BAB 1 PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Banyak hal dalam diskusi tentang kepemimpinan sebuah Negara baik itu kepemimpinan
dalam sebuah Negara yang berlandaskan demokrasi, sosialis, agama bahkan fasis sekalipun. jika ada seorang pemimpin sudah hal pastinya bahwa ada yang namanya sebuah negara. Negara yang pada asal-usulnya dibentuk oleh sebuah kelompok dimana untuk memenuhi kepentingan bersama dengan kesepakatan melalui yang namanya negara tersebut. 1 Keberhasilan sebuah Negara dapat dilihat dari segi bagaimana seorang memimpin sebuah negara.
Vatikan dan Iran merupakan dua Negara yang dipimpin oleh seorang yang memiliki kekuasaan tertinggi pada Negara nya, dimana pada Negara Vatikan merupakan sebuah kaukus unik, sebuah contoh dari sebuah kerajaan di mana fungsi kepala negara, yaitu sang Paus tidak diwariskan tetapi dipilih untuk seumur hidup oleh dewan Kardinal. Anggota dewan Kardinal yang dapat memilih adalah mereka yang berumur di bawah 80 tahun. Pertemuan dewan Kardinal untuk memilih Paus ini disebut konklaf dan dilaksanakan di Kapel Sistina. Kata konklaf ini berasal dari bahasa Latin cum clavis yang artinya adalah "dengan kunci". Maksudnya merekalah yang memegang kunci pemilihan. Kata cum clavis ini juga memiliki arti bahwa para kardinal dikunci di Kapel Sistina selama proses pemilihan tersebut. Istilah Takhta Suci merujuk kepada otoritas, yurisdiksi dan kedaulatan Paus dan para penasehatnya dalam memimpin Gereja Katolik Roma. yang mengatur seluruh roda pemerintahan baik yang bersifat ke luar maupun ke dalam. Pada dasarnya kedua bentuk hirarki ini saling melengkapi dan mengisi, karena secara umum misi yang diemban Takhta 1
Rapar, j.h. 2001. Filsafat poloitik. Jakarta : PT. raja grafindo. Hal 57.
Suci Vatikan adalah misi keagamaan, kemanusiaan, hak azasi manusia, ekumenis dan dialog dengan agama-agama lain, perdamaian dan kesejahteraan dunia yang didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Sebagai negara berdaulat, Vatikan juga mempunyai hak untuk mengirim dan menerima diplomat. Para diplomat ini membutuhkan Kedutaan Besar yang harus berkedudukan di kota Roma karena tidak ada tempat di Vatikan. 2
Vatikan berperan sebagai pusat agama Katolik sedunia dan bersifat monarki. Menurut Kitab Hukum Kanonik Paus adalah Uskup Gereja Roma, yang mewarisi tugas yang secara istimewa diberikan kepada Santro Petrus, salah seorang murid Yesus. Sehingga Sri Paus dapat dikatakan adalah Wakil Yesus di dunia, Gereja Universal sekaligus sebagai Kepala Dewan Uskup. Dewan Uskup beranggotakan para Uskup berdasarkan tahbisan sakramental dan persekutuan hirarkis merupakan kekuasaa tertinggi didalam Gereja Katolik. Pemerintah Kota Vatikan memiliki struktur yang unik. Paus adalah kedaulatan negara . Kekuasaan legislatif dipegang oleh Komisi Kepausan untuk Negara Kota Vatikan, tubuh Kardinal yang ditunjuk oleh Paus untuk periode lima tahun . Kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden komisi, dibantu oleh Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal. Hubungan luar negeri negara yang dipercayakan kepada Sekretariat Takhta Suci Negara dan layanan diplomatic. Namun demikian, Paus memiliki kekuasaan absolut baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif atas Vatikan saat ini ia adalah satu-satunya raja absolut di Eropa. Pertahanan militer Vatikan disediakan oleh Italia dan angkatan bersenjatanya, mengingat fakta bahwa Vatikan adalah sebuah kantong dalam Italia. Vatikan tidak memiliki kekuatan bersenjata sendiri, Garda Swiss menjadi korps Tahta Suci bertanggung jawab atas keamanan pribadi dari Paus padahal, seperti berbagai kekuatan Eropa, Paus sebelumnya merekrut tentara bayaran Swiss sebagai bagian dari tentara untuk Negara-negara Kepausan, Kepausan Garda Swiss didirikan oleh
2
kotavatikan.tumblr.com diakses pada hari minggu 12 april 2015 pukul 13.30 wib
Paus Julius II pada 22 Januari 1506 sebagai pengawal pribadi Paus dan terus memenuhi fungsi itu. 3
