BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG MASALAH Masalah perdagangan manusia atau dikenal dengan istilah human
trafficking akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik ditingkat nasional, regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini serta melanggar hak asasi manusia. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal baru, namun beberapa tahun belakangan, masalah ini muncul dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga menjadi masalah internasional. Indonesia oleh Amerika Serikat dikategorikan sebagai negara yang tidak memenuhi standar dalam upaya memerangi kejahatan terorganisir sebagai upaya penghapusan perdagangan manusia secara serius, bahkan data akurat mengenai kejahatan ini sulit didapat. Hal ini terkait dengan beberapa hal: Pertama: definisi perdagangan manusia dalam KUHP terbatas pada “perdagangan perempuan dan anak,” dan tidak ada elaborasi lebih lanjut mengenai makna perdagangan. Kedua: berbagai perbuatan yang dapat dimasukkan ke dalam perdagangan manusia ditangani oleh berbagai institusi yang berbeda. Sebagai contoh masalah pengiriman buruh migran secara ilegal pada umumnya ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (yang melibatkan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri PJTKI), sedangkan perdagangan anak-anak untuk menjadi anak jalanan dan pengemis ditangani oleh dinas sosial dan lembaga
1
2
lainnya. Ketiga: lingkup wilayah Indonesia yang amat luas dan terbuka yang memungkinkan perdagangan manusia terjadi di berbagai tempat di Indonesia dan sulit dipantau. Fenomena perdagangan manusia di Indonesia memang merupakan fenomena gunung es. Sulit sekali memperkirakan secara pasti angka kasus perdagangan manusia yang pernah terjadi disamping penanganan perdagangan manusia di Indonesia masih belum terkoordinasi karena berkaitan dengan permasalahan beberapa departemen terkait.1 Sebagai bagian dari negara berkembang, sulit bagi Indonesia untuk dikecualikan dari fenomena ini, yakni sebagai „negara pengirim‟ atau „negara sumber.‟ Khusus bagi Indonesia, US Department of Justice menempatkannya sebagai Tier 3, yakni negara yang menurut mereka, “do not fully comply with theminimum standards and are not making significant efforts to bring themselves into compliance. Some of tghese governments refuse to acknowledge the trafficking problem within their territory. On a more positive note, several other governments in this category are beginning to take concrete steps to combat trafficking. While these steps do not yet reach the appropriate level of significance, many of these governments are on the path to placement on Tier 22 Data yang disampaikan dalam laporan lembaga tersebut antara lain adalah sebagai berikut:3 1. Indonesia merupakan source country bagi orang yang diperdagangkan, terutama perempuan dan anak-anak 2. Para korban umumnya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan pekerja 1
Harkristuti Harkrisnowo, Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia, dalam http://www. lfip.org/laws822/docs/Perdagangan%20manusiaSentraHAMfeb28.pdf, diakses tanggal 15 Oktober 2009. 2 US Department of Justice. 2002. Trafficking in Persons Report, Washington, June 2002, hal. 10. 3 Ibid, hal 61.
3
3. Negara tujuan termasuk Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei, Negara-negara Teluk Persia, Australia, Korea Selatan dan Jepang 4. Pemerintah belum sepenuhnya melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia, walau masalah ini sudah lebih diperhatikan dibandingkan dengan masa sebelumnya Meningkatnya perdagangan manusia beberapa tahun terakhir ini terjadi akibat krisis ekonomi. Angka pengangguran di Indonesia terutama di pedesaan semakin meningkat padahal kehidupan semakin sulit karena kenaikan berbagai kebutuhan hidup. Sejak krisis dan kerusuhan tahun 1998, banyak pabrik (yang tentunya menyerap tenaga kerja terbesar) tutup, karena kondisi ekonomi dan politik yang tidak kondusif. Oleh karena masyarakat sudah semakin ragu terhadap kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, maka mereka berinisiatif mencoba peluang untuk bekerja di luar negeri, dengan segala risikonya.4 Dalam penelitian ditemukan bahwa perdagangan manusia di Indonesia tidak terbatas pada golongan usia ataupun jenis kelamin tertentu saja. Dari berbagai kasus yang berhasil diperoleh, yang berpotensi menjadi korban perdagangan manusia adalah manusia sejak masih berada dalam kandungan, anakanak tanpa batasan usia, wanita maupun pria. Akan tetapi memang dalam kenyataannya data laki-laki dewasa yang menjadi korban perdagangan manusia
4
Harkristuti Harkrisnowo, Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia, dalam http://www. lfip.org/laws822/docs/Perdagangan%20manusiaSentraHAMfeb28.pdf, diakses tanggal 15 Oktober 2009.
