan. Untuk itu selama masa kehamilannya ibu hamil sebaiknya dianjurkan mengunjungi bidan atau dokter sedini mungkin semenjak ia merasa dirinya hamil


untuk mendapatkan pelayanan asuhan antenatal. Bidan melakukan pemeriksaan klinis terhadap kondisi kehamilannya. Bidan memberi KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada ibu hamil, suami dan keluarganya tentang kondisi ibu hamil dan masalahnya Cakupan K1 merupakan gambaran besaran ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan, untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Kunjungan ibu hamil K4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 kali dengan distribusi pemberian pelayanan minimal 1 kali pada triwulan pertama, 1 kali pada triwulan kedua, dan 2 kali pada triwulan ketiga umur kehamilan (Manuaba, 2008) 2.3.3. Tujuan Pemeriksaan Kehamilan Menurut Wiknjosastro (2002) tujuan Antenatal Care (ANC) adalah menyiapkan wanita hamil sebaik-baiknya fisik dan mental serta menyelamatkan ibu dan anak dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas, sehingga keadaan mereka pada post partum sehat dan normal, tidak hanya fisik tetapi juga mental. 2.3.4. Faktor Resiko Kehamilan a. Umur Umur seorang ibu berkaitan dengan alat-alat reproduksi wanita. Umur reproduksi yang sehat dan aman adalah 20-35 tahun. Kehamilan di usia kurang dari 20 tahun dan diatas 35 tahun dapat menyebabkan anemia karena di usia kurang dari 20 tahun secara biologis belum optimal, emosinya cenderung labil, mentalnya belum


matang sehingga mudah mengalami goncangan yang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan zat-zat gizi selama kehamilan. Sedangkan pada umur 35 tahun terkait dengan kemunduran dan penurunan daya tahan tubuh serta berbagai penyakit yang menimpa di usia ini serta makin tua umur ibu maka akan terjadi kemunduran yang progresif dari endometrium sehingga untuk mencukupi kebutuhan nutrisi janin diperlukan pertumbuhan plasenta yang lebih luas (Wiknjosatro, 2002). b. Paritas Paritas adalah banyaknya kelahiran hidup yang dipunyai oleh seorang wanita. Menurut Prawirohardjo (2007), paritas dapat dibedakan menjadi primipara, multipara dan grandemultipara. - Klasifikasi Paritas 1. Primipara adalah seorang wanita yang pernah melahirkan bayi hidup untuk pertama kalinya (Mochtar, 1998). 2. Multipara adalah wanita yang telah melahirkan seorang anak lebih dari satu kali (Prawirohardjo, 2007).. 3. Grandemultipara adalah wanita yang telah melahirkan 5 orang anak atau lebih dan biasanya mengalami penyulit dalam kehamilan dan persalinan. Paritas (hamil dan lahir hidup) dengan interval kurang dari 2 tahun, jumlah kehamilan di atas 4 kali, umur saat hamil terlalu muda (kurang dari 20 tahun) atau sudah tua (di atas 35 tahun) adalah resiko tinggi bagi ibu (Manuaba, 2008).


2.4. Program KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) Pengelolaan program KIA bertujuan memantapkan dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan KIA secara efektif dan efisien. Pemantapan pelayanan KIA dewasa ini diutamakan pada kegiatan pokok sebagai berikut: 1. Peningkatan pelayanan antenatal bagi seluruh ibu hamil di semua pelayanan kesehatan dengan mutu sesuai standar serta menjangkau seluruh sasaran. 2. Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan diarahkan ke fasilitas kesehatan. 3. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita di semua pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar serta menjangkau seluruh sasaran. 4. Peningkatan deteksi dini risiko/komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat. 5. Peningkatan penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir secara adekuat dan pengamatan secara terus-menerus oleh tenaga kesehatan. 6. Peningkatan pelayanan ibu nifas, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai standar dan menjangkau seluruh sasaran. 7. Peningkatan pelayanan KB berkualitas. 8. Peningkatan deteksi dini tanda bahaya dan penanganannya sesuai standar pada bayi baru lahir, bayi dan anak balita. 9. Peningkatan penanganan bayi baru lahir dengan komplikasi sesuai standar (DepKes RI, 2004).


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. yang dimilikinya. Perilaku tersebut sesuai dengan hukum permintaan yang

Recommend Documents