BAB 1 PENDAHULUAN. Universitas Indonesia

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Saat ini, kondisi dunia diiringi oleh perkembangan teknologi dari semua sisi kehidupan manusia. Hal ini bisa terlihat baik dalam bidang elektornik, peralatan perang, maupun industri teknologi. Pada saat bangsa-bangsa di dunia berlomba-lomba untuk menciptakan industri teknologi, apakah akan muncul sebuah pertanyaan tentang adakah urgensi atau kepentingan aspek kependudukan terhadap sebuah bangsa? Pertanyaan di atas mungkin tidak begitu penting dan tidak ada relevansinya sama sekali dengan perlombaan dunia untuk mengurangi pemakaian tenaga manusia dalam bidang industri teknologi. Tetapi pertanyaan tentang kependudukan mungkin akan sangat relevan bila kita kaitkan dengan dua bangsa yang hidup saling berdampingan dan saat ini masih terkungkung dalam kubangan konflik yang tidak juga berakhir, Palestina dan Israel. Sejak tiga belas abad lebih Palestina sudah menjadi tanah air umat Islam (Bangsa Arab) yaitu sejak wilayah Palestina ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khathab 1 dari kekuasaan Bangsa Romawi pada tahun 637M. sampai meletusnya Perang Dunia I, Palestina masih tetap berada dalam kekuasaan orang Islam (Bangsa Turki) yang menguasai wilayah Palestina selama 400 tahun. Setelah Perang Dunia I selesai, panglima-panglima tentara Sekutu yang berkonferensi di Roma pada bulan April 1922, dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam Liga Bangsa-Bangsa 2 mengenai sistem mandat 3 dan dengan menyingkirkan bantuan dari Komisi King

1

Semenjak Nabi Muhammad wafat, dimulai sistem kekhalifahan oleh para sahabatnya. Kekhalifahan tersebut yang dinamakan Khulafaur Rasyidin ada empat periode yaitu yang dijabat oleh Abu Bakar Ash-Shidiq, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib. Jadi, Umar bin Khatab adalah khalifah kedua pada masa itu. 2 Liga Bangsa-Bangsa adalah cikal bakal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 3 Menurut Piagam Liga Bangsa- Bangsa, bangsa yang tadinya ada di bawah kekuasaan Turki yang telah mencapai suatu taraf kemajuan, maka mereka layak untuk menjadi suatu bangsa yang merdeka, bangsa-bangsa itu diletakkan di bawah mandat untuk sementara waktu. Kewajiban

Sejarah kependudukan..., Riska Oktaviany, FIB UI, 2009

Universitas Indonesia

2

Chane 4 memutuskan untuk meletakkan Palestina di bawah mandat Inggris.5 Dalam piagam itu juga dituliskan bahwa ada tugas pemerintah mandat Inggris yaitu mempermudah pemindahan orang-orang Yahudi ke Palestina dan menarik hati mereka supaya pindah ke sana dengan pertolongan Badan Perwakilan Zionis 6 . Sikap Inggris tersebut terlihat opportunis 7 , memanfaatkan harta kekayaan orang Yahudi dalam misinya untuk mempertahankan penjajahannya terhadap Palestina. Pada tahun 1920, Pemerintah Inggris mengangkat Sir Herbert Samuel, yaitu seorang Yahudi Inggris, sebagai Komisaris Tinggi Inggris yang pertama kalinya di Palestina. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjalankan pemerintahan mandat dan merealisasikan Perjanjian Balfour. Pada tahun 1922, jumlah penduduk Palestina 757.182 jiwa. Di antaranya 590.890 Muslim dan 83.798 Yahudi. Pada Tahun 1936, jumlah penduduk bertambah menjadi 1.336.518 jiwa (bertambah 78%) yang terlihat dari komposisi 848.342 Muslim dan 370.48 Yahudi. 8 Jumlah tersebut kian meningkat hingga pada tahun 1947 penduduk Yahudi menjadi 600.000 jiwa. Dampak dari pemerintahan mandat Inggris di Palestina tersebut terlihat berpengaruh terhadap perkembangan jumlah penduduk Israel yang semakin meningkat. Dari segi demografi, orang-orang Yahudi sudah dapat menguasai secara perlahan wilayah Palestina dan juga melakukan proyek-proyek seperti membeli tanah sebanyak-banyaknya, mendirikan berbagai perusahaan, membuka usaha pertambangan, sehingga pada akhirnya seluruh lapangan ekonomi dan keuangan dikuasai oleh mereka. Dalam selang waktu tersebut, cukup banyak memunculkan dinamika atas penguasaan Inggris terhadap Palestina, di antaranya terjadi banyak persengketaan negara yang diserahi mandat adalah semata-mata memberi bantuan, sehingga bangsa-bangsa itu sanggup berdiri sendiri. 4 Komisi King Chane adalah komisi yang dibentuk oleh Sekutu setelah Perang Dunia I berakhir, Komisi tersebut berfungsi untuk menyelidiki pendapat-pendapat dan keinginan bangsa Arab. Menurut komisi ini, hendaknya dibentuk suatu “uni” yang terdiri dari negara Suriah, Lebanon, Palestina dan Yordania untuk sementara waktu diletakkan di bawah mandat Amerika. 5 M.Nur El Ibrahimy, Tragedia Palestina. Bandung: N.V. Al Ma’arif, 1995, 12. 6 Ibid.,13 (dari At-Taijarat AsSiyasiyah fi al-Bahr al-Abyad al-Mutawassit, 363-364). 7 Opportunis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menganut paham oportunisme yang berarti paham yang semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip tertentu. 8 Ibid.,15.