4
ini tidak sebanyak data perdagangan manusia yang korbannya adalah wanita dan anak-anak.5 Berdasarkan hal-hal tersebut maka data tentang perdagangan manusia di Indonesia harus didasarkan pada kriteria atau bentuk dari perdagangan manusia itu sendiri. Beberapa bentuk perdagangan manusia dari berbagai penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan beberapa bentuk yang telah terjadi meliputi:6 1. Perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja domestik 2. Perdagangan perempuan dan anak sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau tempat usaha lain 3. Perdagangan perempuan dan anak sebagai pekerja seks 4. Perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis atau penyanyi 5. Eksploitasi manusia untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan terlebih dahulu menjadikan korban dalam keadaan ketergantungan obat terlarang 6. Buruh Migran 7. Perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan 8. Perdagangan bayi 9. Perdagangan anak dengan tujuan dipekerjakan di Jermal 10. Eksploitasi anak sebagai pengemis. 5 6
Ibid. Ibid.
5
Dari kasus-kasus yang ditemui, perdagangan perempuan bukan saja terbatas pada prostitusi paksaan atau perdagangan seks, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi, kerja paksa dan praktek seperti perbudakan di beberapa wilayah dalam sektor informal, termasuk kerja domestik dan istri pesanan. Sebagian besar kasus yang terjadi di Indonesia adalah pola perdagangan perempuan untuk prostitusi paksaan (enforced prostitution) atau perdagangan seks yang disertai kekerasan seksual. Ekonomi menjadi alasan utama dalam isu perdagangan perempuan karena alasan yang dinyatakan oleh sebagian besar korban sehingga terjerat dalam perdagangan manusia adalah dalam rangka mencari pekerjaan.7 Trafficking atau perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak telah lama menjadi masalah nasional dan internasional bagi berbagai bangsa di dunia, termasuk di dalamnya negara Indonesia. Perdagangan terhadap manusia meskipun sebagian kasus sudah sedemikian akrab terjadi dimasyarakat, namun secara terminologis tampaknya belum banyak dipahami orang.8 Pemahaman di dalam masyarakat terhadap trafficking masih sangat terbatas, hal ini dikarenakan informasi yang diperoleh di dalam masyarakat mengenai trafficking masih rendah. Isu perdagangan anak dan perempuan mulai menarik perhatian banyak pihak di Indonesia tatkala ESCAP (Komite Sosial Ekonomi PBB untuk Wilayah Asia-Pasifik) mengeluarkan pernyataan yang menempatkan Indonesia bersama 22 negara lain pada peringkat ketiga atau terendah di dalam merespon isu ini.9 data
7
Ibid. M. Zaelani Tammaka. 2003. Menuju Jurnalisme Berperikemanusiaan Kasus Trafficking dalam Liputan Media di Jawa Tengah dan DIY. Surakarta: Aji Surakarta. Hal. 3. 9 Ibid, hal 21. 8
6
yang dimiliki Bareskrim Mabes Polri pada tahun 2002, kasus trafficking yang disidik kepolisian mencapai 155 kasus, tahun 2003 sebanyak 125 kasus10, tahun 2004 sebanyak 76 kasus, tahun 2005 tercatat sebanyak 71 kasus, tahun 2006 meningkat menjadi 84 kasus, tahun 2007 sebanyak 177 kasus, tahun 2008 sebanyak 199 kasus. Pada 2007, tercatat 88 kasus telah diproses di pengadilan. Para pelaku diganjar hukuman rata-rata hanya empat sampai lima tahun. Sedangkan pada 2008, 74 kasus telah selesai divonis hakim. Di luar itu mungkin ada kasus-kasus perdagangan manusia yang dicatat oleh LSM dan organisasi masyarakat lainnya namun tidak diteruskan ke pihak yang berwajib karena korban atau keluarganya menganggap cukup diselesaikan di antara mereka saja. Karena itu, jumlah kasus perdagangan orang yang dilaporkan tersebut sangat sulit untuk dijadikan bahan analisa apakah benar-benar terjadi penurunan kasus selama tahuntahun terakhir.11 Data International Organization for Migration (IOM) menunjukan bahwa pada 2005 dan 2007 (Data rilis April 2008), IOM telah memulangkan 3.127 orang korban trafficking di dalam maupun luar negeri, antara lain Malaysia, Singapura, Hongkong, Arab Saudi, Japan, Kuwait, Syria, Taiwan dan Jordan. Dari 3.127 korban tersebut, lima orang adalah bayi, 801 anak, 2.321 dewasa dan sebagian besar korban (88,9 persen) adalah perempuan. Jumlah korban tersebar pada lima
10
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) Di Indonesia Tahun 2004-2005, dalam http://www.menkokesra.go.id /pdf/deputi3/human_trafficking_ind.pdf, diakses tanggal 15 Oktober 2009. 11 Iskandar Zulkarnaen, Perbudakan Era Modern Masih Mengintai, dalam http://kaltim.antaranews.com/berita/2769/perbudakan-era-modern-masih-mengintai, diakses tanggal 26 Desember 2010.
