2
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian Kondisi kawasan hutan di semua kabupaten di provinsi Jambi menurut hasil pengukuran indeks tata kelola hutan di 9 Kabupaten di provinsi oleh PGA UNDP Indonesia menunjukkan nilai rata-rata 33,371 pada skala 1 sampai dengan 100. Nilai tersebut tidak jauh berbeda dari pengukuran sebelumnya pada tahun 2012, yaitu 33,80. Banyak pihak yang menilai tata kelola hutan di jambi masih jauh dari ukuran baik dari segala aspek. Sesuai ukuran penilaian tata kelola hutan di seluruh kabupaten Jambi yang dikaji oleh tim PGA UNDP Indonesia berkeinginan perubahan kinerja tata kelola hutan secara partisipatif dari sektor pemerintah provinsi jambi, masyarakat sipil, LSM, dan dari pihak swasta. Penilaian
tata
kelola
yang
partisipatif
(Participatory Governance
Asessment/PGA) 2 adalah salah satu upaya menyediakan diagnose tata kelola hutan, lahan dan REDD+ dalam bentuk baseline yang dilakukan dengan mempertimbangkan kaedah-kaedah akademis, dilakukan secara terbuka dan partisipatif. PGA didukung oleh Kementrian Kehutanan, UKP4/Satuan Tugas REDD+ dan Bappenas. Satu panel ahli dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai latar
1
Situmorang, Abdul Dkk. Indeks Tata Kelola Hutan 9 Kabupaten di Provinsi Jambi. UNDP Indonesia. Hlm 4 2 Situmorang, Abdul Dkk. Ringkasan Eksekutif Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ Indonesia Tahun 2012. UNDP Indonesia. Hlm 3
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
belakang keahlian, para pemangku kepentingan dan jenis kelamin. Panel ahli bertugas merancang metodologi, memastikan kualitas data, menyusun penilaian, analisa dan rekomendasi kebijakan. Tim panel ahli mengawali dengan mengkomunikasikan
penilaian
tata
kelola
hutan,
lahan
dan
REDD+,
mengumpulkan masukan terkait dengan kerangka penilaian, dan melakukan konsultasi data awal.3 Jambi adalah provinsi di Indonesia yang disebut sebagai "pilot project" tata kelola hutan, alasan pertama adalah keinginan politik yang besar dari pemerintah provinsi Jambi untuk menyiapkan indeks tata kelola hutan di seluruh kabupaten di provinsi Jambi, dan mempergunakan indeks ini untuk suatu ukuran, kemudian hal itu ditandai dengan kegiatan aktivasi kampanye tata kelola hutan di Provinsi Jambi yang meliputi: Peluncuran hasil dari kajian Indeks berupa buku "Indeks Tata Kelola Hutan 9 Kabupaten di Provinsi Jambi", sosialisasi indeks tata kelola hutan, dan kegiatan seminar dengan panel ahli tata kelola hutan. Kampanye Indeks Tata Kelola Hutan di provinsi Jambi mendapat pendanaan dari UN REDD Global Programme, dan terselenggara oleh Pemerintah Provinsi Jambi yang bekerjasama dengan UNDP Indonesia unit PGA, Badan Pengelola REDD+ (BP REDD+) didukung oleh USAID, dan program SIAP II (Strengthening Integrity and Accountability Program II). Aktivasi kampanye tersebut terselenggara pada hari Senin, 22 Desember 2014 di Ruang Pola, kantor Gubernur Jambi, dihadiri oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, perwakilan Bupati 9 Kabupaten Jambi, pejabat Dinas Kehutanan,
3
Ibid. Hlm 3
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
Badan Pengelola REDD+, Lembaga atau organisasi pendukung seperti: USAID, SIAP II (Strengthening Integrity and Accountability Program II), LSM, media cetak lokal dan elektronik. Selain menggunakan aktivasi kampanye Indeks Tata Kelola Hutan dan peluncuran buku, unit PGA menyebarluaskan pesan program kampanye tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di Jambi melalui media pertemuan, diskusi, dan menyebarkan press realease melalui media cetak dan elektronik lokal, dan nasional. Dalam buku Indeks Tata Kelola Hutan 9 Kabupaten di Provinsi Jambi yang telah diluncurkan, UNDP memberikan arahan program perbaikan tata kelola hutan Jambi yang merupakan sebuah keniscayaan bila menghendaki pengelolaan hutan berkelanjutan, berkeadilan dan tidak rentan oleh tindak pidana korupsi. Dengan adanya perbaikan dalam tata kelola hutan, hutan dapat lebih memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, mengurangi emisi Gas Rumah Kaca, dan menjadi tempat hidup yang baik bagi flora dan fauna. Perbaikan tata kelola hutan ini dapat mengurangi masalah seperti degradasi hutan, kesenjangan pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat dengan pelaku usaha, dan menurunnya pendapatan dari sektor kehutanan.4 Melihat paparan yang telah disampaikan, UNDP memberi pesan secara persuasif melalui program rekomendasi perbaikan tata kelola hutan yang diusulkan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: Pertama, ruang lingkup kewenangan kabupaten dan intervensi-intervensi yang jika dilakukan akan
4
