BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. mempengaruhi kebijakan dividen (Afza & Mirza, 2010). Kepemilikan saham

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

15

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

1.1

Landasan Teori

2.1.1

Kepemilikan Saham Struktur kepemilikan merupakan salah satu variabel penting yang

mempengaruhi kebijakan dividen (Afza & Mirza, 2010). Kepemilikan saham dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu kepemilikan individual dan institusional (CPA Institute, 2007). Kepemilikan individu diidentikkan dengan kepemilikan publik yang merujuk pada pemegang saham minoritas. Sedangkan kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki institusi atau lembaga yang umumnya merupakan pemegang saham terbesar.

2.1.1.1 Kepemilikan Individual Individual investors is investors who buy and sell securities for his or her own account (Scott, 2003: 199). Menurut Evans & Evans (2007: 354), individual investors is investors who buy securities through a stockbroker on online service, contrast with institutional investor. Kepemilikan individual adalah kepemilikan oleh investor individu (perorangan) yang biasanya dalam jumlah yang kecil untuk memperoleh pengembalian atas sejumlah dana yang diinvestasikan. Investor individu adalah seseorang yang menanamkan efek dengan membeli atau menjual saham kembali (Aprianti, 2012). Lesmana (2006) mendefinisikan kepemilikan

SKRIPSI

PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN ...

SABRINA KARTIKASARI


16

minoritas secara rinci sebagai kepemilikan individual oleh pihak luar atau publik selain dari kepemilikan saham oleh manajer, institusi, pihak asing, ataupun family. Di Indonesia, kepemilikan individual adalah kepemilikan publik yang biasanya dibatasi maksimal 5% dari seluruh modal atau ekuitas perusahaan. Mengingat dalam Undang–undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 87 mewajibkan investor dengan kepemilikan saham diatas 5% untuk melaporkan kepemilikan saham dan perubahannya ke Bapepam, sehingga hal ini biasanya dilakukan oleh investor institusional yang memiliki kepemilikan lebih besar dibandingkan dengan investor individual. Menurut Manurung (2009) investor individu dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan risiko yang ditolerir, yaitu: 1. Risk Seeker Investor risk seeker adalah investor yang menyukai risiko dan kemungkinan risiko yang terjadi lebih tinggi daripada hasil yang diperolehnya. 2. Risk Neutral Investor risk neutral adalah investor yang memiliki besaran risiko seimbang dengan besaran tingkat pengembalian yang diperoleh. Biasanya investor neutral ini disebut dengan investor moderat. 3. Risk Averse Investor risk averse adalah investor yang masih bisa mentolerir risiko yang kecil, bukannya tidak mau menerima atau menghindari risiko. Karena dari sudut pandang instrumen investasi, tidak satupun yang memiliki risiko nol.

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


17

Selain itu, investor individu juga dikelompokkan berdasarkan umur investor yang bersangkutan (Manurung, 2009), yaitu: 1.

Kelompok berisiko tinggi: investor yang memiliki umur kurang dari 35 tahun. Jika diperhatikan dalam kehidupan sehari – hari, kelompok umur ini masih mau mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan keinginannya. Jika dihubungkan dengan instrumen investasi, kelompok umur ini biasanya sangat layak untuk ditawari saham dan derivatif. Gejolak harga saham tidak menjadi persoalan pada kelompok umur ini, karena target yang sebenarnya diinginkan adalah tingkat pengembalian yang tinggi dalam jangka panjang.

2.

Kelompok berisiko moderat: investor yang memiliki umur diantara 35 tahun sampai dengan 50 tahun. Pada kelompok ini, risiko yang ditolerir seimbang dengan tingkat pengembaliannya. Jika diperhatikan dalam pekerjaannya, kelompok ini merupakan kelompok pada posisi karir moderat dan mendekati puncaknya. Investor kelompok ini akan mulai menurunkan proporsi saham dan menaikkan proporsi instrumen berpendapatan tetap. Jika investor kelompok ini berinvestasi pada Reksa Dana, pilihan Reksa Dana Campuran yang paling cocok.

3.

Kelompok berisiko rendah : investor yang memiliki umur diatas 50 tahun. Pada kelompok ini, investasi yang dilakukan sudah sangat hati – hati karena takut akan kehilangan dana yang sudah dibangun selama ini. Kelompok ini dapat disebut sebagai penganut risk averse dan umumnya terdiri dari investor yang mendekati pensiun atau bahkan para investor yang

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


18

sudah pensiun. Pada umumnya, kelompok investor ini menginginkan pendapatan yang teratur untuk membiayai hidupnya sehari – hari. Oleh karena itu, kelompok ini tidak banyak menginvestasikan dananya pada saham, melainkan pada instrumen yang memberikan imbal hasil secara teratur. Jika berinvestasi pada Reksa Dana, maka pilihan Reksa Dana Pendapatan Tetaplah yang cocok dan beberapa (maksimum 15% investor risiko rendah) memilih Reksa Dana Saham. Jika investor sudah pensiun, sebaiknya berinvestasi pada instrumen berpendapatan tetap. Tindakan ini untuk menghindari risiko dan memastikan untuk dapat memperoleh pendapatan yang teratur bagi kehidupan sehari – hari.

2.1.1.2 Kepemilikan Institusional Institutional investor is an entity such as an insurance company, an investment company, a pension fund, or a trust department that invests large sums in the securities markets (Scott, 2003: 191). Menurut Ismiyanti & Hanafi (2003), blockholder juga termasuk dalam kepemilikan institusional. Blockholder adalah kepemilikan saham oleh individu atau perseorangan diatas 5% dan tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional terdiri dari kumpulan investor individu yang memiliki keinginan dan harapan yang sama, sehingga antara investor individu dengan investor institusi mempunyai format pelaporan keuangan yang terstandar sesuai kebutuhan investor tersebut.

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


19

Kepemilikan institusional biasanya merupakan pemegang saham terbesar, sehingga memiliki keuntungan lebih dalam memperoleh informasi tentang kebijakan manajer, mempunyai keahlian dalam menganalisis informasi, serta memiliki kepemilikan voting power dalam menentukan keputusan perusahaan. Hal ini membuat pihak institusi memiliki motivasi yang kuat untuk dapat melakukan fungsi kontrol dan monitoring terhadap tindakan oportunistik manajer secara lebih optimal. Selain itu, oleh karena jumlah kepemilikan investor institusi yang tidak sedikit dan merupakan dana milik beberapa investor individu (masyarakat) sehingga menyebabkan investor institusi akan lebih berhati-hati dan memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku manajemen yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham (oportunistic).

Bathala, Moon, & Rao (1994) berpendapat bahwa kepemilikan institusional dapat berperan sebagai agen pengawas yang efektif untuk mengurangi agency problem karena mereka dapat mengendalikan perilaku oportunistik

manajer,

dan

sekaligus

memungkinkan

perusahaan

untuk

menggunakan tingkat hutang secara optimal, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap pembayaran dividen. Monitoring yang dilakukan oleh kepemilikan institusional ini dapat mengurangi agency cost, yang dalam hal ini berupa biaya yang ditanggung pemilik untuk mengawasi agen, seperti biaya audit. Chung, Firth, & Kim (2002) menghasilkan hipotesis bahwa dengan adanya kepemilikan institusional maka peluang untuk melakukan earning management akan lebih kecil, karena kepemilikan institusional berupaya menekan perusahaan untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang lebih baik. Meskipun perusahaan

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


20

diuntungkan dengan aktivitas monitoring dari kepemilikan institusional, namun ternyata aktivitas tersebut masih menimbulkan suatu biaya. Contohnya adalah dengan adanya kepemilikan saham yang terkonsentrasi dan tidak menyebar dapat mengurangi aktivitas tingkat perdagangan saham di pasar modal. Hal ini dapat dibuktikan ketika pemegang saham institusional menjual saham yang dimilikinya, maka akan mempengaruhi harga saham secara signifikan. Dilihat dari tujuannya (goals), investor institusional masih sering dianggap lebih menekankan hasil jangka pendek (Chaganti & Damanpour, 1991), sehingga investor institusi cenderung mendorong manajer untuk menghasilkan laba jangka pendek yang tinggi dan mengorbankan laba jangka panjang, seperti halnya tindakan oportunistik yang dilakukan manajemen. Menurut Aprianti (2012), tipe investor institusi dibedakan menjadi : 1. Bank Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk – bentuk lainnya. Bank sebagai lembaga perantara keuangan yang memberikan jasa keuangan seperti menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau banknote. 2. Insurance Companies Pengertian asuransi adalah suatu bentuk dari risk management yang utamanya digunakan untuk memproteksi keuangan terhadap risiko yang ada. Pengertian insurer (pengasuransi) adalah suatu perusahaan yang menjual asuransi. Insurance rate adalah suatu faktor yang digunakan