7
lokasi besar, yakni Propinsi Kalimantan Barat (707 korban), Jawa barat (650), Jawa Timur (384), Jawa Tengah (340) dan Nusa Tenggara Barat (217).12 IOM memperkirakan bahwa meskipun belum ada data valid namun kenyataannya laporan kasus trafficking dari WNI di sejumlah negara cenderung terus meningkat. Lihat saja berdasarkan data IOM menunjukan bahwa selama Maret 2005 hingga Juli 2006 tercatat sebanyak 1.231 WNI telah menjadi korban bisnis perdagangan orang.13 Tindak pidana perdagangan manusia kini cenderung dilakukan secara terorganisir, dengan melibatkan aktor pelaku seperti perantara, perekrut, mucikari, pemilik rumah bordil dan sindikat kriminal. Keberadaan sindikat kejahatan terorganisir ini sangat sulit diungkap oleh pihak berwajib karena biasanya kegiatan perdagangan manusia memakai kedok aktivitas lain. Komnas Perempuan mencatat pula bahwa kaum perempuan dan anak-anak, terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan, adalah kelompok yang paling rentan diperdagangkan. Indonesia bukan sekedar penyumbang tetapi juga tempat transit dan juga tujuan perdagangan manusia. Selain dijual ke luar negeri, ada juga kasus perdagangan manusia lintas provinsi, menjual perempuan untuk dijadikan pekerja seks paksa di lokasi industri pariwisata di Indonesia.14 Menyimak pemahaman diatas maka proses perdagangan manusia selama ini tidak bisa lepas dari mereka yang berada di lingkungan calon korban. Apakah
12
Ibid. Ibid. 14 Seruan KWI Perihal Penghentian Praktik-Praktik Perdagangan Manusia, dalam http://www.justice-peace-kwi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=74:seruankwi-perihal-penghentian-praktik-praktik-perdagangan-manusia&catid=39:kwi&Itemid=71, diakses Tanggal 11 Maret 2010. 13
8
mereka orang tua yang terpaksa merelakan anaknya bekerja di luar daerahnya atau luar negeri melalui calo, atau PJTKI yang ilegal yang pada akhirnya berada dalam situasi pemaksaan kehendak. Lebih tegas perdagangan manusia tidak selalu bertujuan untuk eksploitasi seksual, namun juga dalam bentuk yang lain karena sesungguhnya eksploitasi seksual lebih banyak dikaitkan dengan dunia prostitusi. Sementara eksploitasi dalam aktivitas yang lain acapkali terjadi, seperti bekerja di luar batas kemampuan seseorang atau kerja paksa.15
1.2
RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang diangkat
penulis adalah “Bagaimanakah Implikasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia
Dalam
Pemberantasan
Perdagangan
Manusia
Di
Indonesia
Dilaksanakan”?
1.3
TUJUAN PENELITIAN 1. Untuk mengetahui kebijakan luar negeri indonesia dalam pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia. 2. Untuk mengetahui implikasi dari kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia.
15
Perdagangan Orang, dalam http://www.stoptrafiking.or.id, diakses tanggal 15 oktober 2009.
