BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Novi Norma Melya Nugraha, 2015

1

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum yang berpedoman pada Pancasila dan juga berpegang teguh pada aturan yang ada di negaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dengan tujuan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, aman, tentram, merata secara material dan spiritualnya serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga negaranya, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, merata, terencana, dan berkelanjutan di seluruh tanah air. Dari berbagai sumber, pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan Negara non-migas. Terbukti dari tahun ke tahun penerimaan dari sektor pajak semakin meningkat dan terus mendominasi. Sebagai sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri, pajak memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, seiring dengan mengingatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Menurut teori yang dijelaskan Siahaan, M.P (2010:21) bahwa: Pajak bukan hanya berfungsi untuk memasukan uang ke kas negara tetapi juga merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memenuhi kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kemandirian bangsa dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sumber penerimaan pajak itu adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang sangat negara butuhkan sebagai sumber utama bagi pengeluaran negara. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat Siahaan, M.P (2010:109) bahwa: Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hanya saja apabila Wajib Pajak ternyata tidak membayar pajak maka terhadapnya tentu perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa Wajib Pajak tersebut untuk melunasi utang pajaknya.

Novi Norma Melya Nugraha, 2015 EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG KAREES TAHUN 2009-2014 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2

Hal tersebut, akan terwujud dalam bentuk penagihaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penagihan pajak merupakan salah satu fokus utama para pihak di pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai Perundang-Undangan dan produk hukum telah ditetapkan dan mengalami perbaikan atau penyempurnaan untuk menciptakan sistem penagihan pajak yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat ataupun kesadaran diri dari masyarakat luas dalam pembayaran pajak sehingga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dapat berjalan lancar. Penerbitan Surat Teguran merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa. Karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang sangat vital, peran serta masyarakat dalam memenuhi perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu akibat keengganan masyarakat di dalam membayar pajak. Harus diakui bahwa kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak masih sangat kurang sehingga diperlukan adanya sistem penagihan pajak yang baik dan mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Sistem penagihan pajak harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan. Karena dengan adanya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajaknya merupakan posisi strategis di dalam peningkatan penerimaan pajak. Penagihan pajak tersebut dilakukan dengan tindakan penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Penagihan pajak pasif merupakan penagihan pajak yang dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). Sedangkan penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini Fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP), tetapi akan dikeluarkannya Surat Teguran, Surat Paksa bahkan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Yang paling penting agar penagihan pajak itu dapat berjalan dengan baik adalah adanya respon positif dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Dengan begitu jalannya Novi Norma Melya Nugraha, 2015 EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG KAREES TAHUN 2009-2014 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3

penagihan pajak di suatu wilayah akan dapat terlaksana dengan baik. Dan semua proses penyelenggaraan negara akan berjalan dengan lancar tanpa terkendala sedikit pun. Partisipasi aktif tersebut baik dari pihak-pihak yang dikenai pajak maupun aparat penegak hukum yang bertindak sebagai Penagih Pajak. Namun, terkadang penagihan pajak tidak selalu berjalan dengan baik. Hal tersebut, mengakibatkan dampak terhadap penerimaan pajak yaitu ke dalam penerimaan kas ke negara, dengan penerimaan pajak yang tinggi maka akan berimplikasi besar atau kecil ke program-program strategis seperti jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tetapi, jika penerimaan pajak rendah maka program tersebut tidak akan berjalan. Akan tetapi, dalam kenyataannya optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur dengan kendala, misalnya saja tingginya angka tunggakan pajak. Dengan kata lain, jika ditemukannya tunggakan pajak menandakan bahwa kondisi penerimaan pajak rendah. Hal tersebut terjadi karena realisasi penerimaan pajak yang diharapkan tidak sesuai dengan penerimaan pajak yang seharusnya. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan pajak (tax counciouness) dan tidak akan lagi dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, dalam kenyataannya terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan, melalaikan pajak, ketidakmampuan membayar pajak, menghindarkan diri dari pajak, menggelakkan pajak (tax evasion), melakukan perlawanan pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan penerimaan pajak yang terealisasi hanya sedikit dan bahkan dikategorikan sangat rendah. Dan juga berdasarkan pendapat Nindar (2014:2) mengatakan bahwa: Masih banyaknya tunggakan pajak sebagai akibat dari keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu penyebab. Untuk mengatasi hal tersebut maka harus dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan Novi Norma Melya Nugraha, 2015 EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG KAREES TAHUN 2009-2014 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4

penagihan tersebut meliputi pemberitahuan Surat Teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual aset barang yang telah disita. Sehubungan dengan fenomena di atas, penerimaan pajak rendah ketika timbulnya tunggakan pajak, hal tersebut bisa di lihat tunggakan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees tahun 2009- 2014 sebagai berikut: Tabel 1.1 Jumlah Tunggakan Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Tahun 2009 – 2014