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


21

untuk menjelaskan kuantitas atas prosentase tingkat asuransi yang sekarang berlaku. 3. Investment Bank Investment Bank adalah lembaga yang membantu perusahaan dalam menggalang perolehan dana dengan cara penerbitan dan penjualan efek di pasar modal (primary market). Bank investasi juga berperan dalam memberikan nasihat – nasihat strategis untuk melakukan penggabungan usaha (merger) dan akuisisi serta berbagai jenis transaksi keuangan lainnya. 4. Hedge Fund Hedge Fund adalah kumpulan dana yang terstruktur, yang dikumpulkan dari masyarakat, dan diinvestasikan oleh manajer investasi kepada berbagai instrumen investasi yang menghasilkan tingkat pengembalian yang berisiko tinggi. Hedge fund ini tidak didaftarkan pada pihak yang berwenang dalam Bursa Efek Indonesia, sehinga disebut sebagai dana yang dikelola secara privat (Discretionary Fund). Biasanya, manajer investasi yang mengelola hedge fund adalah manajer investasi yang sudah mempunyai nama dan track record-nya telah diakui pada negara yang bersangkutan, sehingga investor sudah tidak meragukannya. 5. Reksadana Reksadana adalah bentuk investasi seperti saham, deposito, surat utang, obligasi, dividen, dan sekuritas lainnya, yang dilakukan secara kolektif (bersama-sama).

SKRIPSI

Reksadana

dikelola

oleh


perusahaan

manajemen

SABRINA KARTIKASARI


22

investasi. Pada reksadana ini, manajer investasi memperjualbelikan sekuritas tersebut sehingga menghasilkan keuntungan atau kerugian, dan menghasilkan dividen atau pendapatan bunga. Hasil dari investasi tersebut lalu dikembalikan kepada investor. 6. Pensiun Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun, hal ini tergantung dari kebijakan suatu perusahaan. 7. Credit union Credit union adalah suatu lembaga keuangan seperti koperasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh para anggotanya. Credit union berbeda dengan lembaga keuangan lainnya karena anggota – anggotanya yang mempunyai simpanan pada credit union merupakan pemilik credit union. Menurut Jianakoplos & Bernasek (1998), perbedaan antara investor individu dengan investor institusi terletak pada pandangannya terhadap risiko, kategori investasi, tujuan aset, keputusan yang diambil, dan pajak (Tabel 2.1).

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


23

Tabel 2.1 Perbedaan Investor Individu dengan Investor Institusi Karakteristik

Individu

Institusi

Risiko

Kerugian uang

Simpangan baku

Kategori

Psychographics

Karakter investasi

Life – cycle

Aset dan hutang

Keputusan sendiri

Keputusan tim

Pajak final

Bebas pajak

Tujuan Aset Keputusan Pajak

Sumber: Jianakoplos & Bernasek (1998)

2.1.1.3 Kepemilikan Lainnya a. Kepemilikan Manajerial Kepemilikan

manajerial

adalah

kepemilikan

saham

oleh

manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen terhadap jumlah saham yang beredar di masyarakat atau dimiliki oleh publik, contohnya kepemilikan saham oleh anggota Board of Directors (BOD) perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan dapat bersumber dari program Management

Stock

Options

Program

(MSOP).

Kepemilikan

manajerial merupakan pihak internal perusahaan yang ikut aktif dalam kegiatan operasional perusahaan. Menurut Iturriaga & Sanz (2000) struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan (agency approach) dan pendekatan ketidakseimbangan (asymmetric information approach). Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


24

sebagai sebuah instrument atau alat untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim (claim holder) terhadap perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara insider dan outsider melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal. Kepemilikan manajerial berperan penting sebagai mekanisme untuk memperkecil agency conflict (Mahadwartha, 2007). Hal tersebut disebabkan karena manajemen lebih merasa memiliki perusahaan, sehingga manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan saham manajerial maka akan membantu menyelaraskan perbedaan kepentingan antara para pemegang saham dengan pihak manajemen, karena manajer dapat merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Penelitian yang dilakukan oleh Morck, Shleifer, & Vishny (1990), menemukan bahwa pada level 0 – 5% terdapat hubungan non-linier antara kepemilikan manajerial dengan kinerja perusahaan, berhubungan negatif pada level 5 – 25%, berhubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan pada level 25 – 50%, dan berhubungan negatif pada level > 50%.

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


25

b. Kepemilikan Pemerintah Kepemilikan saham pemerintah (government shareholding) adalah jumlah kepemilikan saham oleh pemerintah. Kepemilikan saham oleh pemerintah suatu negara umumnya terdapat pada perusahaan milik negara atau BUMN ataupun perusahaan milik negara yang sudah go public. Stakeholder utama dari perusahaan ini adalah pemerintah. Bagi masyarakat,

pengelolaan

BUMN

yang

baik

mencerminkan

keberhasilan pemerintah dalam berbisnis dan dalam melaksanakan good corporate governance (Aprianti, 2012). Melalui kepemilikan saham ini, pemerintah berhak untuk menetapkan direktur perusahaan dan mengendalikan kebijakan yang dibuat oleh manajamen agar sesuai dengan kepentingan pemerintah. Tujuan dari pemerintah melalui kepemilikan saham ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk tujuan politik (Lakonishok, Vishny, & Shleifer, 1994). Maksud dari tujuan politik adalah untuk meningkatkan kesempatan bagi politisi untuk dapat dipilih kembali. Sehingga hal ini membuat fokus untuk menciptakan nilai bagi perusahaan menjadi berkurang. c. Kepemilikan Luar Negeri Kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa dari perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian – bagian lainnya yang berstatus luar negeri. Pengertian investor asing di Indonesia tertuang dalam Surat Keputusan Menteri

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


26

Keuangan Nomor: 646/KMK.010/1995 tanggal 30 Desember 1995 yang menyebutkan bahwa definisi Kepemilikan Saham oleh Pemodal Asing adalah orang perseorangan yang merupakan warga negara asing atau badan hukum asing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan luar negeri terdiri dari investor individu maupun investor institusi. Kepemilikan luar negeri merupakan salah satu mekanisme yang efektif untuk mengawasi manajemen dari kegiatan maximaxing, karena peranan kepemilikan luar negeri mirip dengan kepemilikan institusional (Dahlquist & Robertsson, 2001). Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap concern terhadap peningkatan good corporate governance (Simerly & Li, 2000). d. Kepemilikan Keluarga Kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan dari individu dan kepemilikan dari perusahaan tertutup, yang bukan merupakan perusahaan publik, negara, maupun institusi keuangan (La Porta, de Silanes, & Shleifer, 1998). Faccio & Lang (2002) mengidentifikasi keluarga berdasarkan kesamaan nama belakang dan ada tidaknya status perkawinan diantara kepemilikan tersebut. Pada awalnya perusahaan keluarga merupakan perusahaan tertutup dan mendanai kegiatan usahanya dengan modal sendiri dan didukung dengan pinjaman dari pihak luar (Ayub, 2008). Namun seiring dengan perkembangan ekonomi dan pasar modal, family ownership ini kemudian menjadi perusahaan terbuka. Sehingga risiko dan profit perusahaan menjadi

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


27

terbagi dengan pihak luar, sehingga perusahaan memperoleh banyak dana untuk menjalankan ekspansi usahanya.