3

dan kondisi keamanan yang semakin memburuk, akhirnya Pemerintah Inggris memutuskan untuk membawa masalah Palestina kepada Perserikatan BangsaBangsa (PBB). Pada tanggal 2 April 1947, Pemerintah Inggris memajukan permintaan kepada Sekjen PBB untuk menempatkan masalah Palestina dalam acara rapat biasa Sidang Umum PBB agar dibahas lebih lanjut untuk mengambil suatu rekomendasi berdasarkan Pasal 10 Piagam PBB mengenai masa depan bangsa Palestina. 9 Pada bulan September 1947, Panitia Istimewa PBB untuk Palestina mengeluarkan laporannya kepada Sidang Umum PBB dengan mengajukan usul yaitu untuk membangun Palestina merdeka yang mempunyai satu kesatuan ekonomi melalui suatu masa peralihan di bawah persetujuan PBB. Adapun dua usul yang lain muncul dari dua golongan yaitu golongan anggota terbanyak dan golongan kecil. Golongan terbanyak meliputi Swedia, Kanada, Peru, Belanda, Chekoslovakia, Guatemala dan Uruguai yang mengusulkan untuk membagi Palestina menjadi tiga daerah, yaitu Pertama; Negara Arab, meliputi Galilea Barat, daerah pedalaman tengah, pelabuhan Jaffa dengan satu koridor dan daerah tepi selatan termasuk Gaza. Kedua; Negara Yahudi, meliputi Galilea Timur sebelah Utara, daerah tepi pantai tengah dan sahara Nejeb selatan. Ketiga; Yerusalem (Baitul Maqdis) diletakkan di bawah Trusteeship PBB. Sementara itu, golongan kecil yang terdiri dari India, Iran dan Yugoslavia menyetujui jika tercipta suatu negara federal di Palestina yang terdiri dari negara Arab dan negara Yahudi. 10 Usulan golongan terbanyak itulah yang akhirnya dapat diterima oleh kaum Zionis. Dengan berbagai dinamika peristiwa yang cukup panjang untuk menentukan pembagian wilayah Palestina, akhirnya tepat pada tanggal 29 Nopember 1947 PBB memutuskan tentang pembagian wilayah Palestina yang hasil keputusannya tersebut lebih condong kepada kepentingan Amerika dan kaum Zionis. Masalah pembagian wilayah Palestina oleh PBB ini memunculkan masalah demografi yang cukup mengkhawatirkan bagi kaum Zionis karena perbandingan jumlah penduduk Palestina atas orang-orang Yahudi adalah dua berbanding satu. Rencana pembagian menetapkan bahwa orang Yahudi harus

9

Ibid.,30. Ibid.,32.