9
1.4
KAJIAN PUSTAKA Bagian ini berisi tentang beberapa kajian dari peneliti sebelumnya yang
memiliki kesamaan atau kedekatan wilayah bahasan dengan topik yang sedang di analisa oleh penulis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lindra Darnela mahasiswa Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul ”Trafficking in Women sebagai Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-hak Dasar: Suatu Tinjauan Hukum Internasional”.16
Disebutkan
bahwa
dengan
adanya
faktor-faktor
yang
menyebabkan trafficking maka pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mampu melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya trafficking bagi perempuan dan anak. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu melakukan pemenuhan hukum-hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, juga banyak peraturan nasional di Indonesia sendiri yang tidak terpenuhi. Yeyen Rismiyanti dalam penelitiannya tentang “Harmonisasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Anak Berdasarkan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children sebagai protokol tambahan konvensi TOC (Transnational Organized Crime) dengan Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007
16
tentang
Pemberantasan
Tindak
Pidana
Perdagangan
Orang”17,
Lindra Darnela, Trafficking in Women sebagai Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-hak Dasar: Suatu Tinjauan Hukum Internasional, dalam http://syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah /Trafficking %20in%20Women%20sebagai%20Akibat%20Tidak%20Terpenuhinya%20Hak.pdf, diakses tanggal 15 oktober 2009. 17 Yeyen Rismiyanti, Harmonisasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Anak Berdasarkan Protocol to Prevent, Suppress and
10
menyebutkan bertambah maraknya masalah perdagangan perempuan dan anak di berbagai negara, terutama negara-negara berkembang telah menjadi perhatian masyarakat internasional terutama perserikatan bangsa-bangsa, Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, yang selanjutnya disebut sebagai Protokol Trafficking adalah salah satu protocol tambahan dari Konvensi TOC (Transnational Organized Crime) yang dihasilkan oleh PBB dan merupakan instrument internasional yang sangat membantu dalam pencegahan dan memerangi kejahatan perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dan anak. Pemerintah Indonesia telah ikut menandatangani serta meratifikasi Konvensi berserta protocol tambahannya tersebut dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, sedangkan Undangundang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) merupakan undang-undang yang di bentuk beberapa tahun sebelum Indonesia meratifikasi ketentuan internasional tersebut, dengan demikian maka perlu adanya harmonisasi antara ketentuan hukum internasional dengan ketentuan yang ada di hukum nasional Indonesia dengan tetap menyesuaikan dan memperhatikan isi dari ketentuan hukum nasional Indonesia.
Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children sebagai protokol tambahan konvensi TOC (Transnational Organized Crime) dengan Undang – Undang Nomer 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam http://skripsi.unila.ac.id/wpcontent/uploads/2009/07/HARMONISASI-PENGATURAN-PERLINDUNGAN-HUKUMTERHADAP-KORBAN-TINDAK-PIDANA-PERDAGANGAN-PEREMPUAN-DAN-ANAKBERDASARKAN-PROTOCOL-TO-PREVENT-SUPPRESS-AND-PUNISH-TRAFFICKINGIN-PERSONS-ESPECIALLY-WOMEN-AND-CHILDREN.pdf, diakses tanggal 9 April 2010.
11
Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti pengertian perdagangan orang, tujuan, dan bentukbentuk perlindungan yang diberikan sudah mencakup atau mengadopsi isi dari ketentuan pengaturan yang terdapat dalam protocol trafficking, hal ini karena meskipun Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dibentuk sebelum Indonesia meratifikasi Protokol tersebut dengan Undangundang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, namun Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan wujud komitmen Indonesia dalam melaksanakan Protocol Trafficking yang bertujuan mencegah, memberantas dan menghukum perdagangan orang khusus perdagangan perempuan dan anak, yang sebelumnya ditandatangani pada waktu Protocol Trafficking tersebut dibentuk di Palermo Italia pada tahun 2000, perbedaan kedua sistem hukum tersebut hanya pada lingkup berlakunya, dimana ketentuan dalam Undang-undang N0. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO wilayah cakupannya lebih sempit dibanding dengan Protokol Trafficking yang merupakan ketentuan Internasional yang mengatur mengenai perdagangan orang pada umumnya dan perdagangan perempuan dan anak pada khususnya secara universal. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dr. Yusnar Yusuf, MS tentang Perdagangan Manusia (Trafficking) di Sempadan Indonesia : Executive
12
Summary18 menyebutkan sepanjang tahun 2001 saja ada sekitar 74.616 orang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri telah menjadi korban trafficking. Menurut data yang dilansir oleh The Emancipation Network pada rubrik About Slavery and Human Trafficking (2008), ada 27 juta orang di dunia yang menjadi korban trafficking, dimana 50% berusia dibawah 18 tahun. Lebih lanjut dikatakan bahwa menurut estimasi UNICEF, ada satu juta anak setiap tahunnya menjadi korban trafficking yang dipaksa menjadi pelacur. Sementara lembaga swadaya masyarakat di Indonenesia memperkirakan buruh migran yang bekerja di luar negeri mencapai 1,4 juta hingga 2,1 juta orang, termasuk yang tidak terdokumentasikan. Menunjukkan betapa besarnya potensi perdagangan manusia yang mengancam mengorbankan anak bangsa ini. Dari beberapa sumber di atas, maka penulis ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai implikasi kebijakan politik luar negeri indonesia dalam pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia.