Tahun

Tunggakan Pajak

Pencairan Tunggakan Pajak

% Pencairan Tunggakan Pajak

2009

Rp.14.192.216.816

Rp. 13.967.067.706

98,41%

2010

Rp. 9.644.052.395

Rp. 8.988.105.640

93,19%

2011

Rp. 7.656.448.880

Rp. 6.500.889.400

84,90%

2012

Rp. 8.957.224.145

Rp. 7.420.140.645

82,83%

2013

Rp. 3.380.654.888

Rp. 2.019.795.244

59,74%

2014

Rp. 1.822.265.108

Rp. 1.260.961.587

69,19%

Sumber: Data Primer yang diolah dari Seksi Penagihan Dilihat dari tabel 1.1 di atas tunggakan pajak sangat tinggi tetapi hal tersebut selalu diikuti dengan pencairan tunggakan pajak yang sudah di atas 50%. Jika dilihat dari segi nominal dari tahun 2009-2014 tunggakan pajak relatif menurun. Sedangkan jika dilihat dari segi persentase pencairan tunggakan pajak tahun 2013 yang paling rendah yaitu sebesar 59,74% dan persentase pencairan pajak yang paling tinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 98,41%. Persentase pencairan tunggakan pajak yang ada masih fluktuatif setiap tahunnya. Penurunan persentase pencairan tunggakan pajak yang tidak sesuai dengan target tersebut Novi Norma Melya Nugraha, 2015 EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG KAREES TAHUN 2009-2014 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5

diakibatkan oleh beberapa faktor terutama kurangnya kesadaran Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sehingga timbul utang pajak yang harus dilakukan tindakan penagihan aktif. Karena apabila hal tersebut dibiarkan dan masih banyaknya tunggakan pajak yang terjadi, maka akan berdampak kepada penerimaan pajak itu sendiri yang akan mengakibatkan kepada tingkat perekonomian seperti terhambatnya pembiayaan untuk penyediaan barang dan jasa publik, biaya untuk penyelenggaraan pemerintah dan fasilitas umum, seperti sarana irigasi, jembatan, pembuatan jalan, dan sebagainya yang tanpa kita sadari dengan tidak ada pengorbanan yang harus dikeluarkan kita bisa merasakan manfaatnya secara gratis, distribusi pendapatan yaitu ketika pajak yang masuk ke kas negara sedikit untuk pembiayaan pengeluaran negara sehingga mengakibatkan kebutuhan dan belanja negara terganggu. Penerimaan pajak juga bisa membantu membayar utang negara, tetapi apabila penerimaan dari sektor pajak yang didapatkan rendah tidak akan membantu di dalam hal tersebut. Kontribusi penerimaan pajak yang masuk ke kas negara memberikan penyaluran uang negara untuk program-program pemerintah seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Namun, ketika penyaluran ke program-program pemerintah tersebut tidak berjalan dampaknya kepada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri terutama masyarakat dari kalangan tidak mampu akan mengalami gejolak batin karena tidak mendapatkan hak dan kewajibannya mendapatkan fasilitas pemerintah dan fasilitas umum, seperti sarana irigasi, jalan, jembatan, dan sebagainya yang ada di negaranya. Sehingga ketika pajak yang diterima oleh negara rendah upaya untuk pembangunan negara tidak akan berjalan dengan lancar dan bahkan tidak akan terealisasi dan keinginan bagi pemerintah untuk menjadikan negaranya maju tidak akan berhasil. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (tax reform). Dalam reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assesment system menjadi self assesment system, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Novi Norma Melya Nugraha, 2015 EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG KAREES TAHUN 2009-2014 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

6

Upaya tersebut dilakukan karena pajak merupakan sektor penting dan sumber utama di dalam penerimaan negara, dengan penerimaan pajak yang tinggi maka akan berimplikasi besar atau kecil ke program-program strategis seperti jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tetapi, jika penerimaan pajak rendah maka program tersebut tidak akan berjalan. Hanya saja apabila Wajib Pajak ternyata tidak membayar pajak maka terhadapnya tentu perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa Wajib Pajak tersebut untuk melunasi pajaknya. Hal tersebut akan terwujud dalam bentuk penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan penagihan pajak yaitu upaya memaksa Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Pemerintah melakukan penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan media lainnya yang dilakukan sebelum masa jatuh tempo dengan harapan masyarakat bisa membayar pajak guna mendukung keberhasilan dari penerimaan pajak. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 bahwa: Untuk mengatasi berbagai kendala yang ada yang menghambat penerimaan pajak yang masuk ke kas negara perlu dilaksanakannya penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pajak. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan Surat Teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah di sita. Tindakan penagihan pajak tersebut adalah salah satu upaya untuk pencairan tunggakan pajak guna meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Namun, dalam pelaksanaan penagihan haruslah sesuai dengan ketentuan UndangUndang dan memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.