2.1.2 Dividen 2.1.2.1 Definisi Dividen Menurut Ross, Westerfield, & Jaffe (2010: 606) “The term dividend usually refers to cash distribution of earnings.” Norr dalam bukunya yang berjudul The Taxation of Corporation and Shareholders (1982: 71) menambahkan pengertian dari dividen, yaitu “The amount of the corporation’s earnings and profit which the directors (or other appropriate organs of corporation) periodically determine shall be dividend prorata among the shareholder.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dividen yaitu distribusi laba yang dibagikan secara periodik oleh perusahaan kepada pemegang saham. Pembagian dividen dikaitkan dengan laba yang diperoleh perseroan dan tersedia bagi pemegang saham. Laba tersebut ditunjukkan dalam laporan rugi laba baris terakhir (bottom-line) dan disebut laba setelah pajak (Earnings After Tax – EAT). Pada praktiknya dividen tidak selalu dibagikan dalam bentuk kas. Adapun bentuk dividen yang dibagikan oleh perusahaan adalah: a. Dividen Tunai (cash dividend), yaitu dividen yang umum dibagikan oleh perusahaan berupa uang kas. Bagi perusahaan, dividen ini menyebabkan penurunan saldo laba dan kas. b. Dividen Saham (stock dividend), yaitu dividen yang dibagikan perusahaan dalam bentuk saham perusahaan, sehingga jumlah saham perusahaan menjadi

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


28

bertambah. Sehingga arus kas perusahaan tidak terganggu, karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan kas. c. Dividen Properti (property dividend), yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva lain selain kas atau saham, misalnya aktiva tetap dan surat – surat berharga. d. Dividen Likuidasi (liquidating dividend), yaitu dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat dilikuidasinya perusahaan. Dividen diperoleh dari selisih antara nilai realisasi aset perusahaan dikurangi dengan semua kewajibannya.

2.1.2.2 Prosedur Pembayaran Dividen Tunai Keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan cash dividend menjadi wewenang direksi perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan sifatnya tidak wajib karena tidak terikat hukum. Tetapi apabila pihak perusahaan telah mengumumkan untuk membagikan dividen, maka pembagian dividen menjadi kewajiban bagi pihak perusahaan untuk merealisasikannya. Menurut Ross, Westerfield, & Jaffe (2010), prosedur umum yang digunakan perusahaan untuk membagikan dividen: 1. Declaration date: Tanggal pada saat direksi perusahaan mengumumkan rencana pembagian cash dividend. Informasi dan nilai dari dividen yang diumumkan ini dapat mempengaruhi pasar modal dan harga saham perusahaan.

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


29

2. Ex – dividend date: Tanggal pada saat hak atas dividen tidak lagi menyertai saham tersebut, biasanya jangka waktunya adalah empat hari kerja sebelum tanggal pencatatan. 3. Date of record: Tanggal saat pemegang saham yang berhak menerima dividen tercatat dan diadministrasikan. 4. Date of payment: Tanggal saat pemegang saham yang telah tercatat sebagai penerima cash dividend dari perusahaan memperoleh cash dividend tersebut.

2.1.2.3 Alasan Pembayaran Dividen Dividen adalah salah satu jalan agar investor mendapatkan keuntungan dari kepemilikannya tanpa menghilangkan kepemilikan mereka pada perusahaan. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan relatif cepat cenderung memilih untuk menginvestasikan laba yang mereka peroleh ke investasi yang memiliki return yang lebih besar daripada melakukan pembayaran dividen. Saat pertumbuhan ini melambat dan kenaikan harga saham sudah tidak menarik lagi bagi para pemegang saham, membuat perusahaan mulai melakukan pembayaran dividen. Pembagian dividen ini menginformasikan kepada pemegang saham bahwa perusahaan merupakan perusahaan besar yang memiliki profit yang besar. Membayar dividen akan membuat manajemen lebih disiplin dalam membuat keputusan investasi (Jensen & Meckling, 1976). Ketika cash flow perusahaan terlalu banyak, ada kemungkinan manajemen akan menginvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan dan mempergunakannya untuk

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


30

kepentingan pribadi dari manajerial (agency problem), sehingga nilai perusahaan menjadi berkurang (DeAngelo, DeAngelo, & Stulz, 2004). Alasan lain pembayaran dividen adalah untuk menghindari akuisisi oleh perusahaan lain. Perusahaan yang mempunyai kas berlebih cenderung menjadi target dalam akuisisi. Untuk menghindarinya, perusahaan dapat membayarkan dividen sekaligus untuk meningkatkan nilai perusahaan. Pada bulan Mei 2010, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menyepakati rencana penerapan regulasi pembagian dividen kepada pemegang saham minimal satu kali dalam tiga tahun jika perusahaan tercatat membukukan laba bersih. Kewajiban pembagian dividen tersebut merupakan salah satu bentuk peraturan perlindungan yang baru, sehingga dengan adanya aturan ini diharapkan mampu melindungi kepentingan pemegang saham minoritas serta menjadi insentif untuk menarik investor untuk masuk ke pasar modal.

2.1.2.4 Kebijakan Dividen Kebijakan dividen (dividend policy) adalah keputusan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk pembiayaan investasi di masa yang akan datang (Latiefasari, 2011). Kebijakan ini melibatkan dua pihak yang memiliki perbedaan kepentingan yang saling bertolak belakang, yaitu antara pihak pemegang saham yang cenderung mengharapkan pembayaran dividen untuk meningkatkan kekayaannya dan pihak manajerial yang menginginkan laba ditahan

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


31

untuk diinvestasikan kembali sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Kebijakan dividen ini sangat penting bagi perusahaan, karena pembayaran dividen akan mempengaruhi nilai perusahaan, sedangkan laba ditahan merupakan sumber pendanaan internal terbesar bagi pertumbuhan perusahaan. Keputusan dividen mengacu kepada kebijakan dividen yang optimal, yaitu kebijakan yang dapat menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang sehingga sesuai dengan konsep tujuan memaksimumkan nilai perusahaan (Aprianti, 2012). Pihak manajerial berperan sebagai pengelola aktif perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk menentukan kebijakan dividen, sedangkan dewan komisaris berperan sebagai wakil pemegang saham. Hal ini bertujuan untuk mencegah agency problem antara pihak manajer dengan pihak pemegang saham, karena dewan direksi bertanggung jawab mengawasi aktifitas manajemen untuk mengatasi apabila terdapat informasi asimetrik diantara keduanya. Emery, Finnerty, & Stowe (2006) menyatakan bahwa terdapat beberapa pandangan mengenai kebijakan dividen, yaitu: a. Perfect Market View Pandangan pasar sempurna menjelaskan bahwa kebijakan dividen tidak relevan, karena pasar modal sudah sangat efisien sehingga nilai perusahaan tidak akan terpengaruh dengan adanya kebijakan dividen.

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


32

b. Traditional View Pandangan tradisional melihat bahwa investor lebih memilih pembagian dividen dalam jumlah besar, karena melihat risiko dividen yang diterima sekarang lebih kecil daripada capital gain yang diterima di masa depan. c. Tax Differential View Pandangan perbedaan pajak melihat terdapat perbedaan tarif pajak antara dividen dan capital gain, selain itu setiap pemegang saham memiliki tingkat tarif pajak yang berbeda satu sama lain (clientele effect). Hal ini membuat investor untuk lebih memilih pembagian laba yang meminimalisasi pengaruh pajak terhadap laba yang diterimanya. d. Signaling View Pembagian dividen mempunyai pengaruh positif dan negatif kepada investor. Pengaruh positif karena pembagian dividen akan memberikan informasi bahwa perusahaan telah mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan harapan pemegang saham dan dapat memberikan proyeksi peningkatan laba di masa yang akan datang. Dividen memberikan pengaruh negatif apabila pembagian dividen disebabkan oleh karena tidak adanya investasi yang mendatangkan keuntungan di masa depan. Kemampuan perusahaan untuk membayar dividen kepada stockholder dapat diukur dengan Dividend per Share (DPS). Dividend per Share menyatakan seberapa besar porsi pendapatan bersih perusahaan sesudah dipotong pajak (Earning After Tax – EAT) yang dibagikan kepada pemegang

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


33

saham untuk tiap lembar yang dimilikinya. Menurut Intan (2009), secara sistematis dividend per share dapat dirumuskan sebagai berikut: .........................................................(2.1) dimana:

DPS

= Dividend per Share

D

= Sum of dividends over a period (Cash dividend)

S

= Share outstanding for the period

2.1.2.5 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Menurut Weston & Brigham (1994), dan Keown, Martin, Petty, & Scott (2003), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menentukan suatu kebijakan dividen, yaitu: 1. Pertimbangan Investor (Stockholders) Dalam menentukan kebijakan dividen yang pantas, perusahaan perlu mempertimbangkan keinginan pemegang saham. Keinginan pemegang saham dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti apabila pemegang saham terkena lapisan tarif pajak tertinggi, mereka lebih memilih untuk menerima capital gain daripada dividen. Karena tarif pajak atas dividen lebih tinggi dibandingkan capital gain. Namun sebaliknya, apabila pemegang saham terkena tarif pajak yang rendah, mereka cenderung memilih untuk menerima penghasilan dalam bentuk dividen. 2. Laba Usaha Perusahaan akan membagikan dividen yang tinggi apabila menghasilkan laba yang besar dan akan menghentikan pembayaran dividen apabila mengalami kerugian usaha.