Begitu juga Negara Iran yang juga merupakan negara yang di pimpin oleh pemimpin agung (supreme leader) berada pada kedudukan tertinggi pada Negara Iran. Pemimpin agung berfungsi sebagai pengawas dan menjaga kebijakan umum Republik Islam Iran. setelah pemimpin agung presidenlah yang menjadi orang penting kedua. Pemimpin Agung Iran bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan umum Republik Islam Iran. Ia juga merupakan ketua pasukan bersenjata, dan badan intelijen Iran, dan mempunyai kuasa mutlak untuk menyatakan perang. Ketua kehakiman, stasiun radio, dan rangkaian televisi, ketua polisi, dan tentara. Enam dari dua belas anggota Majelis Wali Iran juga dilantik oleh Pemimpin Agung. Majelis Wali bertanggung jawab memilih, dan juga memecat Pemimpin Agung atas justifikasi kelayakan, dan popularitas individu itu. Majelis ini juga bertanggung jawab memantau tugasan Pemimpin Agung. 4
Secara implementatif merancang dan mengarahkan politik dalam negeri dan luar negeri Iran. SL (supreme leader) juga membawahi The Supreme Council for National Security (TSCNS), Angkatan Bersenjata, The Nation’s Exigency Council, dan Head of Judiciary. Selain itu, SL juga membawahi dengan mengangkat 6 dari 12 anggota Majelis wali, lembaga yang melakukan screening dan pengawasan atas kandidat presiden, parlemen, dan Assembly of Expert hanya terdapat 2 badan eksekutif di Iran yaitu SL dan Presiden. Akibatnya, Presiden kini langsung memimpin Dewan Menteri. Kandidat presiden harus disetujui oleh Dewan Wali (Guardian Caouncil). Presiden Iran tidak mengendalikan angkatan perang. Kewenangan presiden berada di bawah bayang-bayang kuat pengaruh SL. Kewenangan presiden ada di dalam perancangan kebijakan ekonomi. 3 4
Ibid. kotavatikan.tumblr.com diakses pada hari minggu 12 april 2015 pukul 13.30 wib http://id.wikipedia.org/wiki/Iran diakses pada 24 maret 2015 pukul 17.10 wib
Sistem pemerintahan Iran menganut sistem presidensiil dan parlementer, di mana anggota kabinet ditunjuk/diangkat oleh Presiden tetapi harus mendapat persetujuan dari Majelis serta bertanggungjawab kepada Presiden dan Majelis. Lembaga Eksekutif Kepala pemerintahan dijabat seorang Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun, dapat dipilih kembali maksimal satu kali. Presiden dibantu oleh 9 orang wakil presiden yang membidangi tugas masing-masing serta 21 menteri anggota kabinet. Lembaga Legislatif Parlemen Iran (Majelis-e Syura-e Islami ) merupakan lembaga legislatif yang beranggotakan 290 orang. Anggota Majelis dipilih melalui Pemilu setiap 4 tahun sekali dengan sistem distrik. Setiap 10 tahun rasio anggota Majelis ditinjau kembali sesuai dengan jumlah penduduk. Lembaga Judikatif. Kekuasaan tertinggi lembaga peradilan dijabat oleh Ketua Justisi yang diangkat langsung oleh Leader untuk masa jabatan 5 tahun. Ia haruslah seorang Ulama Ahli Fiqih (Mujtahid). Eksekutif (Pimpinan agung sebagai kepala pemerintahan & presiden sebagai kepala negara) Legislatif (Parlemen bikameral terdiri dari Iran parlemen & Dewan pertahanan) Yudikatif (Mahkamah agung). 5
Vatikan dan Iran merupakan Negara yang menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan nilai-nilai agama dan spiritual atau dengan kata lain menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan hukum-hukum Allah dari agama atau teokrasi. Kepemimpinan Negara Vatikan dan Iran bersifat monarki yakni kekuasaan tertinggi berada pada satu tangan seseorang, dimana kepemimpinan Vatikan bersifat pada Monarki Absolut Merupakan monarki yang bersifat autokrat, berkuasan dengan kekuatan sepenuhnya terhadap negara dan pemerintahan. Sebagai contoh , hak untuk mengubah ataupun menyetujui undang undang serta membuat aturan semaunya tanpa menunggu persetujuan dari pihak legislatif ataupun
5
http://www.apapengertianahli.com/2014/09/sistem-pemerintahan-monarki-dan-bentuk-pemerintahanmonarki.html#_ diakses pada 12 april 2015 pukul 13.15 wib
rakyatnya 6 sedangkan kepemimpinan Negara Iran bersifat Teodemokrasi dimana sebuah konsep Republik di modifikasi dengan adanya pemerintahan para ulama dan modifikasi ini menyentuh tiga sendi sitem repubik, meliputi institusi-institusi yang biasa disebut Trias Politika. Konsep imamah atau dianggap tidak cukup terwakili didalamnya, ada batasbatasnya, sebagaimana di atur dalam konsep Trias Politka, yang didalamnya kekuasaan eksekutif bsepenuhnya ditundukkan terhadap kekuasaan legislative. Demikian pula, kekuasaan yudikatif mempunyai batas-batasnya sendiri yang membuat mereka tidak leluasa untuk menerapkan hukum islam 7.