10


4

menjadi mayoritas yaitu 498.000 di negara Yahudi dan 435.000 orang Palestina. 11 (Negara Palestina yang diusulkan akan mempunyai 725.000 penduduk Arab dan 10.000 penduduk Yahudi). 12 Dengan angka mayoritas yang begitu tipis, orang-orang Yahudi tidak yakin bahwa mereka dapat terus menjadi mayoritas di negeri mereka sendiri. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi melakukan berbagai upaya terhadap orang-orang Palestina agar lari dari tanah mereka dan menjadikan mereka pengungsi. Hal itu merupakan pemecahan praktis di mata banyak tokoh Zionis. 13 Sebagaimana dikemukakan dalam suatu memorandum resmi untuk Ben Gurion pada pertengahan 1948: “Pengusiran orang-orang Arab itu hendaknya dianggap sebagai pemecahan bagi masalah orang Arab di negara Israel.” 14 Akibat pengusiran orang-orang Palestina, hanya tinggal 170.000 orang di antara mereka yang berada di tanah yang dikuasai oleh Israel pada akhir pertempuran pada 1949. Kaum pria, kaum wanita, dan anak-anak Palestina menjadi warga negara Israel dan merupakan 15 persen dari jumlah penduduk. Presentase tersebut merupakan suatu minoritas yang jauh lebih bisa diterima dibanding 40 persen atau lebih yang akan mereka wakili jika tidak terjadi pengusiran besar-besaran. 15 Dari berbagai peristiwa yang terjadi pada rentang tahun 1947-1967 menunjukkan Israel yang akhirnya diproklamirkan sebagai sebuah negara pada 14 Mei 1948, melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah penduduknya. Di sisi lain, hal itu sangat jelas mempengaruhi kependudukan Palestina dalam kurun waktu tersebut. Atas dasar permasalahan itulah, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang sejarah kependudukan Palestina dari tahun 1947 sampai dengan tahun 1967. Pada rentang tahun itulah Israel mulai menduduki

11

Paul Findley. Diplomasi Munafik Ala Yahudi.Jakarta: Mizan.1995,53. Angka-angka itu tidak mencakup Yerusalem yang harus mempunyai penduduk Yahudi 100.000 orang disamping 105.000 orang Arab; lihat Muhammad Zafrulla Khan, “Thanksgiving Day at Lake Success” dalam Khalidi, From Heaven to Conquest:Readings in Zionism and the Palestine Problem Until 1948 Washington D.C.: Institute for Palestine Studies. 1987, 714. 12 Ibid. 13 Ibid. 14 Ibid. Lihat Benny Morris, The Birth of Palestinian Refugee Problem, 1947-1949. New York: Cambridge University Press. 1987, 136. 15 Ibid.,54.


5

wilayah Palestina dan hal tersebut pasti berpengaruh terhadap dinamisasi kependudukan di Palestina.

1.2 Perumusan Masalah Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang akan peneliti kemukakan adalah : 1. Bagaimana kondisi Palestina dan Israel sebelum tahun 1947 ? 2. Bagaimana dinamika demografi Palestina setelah pendudukan Israel tahun 1947 sampai dengan 1967 ?

1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah Palestina sebelum tahun 1947, tindakan apa saja yang dilakukan oleh Israel dalam mewujudkan eksistensinya terhadap wilayah Palestina dan bagaimana dampak pendudukan Israel terhadap kependudukan Palestina dari tahun 1947 sampai dengan tahun 1967. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menambah wawasan terhadap masalah kependudukan di wilayah negara-negara Arab, khususnya masalah kependudukan Palestina. Selain itu, pengetahuan tentang bagaimana salah satu unsur penting yang mempengaruhi ada atau tidaknya sebuah negara, yaitu kependudukan.