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


34

3. Peluang Investasi Perusahaan yang mempunyai peluang investasi yang baik maka akan menahan laba usaha untuk dapat mendanai investasi tersebut, sehingga akan membayarkan dividen dalam jumlah yang kecil kepada pemegang saham tersebut. 4. Actual vs Target Capital Structure Perusahaan akan memiliki rasio hutang actual yang tinggi daripada rencana rasio hutang akan membayarkan dividen dalam jumlah yang rendah supaya rasio actual hutang mendekati target rasio hutang. Tetapi apabila rasio actual hutang lebih rendah, maka perusahaan akan akan membayarkan dividen yang lebih tinggi. 5. Signaling Perusahaan akan meningkatkan pembayaran dividen apabila manajemen dapat meramalkan bahwa akan terjadi peningkatan laba usaha di masa mendatang. Terjadinya peningkatan dividen yang diterima oleh investor menjadi sinyal (tanda) yang positif. Perusahaan yang memberikan peningkatan dividen ingin memberikan sinyal positif kepada investor. 6. Stability Investor kadangkala menganggap pertumbuhan dividen yang stabil sebagai indikator risiko yang rendah. Perusahaan mungkin ingin memelihara pertumbuhan dividen yang stabil untuk menciptakan pandangan risiko yang rendah sehingga akan mengurangi biaya modal (cost of capital).

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


35

7. Pembatasan Hukum Terdapat batasan hukum yang membatasi jumlah dividen yang dapat dibayarkan oleh perusahaan. Batasan hukum ini ada 2 kategori: a. Pembatasan menurut undang – undang dimana perusahaan tidak boleh membayar dividen apabila kewajiban perusahaan melebihi asetnya, atau jumlah dividen melebihi jumlah akumulasi laba ditahan, atau dividen yang dibayarkan berasal dari modal disetor. b. Karakteristik jenis usaha dan batasan yang dituangkan dalam kontrak utang dan atau saham preferen.

2.1.2.6 Teori-teori yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen a. Dividend Irrelevancy Theory Teori ini dikemukakan oleh Miller & Modigliani (1961) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen bersifat irrelevant karena tidak dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan harga saham, sehingga investor dapat memodifikasi imbal hasil mereka tanpa terpengaruh oleh besarnya dividen. Contohnya, jika investor merasa bahwa dividen perusahaan terlalu besar maka mereka dapat membeli lebih banyak saham dengan uang yang berasal dari dividen yang diluar ekspektasi. Sebaliknya, jika investor merasa bahwa dividen perusahaan terlalu kecil, mereka dapat menjual sebagian saham perusahaan yang mereka punya untuk mereplikasi arus kas yang mereka ekspektasikan. Menurut mereka nilai perusahaan hanya ditentukan dari sisi profitabilitas aset yang dimilikinya dan kompetensi manajemen perusahaan. Dalam merumuskan teori ini, Miller dan Modigliani

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


36

mengasumsikan suatu pasar yang sempurna (tanpa pajak dan biaya kebangkrutan), investor bersifat rasional, dan adanya kepastian yang sempurna (perfect certainty). Apabila asumsi tersebut dipenuhi, maka tidak ada pengaruh dari dividen dan nilai saham perusahaan. Investor menerima penghasilan dari dividen maupun capital gain akan sama saja nilainya. Namun pada kenyataannya, asumsi yang digunakan sulit ditemui, sehingga menjadi sumber kritik yang mendasar untuk penelitian kedepannya. b. Clientele Effect Theory Menurut teori clientele effect, kebijakan dividen seharusnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan segmen investor tertentu (Hanafi, 2004). Kelompok investor yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok investor yang membutuhkan pendapatan saat ini lebih

menyukai

pembayaran

dividen.

Sebaliknya,

investor

yang

tidak

membutuhkan pendapatan saat ini lebih menyukai perusahaan yang menahan laba bersih untuk diinvestasikan kembali ke investasi yang lebih menguntungkan. Untuk kelompok investor yang muncul akibat perbedaan pajak cenderung menginginkan penghasilan dalam bentuk capital gain apabila lapisan tarif pajak yang dikenakan terkena lapisan tertinggi. Sebaliknya, kelompok investor yang terkena pajak rendah lebih menyukai pembayaran berupa dividen. Namun hal ini bukan berarti jika perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah yang besar lebih baik daripada perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah yang lebih sedikit. Clientele effect hanya mengatakan bahwa bagi

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


37

sekelompok pemegang saham, kebijakan dividen tertentu lebih menguntungkan mereka. c. Bird in The Hand Theory Menurut Gordon (1959) dan Lintner (1956) dalam Brigham & Houston (2012), teori ini berpendapat bahwa nilai perusahaan akan turun apabila rasio pembayaran dividen dinaikkan karena para investor kurang yakin terhadap keuntungan modal (capital gain) dibandingkan dengan pembayaran dividen. Dividen yang sudah ditangan lebih kecil risikonya dibandingkan dengan pendapatan yang diharapkan dari keuntungan modal yang belum pasti, karena dividen merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan, sedangkan capital gain merupakan faktor yang dikendalikan oleh pasar melalui mekanisme penentuan harga saham. Karena tingkat kepastian dividen yang lebih tinggi dibandingkan capital gain, maka investor cenderung membeli saham – saham perusahaan yang membagikan dividen. Semakin tinggi dividen yang dibagikan maka akan semakin meningkatkan minat investor terhadap saham tersebut. Tingginya minat investor terhadap saham tersebut akan menyebabkan meningkatnya harga saham. Akibatnya, harga saham akan ditentukan dari besarnya dividen yang dibagikan. d. Signaling Hypothesis Theory Dalam teori signaling hypothesis, dividen dipakai sebagai signal oleh perusahaan, sehingga pembagian dividen memberikan pengaruh positif atau negatif kepada investor (Litzenberger & Ramaswamy, 1979). Pengaruh positif karena pembagian dividen akan memberikan informasi bahwa perusahaan telah

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


38

mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan harapan pemegang saham dan dapat memberikan proyeksi peningkatan laba di masa yang akan datang. Sebaliknya, pembayaran dividen memberikan pengaruh negatif apabila pembagian dividen disebabkan oleh tidak adanya investasi yang mendatangkan peningkatan laba di masa mendatang. e. Tax Differentiation Theory Menurut Litzenberger & Ramaswamy (1982) sebaiknya dividen dibagikan dalam jumlah yang rendah agar dapat menghemat pajak. Karena mereka berpendapat bahwa pajak yang dikenakan terhadap dividen lebih tinggi daripada pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari keuntungan modal (capital gain). Disamping itu, pajak atas capital gain akan efektif jika direalisasi ketika saham tersebut dijual. Sehingga pajak efektif atas capital gain dapat ditunda, sedangkan pajak atas dividen harus dibayarkan saat dividen diterima. Hal ini menyebabkan investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham dengan dividend yield yang rendah dan capital gain yield yang tinggi.