Situmorang, Abdul Dkk. Indeks Tata Kelola Hutan 9 Kabupaten di Provinsi Jambi. UNDP Indonesia. Hlm 18
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
menghasilkan perbaikan yang lainnya. Kedua ditujukan bagi aktor penting lainnya seperti pelaku usaha, kelompok masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil. Adanya interaksi yang kritis dan konstruktif diantara aktor pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, akan mempercepat perbaikan tata kelola hutan di Provinsi Jambi. Ketiga, usulan rekomendasi mendorong indeks tata kelola hutan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat ukur untuk mengukur kinerja pembangunan sektor kehutanan di masing-masing kabupaten.5 1.2 Fokus Penelitian Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat difokuskan realitas apa saja aktivitas kampanye yang dilakukan. Penyampaian materi program kampanye Indeks Tata Kelola Hutan di Provinsi Jambi oleh panel ahli tata kelola hutan nasional kepada beberapa aktor saat aktivasi kampanye mengenai tata kelola hutan yang baik, dan Jambi sebagai pilot project-nya. Menggali seberapa dalam para aktor atau pemangku kepentingan provinsi Jambi tentang program kampanye tersebut. 1.3 Identifikasi Masalah Keinginan unit PGA dari program kampanye tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ provinsi Jambi adalah hasil dari indeks tata kelola hutan 9 kabupaten provinsi Jambi ini dapat dipahami oleh semua partisipan. Program kampanye melalui peluncuran indeks tata kelola hutan 9 kabupaten di provinsi Jambi 2014
5
Ibid. hlm 18
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
ini memiliki perbedaan pandangan dari sebagian partisipan. Hasil dari indeks ini terlalu rumit karena merupakan kumpulan dari beberapa indikator. Unit PGA mempunyai kemauan yang kuat dimana partisipan mengerti suatu ukuran dari kemajuan tata kelola hsutan di Jambi, apakah ukuran kemajuan itu kemajuan proses atau kemajuan hasil (kinerja). Media massa yang memberitakan kegiatan kampanye lewat peluncuran Indeks Tata Kelola Hutan 9 Kabupaten provinsi Jambi tidak mendalami peliputan mengenai keseluruhan, termasuk salah satunya susunan program yang telah dikaji oleh UNDP berupa Indeks Tata Kelola Hutan. Media lebih banyak memberitakan angka-angka dari hasil Indeks tersebut, tidak mendalami sesuatu yang menarik di balik angka-angka hasil kajian indeks tersebut. 1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan realitas penerapan program kampanye tata kelola hutan, lahan dan REDD+ di Provinsi Jambi. b. Untuk mengidentifikasikan & mengevaluasi upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan program kampanye tata kelola hutan, lahan dan REDD+ di Provinsi Jambi. 1.5
Manfaat Penelitian 1.5.1. Manfaat Akademis Secara akademis, hasil penelitian yang diperoleh dapat dipergunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya, khususnya untuk disiplin
http://digilib.mercubuana.ac.id/
7
pemasaran sosial. Penelitian mengenai program kampanye Tata Kelola Hutan, Lahan dan REDD+ di Indonesia oleh UNDP Indonesia diharapkan dapat memberikan deskripsi serta asumsi-asumsi konstruktif dalam pengembangan dan perencanaan strategi komunikasi untuk promosi kebijakan serta kampanye pembangunan yang memiliki landasan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Penelitian mengenai program kampanye Tata Kelola Hutan, Lahan dan REDD+ di Indonesia oleh UNDP Indonesia diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti berikutnya. Pada konteks ini, diharapkan agar kontribusi akademis dapat lebih dirasakan untuk berbagai upaya pemasaran sosial (social marketing) untuk menggunakan komunikasi strategis secara lebih optimal bagi penyelesaian berbagai isu-isu sosial yang sangat terkait dengan hajat hidup orang banyak. Secara akademis juga penelitian ini akan bermanfaat bagi sejumlah pihak yang
akan
merencanakan
kampanye
perubahan
perilaku
dengan
menggunakan media sebagai saluran utama. Serangkaian analisa dari proses pengembangan dan pelaksanaan strategi kampanye ini, yang ditampilkan dalam penelitian akan membrikan tambahan informasi. 1.5.2. Manfaat Praktis Secara praktis hasil penelitian yang diperoleh kiranya dapat membantu kelompok kepentingan khususnya: a. Memberikan kontribusi bagi UNDP Indonesia untuk mengetahui sejauh mana terapan program kampanye bagi partisipan yang berkepentingan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
8
dalam Tata Kelola Hutan, Lahan dan REDD+ di Provinsi Jambi. b. Menjadi bahan evaluasi bagi UNDP Indonesia dalam program kampanyenya apabila terdapat beberapa kekurangan dan bisa menjadi bahan perbaikan di dalam program kampanye yang akan dilakukan UNDP Indonesia selanjutnya.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
