18
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Kebutuhan masyarakat akan jasa layanan kesehatan semakin tinggi, hal itu disebabkan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat akan artinya kesehatan. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan jasa layanan kesehatan, rumah sakit berusaha untuk sesalu memenuhinya. Rumah sakit adalah bagian yang integral dari keseluruhan sistim pelayanan kesehatan yang dikembangkan melalui perencanaan pembangunan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Visi Indonesia Sehat 2010). Untuk dapat mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2010, ditetapkan empat misi kesehatan: 1) Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan; 2) mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; 3) memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau; 4) memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.
Universitas Sumatera Utara
Penyelenggaraan pelayanan medis atau pelayanan kesehatan merupakan kegiatan yang menggambarkan adanya hubungan antara pasien dengan tenaga medis, pelaksanaannya dapat dilakukan di rumah sakit, puskesmas, klinik ataupun praktek pribadi. Salah satu jenis pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan di rumah sakit ataupun klinik adalah tindakan bedah. Tindakan ini secara teoritis merupakan tindakan medis yang berpengaruh langsung kepada jaringan tubuh karena dalam pelaksanaannya senantiasa mempergunakan peralatan tajam dengan risiko dari yang ringan sampai yang berat seperti terjadinya kecacatan ataupun kehilangan nyawa. Dalam pelaksanaannya setiap rumah sakit harus mempunyai prosedur tetap (protap) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, isinya antara lain mewajibkan semua dokter yang akan melakukan tindakan bedah agar memberikan informasi ataupun penjelasan kepada pasien sebelum tindakan dilaksanakan. Kepada pasien harus dijelaskan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan yang akan diberikan serta risiko yang mungkin saja terjadi, apa yang terjadi bila tindakan tidak dilaksanakan dan apakah ada tindakan alternative yang dapat dilakukan. Guwandi, J (2005), Menyatakan dalam memberikan informasi dapat dipakai sebagai norma, bahwa pasien harus diberikan informasi mengenai hal – hal, kemungkinan-kemungkinan dan dugaan yang bagi pasien itu sendiri adalah penting untuk diketahui dalam pengadaan penilaian tentang kesehatannya sekarang dan kelak dikemudian hari. Pemahaman pasien terhadap informasi ataupun penjelasan yang disampaikan dokter dapat diperoleh jika komunikasi berlangsung dengan baik setelah
Universitas Sumatera Utara
pasien ataupun keluarga mendengar penjelasan yang disampaikan dokter maka adalah hak pasien untuk menerima ataupun menolak rencana tindakan medis yang ditawarkan. Declaration of Lisbon (1981) dan patient’s bill of right (American Hospital Association, 1972) menyatakan bahwa “pasien mempunyai hak menerima dan menolak pengobatan dan hak untuk menerima informasi dari dokternya sebelum memberikan persetujuan atas tindakan medik”. Proses persetujuan yang diberikan oleh pasien dan keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien disebut dengan persetujuan tindakan kedokteran. Persetujuan ini dapat diperoleh dengan 2 (dua) cara yaitu Implied dan Expresed. Persetujuan secara Implied diberikan pasien pada tindakan medis yang hampir tidak memiliki risiko dan dianggap sudah diberikan. Persetujuan secara expressed dapat diberikan dengan lisan dan tulisan dan dilaksanakan pada tindakan medis dengan risiko tinggi yang dapat menyebabkan cacat seumur hidup ataupun kehilangan nyawa. Persetujuan tulisan dinyatakan dengan menandatangani formulir yang sudah dipersiapkan rumah sakit, yang menanda tangani adalah pasien, dokter dan saksi. Formulir ini akan didokumentasikan pada buku catatan rekam medis pasien gunanya kelak sebagai data pendukung bagi kedua belah pihak bila terjadi konflik yang tidak diinginkan.pasien yang menolak untuk melakukan tindakan medis juga harus menandatangani surat pernyataan penolakan yang sudah termasuk didalam protap.
Universitas Sumatera Utara
Rumah Sakit Pirngadi Medan merupakan Rumah Sakit Umum Kelas B Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Walikota mempunyai Visi ” Terwujudnya Pusat Pelayanan Kesehatan di Kota Medan yang Mandiri, Tanggap dan Profesional” Mantap 2010. Rumah Sakit Pirngadi Medan sesuai dengan klasifikasinya mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, untuk wilayah propinsi Sumatera Utara. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Pirngadi senantiasa mempunyai risiko kemungkinan terjadinya konflik dengan pasien, terutama bila pasien merasa kecewa dengan hasil pelayanan yang diterima. Jenis pelayanan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Pirngadi adalah tindakan bedah umum, bedah syaraf, obstetri dan ginekologi, THT, Mata, Kulit dan Kelamin, Gigi dan Mulut, serta bedah Orthophedi , dengan jenis pembedahan : bedah besar 2387 orang, bedah sedang 1192, bedah kecil dan poliklinik sebanyak 1553 orang dengan rata-rata setiap bulannya 427 tindakan pembedahan. Berdasarkan survey awal yang dilakukan penulis di ruang rawat inap kelas III RSU Dr. Pirngadi Medan yang merupakan rawat inap bagi pasien yang akan dan dilaksanakan sesuai dengan protap yang berlaku. Dengan melakukan wawancara terhadap 20 (dua puluh) orang pasien yang sudah dioperasi, ternyata 80 % pasien tidak mengerti tentang tindakan yang akan sudah dilakukan dokter kepadanya.