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


39

2.1.3

Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Dividen Pajak dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan

investasi, pendanaan perusahaan, kebijakan dividen yang diambil oleh perusahaan, serta perilaku investor terhadap dividen. Pajak menentukan tarif yang berbeda untuk masing-masing investor, seperti terhadap kepemilikan individu, institusional, asing, dan pemerintah. Pengaruh perbedaan tarif pajak diantara investor dapat menjadi instrumen pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen dan sebagai instrumen pertimbangan bagi investor dalam berinvestasi melalui kepemilikan saham di suatu perusahaan. Peraturan mengenai Undang – undang Pajak Penghasilan atas dividen diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf g. Menurut Pasal 4 ayat 1 huruf g dinyatakan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang termasuk dalam pengertian dividen menurut penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf g adalah: 1. Pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama dalam bentuk apapun; 2. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


40

3. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham (kepada bukan penyetor agio tersebut); 4. Pembagian laba dalam bentuk saham (stock dividend); 5. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran; 6. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham – saham oleh perseroan yang bersangkutan; 7. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun – tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah; 8. Pembayaran sehubungan dengan tanda – tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda – tanda laba tersebut; 9. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi (sharing-profit bonds); 10. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis; 11. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi; 12. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dividen ini sifatnya sangat luas dan tidak terbatas pada pembagian dividen yang sifatnya formal saja. Apalagi di bagian terakhir paragraf penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf g ditambahkan pengertian dividen terselubung yang merupakan pembagian

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


41

laba dalam bentuk lain supaya tidak terlihat seperti dividen. Contoh dividen terselubung misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal demikian, maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan. Dividen merupakan bagian dari keuntungan yang dimiliki perusahaan dan akan dibagikan kepada pemegang saham, sehingga dividen yang diterima merupakan penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan tersebut, yaitu berupa kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena dividen diambil dari laba setelah pajak (Earnings After Tax – EAT), maka pengeluaran berupa dividen kepada pemegang saham tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, yang dipergunakan untuk memperhitungkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Menurut Hanafi (2004), secara garis besar dividen terdiri dari dua jenis, yaitu dividen berbentuk tunai dan non-tunai. Dividen tunai dibagi menjadi dua bentuk, yaitu dividen interim dan dividen final. Dividen interim dibagikan dalam periode berjalan tahun pembukuan laporan keuangan perusahaan, sedangkan dividen tunai dibagikan pada akhir tahun pembukuan laporan keuangan. Dividen non-tunai terdiri dari dividen saham (stock dividend) dan pemecahan saham (stock split). Apabila perusahaan membayarkan dividen tunai, maka akan mengurangi jumlah pos kas dan laba ditahan perusahaan dalam laporan keuangan. Sedangkan

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


42

apabila perusahaan membagikan dividen dalam bentuk dividen saham dan stock split akan meningkatkan jumlah saham yang beredar tetapi akan mengurangi nilai saham per lembarnya karena total nilai perusahaan tetap sama. Jadi menurut Ross, Westerfield, & Jaffe (2010), dividen saham dan stock split bukanlah dividen yang sesungguhnya karena tidak ada kas yang keluar. Sehingga dalam penelitian ini hanya berfokus pada pembayaran dividen tunai saja, sebagaimana yang dimaksud dalam UU PPh Pasal 4 ayat 1 huruf g poin kesatu, yang termasuk dalam pengertian dividen adalah pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 2.1.3.1 Pengenaan P ajak P enghasilan Atas D ividen T unai yan g D iterima Kepemilikan Individual Investor individual dalam perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu investor individual dalam negeri dan investor individual luar negeri (asing). Jika penghasilan dividen yang bersumber dari Indonesia diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri, maka atas penghasilan dividen tersebut wajib dipotong PPh Pasal 26 oleh pihak yang membayarkan (witholding tax). Dalam Pasal 26 ayat 2 dan 2a UU Pajak Penghasilan disebutkan bahwa besarnya tarif PPh pasal 26 ini adalah 20% dari penghasilan neto dan bersifat final. Tetapi jika negara asal penerima dividen itu sudah memiliki tax treaty dengan Indonesia, maka tarifnya harus mengikuti ketentuan yang ada di tax treaty, yang secara lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434/KMK.04/1999 jo. Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 yang mengatur tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


43

26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat (3c) Undang-undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri. Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, diatur ayat khusus mengenai tarif dividen yang dikenakan pada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu pasal 17 ayat 2 huruf c, yang menyatakan bahwa tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Sedangkan ayat 2 huruf d menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada UU PPh pasal 17 ayat 2 huruf d tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penyetoran, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan mengenai penurunan tarif dividen dan perubahan sifat pengenaan pajak penghasilan atas dividen. Sebelumnya menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang 17 Tahun 2000, PPh atas dividen yang diterima Wajib Pajak dalam negeri dikenakan tarif 15% tidak final. Sehingga atas penghasilan dividen yang

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


44

diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri akan digabungkan dengan penghasilan yang lain dan dikenakan tarif progresif sesuai UU PPh Pasal 17 ayat 1 huruf a dengan tarif maksimal 35%. Penyampaian peraturan tersebut diatas diperjelas dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE01/PJ.03/2009 yang berisi tiga pasal yang mengatur mengenai tarif pajak penghasilan atas dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi, pemotong pajak penghasilan atas dividen, dan himbauan untuk melakukan sosialisasi atas peraturan pajak penghasilan atas dividen ini. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. Sedangkan ayat 2 menjelaskan bahwa pemotongan dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dipotong PPh pada saat setiap kali melakukan pemotongan. Yang dimaksud dengan “pihak yang membayar” adalah badan usaha seperti PT, CV, Koperasi, atau badan usaha lain yang membayarkan dividen kepada pemegang saham yang merupakan subjek pajak badan dalam negeri. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat 1 dan 3 disebutkan bahwa pajak penghasilan yang dipotong tersebut wajib disetor dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan, dengan tanggal jatuh tempo

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


45

penyetoran paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Di Pasal 5 ayat 1 dan 3 dijelaskan bahwa pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran tersebut bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang dimaksud dengan PPh final adalah penetapan pajak dengan menetapkan besarnya PPh dan penghasilan tertentu dengan mengalihkan jumlah bruto atau nilai transaksi dengan prosentase tarif tertentu (Berita Pajak, 1999). Dilihat dari definisi diatas, terhadap pengenaan PPh atas penghasilan yang bersifat final wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Namun dalam memperhitungkan penghasilan kena pajak, penghasilan final tersebut tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya yang tidak final. Karena pengenaannya yang bersifat final maka atas PPh yang telah dipotong atau dipungut atau dibayar sendiri tersebut, tidak dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Pengaturan pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi ini secara khusus bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan dalam melakukan pengadministrasian oleh Wajib Pajak

maupun

Pemerintah,

mendorong

pertumbuhan

setor

riil,

serta

menggairahkan investasi dalam negeri.

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


46

Tabel 2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan atas Dividen Menurut UU Nomor

Menurut UU Nomor

17 Tahun 2000

36 Tahun 2008

Rp. 300.000.000

Rp. 300.000.000

-

Rp. 30.000.000

Penghasilan dari usaha

Rp. 500.000.000

Rp. 500.000.000

Total Penghasilan

Rp. 800.000.000

Rp. 500.000.000

PTKP (K/2)

(Rp. 16.800.000)

(Rp. 19.800.000)

Penghasilan Kena Pajak

Rp. 783.200.000

Rp. 480.200.000

Penghasilan dividen PPh Final atas dividen 10%

Pajak Penghasilan Pasal 17 5% x Rp. 25.000.000,-

Rp. 1.250.000

10% x Rp. 25.000.000,-

Rp. 2.500.000

15% x Rp. 50.000.000,-

Rp. 7.500.000

25% x Rp. 100.000.000,-

Rp. 25.000.000

35% x Rp. 583.200.000,-

Rp. 204.120.000

5% x Rp. 50.000.000,-

Rp. 2.500.000

15% x Rp. 200.000.000,-

Rp. 30.000.000

25% x Rp. 230.200.000,-

Rp. 57.550.000

Total Pajak Penghasilan

Rp. 240.370.000

Rp. 90.050.000

(Rp. 45.000.000)

-

Jumlah PPh Terutang

Rp. 195.370.000

Rp. 90.050.000

Total Pajak Penghasilan

Rp. 195.370.000

Rp. 120.050.000

Kredit Pajak Pasal 23 atas dividen 15% x Rp. 300.000.000

Sumber: Diolah Peneliti.