1.5
KERANGKA TEORITIS Untuk
menjelaskan
dan
menganalisa
permasalahan
yang
telah
dikemukakan, maka sangat diperlukan kerangka dasar teori atau konsep. Teori atau konsep ini sangat berguna dalam menjelaskan fenomena yang di amati dan juga akan sangat membantu dalam pembuatan sebuah keputusan praktis.
18
Yusnar Yusuf, Perdagangan Manusia (Trafficking) di Sempadan Indonesia : Executive Summary, dalam http://www.b2p3ks.net/depsos/index.php? mod= artikel&sub=artikel&act= detail&Id=22, diakses tanggal 9 April 2010.
13
Selain teori, untuk menjelaskan sebuah karya ilmiah juga diperlukan konsep. Konsep sendiri mempunyai definisi yaitu merupakan suatu rangkaian kata yang dapat digunakan untuk menerangkan sesuatu secara tapat sehingga orang lain dapat memahami apa yang dimaksudkan.19 Di dalam sebuah karya ilmiah, penulis dapat menggunakan satu konsep atau lebih yang dapat saling mendukung untuk menerangkan permasalahan yang di angkat.
1.5.1 Konsep Kebijakan Luar Negeri Kebijakan luar negeri merupakan instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara berdaulat untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor lain dalam politik dunia demi mencapai tujuan nasionalnya. Tidak semua tujuan negara dapat dicapai didalam negeri. Karena itu suatu negara harus menjalin hubungan dengan dengan negara atau aktor-aktor lain dalam sistem internasional. Politik internasional atau politik dunia merupakan hasil interaksi antara minimal dua negara melalui politik luar negerinya masing-masing. Perbedaan politik luar negeri dengan politik internasional terletak di dalam kata kunci untuk kedua pokok bahasan tersebut. Kebijakan luar negeri menekankan aksi atau tindakan atau kebijakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam rangka memperjuangkan atau mempertahankan kepentingan nasionalnya. Sedangkan politik internasional atau politik global menggunakan kata kunci interaksi karena mempertemukan minimal dua aktor yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Ditengah dunia yang dicirikan oleh interdependensi yang semakin intensif 19
Coplin, D. W. dan Marbun, M. 1992. Pengantar Politik Internasional. Bandung: Sinar Baru. Hal. 8.
14
politik luar negari menjadi instrumen utama setiap pemerintah untuk memanfaatkan setiap peluang pencapaian tujuan-tujuan nasional di lingkungan eksternalnya serta mengatasi atau mengurangi kendala atau hambatan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Kebijakan luar negeri juga mencerminkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh suatu negara dalam interaksinya dengan aktor lain karena nilainilai tersebut menjadi pedoman perilaku dalam hubungan internasional.20 Studi kebijakan luar negeri sesungguhnya mencakup bidang yang sangat luas karena berbagai aspek dari kebijakan atau tindakan suatu negara dibahas secara sistemis dan kritis untuk mengetahui bagaimana negara tersebut mencapai tujuan-tujuan nasionalnya di lingkungan eksternal. Selain membahas tujuan kebijakan luar negeri studi ini juga mempelajari orientasi, strategi dan implementasi kebijakan luar negeri. Karena realitas hubungan internasional yang sangat kompleks maka kita membutuhkan teori atau model untuk menjelaskan mengapa suatu negara melakukan tindakan tertentu.21 Penggunaan konsep kebijakan luar negeri dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata foreign policy yang juga sering diartikan sebagai kebijakan luar negeri untuk membedakannya dari kebijakan dalam negeri (domestic policy). Sudah banyak buku yang ditulis untuk membahas konsep dan teori tentang kebijakan luar negeri dan pada umumnya setiap penulis memulai pembahasannya dengan menguraikan kemunculan negara bangsa (nation-state) sebagai aktor yang menghasilkan kebijakan luar negeri. Dasar pemikirannya adalah kebijakan luar negeri selalu terkait dengan upaya setiap negara untuk 20
Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 61-62. 21 Ibid. Hal. 62.