1.4 Tinjauan Pustaka Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan data kepustakaan yang menjadi sumber rujukan, yaitu buku Paul Findley yang berjudul Diplomasi Munafik Ala Yahudi dalam dua tahun terbitan dan dua kota penerbit yang berbeda yaitu Bandung tahun 1995 dan Jakarta tahun 2006 dengan penerbit yang sama yaitu Mizan. Dalam buku tersebut, Paul Findley memaparkan tentang sejarah konflik Arab-Israel yang bersisi tentang penaklukan wilayah Palestina oleh Israel yang didasari klaim-klaim historis dan teologi, terjadinya perang tahun 1948, 1956, dan 1967 yang memperlihatkan bahwa Israel menaklukkan wilayah yang menjadi milik Palestina dengan dukungan yang kuat dari Negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Paul Findley juga memaparkan data-data populasi penduduk


6

Palestina dan Israel dengan dasar data yang berasal dari PBB yaitu tahun 19481967. Namun data yang dipaparkan oleh Paul Findley tidak ada yang berupa tabel berisi hasil survey, proyeksi penduduk maupun penyebab dinamisasi demografi (natalitas/mortalitas/migrasi) melainkan hanya sebatas data yang berupa angka yang menunjukkan jumlah penduduk. Peneliti juga meninjau tulisan Justin McCarthy yang berjudul Palestine’s Population During The Ottoman and The British Mandate Period yang terdapat pada website http://www.palestineremembered.com yang memaparkan tentang kependudukan dan populasi Palestina selama masa Dinasti Usmani dan Pemerintahan mandat Inggris. Hal yang dibahas dalam tulisan Justin McCarthy ini juga meliputi faktor yang mempengaruhi dinamisasi kependudukan Palestina yaitu natalitas, mortalitas dan mobilitas. Selain itu, buku dari Drs. Ruslan H. Prawiro yang berjudul Kependudukan: Teori, Fakta, dan Masalah. Bandung: Penerbit Alumni, 1979 menjadi tinjauan bagi peneliti dalam menganalisis demografi Palestina selama tahun 1947 sampai dengan tahun 1967. Dalam buku ini dipaparkan tentang konsep-konsep demografi dan variabel yang menyebabkan perubahan terhadap demografi meliputi natalitas, mortalitas dan migrasi serta berbagai fakta dan permasalahan yang terjadi dalam demografi. Dengan meninjau ketiga buku tersebut, peneliti akan mengelaborasikan fakta dan konsep-konsep yang ada untuk memaparkan kondisi Palestina beserta masalah kepedudukan Palestina dan variabel penyebab perubahannya yang menjadi inti dari penelitian ini yang terjadi pada kisaran tahun 1947-1967.

1.5 Landasan Teori Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teori demografi dari Philip M. Hauser dan Dundley Duncan (1959) yang menyebutkan bahwa “Demography is the study of the size, territorial distribution and compotition of population, changestheqe in and the components of such changes which maybe identified as nataly, territorial movement/ migration, and social mobility/ change of status.- Demografi mempelajari jumlah, persebaran territorial, dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu yang


7

biasanya timbul karena kelahiran, migrasi dan mobilitas sosial. Sementara itu, berdasarkan multilingual demographic dictionary (International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP),1982) 16 menyebutkan bahwa definisi demografi adalah “Demography is the scientific study of human populations in primarily with the respect to their size, their structure (compotition), and their development (change).”-Demografi mempelajari penduduk (suatu wilayah) terutama mengenai jumlah, struktur (komposisi penduduk), dan perkembangannya (perubahannya). Roger Revelle menyatakan bahwa pada masa lalu, menurut teori transisi demografi, penduduk manusia dapat mempertahankan diri atau bertambah perlahan-lahan di bawah kondisi kematian yang tinggi seimbang dengan tingginya kesuburan yang tidak terkendali. Selama Revolusi Industri, kesuburan tetap tinggi dan tidak terkendali sementara waktu, dan rata-rata panjangnya usia bertambah. Akibatnya, penduduk bertambah cepat di dunia Barat. 17 Implikasi dari teori ini adalah