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


47

2.1.3.2 Pengenaan P ajak P enghasilan Atas D ividen T unai yan g D iterima Kepemilikan Institusional Sama halnya dengan investor individual, investor institusional juga dibedakan menjadi investor institusional dalam negeri (atau sering disebut dengan Badan Usaha Tetap) dan investor institusional luar negeri. Pengenaan pajak atas dividen yang diterima oleh investor institusional luar negeri sama dengan investor individual luar negeri yaitu dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20% atau sesuai perjanjian tax treaty dengan Indonesia, yang secara lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434/KMK.04/1999 jo. Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 yang mengatur tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat (3c) Undang-undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri. Penghasilan dividen yang diterima oleh investor institusi dalam negeri ini menjadi objek PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dengan sifat pengenaan tidak final (withholding tax). Sehingga pada akhir tahun, penghasilan dividen yang diterima harus diperhitungkan dengan penghasilan yang lainnya dan dikenakan tarif flat 28% tahun 2009, dan 25% mulai dari tahun 2010 yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1b) UU PPh. Awalnya dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000, tarif pajak atas penghasilan dividen yang diterima Wajib Pajak badan tersebut dikenakan secara progresif dengan tarif maksimal sebesar 30%. Atas pengenaan tarif progresif tersebut, maka pemegang saham yang menerima penghasilan

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


48

berupa dividen tersebut harus melaporkan seluruh penghasilan yang diterima termasuk dividen ke dalam SPT Tahunan PPh Badan tersebut. Dalam Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh disebutkan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas (PT) sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2. bagi perseroan terbatas (PT), badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. Setelah sebelumnya di Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000, terdapat persyaratan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut. Sehingga dengan adanya UU PPh terbaru ini, ada keringanan persyaratan fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau investor institusional (intercorporate dividend tax exemption). Yang dimaksud dengan “badan usaha milih daerah” antara lain seperti perusahaan perseroan (Persero), bank pemerintah, dan bank pembangunan daerah. Sehingga penerima penghasilan dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan – badan tersebut diatas, seperti orang pribadi dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan, dan organisasi sejenis dan

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


49

sebagainya, atas penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak. Selain itu, ada dua tipe investor institusi dalam negeri yang dikecualikan sebagai objek pajak yaitu dana pensiun dan reksadana. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat 3 huruf g dan h UU Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 3 huruf i menyatakan bahwa bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif, dikecualikan dari objek pajak.

2.2

Penelitian Sebelumnya Jain (2007) meneliti pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan

individual terhadap pembayaran dividen dan pembelian saham kembali dengan mempertimbangkan efek perpajakannya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di NYSE, AMEX, NASDAQ National Market, dan perusahaan Over-the-counter pada periode 1989–1996. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa lower tax institutional investors lebih menyukai perusahaan yang membayarkan dividen dalam skala kecil dibandingkan dengan perusahaan yang membayarkan dividen skala besar. Investor individu lebih menyukai perusahaan yang membayarkan

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


50

dividen yang tinggi (high dividend yield). Sehingga kepemilikian saham minoritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Wu (1996) meneliti tentang pengaruh perubahan tarif pajak dividen terhadap kebijakan dividen perusahaan. Penelitian ini memfokuskan pada fenomena tax reform yang terjadi pada tahun 1986 di Amerika Serikat yaitu berupa penurunan tarif pajak atas dividen, sehingga penelitian ini mengambil sampel perusahaan publik yang terdaftar pada periode 1965-1991. Dari analisis regresi linier sederhana dan CUSUM Square test yang dilakukan oleh Wu, menghasilkan suatu kesimpulan bahwa Reformasi Pajak tahun 1986 di Amerika Serikat melalui penurunan tarif pajak atas dividen telah memberikan dampak positif pada kebijakan dividen yang ditunjukkan dalam aggregate dividend payout ratio. Chang & Rhee (1990) meneliti tentang pengaruh perubahan tarif personal pajak perusahaan terhadap struktur modal dan kebijakan dividen pada 508 perusahaan yang terdaftar di Standard and Poor’s Compustat Annual Industrial Data File pada periode 1969 – 1987. Dengan menggunakan teknik analisis crosssectional regression model menghasilkan kesimpulan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kebijakan dividen dengan sifat tarif pajak apapun, sedangkan pajak berpengaruh terhadap struktur modal jika tarif pajak berubah dari tingkat yang stabil hingga menurun drastis. Korkeamaki, Liljeblom, & Pasternack (2010) meneliti tentang pengaruh dari tax reform (kenaikan tarif pajak dividen) terhadap kebijakan dividen (payout ratio) dan kebijakan pembelian saham kembali (repurchase stock). Studi kasus di

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


51

Finlandia periode tahun 2003 – 2006 dengan metode analisis multiple regression model, yang menghasilkan hipotesis yaitu dengan adanya perubahan peraturan pajak (tax reform), perusahaan akan menyesuaikan dividend payout policy yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap tingkat kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Zulaikah (2012) meneliti tentang pengaruh variabel penurunan tarif pajak penghasilan dividen wajib pajak orang pribadi dalam negeri memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan pembayaran dividen pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2007 – 2009. Dengan menggunakan analisis regresi logistik dan uji hipotesis Wald menghasilkan kesimpulan bahwa penurunan tarif pajak penghasilan dividen wajib pajak orang pribadi dalam negeri memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap peningkatan kebijakan pembayaran dividen perusahaan. Nurwulandari (2003) meneliti tentang hubungan antara kepemilikan saham minoritas dengan dividend payout ratio dengan laba dan investment opportunity set sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non moneter yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2002 – 2004. Dengan menggunakan teknik analisis multiple regression dan logistic regression model, menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan saham minoritas berdampak positif terhadap kebijakan dividen (dividend payout ratio). Dewi (2008) meneliti tentang pengaruh antara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


52

terhadap kebijakan dividen perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2002 – 2005. Berdasarkan hasil analisis regresi dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional, kebijakan hutang, dan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dapat mengurangi agency cost, sehingga menyebabkan perusahaan cenderung membagikan dividen yang rendah. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu No

Nama Peneliti & Tahun

Judul Penelitian

Variabel/ Indikator

1.

Ravi Jain (2007)

Institutional and Individual Investor Preferences From Dividends and Share Repurchase

Variabel Dependen: - Kepemilikan Institusional - Kepemilikan Individual Variabel Independen: - Kebijakan Pembayaran Dividen - Pembelian Saham Kembali Variabel Kontrol: - Yield from Industry - Yield from Ranking Firms - Jenis Industri - Ukuran Perusahaan - Total Risiko - Financial Distress - Peringkat Surat Hutang

Model Analisis & Sampel Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Penelitian

-

-

-

Lower tax institutional investors lebih menyukai perusahaan yang membayarkan dividen dalam skala kecil dibandingkan dengan perusahaan yang membayarkan dividen skala besar. Investor individu lebih menyukai perusahaan yang membayarkan dividen yang tinggi (high dividend yield). Kepemilikian saham minoritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen.

Persamaan

Sama-sama meneliti tentang pengaruh kebijakan dividen terhadap kepemilikan institusional dan kepemilikan individual dengan mempertimbangkan tax incentives.

Perbedaan

-

-

-

-

-

Melibatkan variabel independen berupa pembelian saham kembali, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada variabel kebijakan dividen saja. Meninjau dari aspek perpajakan di AS, sedangkan pada penelitian ini mempertimbangkan aspek perpajakan di Indonesia. Mempergunakan beberapa variabel kontrol, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu berupa perubahan peraturan perpajakan. Pengukuran kebijakan dividen menggunakan dummy dividend, sedangkan pada penelitian ini menggunakan dividend per share (DPS) Mempergunakan teknik analisis linier berganda, sedangkan pada penelitian ini mempergunakan moderating analysis regression.

53 SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


2.

Chunchi Wu (1996)

Taxes and Dividend Policy

Variabel Dependen: - Kebijakan Dividen Perusahaan Variabel Independen: - Perubahan Tarif Pajak

Analisis Model Regresi Linier Seder hana

Reformasi Pajak tahun 1986 melalui penurunan tarif pajak dividen telah memberikan dampak positif pada kebijakan dividen yang ditunjukkan dalam aggregate dividend payout ratio.