15
mempertahankan
eksistensinya
ditengah
pergaulan
internasional
dengan
memanfaatkan instrumen kebijakan yang tersedia baginya. Negara berkembang seperti Indonesia misalnya, senantiasa mengaitkan kebijakan luar negerinya dengan tiga persoalan mendasar yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan lembaga kenegaraan atau state-building (termasuk keamanan internal dan eksternal) dan pembangunan kebangsaan (nation-building). Reaksi negara berkembang terhadap berbagai isu global bisa dikaitkan dengan salah satu tiga agenda besar.22
1.5.2
Konsep Transnasional Crime Konsep transnasional crime merupakan konsep yang bersifat dinamis
karena konsep ini berjalan seiring dengan perkembangan berbagai bidang teknologi. Konsep ini lebih berkonsentrasi sebagai analisator dari kejahatan transnasional terorganisasi (Transnational Organized Crime/TOC) yang bersifat global. Secara konsep, TOC merupakan tindak pidana atau kejahatan yang malintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang membahas tentang pencegahan kejahatan. Globalisasi dan interdependensi ekonomi suatu negara dengan negara lain yang semakin kompleks dewasa ini akan mendorong terciptanya kesetaraan kesejahteraan internasional dalam bidang ekonomi dan kemajuan peradaban. Seiring dengan berkembangnya bidang komunikasi, teknologi dan transportasi sebagai instrument dalam era global telah
22
Ibid. Hal. 63.
16
membuat seorang individu yang tercatat sebagai warga negara tertentu, barang dan jasa ataupun kelompok, baik yang terorganisasi maupun tidak untuk berpindah dan bepergian keluar masuk ke negara lain menjadi lebih mudah seolah mengaburkan batas-batas negara. Namun, globalisasi pada kenyataannya tidak hanya membawa dampak positif saja, globalisasi yang bersifat out of control juga dapat membawa implikasi berupa dampak negatif yang pada kelanjutannya dapat mengakibatkan kemunculan TOC.23 Pengertian “transnational” sendiri meliputi:24 1. Dilakukan di lebih dari satu negara 2. Adanya persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan yang di lakukan di negara lain. 3. Melibatkan organized criminal group (OCG) dimana kejahatan di lakukan di lebih satu negara. 4. Berdampak serius pada negara lain. Organized criminal group (OCG) memiliki karakteristik yaitu:25 1. Memiliki struktur grup. 2. Terdiri dari 3 orang atau lebih. 3. Dibentuk untuk jangka waktu tertentu. 4. Tujuan dari kejahatan adalah melakukan kejahatan serius atau kejahatan yang diatur dalam konvensi. 5. Bertujuan mendapatkan uang atau keuntungan material lainnya. 23
Saifudz Anan Asyfuri. 2010. Kejahatan Transnasional Dalam Kasus Trafiking Di Batam. Skripsi. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jember: Universitas Jember. Hal 9. 24 Ibid, hal 10. 25 Ibid, hal 11.