Negera Vatikan dan Iran memiliki kesamaa, dimaan
kekuasaan tertinggi hanya dimiliki seseorang, paus di Vatikan dan Imam (Supreme Leader) di Iran. Kedua Negara tersebut memiliki perbedaan dalam mengambil sebuah keputusan jika di Negara Vatikan dalam mengambil sebuah keputusan Paus tidak perlu menunggu dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam mengambil andil dalam pembuatan kebijakan melainkan Paus langsung untuk mengambil tindakan dalam mengambil akan sebuah keputusan tersebut, berbeda dengan Negara Iran dimana Imam (Supreme Leader) hanya memberikan fatwa atau penejelasan terhadap suatu masalah terlebih dahulu dan melibatkan dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam memutuskan sebuah kebijakan yang memungkinkan pada akhirnya Imamlah yang memutuskannya. 8
Negara agama merupakan negara yang menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan nilai agama dan spiritual. Agustinus mengatakan bahwa sesungguhnya Negara itu dibentuk dan dibangun atas dasar dua cinta. Negara surgawi dibangun atas dasar kasih Allah dan Negara sekuler dibangun atas dasar cinta-diri. Negara yang dibangun atas dasar kasih Allah akan mengupayakan segala sesuatu yang baik demi kemuliaan Allah. Negara itu akan selalu terarah kepada Allah, karena baginya Allah adalah segala-galanya. Sedangkan negara yang 6
Ibid. http://www.apapengertianahli.com/2014/09/sistem-pemerintahan-monarki-dan-bentuk-pemerintahanmonarki.html#_ diakses pada 12 april 2015 pukul 13.15 wib 7 Yamani. 2002. Antara Al-Farabi dan Khomeini. Bandung : Mizan. Hal 127 8 Ibid. Yamani hal 127
dibangun atas dasar cinta kasih diri dan mengejar kemuliaan bagi diri endiri. Bukan Allah yang dimuliakan tetapi manusia. Negara itu senantiasa terarah kepada diri sendiri. Keuntungan dan kemulian diri merupakan segala-galanya didalam negara sekuler itu. 9 Sedangkan menurut Khomeini dalam membentuk Negara dalam pemerintahan Islam adalah Negara sebagai instrument bagi pelaksanaan undang-undang tuhan dimuka bumi tidak seperti begara yang menganut demokrasi murni, pada dasarnya tidak ada hak negara, yakni lembaga legislative sebagai wakil rakyat untuk membuat undang-undang. Otoritas membuat undang-undang ada ditangan Allah. 10memberikan kepada hak kepada rakyat menurut Khomeini suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, karena seperti yang sebelumnya bahwa yang berhak membuat undang-udang hanya Allah saja. Juga memberikakan kekuasaan tersebut kepada rakyat akan memaksa negara untuk menerima perundang-undangan yang boleh jadi buruk tetapi merupakan kemauan rakyat, atau menolak perundang-undangan yang baik hanya karena bertentangan dengan kehendak rakyat. 11 Seperti sebelumnya yang sudah disinggung dalam Negara bahwa dalam menjalankan sebuah sistem didalam Negara oleh orang-orang yang berada didalamnya, perlu akan seseorang yang memimpin didalamnya dan mempuyai legitimasi 12 dan berkedudukan pada tempat tertinggi dalam negara tersebut. Juga bagaimana dalam sebuah Negara yang menjalankan sebuah sistem didalam Negaranya agar bisa berjalan dengan sangat baik. Kedua Negara ini walupun diatur secara teokratis dan punya memiliki persamaan dan perbedaan dalam konsep kepemimpinannya, oleh karena itu penulis tertarik untuk membandingkan kedua konsep kepemimpinan ini.