Sama-sama meneliti mengenai kebijakan dividen ditinjau dari aspek perpajakannya, yakni penurunan tarif pajak

-

-

-

-

3.

Rosita P. Chang dan S. Ghon Rhee (1990)

The Impact of Personal Taxes on Corporate Dividend Policy and Capital Structure Decisions

Variabel Dependen: - Kebijakan Dividen - Struktur Modal Variabel Independen: - Pajak Variabel Kontrol: - Potential Growth - Earnings

Analisis Model Regresi CrossSectional

-

-

-

Pajak berpengaruh terhadap kebijakan dividen dengan sifat tarif pajak apapun Pajak berpengaruh terhadap struktur modal jika tarif pajak berubah dari tingkat yang stabil hingga menurun drastis. Estimation coefficient pada Potential Growth

Sama – sama meneliti mengenai kebijakan dividen dan aspek perpajakan nya.

-

-

Meneliti pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kebijakan dividen, sedangkan pada penelitian ini meneliti kebijakan dividen terhadap kepemilikan institusional dan individual dengan mempertimbangkan aspek perpajakannya melalui variabel moderasi berupa perubahan peraturan perpajakan. Meneliti penurunan tarif pajak dividen dalam rangka Reformasi Pajak 1986, sedangkan pada penelitian ini meneliti penurunan dan perubahan tarif serta cara pemajakan menurut UU No. 36 Tahun 2008. Pengukuran kebijakan dividen menggunakan dividend payout ratio (DPR), sedangkan pada penelitian ini menggunakan dividend per share (DPS) Mempergunakan teknik analisis linier sederhana, sedangkan pada penelitian ini mempergunakan moderating analysis regression. Tidak terdapat variabel moderasi. Kebijakan dividen merupakan variabel dependen, dan pengaruh pajak merupakan variabel independen. Sedangkan pada penelitian ini, variabel dependennya adalah kepemilikan individual dan institusional. Variabel moderasinya adalah perubahan peraturan perpajakannya. Meneliti struktur modal perusahaan, sedangkan pada penelitian ini hanya memfokuskan pada kebijakan dividennya saja.

54 SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


-

4.

Korkea Maki, Liljeblom, & Pasternack (2009)

Tax Reform and Payout Policy: Do Shareholder Clienteles or Payout Policy Adjust?

Variablity Nondebt Tax Shields Ukuran Perusahaan Profitabilitas

Variabel Dependen: - Dividend payout - Repurchases Stock Variabel Independen: - Taxed owners (Tax reform) Variabel Kontrol: - Size - Market to book - Leverage - Foreign ownership

Analisis Model Regresi Linier Berganda

tidak selalu signifikan tetapi selalu berdampak negatif terhadap kebijakan dividen. - Variabel Profitabilitas menunjukkan ketidakkonsistenan antara satu periode ke periode yang lain. - Ukuran Perusahaan, Earnings Variability dan Nondebt Tax Shields menunjukkan pengaruh yang positif secara signifikan terhadap dividend payout ratio dan dividend yield. Dengan adanya Tax reform, perusahaan akan menyesuaikan dividend payout policy yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap tingkat kepemilikan saham perusahaan.

-

-

-

Sama – sama meneliti mengenai kebijakan dividen dan perubahan tarif pajak atas dividen.

-

-

-

-

Mempergunakan beberapa variabel kontrol, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan variabel moderasi berupa perubahan peraturan perpajakannya. Pengukuran kebijakan dividen menggunakan dividend payout ratio dan dividend yield, sedangkan pada penelitian ini menggunakan dividend per share (DPS) Mempergunakan teknik analisis regresi cross-sectional, sedangkan pada penelitian ini menggunakan moderating analysis regression.

Menempatkan perubahan pajak penghasilan pada variabel independen, sedangkan pada penelitian ini ditempatkan pada variabel moderasi. Mempergunakan beberapa variabel kontrol, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan variabel moderasi berupa perubahan peraturan perpajakannya. Pengukuran kebijakan dividen menggunakan DPR, sedangkan pada penelitian ini menggunakan dividend per share (DPS) Mempergunakan teknik analisis regresi linier berganda, sedangkan pada penelitian ini menggunakan moderating analysis regression.

55 SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


5.

6.

Ninik Zulaikah (2012)

Andini Nur wulandari (2003)

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen Perusahaan dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Dividen Orang Pribadi Dalam Negeri sebagai Variabel Moderator.

Analisis Hubungan Antara Kepemilikan Saham Minoritas dan Dividend Payout Ratio

Variabel Dependen: - Kebijakan Pembayaran Dividen Variabel Independen: - Kepemilikan Manajerial Variabel Moderasi: - Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Dividen Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Variabel Kontrol: - Debt - Asset - MTBV - Net Cash Flow - Cash

Analisis Model Regresi Logistik

Variabel Dependen: - Dividend Payout Ratio Variabel Independen: - Kepemilikan Saham Minoritas

Analisis Model Regresi Linier Berganda dan Regresi Logistik

-

-

Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahaan Penurunan tarif pajak penghasilan dividen wajib pajak orang pribadi dalam negeri memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap peningkatan kebijakan pembayaran dividen perusahaan.

Sama – sama meneliti tentang pengaruh kepemilikan terhadap kebijakan pembayaran dividen dengan penurunan tarif pajak penghasilan dividen wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai variabel pemoderasi.

-

-

-

-

-

-

Kepemilikan saham minoritas berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio.

-

Laba (EPS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

Sama – sama meneliti tentang kebijakan dividen dan kepemilikan saham minoritas

-

Menempatkan kebijakan pembayaran pajak pada variabel dependen, sedangkan pada penelitian ini ditempatkan pada variabel independen. Penelitian berkaitan dengan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan pembayaran dividen, sedangkan pada penelitian ini berkaitan dengan kepemilikan individual dan kepemilikan institusional tanpa memperhitungkan kepemilikan manajerial di dalamnya. Pengukuran kebijakan dividen menggunakan variabel dummy yang diindikasikan dengan dividen tetap, menurun, dan meningkat. Sedangkan pada penelitian ini diproxy-kan dengan dividend per share (DPS). Memasukkan variabel kontrol berupa debt, asset, MTBV, net cash flow, dan cash. Sedangkan pada penelitian ini tidak menyertakan variabel kontrol. Mempergunakan teknik analisis regresi logistik, sedangkan pada penelitian ini menggunakan moderating analysis regression. Menempatkan kepemilikan saham minoritas (individual) pada variabel independen dan kebijakan dividen pada variabel dependen, sedangkan pada penelitian ini kepemilikan individual ditempatkan pada variabel dependen dan kebijakan dividen pada variabel independennya.

56 SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


dengan Laba dan Investment Opportunity Set sebagai Variabel Moderasi

7.

Sisca Chris tianty Dewi (2008)

Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Hutang, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen.

(Publik) Laba Perusahaan (EPS) - Ukuran Perusahaan (Size) - Struktur Modal Perusahaan (DER) Variabel Moderasi: - Investment Opportunity Set (IOS)

DPR.

(individual).

-

-

Variabel Dependen: - Kebijakan Dividen Variabel Independen: - Kebijakan Hutang - Kepemilikan Manajerial - Kepemilikan Institusional - Profitabilitas - Ukuran Perusahaan

-

Analisis Model Regresi Linear Berganda

-

-

Investor individu lebih mempengaruhi DPR perusahaan dengan cara mendapatkan pembayaran dividen dari perusahaan yang memperoleh laba daripada melakukan mekanisme exit, untuk menekan perilaku oportunistik manajer.

Kepemilikan Manajerial,Institusional, Kebijakan Hutang, dan Profitabilitas yang memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Semakin tinggi kepemilikan institusi, semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan sehingga mengurangi cost agency & pembayaran dividen semakin rendah.

-

-

Memiliki kesamaan dalam hal meneliti kebijakan dividen dan kepemilikan institusional.

-

-

-

Meneliti variabel pemoderasi berupa IOS, sedangkan pada penelitian ini mempergunakan variabel moderasi berupa perubahan peraturan perpajakan. Pengukuran kebijakan dividen menggunakan dividend payout ratio, sedangkan pada penelitian ini menggunakan dividend per share (DPS) Menggunakan teknik analisis linier berganda dan regresi logistik, berbeda halnya dengan penelitian ini yang menggunakan moderating analysis regression.

