16
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Organisasi sektor publik merupakan bagian dari sistem perekonomian negara yang
bertujuan
untuk
mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat.
Institusi
pemerintahan, rumah sakit, partai politik, sekolah merupakan organisasi sektor publik (Nordiawan, 2009). Instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun daerah merupakan lembaga sektor publik yang bertugas mengemban amanat rakyat dalam bentuk pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat menjadi fokus utama organisasi sektor publik. Oleh karena itu akuntabilitas kinerja menjadi faktor penting dalam mempertahankan/menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan tersebut, instansi pemerintah menggunakan dana APBN maupun APBD yang bersumber dari pajak, retribusi serta pungutan lainnya yang telah dibayar oleh masyarakat. Namun, pada kenyataannya kinerja pelayanan instansi pemerintah masih banyak dikeluhkan oleh pengguna layanan, karena pengguna layanan merasa layanan yang diberikan belum memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat sebagai imbalan atas pajak yang telah mereka bayarkan (Mardiasmo, 2004: 11). Tuntutan-tuntutan tersebut tentu saja menjadi cambuk bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintahannya khususnya dalam sistem pemerintahan yang semakin efektif, efisien dan kualitas pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat. Untuk
1
217
menghadapi tuntutan tersebut sangat dibutuhkan Administrasi Publik yang kondusif bagi terciptanya good governance tersebut. Organisasi sektor publik yang sering di gambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas dan berbagai kritikan keras lainnya menimbulkan suatu gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya konsep New Public Management. Istilah New Public Management pada awalnya dikenalkan oleh Christopher Hood tahun 1991 yang kemudian istilah itu disingkat menjadi NPM (Mahmudi, 2007:31). NPM berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja. NPM awalnya lahir di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika. Namun tidak hanya negara maju yang menerapkan konsep NPM, negara berkembang pun mulai menggunakan konsep ini, begitu juga Indonesia.Sebagai negara berkembang yang juga sedang berbenah dalam memperbaiki kualitas instansi pemerintahannya, penerapan NPMdi Indonesia sebenarnya telah ada sejak tahun 1999 ketika dikeluarkannya Instruksi presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penerapan NPM di Indonesia dapat dilihat dari beberapa penerapan karakteristik-karakteristiknya di dalam praktik-praktik yang tengah dijalankan oleh beberapa instansi pemerintahan. NPM memiliki tujuan menciptakan pelayanan yang prima bagi organisasi sektor publik. Saat ini usaha peningkatan kinerja pada organisasi sektor publik telah berfokus pada manajemen kinerja (Hood,1995). Penerapan konsep NPM telah menyebabkan terjadi perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari
318
sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Penerapan konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Perubahan tersebut juga telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Hughes, 1998). Dengan mengadopsi pendekatan tersebut instansi pemerintah (sektor publik) diharapkan memiliki kinerja sebagaimana pada sektor swasta yang dianggap memiliki kualitas kinerja yang lebih baik. Dimana output yang dihasilkan memiliki jumlah yang banyak dengan tingkat input seminimal mungkin. Manajemen berbasis kinerja adalah proses perencanaan, pengukuran, penilaian
kinerja
untuk
mewujudkan
tujuan
organisasi.
Praktik-praktik
manajemen berbasis kinerja melibatkan spesifikasi sasaran yang hendak dicapai, alokasi sumber daya, mengukur serta mengevaluasi kinerja (Verbeeten, 2008; Heinrich, 2002; Kloot, 1999). Menurut Propper dan Wilson (2003) spesifikasi sasaran merupakan elemen penting dalam penyusunan kebijakan dan program organisasi sektor publik dimana kebijakan dan program yang disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran diperlukan alokasi sumber daya yang bisa berupa alokasi dana dan pelimpahan wewenang. Sehingga dalam hal ini tujuan organisasi yang jelas dan terukur menjadi suatu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik. Selain itu desentralisasi yang berupa pelimpahan wewenang terkait dengan pengambilan keputusan
4 19
terhadap alokasi sumber daya dan pelayanan masyarakat juga merupakan suatu faktor yang mendukung peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja dapat diukur /dinilai dengan pengukuran kinerja. Kloot (1999) mengindikasi bahwa ukuran kinerja dirancang untuk mengukur tingkat tujuan yang telah dicapai, kepuasan komunitas, kinerja pelayanan dan untuk
perbandingan
antar
instansi.
Eipsten
(lihat
Bernstein,
2000)
mengungkapkan bahwa ukuran kinerja dapat membantu penyusunan program dan staffnya bekerja lebih efektif. Sedangkan dalam konsep NPM mekanisme pengukuran kinerja diorientasikan pada pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (value for money). Di Indonesia konsep NPM telah diterapkan oleh beberapa instansi pemerintahan. KPP Pratama Surabaya yang termasuk dalam kewenangan Dirjen Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang merupakan salah satu dari dua instansi pemerintahan yang telah menerapkan konsep NPM. Instansi Pajak merupakan salah satu organisasi sektor publik yang memiliki peran penting di negara Indonesia. Pajak merupakan sumberpendapatan negara yang digunakan sebagai pembiayaan di APBN/APBD. Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Namun seperti yang diketahui proses pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang banyak di manipulasi dan sering terjadi kecurangan
5 20
yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu menjadikan penerimaan negara atas pajak belum maksimal.
1.2 Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah tujuan yang jelas dan terukur berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi? 2. Apakah desentralisasi berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi? 3. Apakah insentif berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi? 4. Apakah sistem pengukuran kinerja berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Untuk menguji secara empiris pengaruh tujuan yang jelas dan terukur terhadap peningkatan kinerja organisasi. 2. Untuk menguji secara empiris pengaruh desentralisasi terhadap peningkatan kinerja organisasi.
6 21
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh insentif terhadap peningkatan kinerja organisasi. 4. Untuk menguji secara empiris sistem pengukuran kinerja terhadap peningkatan kinerja organisasi.
1.4 Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang terkait baik dari sisi pemerintah, masayarakat umum maupun pihak akademisi. 1.
Kontribusi Teoritis Hasil
penelitian
diharapkan
mampu
memberikan
kontribusi
bagi
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam implementasi konsep NPM pada organisasi sektor publik. 2.
Kontribusi Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi langsung kepada KPP Pratama wilayah Surabaya dalam melakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja organisasinya dengan menerapkan konsep NPM sebagai acuan pembaruan birokrasi publik yang lebih baik.
22 7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah konsep NPM yang telah diterapkan oleh organisasi sektor publik di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis meneliti seberapa jauh penerapan konsep NPMdalam meningkatakan kinerja organisasi sektor publik di Indonesia. Dimana populasi atau objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama wilayah Surabaya.