17
TOC adalah kejahatan yang harus memiliki elemen-elemen sebagai berikut:26 1. Lintas batas, baik yang dilakukan oleh orang (penjahat kriminal, buronan atau mereka yang sedang melakukan kejahatan atau korban seperti dalam kasus penyelundupan manusia), atau oleh benda (senjata api, seperti saat teroris memasukkan senjata kedalam pesawat sebelum lepas landas, uang yang akan digunakan dalam kejahatan money laundering, benda-benda yang digunakan dalam kejahatan seperti obat-obatan terlarang), atau oleh niatan kriminal (seperti penipuan melalui komputer). 2. Pengakuan internasional terhadap sebuah bentuk kejahatan. Pada tataran nasional, sebuah tindakan anti sosial, baru bisa dikatakan sebagai tindakan kriminal apabila sudah terdapat aturan hukum tertulis yang mengaturnya. Sedangkan pada tataran internasional, sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan kriminal apabila dianggap demikian oleh minimal dua Negara. Pengakuan ini dapat berasal dari konvensi internasional, perjanjian ekstradisi atau adanya kesamaan hukum nasional dua negara atau lebih. Terlepas dari organized atau tidaknya sebuah kejahatan transnasional ini, mereka kemudian melakukan aksi, interaksi dan kerjasama dengan sesama OCG atau dengan individu atau dengan aparat negara tertentu untuk mendapatkan dukungan, dana dan perijinan. Kelebihan dari TOC yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak adalah jika kelompok tersebut sudah berpindah dari satu negara ke
26
Ibid.
18
negara yang lain, maka hukum suatu negara tidak dapat menembus hukum negara lain. Hal ini dikarenakan TOC merupakan suatu konsep kriminologi atau sosiologi dan bukan konsep yuridis.27 TOC merupakan sebuah organisasi kejahatan yang memiliki dua pola gabungan khusus yaitu pola yang bercorak “intererconnected but independent network of entities” dan pola Rhizome. Pola bercorak “intererconnected but independent network of entities” berarti bahwa TOC mempunyai sindikat atau kelompok-kelompok (groups) yang berkaitan dan merupakan jaringan, tetapi masing-masing sindikat atau kelompok mempunyai lagi jaringan independen. Sedangkan pola Rhizome (tanaman yang merambat dari tanah secara terus menerus dengan akar dan daunnya yang menjalar kemana-mana) mempunyai kecenderungan untuk mengikuti proses globalisasi terutama di bidang ekonomi karena TOC berorientasi untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itulah, TOC mempunyai jaringan yang luas (global), infrastruktur komunikasi dan hubungan-hubungan internasional dalam kegiatan kejahatannya.28 Menurut Louise Shelley, TOC memiliki persamaan dengan Trans-National Corporation (TNC) dan Multi-National Corporation (MNC) meskipun dalam bentuk sebaliknya. Persamaan yang dimaksud oleh Shelley adalah bahwa TOC dapat menjadi “dominant economic and political forces” yang dapat mengatur kebijakan-kebijakan sebuah negara. Hal tersebut serupa dengan yang dilakukan oleh TNC dan MNC melalui jalur-jalur politik dalam negeri mereka. Dengan adanya dominasi di bidang ekonomi dan politik tersebut, maka TOC dapat 27 28
Ibid. Ibid.
19
memberikan dampak ketidakstabilan negara tertentu bahkan kepada negara dengan perekonomian yang kuat sekalipun. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai pengaruh yang kuat di ranah legislatif sebuah negara dengan melakukan lobi-lobi atau penipuan kepada pejabat negara, hakim, jaksa dan polisi dalam rangka terciptanya sebuah kebijakan atau regulasi yang menguntungkan bagi kegiatan kejahatan mereka.29 Pada prinsipnya, kejahatan transnasional tidak menganggap negara sebagai aktor tunggal. Bahkan mereka cenderung berusaha untuk meruntuhkan peran atau dominasi negara dan mengancam konsep negara kesatuan yang berdasarkan nation state.30 Hal ini dikarenakan aksi, interaksi, perilaku, karakter dan orientasi TOC yang bersifat borderless yang bahkan dapat melebihi sebuah negara itu sendiri. Secara global, munculnya persoalan kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia (human trafficking), peredaran narkoba (drug - trafficking), penyelundupan kayu (illegal logging), aksi-aksi pembajakan, kejahatan internet (cyber crime), terorisme, pencucian uang (money laundering), penyelundupan senjata, dan aneka kejahatan ekonomi internasonal lainnya, hakikatnya merupakan rentetan dari laju globalisasi.31 Kaitannya dengan masalah yang diangkat penulis tentang Implikasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Pemberantasan Perdagangan 29
Ibid, hal 12. Rozi, R. F. 2008. Komunikasi Massa dan Globalisasi Media Dalam Konstelasi Transnasionalisme Dunia. Skripsi. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jember: Universitas Jember. Hal 65. 31 Andi Purwono, Kejahatan Transnasional dan Human Security, Suara Merdeka Rabu, 19 April 2006, dalam http://www.suaramerdeka.com/harian/0604/19/opi03.htm, diakses tanggal 20 januari 2010. 30
20
Manusia Di Indonesia, adalah sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia tidak bisa lepas dari kejahatan transnasional khususnya perdagangan manusia. Laju globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi yang pesat menyebabkan hubungan antar bangsa, antar masyarakat dan antar individu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas (borderless world).