Menempatkan kebijakan dividen pada variabel dependen dan kepemilikan institusional pada variabel independen. Sedangkan pada penelitian ini variabel ditempatkan sebaliknya. Tidak meninjau aspek perubahan peraturan perpajakannya, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada perubahan peraturan perpajakannya yang menjadi variabel moderasi. Meneliti variabel – variabel independen yang lain. Mempergunakan teknik analisis regresi linier berganda, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik moderating analysis regression.

Sumber: Berbagai jurnal yang diolah.

57 SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


58

2.3

Hipotesis

2.3.1

Kebijakan Dividen terhadap Kepemilikan Individual Bagi beberapa pihak, dividen merupakan penghasilan yang memiliki

tingkat kepastian yang tinggi dibandingkan penghasilan dalam bentuk capital gain. Seperti penelitian telah yang dilakukan oleh Nurwulandari (2003), bahwa pemegang saham minoritas (investor individual) cenderung berusaha untuk mendapatkan haknya berupa dividen yang dibagikan oleh perusahaan daripada menginvestasikan kembali laba yang diperoleh perusahaan, karena mereka tidak merasakan adanya kepastian bahwa pihak manajemen tidak akan bertindak curang dengan mementingkan kepentingan pribadi pihak manajerial dan mengabaikan nilai dari perusahaan itu sendiri. Berdasarkan teori signaling hypothesis yang dikemukakan oleh Litzenberger & Ramaswamy (1979), keputusan perusahaan untuk membayar dividen yang rendah akan menimbulkan pandangan dari pihak eksternal bahwa profitabilitas perusahaan buruk, sehingga akan berdampak pada menurunnya harga saham dan penurunan nilai dari perusahaan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurwulandari (2003) dan Jain (2007) yang menghasikan kesimpulan bahwa kepemilikan saham oleh individu lebih menyukai perusahaan yang membayar dividen yang tinggi. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah: H1: Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap kepemilikan individual 2.3.2

Kebijakan Dividen terhadap Kepemilikan Institusional Kepemilikan institusional umumnya merupakan pemegang saham

terbesar, sehingga memiliki sumber daya yang lebih dalam menentukan keputusan

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


59

perusahaan. Selain itu, kepemilikan investor institusi merupakan dana yang dimiliki beberapa investor individu (masyarakat). Hal ini membuat pihak institusi memiliki motivasi yang kuat untuk dapat berperan sebagai agen pengawas yang efektif untuk mengurangi agency problem dalam mengendalikan perilaku oportunistik manajer (Bathala, Moon, & Rao, 1994). Sehingga dengan tingginya tingkat

kepemilikan

institusional,

dapat

mengurangi

agency

cost

dan

memungkinkan perusahaan membagikan dividen dalam jumlah yang rendah (Dewi, 2008). Selain itu ditinjau dari aspek perpajakan, kepemilikan institusional merupakan higher-taxed institutional investor, sehingga investor institusional cenderung tidak menyukai pembayaran dividen yang tinggi (Jain, 2007). Kebijakan dividen yang di-proxy-kan dengan Dividend per Share (DPS), merupakan

salah

satu

kebijakan

yang

dibuat

oleh

perusahaan

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Gordon, 1959).

untuk Namun,

investor institusi beranggapan bahwa dengan adanya pembagian dividen, manajer perusahaan dianggap tidak mampu melihat peluang-peluang investasi yang menguntungkan (Jain, 2007). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jain (2007) dan Dewi (2008), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional cenderung menginginkan dividen dalam jumlah yang relatif kecil bahkan tidak sama sekali. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah: H2: Kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap kepemilikan institusional

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


60

2.3.3

Pengaruh kebijakan dividen terhadap kepemilikan individual dengan perubahan Peraturan Perpajakan sebagai variabel pemoderasi Perubahan Peraturan Perpajakan yang dimaksud dalam hal ini adalah

perubahan Peraturan Perpajakan berupa penurunan dan penyederhanaan tarif pajak penghasilan atas dividen yang diterima oleh pemegang saham individual (Wajib Pajak Orang Pribadi) sesuai UU PPh. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wu (1996) dan Korkeamaki, Liljeblom, & Pasternack (2010), Reformasi Pajak melalui perubahan tarif pajak telah memberikan dampak positif pada kebijakan dividen yang selanjutnya berpengaruh terhadap tingkat kepemilikan saham secara keseluruhan. Begitupula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulaikah (2012) yang menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak penghasilan dividen wajib pajak orang pribadi dalam negeri memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap peningkatan kebijakan pembayaran dividen perusahaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perubahan peraturan perpajakan tersebut juga memoderasi preferensi investor individual untuk menginvestasikan sahamnya pada perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah yang cenderung meningkat, mengingat pengenaan pajak atas penghasilan berupa dividen di Indonesia dibagi menjadi dua, yakni Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wu (1996), Korkeamaki, Liljeblom, & Pasternack (2010), dan Zulaikah (2012), maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: H3: Perubahan Peraturan Perpajakan memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap kepemilikan individual.

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


61

2.3.4

Pengaruh k ebijakan dividen t erhadap k epemilikan in stitusional dengan p

erubahan Pe raturan Pe rpajakan s ebagai var iabel

pemoderasi Perubahan Peraturan Perpajakan yang dimaksud dalam hal ini adalah perubahan Peraturan Perpajakan berupa penurunan dan penyederhanaan tarif pajak penghasilan atas dividen yang diterima oleh pemegang saham individual (Wajib Pajak Orang Pribadi) sesuai UU PPh. Sehingga dengan adanya tax shield ini dapat menimbulkan pertanyaan, apakah hal ini berpengaruh terhadap preferensi kepemilikan saham oleh pihak institusional untuk mengalihkan kepemilikannya

dalam

bentuk

kepemilikan

individual

sehingga

dapat

meminimalkan pengenaan pajaknya (tax planning). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Korkeamaki, Liljeblom, & Pasternack (2010), Wu (1996), Chang & Rhee (1990) bahwa perubahan Peraturan Perpajakan (tax reform) berpengaruh terhadap kebijakan dividen yang ditunjukkan dengan perubahan jumlah kepemilikan saham. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesisnya adalah: H4: Perubahan Peraturan Perpajakan memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap kepemilikan institusional.

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


62

2.4

Model Analisis

2.4.1

Model Penelitian 1 Model penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen

terhadap kepemilikan individual dengan Perubahan Peraturan Perpajakan sebagai variabel pemoderasi. Oleh karena itu, digunakan model analisis regresi linier interaksi (disebut Moderated Regression Analysis-MRA) dengan formula sebagai berikut: INDIV = α + β 1 DPS + β 2 DPS*DUMTAX + e ........................(2.2) Keterangan: INDIV

= Kepemilikan Individual

α

= Intercept persamaan regresi

β1 β2

= Koefisien regresi

DPS

= Kebijakan Dividen (Dividend per Share)

DUMTAX

= Dummy Perubahan Peraturan Pajak

e

= Error/ variabel pengganggu

2.4.2

Model Penelitian 2 Model penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen

terhadap kepemilikan institusional dengan Perubahan Peraturan Perpajakan sebagai variabel pemoderasi. Oleh karena itu, digunakan model analisis regresi linier interaksi (disebut Moderated Regression Analysis-MRA) dengan formula sebagai berikut: INST = α + β 1 DPS + β 2 DPS*DUMTAX + e ........................(2.3)

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI


63

Keterangan: INST

= Kepemilikan Institusional

α

= Intercept persamaan regresi

β1 β2

= Koefisien regresi

DPS

= Kebijakan Dividen (Dividend per Share)

DUMTAX

= Dummy Perubahan Peraturan Pajak

e

= Error/ variabel pengganggu

2.5

Kerangka Berpikir Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Variabel Independen

Variabel Dependen Kepemilikan Individual Y1

Kebijakan Dividen X

Kepemilikan Institusional Y2

Perubahan Peraturan Perpajakan Z

Variabel Moderating

SKRIPSI


SABRINA KARTIKASARI

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. mempengaruhi kebijakan dividen (Afza & Mirza, 2010). Kepemilikan saham

Recommend Documents