bahwa

perbaikan

kesehatan

umum

karena

industrialisasi

akan

menghasilkan pertumbuhan penduduk yang luar biasa, dimana industrialisasi kurang lebih secara otomatis akan menstabilkan jumlah penduduk. 18 Sementara itu, menurut Lolimer (1958) jika dilihat dalam hubungan antar agama dan fertilitas menunjukkan bahwa Islam cenderung memberikan penekanan pada fertilitas yang tinggi dan struktur sosial masyarakat Islam mendukung fertilitas yang tinggi. 19 Penelitian mengenai sejarah kependudukan Palestina tahun 1947-1967 ini menekankan pada studi kependudukan, yaitu memperhatikan hubungan antara variabel demografi dan bukan demografi. Variabel demografi yang dimaksud berupa natalitas, mortalitas, dan migrasi Palestina. Sementara itu, variabel bukan demografi adalah cita-cita politik orang-orang Yahudi (Israel) untuk menguasai (menduduki) keseluruhan wilayah Palestina. Pengaruh variabel demografi dan bukan demografi tersebut mempengaruhi dinamika kependudukan Palestina dalam rentang tahun 1947 sampai dengan tahun 1967. 16

Prof.Ida Bagoes Mantra. Demografi Umum. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2000. David S. Landes& Tilly Charles. History as Social Science. Englewood Cliff. N.J.: Prentice Hall, Inc. 1971, 57. 18 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah. Jakarta: Ombak.2007, 318. 19 Op.Cit. 17


8

1.6 Metode Penelitian Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode sejarah. Dalam metode sejarah ada empat langkah, yaitu heuristik, kritik eksternal, interpretasi dan historiografi. Langkah pertama yang dilakukan adalah heuristik atau pengumpulan data, yang dilakukan oleh peneliti dengan mencari sumber data primer berupa buku referensi, jurnal, ensiklopedia, dan situs internet. Setelah pencarían sumber data dilakukan, data tersebut dikritik atau diverifikasi secara eksternal untuk memperoleh keabsahan sumber. 20 Setelah kritik eksternal dilakukan, langkah yang dilakukan adalah interpretasi yaitu suatu análisis atas isi dokumen dan suatu pengujian (examination) “positif” (“positive”) mengenai apa yang dimaksudkan oleh penulis; suatu análisis keadaan- keadaan (circumtances) dan suatu pengujian “negatif” (“negative”) atas pernyataan- pernyataan penulis. 21 Langkah yang terakhir yaitu historiografi yaitu penulisan sejarah yang disajikan dengan metode deskriptif analitis. 22

1.7 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan perincian; Bab I: Pendahuluan yang berisi uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi. Bab II: Sejarah Palestina Tahun 1917-1947 yang berisi uraian latar belakang kondisi Palestina sebelum pemerintahan mandat Inggris, latar belakang berdirinya negara Palestina setelah pembagian wilayah oleh PBB pada tahun 1947 dan terjadinya perang Arab-Israel pertama pasca orang-orang Yahudi mendirikan negara Israel. Bab III: Demografi Palestina Tahun 1947-1967 yang berisi uraian kondisi dinamika demografi Palestina tahun 1947-1967, tindakan apa saja yang dilakukan Israel dalam menunjang pendudukannya terhadap Palestina setelah adanya proses pembagian wilayah pada tahun 1947, peristiwa-peristiwa penting apa saja yang memperlihatkan intervensi dunia Barat dan pengaruhnya

20

Louis Ghotschalk. Mengerti Sejarah. Jakarta: UI Press.1975, 32. Op.Cit.,130-131. 22 Fuad Hasan dan Koentjaraningrat. Beberapa Azas Metodologi Ilmiah. Jakarta: Penerbit IKAPI 1989, 5-6. 21


9

terhadap demografi Palestina. Bab IV: Dinamika Demografi Palestina Tahun 1947- 1967 yang berisi tingkat demografi Palestina berdasarkan data statistik tahun 1947, dinamika demografi Palestina tahun 1947 sampai dengan tahun 1967 yang meliputi natalitas, mortalitas, migrasi (imigrasi dan emigrasi) serta mobilitas sosial penduduk Palestina yang berkisar antara tahun 1947 sampai dengan tahun 1967. Bab V: Penutup, yang berisi kesimpulan hasil analisis data yang diperoleh peneliti, dan diakhiri dengan saran.


BAB 1 PENDAHULUAN. Universitas Indonesia

Recommend Documents