Universitas Sumatera Utara
Hal yang sama juga terlihat pada kelengkapan buku buku catatan rekam medis pasien yang melaksanakan tindakan bedah pada periode bulan Maret – April 2008. Dengan mengambil sample 20 Berkas Rekam Medis, dari semua surat Persetujuan Tindakan Medis yang dilampirkan ternyata hanya 48,33 % yang lengkap dan yang tidak lengkap 51.67% yang sudah memenuhi standard prodsedur yang berlaku. Persetujuan Tindakan Medis dan secara keseluruhan kelengkapan berkas rekam medis yang tidak lengkap 33,57 % yang lengkap 66,43 % di RSU Dr. Pirngadi Medan masih memerlukan sosialisasi sehingga kemungkinan timbulnya wanprestasi, perbuatan melawan hukum maupun kelalaian dokter dalam penyelenggaraan profesinya dapat dihindari (Amir A, 2001). Kasus yang diadukan/didaftarkan oleh pasien yang merasa dirugikan dalam pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Dr Pirngadi Kota Medan, pada tahun 2006 sampai 2008, kasus pidana sebanyak 52, kasus perdata 6 kasus. Pengaduan yang berkaitan dengan masalah komunikasi 137 pengaduan, masalah Fasilitas 93 pengaduan , masalah waktu 34 pengaduan. Konflik sering terjadi pada pasca operasi karena yang tidak memuaskan menurut pandangan pasien dan karena merasa dirugikan pasien akan mencari keadilan melalui pihak – pihak yang dianggap berkompeten dalam penyelesaiannya. Hal seperti inilah yang sering disorot masyarakat pada akhir – akhir ini melalui media massa ataupun media elektronik yang memberitakan adanya tindakan malpraktek. Pelayanan kesehatan selalu ditinjau dari sisi negative dan kegagalannya, bila terjadi hal – hal
Universitas Sumatera Utara
yang tidak diinginkan maka langsung dianggap malpraktek tanpa melihat penyebab dari kegagalan tersebut. Kebanyakan pasien tidak paham terhadap penjelasan yang diberikan dokter dan faktor penybabnya sangat bervariasi, antara lain disebabkan karena dokter yang mengoperasi memberi penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan hanya sepintas bahkan terkesan tergesa – gesa. Pasien yang dalam keadaan cemas dengan kondisi kesehatannya ketika ditanya apakah setuju dengan tindakan yang akan dilakukan, langsung saja menjawab setuju dan dilanjutkan denga penanda tanganan surat persetujuan tindakan medis. Walaupun pada kenyatannya memang banyak keluhan masyarakat terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan produser dan keluhan ini sering ditanggapi secara negative dan cenderung destruktif oleh tenaga medis yang merasa telah bekerja dengan masimal. Namun demikian keluhan tersebut harus dicari penyelesaiannya, sehingga delik pengaduan ke pengadilan dapat dihindarkan. Poernomo, B (2001) menyatakan bahwa berbagai kasus gugatan ataupun tuntutan yang tertuju kepada profesi kesehatan dan/atau rumah sakit Indonesia diduga keras bersumber dari kurangnya pemahaman terhadap peraturan hukum kesehatan. Karena iti dalam pelaksanaan tekhnisnya tenaga medis dan pasien harus sama – sama tahu dan mengerti tentang hak dan kewjibannya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Universitas Sumatera Utara
1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan diatas ,maka perumusan permasalahan yang dijumpai adalah: 1.
Apakah semua dokter yang akan malakukan tindakan bedah di RSU Dr Pirngadi Kota Medan sudah melaksanakan Persetujuan Tindakan Kedokteran dengan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2.
Apakah ada hubungan antara cara penyampaian informasi ataupun penjelasan oleh dokter dengan tingkat pemahaman pasien pada proses pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran.
3.
Apakah ada hubungan tingkat pemahaman dokter dengan persepsi pasien terhadap informasi yang disampaikan dokter terhadap pasien alam pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran.
1.3. Tujuan Penelitian. Untuk menganalisis karakteristik pasien terhadap pemahaman persetujuan tindakan kedokteran pada tindakan pembedahan. 1.4. Hipotesis. •
Terdapat hubungan yang signifikan antara dokter menyampaikan informasi dengan tingkat pemahaman pasien pada pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Universitas Sumatera Utara
•
Terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik pasien dengan tingkat pemahaman pasien terhadap informasi yang disampaikan dokter pada proses pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran.
1.5.
Manfaat Penelitian a. Agar tenaga medis mengerti bahwa pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran
dapat
dipakai
sebagai
perlindungan
hukum
dalam
melaksanakan tindakan medis. b. Agar semua tenaga medis bekerja secara profesional dan berhati-hati dalammelaksanakan tugas pelayanan kesehatan dan jika terjadi kegagalan dalam melakukan tindakan medis, maka secara hukum tidak dipersalahkan karena sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. c. Agar masyarakat lebih mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai orang yang menerima pelayanan kesehatan, sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki tidak terlalu mudah untuk menganggap telah terjadi kelalaian/malpraktek. c. Menambah wawasan bagi peneliti dalam aplikasi manfaat Persetujuan Tindakan Kedokteran serta dapat memberikan rokemandasi kepada rumah sakit agar membuat kebijakan tentang pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Universitas Sumatera Utara