9
Ibid. filsafat politik. Hal 308 ibid. antara Al-Farabidan Khomeini. Hal 117 11 Ibid. antara Al-Farabi dan Khomeini. Hal 117 12 KBBI. Legitimasi merupakan keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yg dimaksud kesahannya. 10
2.
Perumusan Masalah Perumusan masalah merupakan penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang
dikemukakan dalam penelitian itu dipandang menarik, penting dan perlu diteliti. Perumusan masalah juga merupakan suatu usaha yang menyatakan pertanyaan-pertanyaa penelitian apa saja yang perlu di jawab atau perlu di cari jalan pemecahannya, atau dengan kata lain perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah 13 Berdasarkan uraian yang telah dipaprkan dalam latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini yang menjadi perumusan masalah adalah “Bagaimana Perbandingan Konsep Kepemimpinan Negara Vatikan dan Iran”.
3.
Batasan Masalah Dalam melakukan penellitian, penulis perlu membuat pembatasan masalah terhadap
masalah yang akan dibahas, agar hasil penelitan yang diperoleh tidak menyimpang dari tujuan yangn ingin dicapai, yaitu suatu karya tulis yang sistematis dan tidak melebar. Maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Perbandingan Konsep Kepemimpinan Negara Vatikan dan Iran (Pasca Revolusi Iran).
4.
Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:
13
Husaini Usman dan Purnomo. 2004. Metodologi Penelitian Sosial. Bandung : Bumi Aksara. Hal 130
1. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan konsep kepemimpinan Negara Vatikan dan Iran.
5.
Manfaat Penelitian Setiap penelitain, diharapkan mampu memberikan mamfaat, terlebih lagi untuk
perkembangan ilmu pengeteahuan. Untuk itu yang menjadi mamfaat penelitian ini adalah: 1. Untuk mengembangakan kemampuan penulis dam menulis karya ilmiah, dan memahami lebih dalam tentang Kepemimpinan Negara Vatikan dan Iran. 2. Secara Akademis, sebagai suatu tahapan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata-1 di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. 3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memeberikan konstribusi dan masukan yang positif bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini.
6.
Kerangka Teori Penggunaan teori dalam sebuah penelitian sangatlah perlu sebagai landasan untuk
menyelesaikan masalah. Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroti permasalahannya, untuk itu perlu menyusun kerangka teori ang memuat pokok-pokok pikiran yang mengambarkan dari sudut mana masalah peneliti akan disoroti. 14 Adapun teori yang dianggap relevan denga penellitian ini adalah sebagai berikut:
6.1
14
Teori Kedaulatan Tuhan
Bagong Suyanto dan sakinah. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : kencana. Hal 39- 40.
Dalam
terminologi ilmu politik modern, kata kedaulatan digunakan untuk
mengartikan kemaharajaan mutlak atau kekuasaan raja yang paripurna. Kedaulatan memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk memaksakan perintah-perintahnya kepada semua rakyat negara yang bersangkutan dan sang rakyat ini memiliki kewajiban mutlak untuk menaatinya tanpa memerhatikan apakah mereka bersedia atau tidak. Tidak ada media luar lainnya, kecuali kehendaknya sendiri, yang dapat mengenakan pembatasan pada kekuasaannya untuk memerintah. Tidak ada rakyat yang memiliki hak mutlak untuk melawannya atau bertentangan dengan perintah-perintahnya. Hak apapun yang dicabutnya akan dihapus. Sudah merupakan dalil universal dibidang hukum bahwa setiap hak hukum hanya tercipta jika pemberi hukum menginginkannya demikian. Oleh karenanya, jika sang pemberi hukum itu mencabutnya, keberadaannya dilenyapkan, dan sesudahnya hak yang telah dihapuskan tersebut tidak dapat dituntut. Hukum tercipta melalui kehendak kedaulatan serta meletakkan semua rakyat negara dibawah kewajiban untuk menaatinya. Tetapi tidak ada hukum yang mengikat kedaulatan itu sendiri. Dengan kata lain, ia adalah otoritas mutlak, dan dengan demikian, sepanjang berkaitan dengan perintah-perintahnya, tidak akan dan tidak boleh muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai baik buruk, benar dan salah, dan sebagainya. Apapun yang dilakukannya adalah dalil, dan tidak seorangpun dapat mempertanyakan tindakan, perintah serta penegakan perintah- perintah tersebut perilakunya merupakan kriteria bagi benar dan salah dan tidak seorangpun yang boleh mempertanyakannya. 15 Thomas Aquinas, salah seorang pemikir yang intelektualistik dan to koh terbesar dimasa skolastik yang mengikuti ajaran Aristoteles melalui kontak dengan dunia arab, membangun realisme perpaduan antara nalar dan iman, kodrat dan adikodrati, f ilsafat serta teologi. Epistemologi Aquinas adalah uraian