1.6
METODE PENELITIAN
1.6.1
Ruang Lingkup Upaya pembatasan masalah ini dimaksudkan agar disamping penulis dapat
tetap terfokuskan perhatiannya, juga membantu penulis dalam melakukan analisis data. Sebagai pembatasan dalam materi atau topik hanya membahas pada Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Pemberantasan Perdagangan Manusia Di Indonesia. Kemudian batasan waktu ditentukan dari Tahun 2002 setelah diberlakukannya Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) sampai Tahun 2008 pasca terbentuknya Undang-undang no.21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
1.6.2
Tingkat Analisa Sebagai sebuah disiplin dalam ilmu hubungan internasional, maka penulis
dituntut untuk mampu mendeskripsikan, menjelaskan dan meramalkan fenomena internasional yang terjadi. Untuk mampu melakukan hal-hal tersebut, penulis
21
dituntut untuk mampu memberikan analisa yang tajam dan tepat, dimana salah satu kunci keberhasilannya adalah ketepatan menentukan tingkat analisa ( level of analysis) yang akan digunakan dalam memahami fenomena sosial yang terjadi. Dalam proses memilih tingkat analisa, penulis menetapkan “unit analisa” yaitu perilaku hendak kita deskripsikan, jelaskan, dan ramalkan. Karena itu disebut variabel dependen dan “unit eksplanasi” yang nantinya berdampak terhadap unit analisa yang hendak diamati yang disebut sebagai variabel independen. Dari uraian diatas, dalam judul Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Pemberantasan Perdagangan Manusia Di Indonesia, variabel dependen adalah kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam pemberantasan perdagangan manusia. Adapun variabel independen disini adalah perdagangan manusia di Indonesia.
1.6.3
Metode Pengumpulan Bahan Dalam pengumpulan bahan yang diperlukan, penulis menggunakan
metode studi kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan identifikasi literatur buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan atas data tertulis. Dalam hal ini, peneliti membaca, mempelajari, dan mengkaji dari berbagai buku atau literatur, dokumen, jurnal, internet, kliping maupun informasi
22
dari media cetak lainnya yang relevan dengan masalah-masalah yang diamati.32
1.6.4
Metode Analisis Teknik analisis adalah tahap yang penting dalam menentukan suatu
penelitian. Analisis dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan bahan yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif.33 Bahan yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik data deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap bahan yang diperoleh secara rasional dan obyektif, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkrit dan terperinci.
1.7
Sistematika Penulisan Bab 1, Berisi tentang pendahuluan, kajian pustaka, kerangka teoritis,
metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam pendahuluan terdiri dari latar belakang mengenai masalah trafficking dalam kajian hubungan internasional dan mengapa permasalahan tersebut penting untuk diteliti. Kajian pustaka memuat tentang penelitian terdahulu sebagai acuan bagi penulis agar tidak terjadi plagiatisme. Kemudian, kerangka teoritis dimaksudkan sebagai pernyataan posisi metodelogis dan paradikmatik dari topik yang dipilih dalam konstruksi keilmuan 32 33
Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Hal. 21. Heribertus Sutopo. 1998. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: Puslitbang UNS. Hal. 8.
23
hubungan internasional. Metode penelitian memuat bagaimana cara memperoleh bahan, jenis bahan, dan analisis, dan terakhir adalah sistematika penulisan. Bab II, Berisi penjelasan mengenai Kebijakan Luar Negeri Indonesia Melalui Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Trafficking, Kebijakan Luar Negeri Indonesia Melalui Kerjasama Regional ASEAN Mengatasi Masalah Trafficking, dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mengatasi Masalah Trafficking dengan Malaysia. Bab III, berupa hasil penelitian yang akan menjawab perumusan masalah yang diuraikan secara terperinci mengenai Implikasi dari Politik Luar Negeri Indonesia dalam Mengatasi Masalah Trafficking di Indonesia. Dalam bab IV, penulis memuat kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.