7

Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian tentang fenomena tersebut. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penagihan Pajak dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Tahun 2009-2014.”

B. Identifikasi Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Menurut Resmi, S (2011:17) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Keadilan, kepastian, dan penegakan hukum Mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi . Ketentuan material di bidang perpajakan Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak. Kepatuhan sukarela Wajib Pajak Profesionalitas Aparatur Pajak Efisiensi pemungutan pajak Penyederhanaan prosedur administrasi pajak Penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten

Permasalahan yang menjadi faktor utama dalam penelitian ini adalah mengenai penerimaan pajak. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, penagihan pajak mempunyai peranan penting. Hal tersebut jelas akan terjadi jika adanya profesionalitas Aparatur Pajak dalam melalakukan tindakan penagihan pajak. Menurut Suandy, E (2009:13) mengatakan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Amandemen Undang-undang Perpajakan Modernisasi Kantor Pajak Ekstensifikasi dan Intensifikasi Extra effort dalam pemeriksaan dan penagihan pajak Pembangunan data basis terintegrasi Penyediaan layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan Penegakan kode etik Pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dan good governance Aparatur Pajak.


8

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (dalam Resmi, 2011:74) menjelaskan bahwa: Keadilan pengenaan pajak, memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, kesederhanaan admninistrasi perpajakan, dan adanya kepastian hukum, konsistensi, serta transparansi adalah prinsip-prinsip yang dianut perpajakan bisa mempengaruhi penerimaan pajak. Dari berbagai indikator penerimaan pajak di atas, penagihan pajak adalah salah satu upaya yang cukup mempunyai andil untuk memperbaiki penerimaan pajak. Dan juga berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya bahwa dengan adanya penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa ternyata salah satu upaya untuk bisa meningkatan penerimaan pajak. Karena Wajib Pajak yang sebelumnya menghindari dari pungutan pajak dan menunggak pajak dengan dikeluarkannya Surat Teguran dan Surat Paksa bisa mencairkan tunggakan pajak tersebut. Sehingga penerimaan pajak ke kas negara pun mengalami peningkatan. Agar penerimaan pajak terus mengalami peningkatan dan tidak terjadi penurunan harus di wujudkannya kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut, timbul dari diri seorang Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak dan juga dari pihak pemungut pajak harus lebih menegaskan peraturan dalam proses penagihan pajaknya sehingga Wajib Pajak patuh dan taat. Pajak merupakan sektor penting dan sumber utama di dalam penerimaan kas ke negara, dengan penerimaan pajak yang tinggi maka akan berimplikasi besar atau kecil ke program-program strategis seperti jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tetapi, jika penerimaan pajak rendah maka program tersebut tidak akan berjalan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak. Hanya saja apabila Wajib Pajak ternyata tidak membayar pajak maka terhadapnya tentu perlu diberikan tindakan tegas yang memaksa agar Wajib Pajak melunasi utang pajaknya. Hal tersebut, akan terwujud dalam bentuk penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan penagihan Novi Norma Melya Nugraha, 2015 EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG KAREES TAHUN 2009-2014 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

9

pajak merupakan hal yang sangat penting dalam hukum pajak guna menunjang keberhasilan pemungutan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang disita atau lelang. Tujuan pelaksanaan penagihan pajak oleh Fiskus harus di arahkan guna terpenuhinya tujuan tersebut. Hal ini merupakan perwujudan dari alat paksa yang dimiliki oleh Negara yang diatur dalam Hukum Pajak.

C. Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana gambaran Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Tahun 2009-2014. 2. Bagaimana prosedur Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Tahun 2009-2014. 3. Bagaimana efektivitas Penagihan Pajak terhadap pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Tahun 2009-2014. 4. Bagaimana kontribusi pencairan Tunggakan Pajak terhadap peningkatan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Tahun 2009-2014.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian Sesuai dengan masalah yang telah di rumuskan, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penagihan pajak dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan penelitian ini diantaranya:


10

1. Untuk mengetahui gambaran Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Tahun 2009-2014. 2. Untuk mengetahui prosedur Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Tahun 2009-2014. 3. Untuk mengetahui efektivitas Penagihan Pajak dalam pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Tahun 2009-2014. 4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pencairan Tunggakan Pajak terhadap upaya peningkatan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Tahun 2009-2014.

E. Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini memiliki kegunaan baik berupa kegunaan teoritis maupun praktis. Berikut ini kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut: 1. Kegunaan Teoritis a.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak atas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak.

b.

Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

c.

Dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis itu sendiri dan juga sebagai bahan kajian dan pengembangan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis a.

Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi Pendidikan Akuntansi

di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Pendidikan Indonesia. b.

Sebagai salah satu referensi dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees untuk lebih meningkatkan kinerjanya, terutama di dalam melaksanakan penagihan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri.


11


BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Novi Norma Melya Nugraha, 2015

Recommend Documents