15
Astawa, I Gde Pantja & Suprin Na’a. 2009. Memahami ilmu negara & teori negara. Bandung: PT. Refika Aditama
Lanjutan dari epistemologi Aristoteles yang menerima pengetahuan intelektual kebenaran dan kepastian sebagai
suatu kenyataan relasional antara subjek dan obyek. Selain itu
adanya keterbatasan pengetahuan manusia diterima sebagai kenyataan walaupun potensi pengetahuan tersebut memang tak terbatas. 16 Hukum alam merupakan dasar atau landasan bagi hukum-hukum yang sebenarnya yang tidak dapat diragukan kebenarannya. Salah seo rang yang memiliki konsep teori hokum alam yang dikemukakan oleh Tohmas Aqui nas, bahwa teori hukum alam menem patkan manusia sebagai makhluk yang hidup dalam alam bebas dan setiap manusia mengalami tantangan dan kekacauan. Oleh karena itu, manusia m ngad kan ikatan untuk membentuk suatu masyarakat politik yang disebut “negara”. 17 Hukum alam ini beroperasi pada alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Thomas dalam hal sebagai berikut: "Hukum alam tidak lain merupakan partisipasi makhluk rasional dalam hukum abadi (eternal law)" yang dimaksud dengan makhluk rasional adalah manusia.
Diantara semua makhluk ciptaan
Tuhan sungai-su ngai, galaksi, lautan, hewan, tum buhan, hanya manusialah yang berhak memiliki predikat makhluk rasional, sedang yang lainnya adalah
makhluk irrasional. Hanya
manusialah yang dianugerahi Tuhan penalaran, intelegensia, dan akal budi (reason). Makhluk lainnya hanya diberi
instinct.
Thomas
berkeyakinan bahwa dalil-dalil hokum alam dalam manusia berkaitan dengan masalah-masalah praktis. 18
16
Afandi Muchtar. 1977. Ilmu-Ilmu Kenegaraan (Suatu Studi Perbandingan). Bandung. Lembaga Penelitian FISIP UNPAD. Hal 61-62. 17 Syarbaini, Syahrial dkk. 2011. Pengetahuan Dasar Ilmu Politik. Bogor:Ghalia Indonesia. Hal 29 18 Losco, Joseph & Williams. Leonard. 2005. Political Theory,Kajian Klasik dan Kontemporer. Jakarta : Raja Gravindo Persada. Hal 419
Dalam pandangan Thomas Aquinas, dengan berdasar pada hukum alam tersebut beliau berpendapat bahwa eksistensi negara bersumber dan sifat alamiah manusia. Salah satu sifat manusia adalah wataknya yang bersifat sosial dan politis. Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik (man is a social and political animal). Pemikiran Thomas
tentang
manusia
makhluk sosial ini juga dikemukakannya sebagai berikut:
yang disebutnya
sebagai
"manusia mempunyai suatu
alat yang dimilikinya berdasarkan kodrat alam yang tidak dipunyai oleh mahluk-mahluk
lainnya. Alat itu ialah "akal" atau
(reason). 19 Penjelasan tersebut mengimplikasikan bahwa dengan akal
"fikiran"
yang dimilikinya
tersebut manusia dapat berupaya untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tentu saja manusia tidak bisa bekerja sendiri. Manusia memerlukan interaksi, kerjasama dengan manusia
lain untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Hal ini semakin
menguatkan pemikiran Thomas yang menjelaskan bahwa instinct dan akal budi merupakan dua ciri atau karakteristik kodrati yang menjadikan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk politik. 20 Sebagai makhluk sosial dan politik tentu saja manusia sangat tegantung kepada orang lain. Tidak mungkin
manusia dapat mencapai
kepuasan, harapan-harapan dalam angan-angannya dalam upaya mencapai kebaikan hidup dilakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak atau manusia lainnya. Kebutuhan atau ketergantungan manusia kepada manusia lainnya itu dapat terlihat dalam berbagai aktivitas dalam rangka pemenuhan hidupnya. Dalam membahas bentuk negara Thomas Aquinas, lebih sejalan dengan Aristoteles, hal itu tampak dari dua criteria yang dimunculkan yakni menyangkut jumlah penguasa dan 19
20
Op, Cit Hal 29 Suhelmi, Ahmad., 1999. Pemikiran Politik Barat. Darul Falah:Jakarta. Hal 73
tujuan tujuan yang hendak dicapai oleh negara yang bersangkutan (satu orang, beberapa orang, dari b anyak orang, kem ud ian tujuannya, untuk kepentingan penguasa atau untuk kepentingan atau kesejaht eraan um um ). Berdasarkan dua kriteria tersebut di atas Thomas Aquinas mengklasifikasikan bentuk-bentuk negara (pemerintahan) menjadi empat bentuk, yaitu Monarkhi, Aristokrasi, Timokrasi,dan Demokrasi. Uraian tentang keempat bentuk negara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, negara yang diperintah satu orang dan bertujuan mencapai kebaikan bersama dinam akan Monarki, tetapi bila tujuannya hanya mencapai kebaikan pribadi, penguasanya bengis dan tidak adil maka negara itu dinamakan Tirani. Kedua, Negara yang diperintah beberapa orang mulia dan memilki tujuan kebaikan bersama dinamakan Aristokrasi sedang bila tidak, negara itu dinamakan Oligarki (Dalam Oligarki penguasa negara menindas rakyat nya melalui represi ekonomi. Penguasa oligarki adalah orang-orang yang memilki harta kekayaan m elim pah). K etiga, negara yang bertujuan mencapai kebaikan bersama, dijadikan kebebasan sebagai dasar persamaan politik, kuatnya kontrol kaum jelata terhadap penguasa dan negara bersangkutan diperintah banyak orang dinamakan Timokrasi atau Politea. Keempat, bentuk negara yang dipimpin oleh beberapa orang disebut demokrasi. Menurut Thomas Aquinas bentuk negara demokrasi lebih baik dibandingkan bentuk negara Tirani, sebab di dalam bentuk Demokrasi memiliki ciri terdapatnya hak kontrol dari warga masyarakat yang ada dalam pemerintahan tersebut. Negara dengan penguasa tunggal disebut bentuk negara terbaik. Hal ini dapat dipahami karena sesuai dengan hakikat hokum alam dalam hal ini b ahwa alam selalu diperintah oleh satu pengendali atau pihak. Ilustrasi yang dapat menjelaskan pernyataan tersebut misalnya, tubuh manusia yang semua anggotaanggotanya hanya digerakkan oleh satu faktor atau satu bagian tubuh, yaitu hati. 21
21
Rapar, J.H. 2002. Filsafat Politik Plato,Aristoteles, Augustinus, Machiavelli. Jakarta:Raja Grafindo Persada. Hal 62
Selanjutnya menurut Thomas meskipun penguasaan negara oleh satu orang memiliki keutamaan atau keunggulan seperti dalam
sistem kekuasaan monarki model penguasa
tunggal dalam suatu pemerintahan juga memiliki peluang atau potensi untuk menjadi penguasa tiran. Biasanya penguasa tunggal berubah menjadi tiran karena tidak adanya sistem pengawasan yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaannya yang berbasiskan kekuasaan secara turun temurun. Oleh karena itu, untuk menghindari munculnya penguasa tiran dalam suatu negara menurut Thom s perlu diciptakan beberapa mekanisme sebagai berikut: Pertama, seorang penguasa tunggal atau raja yang memerintah hendaknya harus diangkat berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh pem impin-pemimpin masyarakat. Raja harus dipilih berdasarkan kompetensi dan kualitas pribadi yang dimilikinya (elected). Kekuasaan yang dimilikinya tidak boleh diperoleh karena warisan dari penguasa sebelumnya. Oleh karena itu Thomas sangat menolak prinsip kekuasaan ber-dasarkan turunan (hereditypower). Dengan cara dipilih atau diangkat oleh para pemimpin masyarakat maka seorang penguasa negara akan berpotensi untuk memiliki suatu tanggung jawab terhadap pelaksanaan kekuasaan negara. Setelah diangkat, langkah selanjutnya adalah sistem pemerintahan harus diatur sedemikian rupa sehingga penguasa itu tidak lagi memiliki kesempatan untuk m njadi seorang tiran. Kedua, mekanisme lain untuk menutup kemungkinan yang memunculkan potensi lahirnya seorang tiran adalah dengan membatasi kekuasaan penguasa tunggal yang bersangkutan.Ketiga, kesempatan seorang penguasa untuk menjadi seorang tiran akan sangat tertutup jika dalam sistem pemerintahan tersebut terdapat kepemilikan kekuasaan secara bersama-sama, maksudnya adalah terjadinya share of power dalam sistem pemerintahannya.Hal lain yang perlu dijelaskan berikutnya adalah jika mekanisme yang telah dilakukan untuk menutup kemungkinan munculnya seorang yang telah dilaksanakan namun tetap muncul gejala penguasa tiran, Thomas berpendapat bahwa kalau
kasus seperti itu tetap terjadi maka seluruh rakyat yang diperintah boleh mentolerir tirani tersebut. Alasan yang dapat dijelaskan adalah kalau tirani itu dilawan untuk dijatuhkan maka akan terjadi suatu malapetaka politik dalam negara tersebut yang tentu saja akibatnya akan membuat rakyat semakin menderita.Berdasarkan uraian tersebut Thomas Aquinas memiliki pendapat bahwa bentuk negara atau pemerintahan yang terbaik dipimpin oleh satu orang (Monarki), hal ini lebih memungkinkan tercip tanya perdamaian dan kesatuan negara sehingga sifat destruktif dapat dihindari. 22
6.2
Teori Perbandingan Politik Studi perbandingan politik bukan sekedar permulaan bagi ilmu politik, studi
perbandingan juga merupakam permulaan bagi pemahaman dan penilaian politik. Ia bisa memberikan kepada kita prespektif tentang lembaga, kebaikan dan keburukannya dan apa yang menyebabkan lembaga itu berbentuk seperti itu. Dalam usaha memahami dan menjelaskan perbedaan-perbedaan prosedur dan bekerjanya berbagai macam sistem politik para teoritis telah memperbandingakan negara dengan negara, monarki dengan demokrasi, pemerintahan konsititusional dengan tirani, rejim tradisoal dengan rejim modern, dan sebagainya. Penyempurnaan skema pendekatan fungsional Almond pada ilmu
perbandingan
politik menghasilkan enam jenis klasifikasi, termasuk di dalamnya terdapat tiga fungsi asli pemerintah. Dalam mendapatkan output, harus dilandasi oleh
penggabungan artikulasi
kepentingan. Pendekatan Almond akan teoritis sistem bersifat dinamis, menggabungkan sistem teori politik dengan sistem perkembangan sebagai upaya untuk mencari suatu pendekatan holistik daripada parsial. Pada dasarnya upaya-upaya perumusan yang dilakukan
22
Ibid. Filsafat Politik Plato,Aristoteles, Augustinus, Machiavell.Hal 68.
oleh Almond merupakan bentuk percobaan untuk memperkuat perumusan strukturalfungsionalnya dan memadukannnya dengan pendekatan-pendekatan lain secara empiris. 23 Kembali kepada pemahaman Almond atas struktur dan fungsi dalam sistem politik di suatu Negara, dia menyatakan bahwa hampir seluruh negara di jaman modern ini memiliki keenam macam struktur politik tersebut dan di dalam sistem politik tersebut diperlihatkan tidak hanya terdiri dari struktur tetapi juga terdiri dari berbagai fungsi, fungsi-fungsi tersebut diantaranya; Sosialisasi politk, rekrutmen dan komunikasi. Untuk dapat melaksankan fungsifungsi tersebut pemerintah memiliki lembaga-lembaga khusus yang disebut struktur, seperti parlemen, birokrasi, lembaga adminsitratif dan pengadilan yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. struktur dan fungsi yang ada di dalam sistem ini menjadikan pemerintah suatu negara dapat dengan leluasa merumuskan, melaksanakan dan implementasi kebijakan. Almond juga menyebutkan bahwa pada negara-negara demokratis, output dari kemampuan regulatif, ekstraktif, dan distributif lebih dipengaruhi oleh tuntutan dari kelompok-kelompok kepentingan sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat demokratis memiliki kemampuan responsif yang lebih tinggi ketimbang masyarakat non demokratis. Sementara pada sistem totaliter, output yang dihasilkan kurang responsif pada tuntuan, perilaku regulatif bercorak paksaan, serta lebih menonjolkan kegiatan ekstraktif dan simbolik maksimal atas sumber daya masyaraktnya. 24 Pemikiran Almond ini dapat kita analisa mengapa struktur harus dikaitkan dengan fungsi. Hal ini untuk memudahkan kita dalam memahami bagaimana fungsi lembaga pemerintahan ketika melakukan proses untuuk merumuskan suatu kebijakan dan melihat bagaimana kinerja pemerintah secara riil. Proses fungsi perlui dipelajari karena fungsi memainkan peranan dalam mengarahkan pembuatan kebijakan. Dibutuhkan komunikasi
23 24
Mohtar Masoed. 2001. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Hal 4
Hamid, Zulkifly. 2000. Introduction To Political Science. “Pengantar Ke Perbandingan Politik”. PT RajaGrafindo Persada.Jakarta.
sebelum kebijakan dirumuskan, beberapa individu ataupun kelompok dalam pemerintahan atau masyarakat harus dapat mengutarakan agregasi kepentingan (apa yang mereka butuhkan dan harapkan dari pembuatan satu kebijakan), komunikasi antara variable komponen terjadi di dalam proses perumusan output. Pendapat Gabriel almond dalam menganalisa perbandingan politik harus melalui tiga tahap yaitu: 1. Tahap mencari informasi tentang sistem politik yang menjadi sasaran penelaahan. 2. Memilah-milah informasi ini berdasarkan klasifikasi tertentu, seperti kelompok kepentingan atau birokrasi. 3. Menganalisa hasil pengklasifikasian dengan melihat keteraturan (regularities) dan hubungan-hubungan di antar berbagai variable dalam masing-masing sistem politik. 25 Sebagai kerangka konseptual yang dipergunakan dalam analisis perbandingan politik, analisis sitem yang paling berpengaruh. Seperti yang dijelaskan oleh Easton sistem politik yang sebagai rangkaian struktur-struktur dan proses yang saling berkaitan yang menjalankan penjatahan nilai-nilai secara sah. Ada dua jenis input yang termasuk kedalam sistem politik, yaitu tuntutan dan dukungan. Input-input ini sekaligus juga merupakan atau informasi yang harus diproses oleh sistem politik, sekaligus juga merupakan energy yang memungkinkan hidupnya sistem politik itu. Tuntutan-tuntutan muncul akibat dari kenyataan hidup bahwa kebanyakan barang atau hal yang yang diinginkan atau dianggap bernilai oleh manusia selalu dalam keadaan terbatas. Input berwujud dukungan memungkinkan sistempolitik untuk melaksanakan tugasnya memenuhi tuntutan. Perilaku mendukung bisa merupakan dari sikap atau tindakan terbuka atau terselubung yang mempunyai akibat mendukung sistem politik.
25
Ibid. Hal 5
7.
Metodologi penelitian
7.1
Metode Penelitian Metode
penelitian
yang
digunakan
penulis
adalah
perbandingan.
Metode
perbandingan ini dimaksudkan untuk menguji dan mencari kesalahan hipotesa-hipotesa empiris Hal ini menyebabkan metode perbandingan lebih menyerupai sebuah metode pemikiran filsafat politik. Metode perbandingan politik akan menghasilkan kesimpulan yang independen atau terlepas dari kesimpulan penelitian lain 26
7.2 Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (library research). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. 27 Sehingga nantinya mengahsilkan sebuah kesimpulan baru yang terbebas dari kesimpulan sebelumnya.
7.3
Teknik Pengumpulan Data Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, antara lain penelitian
perpustakaan (library research), Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. maka dari itu penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebgai berikut: 1. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun sudah diolah, baik dalam bentuk angka atau bentuk uraian. Data diperoleh dari sumber-
26
http://angela-n-a-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-46251-TPP-Metode%20Perbandingan%20Politik.html diakses pada tanggal 23 maret 2015 pukul 21.04 27 Mohammad Nazir. 1998. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
sumber yang memiliki relevansi dengan judul penelitian baik dari buku, artikel, jurnal, peraturan-peraturan, internet, serta sumber lainnya yang dapat memberikan referensi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
7.4 Teknik Analisa Data Sesuai dengan metode yang digunakan dalam menganalisis data, pada penelitian ini teknik analisi data yang akan digunakan adalah analisis deskriptif, yakni teknik tanpa menggunakan alat bantu dengan rumus statistic. Metode ini merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data-data skunder. Setelah data-data skunder terkumpul kemudian penelitian dilanjutkan dengan menganilisis data secara deskriptif berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. 28
28
Bagong Suyanto dan Sutinah. ibid. hal 53
8.
Sistematika Penulisan Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci maka penulis menjabarkan penelitian ini kedalam IV bab dan bebrapa sub-bab. Unutk itu sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
BAB I
Pendahuluan Bab ini memuat tentang latar belakang dilakukannya penelitian, perumusann masalah, batasan masalah, tujuan dilakukan penelitain, kerangka teori, mamfaat penelitian, metodologo enelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.
BAB II
Profil Negara Vatikan dan Iran Bab ini memaparkan profil negara Vatikan dan Iran
BAB III
Perbandingan Konsep Kepemimpinan Negara Vatikan dan Iran
